REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma melayangkan surat ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Surat itu terkait kontes kecantikan transgender yang diselenggarakan pada Ahad (4/8/2024) di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat.

"Kedatangan saya hari ini yaitu mengantarkan surat laporan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat, tokoh ulama dan tokoh-tokoh masyarakat di Aceh terkait dengan penyelenggara kecantikan yang ada di salah satu hotel di Jakarta. Bahwa kita minta kepada Polda Metro Jaya dalam hal ini untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut di kasus ini, " kata Sudirman saat ditemui di Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Sudirman menyebut kegiatan transgender itu juga telah membuat gaduh ulama dan tokoh masyarakat di Aceh. Sebab, seorang kontestan bernama Nyak Ayu Saree yang menjadi pemenang dan menggunakan selendang bertuliskan Aceh.

"Warga Aceh marah, merasa terhina, tidak pernah mewakili ujug-ujug sudah ada keterwakilan. Jadi ini betul-betul membuat Aceh malu," ucapnya.

Sudirman menyebutkan ada sejumlah hal yang ingin disampaikan ke Kapolda Metro Jaya. Pertama, soal selempang yang bertuliskan Aceh yang dipakai peserta kontes tersebut.

"Kemudian yang kedua kita merespons kritikan aspirasi dari masyarakat, tokoh alim ulama, tokoh masyarakat di Aceh ini mohon direspons oleh Polda Metro Jaya, " katanya.

Kemudian yang ketiga, keikutsertaan mereka dalam kontes ini atas pendelegasian dari mana, atas dasar penjaringan rekrutmen dari mana.

"Padahal Aceh itu tidak mengenal dengan kontes-kontes waria itu nggak ada. kita berlaku syariat Islam di sana, semua harus menjunjung kepada Undang - Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh," ucapnya.

Selanjutnya, Sudirman berharap Kapolda Metro Jaya segera melakukan penindakan terhadap dugaan penghinaan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

"Dan juga melakukan pencegahan di kemudian hari melalui perizinan keramaian terhadap kegiatan yang bersifat keikutsertaan peserta mewakili Provinsi Aceh untuk mensyaratkan pelaksana kegiatan melampirkan rekomendasi peserta dari Pemerintah Aceh," ujarnya.

Sebelumnya, pihak kepolisian bakal memanggil pihak penyelenggara dan manajemen hotel untuk mendalami kasus kontes kecantikan transgender yang diselenggarakan di salah satu hotel di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

"Nanti akan didalami, diawali dari penanggung jawab lokasi, penanggung jawab acara, hingga beberapa pihak yang diperlukan untuk dimintai klarifikasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Sebelumnya, terdapat postingan viral di media sosial terkait ajang kontes kecantikan transgender yang digelar di sebuah hotel di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Suku Dinas (Sudin) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Jakarta Pusat akan membuat sanksi kepada Hotel Orchardz. Sanksi itu merupakan imbas penyelenggaran kontes kecantikan transgender di hotel tersebut.

Kepala Seksi Pengawasan Industri Pariwisata Sudin Parekraf Jakarta Pusat Budi Suryawan mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap manajemen hotel tersebut. Menurut dia, pihak hotel mengaku salah atas kejadian yang terjadi di tempatnya itu.

"Dia (pihak hotel) ngaku bersalah. Mungkin nanti kami akan membuat surat teguran," kata Budi di Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).

Menurut dia, surat teguran itu akan direkomendasikan terlebih dahulu kepada Dinas Parekraf Provinsi DKI Jakarta. Nantinya, Dinas Parekraf yang akan membuat surat teguran pertama untuk pihak hotel.

Ia menjelaskan, pihak dinas tak bisa sembarangan dalam memberikan sanksi berupa penutupan. Sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, sanksi penutupan tidak bisa diberikan untuk kesalahan administrasi.

"Tidak ada penutupan karena itu hanya kesalahan (administrasi)," kata dia.

Ia menjelaskan, hotel itu dinyatakan bersalah karena melanggar norma agama. Dalam Pergub Nomor 18 Tahun 2018 disebutkan bahwa sanksi untuk hotel yang melanggar aturan itu diberikan teguran tertulis.

"Jadi bukan penutupan. Jadi kalau misalnya ada kasus prostitusi, judi, dan narkoba, itu bisa kami tutup langsung, tapi kalau misalnya ini kan cuma itu aja. Jadi hanya teguran tertulis saja," kata Budi.

Apabila hotel itu masih melakukan pelanggaran, pemerintah bisa memberikan teguran kedua. Sanksi berupa teguran tertulis itu akan berlaku hingga tiga kali. Ketika kedapatan melanggar untuk keempat kalinya, pemerintah akan memberikan sanksi penghentian sementara.