Jakarta: Anggota DPD asal Aceh Sudirman atau Haji Uma menyurati Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto terkait kasus kontes kecantikan transgender di salah satu hotel kawasan Jakarta Pusat. Sudirman meminta Polda Metro Jaya mengusut kasus tersebut.

"Bahwa kita minta kepada Polda Metro Jaya, dalam hal ini untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut di kasus ini," kata Sudirman di Polda Metro Jaya, Jumat, 9 Agustus 2024.

Sebagaimana dalam video yang beredar, pemenang kontes kecantikan transgender itu merupakan perwakilan Provinsi Aceh. Sudirman menyebut keikutsertaan perwakilan kontestan itu memicu amarah warga Aceh.
"Jadi ini sudah menjadi polemik yang tidak terbendung di Aceh. Jadi semua masyarakat Aceh protes, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah," ungkapnya.

Sudirman menekankan beberapa hal dalam surat yang disampaikan kepada Irjen Karyoto tersebut. Termasuk, paling penting soal pencalonan transgender Provinsi Aceh yang dinilai telah menghina syariat Islam.

"Saya tidak bicara dalam spesifikasi hukum pidana ya, tapi nanti mungkin aparat penegak hukum bisa mencari pasal. Intinya ini adalah penghinaan bagi daerah syariat Islam karena Aceh punya UU yang spesifik tentang hukum syariah yang diatur dengan UU 11 Tahun 2006 tentang kekhususan," ujarnya.

Baca juga: Duh! Sewa Hotel untuk Kontes Kecantikan Transgender di Jakpus Belum Dibayar

Sudirman meminta polisi segera memproses semua pihak terlibat dalam kontes ratu kecantikan transgender tersebut.

Kasus kontes kecantikan yang diikuti transgender di salah satu hotel Jakarta, bikin heboh. Ajang ini diketahui usai videonya viral di media sosial.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan bahwa pihaknya sudah mengecek terkait informasi tersebut. Tidak ada izin penyelenggaraan pelaksanaan kontes kecantikan diduga transgender tersebut.

Polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Menurut dia, kepolisian akan melakukan klarifikasi terhadap pihak penyelenggara juga hotel.

(AGA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPD RI Provinsi Aceh, Sudirman, mengirim surat kepada Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Karyoto berkait kontes kecantikan transgender yang digelar di salah satu hotel wilayah Jakarta Pusat.

“Kedatangan saya hari ini yaitu mengantarkan surat laporan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat, tokoh ulama, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Aceh terkait dengan kontes kecantikan yang ada di salah satu hotel di Jakarta,” ujar dia di Mapolda Metro Jaya, Jumat (9/8/2024).

Sudirman mengatakan, kegiatan tersebut telah mencoreng wilayah dan masyarakat Aceh.

Pasalnya, ada salah satu peserta yang mengenakan selempang bertuliskan "Aceh" di atas panggung.

“Jadi yang membuat tokoh masyarakat dan seluruh elemen warga Aceh marah karena adanya penggunaan selempang bertuliskan Aceh,” tutur dia.

Diketahui, dalam foto dan video yang beredar di media sosial, salah seorang peserta memang terlihat menggunakan selempang bertuliskan ‘Aceh’.

Peserta itu bahkan disinyalir menjadi juara kontes kecantikan karena disematkan sebuah mahkota di kepalanya.

Padahal, kata Sudirman, Pemerintah Provinsi Aceh tak pernah mendelegasikan putra-putri terbaiknya untuk mengikuti ajang tersebut.

"Keikutsertaan mereka, dalam kontes ini atas pendelegasian dari mana? Atas dasar penjaringan rekrutmen dari mana? Bukan ujug-ujug, kemudian hadir menamakan dirinya Aceh. Padahal Aceh itu tidak mengenal dengan kontes-kontes waria itu nggak ada. Kita berlaku syariat Islam di sana," tegas Sudirman.

"Saya tidak bicara dalam spesifikasi hukum pidana ya, tapi nanti mungkin aparat penegak hukum bisa mencari pasal. Intinya ini adalah penghinaan bagi daerah syariat Islam karena Aceh punya UU yang spesifik tentang hukum syariah yang diatur dengan UU 11 Tahun 2006 tentang kekhususan,” sambung dia.

Maka dari itu, Sudirman berharap, pihak kepolisian bisa bergerak cepat untuk menuntaskan kasus ini.

“Kami mohon atensi terkait kasus ini. Karena kasus ini bisa mengakibatkan dampak buruk dan mencoreng nama Aceh sebagai daerah dengan syariat Islam,” imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan gelaran kontes kecantikan di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat viral di media sosial.

Video itu viral karena peserta kontes bukanlah wanita seperti pada umumnya, peserta diduga adalah waria atau transgender.

“Tayangan video menampilkan acara atau kontes waria atau kontes kecantikan transgender,” tulis narasi di akun Instagram @terang_media, Selasa (6/8/2024).

Dalam video yang dilihat Kompas.com, terlihat sejumlah transgender lenggak-lenggok di atas catwalk.

Mereka berlaga di atas panggung layaknya model profesional yang sedang mengikuti ajang kecantikan ternama.

Kemudian, semua peserta juga terlihat menggunakan selempang yang menampilkan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, seraya mewakili provinsi tertentu.

Dalam video lain, terlihat pula adanya pemberian mahkota terhadap seorang pemenang.

Peserta yang mengenakan selempang bertuliskan "Aceh" itu dinobatkan sebagai pemenang.

Dikonfirmasi terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Ary Syam Indradi menegaskan bahwa acara tersebut tak mengantongi izin.

"Sejauh ini tidak ada izin terkait penyelenggaraan," kata dia singkat saat dikonfirmasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma melayangkan surat ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Surat itu terkait kontes kecantikan transgender yang diselenggarakan pada Ahad (4/8/2024) di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat.

"Kedatangan saya hari ini yaitu mengantarkan surat laporan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat, tokoh ulama dan tokoh-tokoh masyarakat di Aceh terkait dengan penyelenggara kecantikan yang ada di salah satu hotel di Jakarta. Bahwa kita minta kepada Polda Metro Jaya dalam hal ini untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut di kasus ini, " kata Sudirman saat ditemui di Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Sudirman menyebut kegiatan transgender itu juga telah membuat gaduh ulama dan tokoh masyarakat di Aceh. Sebab, seorang kontestan bernama Nyak Ayu Saree yang menjadi pemenang dan menggunakan selendang bertuliskan Aceh.

"Warga Aceh marah, merasa terhina, tidak pernah mewakili ujug-ujug sudah ada keterwakilan. Jadi ini betul-betul membuat Aceh malu," ucapnya.

Sudirman menyebutkan ada sejumlah hal yang ingin disampaikan ke Kapolda Metro Jaya. Pertama, soal selempang yang bertuliskan Aceh yang dipakai peserta kontes tersebut.

"Kemudian yang kedua kita merespons kritikan aspirasi dari masyarakat, tokoh alim ulama, tokoh masyarakat di Aceh ini mohon direspons oleh Polda Metro Jaya, " katanya.

Kemudian yang ketiga, keikutsertaan mereka dalam kontes ini atas pendelegasian dari mana, atas dasar penjaringan rekrutmen dari mana.

"Padahal Aceh itu tidak mengenal dengan kontes-kontes waria itu nggak ada. kita berlaku syariat Islam di sana, semua harus menjunjung kepada Undang - Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh," ucapnya.

Selanjutnya, Sudirman berharap Kapolda Metro Jaya segera melakukan penindakan terhadap dugaan penghinaan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

"Dan juga melakukan pencegahan di kemudian hari melalui perizinan keramaian terhadap kegiatan yang bersifat keikutsertaan peserta mewakili Provinsi Aceh untuk mensyaratkan pelaksana kegiatan melampirkan rekomendasi peserta dari Pemerintah Aceh," ujarnya.

Sebelumnya, pihak kepolisian bakal memanggil pihak penyelenggara dan manajemen hotel untuk mendalami kasus kontes kecantikan transgender yang diselenggarakan di salah satu hotel di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

"Nanti akan didalami, diawali dari penanggung jawab lokasi, penanggung jawab acara, hingga beberapa pihak yang diperlukan untuk dimintai klarifikasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Sebelumnya, terdapat postingan viral di media sosial terkait ajang kontes kecantikan transgender yang digelar di sebuah hotel di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono enggan berkomentar lebih jauh mengenai kontes kecantikan yang diduga diikuti peserta transgender di salah satu hotel di Jakarta Pusat.

Heru sebatas mengatakan bahwa kontes tersebut digelar tanpa mengantongi izin, sehingga dia tidak ingin menjelaskan lebih detail terkait hal tersebut.

"Saya enggak komentar, karena (kontes kecantikan transgender) tidak ada izin dari pemerintah," kata Heru saat ditemui awak media di Balai Kota, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

Oleh karenanya, mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menyatakan kegiatan tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

"Saya enggak ngerti. Pemerintah Daerah (Pemda) enggak ada kaitannya," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, viral sebuah video yang memperlihatkan acara kontes kecantikan di sebuah hotel wilayah Jakarta Pusat.

Dalam video itu terlihat sejumlah transgender melenggak-lenggok di atas catwalk.

Mereka berlaga di atas panggung layaknya model profesional yang sedang mengikuti ajang kecantikan ternama.

Semua peserta mengenakan selempang yang menampilkan wilayah-wilayah di Indonesia, seolah mewakili provinsi tertentu.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Ary Syam Indradi juga menegaskan bahwa acara tersebut tak mengantongi izin.

"Sejauh ini tidak ada izin terkait penyelenggaraan," kata Ade Ary kepada wartawan, Selasa (6/8/2024).

Polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan klarifikasi terhadap pihak penyelenggara dan pihak hotel.

Sementara itu, polisi dan Satpol PP telah memeriksa lima orang terkait kontes kecantikan transgender tersebut.

"(Pihak yang diperiksa adalah) dua orang dari hotel, tiga dari pihak event organizer (termasuk) ketua panitia acara," ujar Kapolsek Sawah Besar Kompol Dhanar Dhono Vernandhie saat memberikan keterangan di Kantor Walikota, Jakarta Pusat pada Rabu (7/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Suku Dinas (Sudin) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Jakarta Pusat akan membuat sanksi kepada Hotel Orchardz. Sanksi itu merupakan imbas penyelenggaran kontes kecantikan transgender di hotel tersebut.

Kepala Seksi Pengawasan Industri Pariwisata Sudin Parekraf Jakarta Pusat Budi Suryawan mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap manajemen hotel tersebut. Menurut dia, pihak hotel mengaku salah atas kejadian yang terjadi di tempatnya itu.

"Dia (pihak hotel) ngaku bersalah. Mungkin nanti kami akan membuat surat teguran," kata Budi di Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).

Menurut dia, surat teguran itu akan direkomendasikan terlebih dahulu kepada Dinas Parekraf Provinsi DKI Jakarta. Nantinya, Dinas Parekraf yang akan membuat surat teguran pertama untuk pihak hotel.

Ia menjelaskan, pihak dinas tak bisa sembarangan dalam memberikan sanksi berupa penutupan. Sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, sanksi penutupan tidak bisa diberikan untuk kesalahan administrasi.

"Tidak ada penutupan karena itu hanya kesalahan (administrasi)," kata dia.

Ia menjelaskan, hotel itu dinyatakan bersalah karena melanggar norma agama. Dalam Pergub Nomor 18 Tahun 2018 disebutkan bahwa sanksi untuk hotel yang melanggar aturan itu diberikan teguran tertulis.

"Jadi bukan penutupan. Jadi kalau misalnya ada kasus prostitusi, judi, dan narkoba, itu bisa kami tutup langsung, tapi kalau misalnya ini kan cuma itu aja. Jadi hanya teguran tertulis saja," kata Budi.

Apabila hotel itu masih melakukan pelanggaran, pemerintah bisa memberikan teguran kedua. Sanksi berupa teguran tertulis itu akan berlaku hingga tiga kali. Ketika kedapatan melanggar untuk keempat kalinya, pemerintah akan memberikan sanksi penghentian sementara.

Sejumlah fakta terungkap di balik heboh kontes kecantikan transpuan yang digelar di sebuah hotel di Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Minggu (4/8). Kontes itu menuai kecaman dari publik di media sosial.

Berdasarkan rekaman video yang beredar, terlihat sejumlah transpuan berlenggak-lenggok di atas panggung menggunakan dress yang dilengkapi selempang bertuliskan nama wilayah seperti Aceh, Sumatra Utara, hingga Sumatra Barat. Mereka berulang kali terlihat melambaikan tangan.

Berikut sejumlah tindakan usai peristiwa terjadi:

Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma membahas terkait kejadian tersebut bersama Satpol PP dan Dinas Pariwisata Jakarta. Pembahasan agar hal serupa tidak terjadi lagi.

“Insyaallah nanti kita akan satukan persepsi dengan jajaran pariwisata, Satpol PP, dan juga Polres gitu ya, supaya hal-hal semacam ini tidak terulang kembali,” kata Dhany kepada wartawan di Gedung Kesenian Jakarta, Rabu (7/8).

Polisi memastikan tak pernah memberi izin gelaran kontes kecantikan transpuan tersebut. "Sejauh ini tidak ada izin terkait penyelenggaraan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam kepada wartawan.

Sebagai tindak lanjut, polisi bakal melakukan proses pendalaman dengan memintai keterangan dari panitia selaku penyelenggara kegiatan dan pihak hotel. Adapun pendalaman kasus dilakukan Polres Metro Jakarta Pusat.

"Akan dilakukan pendalaman oleh Polres Jakpus (Jakarta Pusat)" ucap dia.

Kepala Satpol PP Jakarta Pusat, TP Purba, mengatakan panitia kegiatan mengajukan izin ke pihak hotel bukan untuk mengadakan kontes kecantikan transpuan, melainkan gala dinner.

"Kita bersama-sama mengklarifikasi dengan pihak pengelola hotel, bahwasanya kegiatan tersebut sifatnya memang tidak terlihat dari luar ya dan kemudian didalami bahwa memang pengakuannya kegiatan tersebut untuk kegiatan gala dinner," kata dia ketika ditemui wartawan di Balai Kota Jakarta Pusat, Rabu (7/8).

Hal senada dikatakan oleh Director Of Sales Hotel Orchardz, Achmad Gandy. Dia mengatakan pihaknya menerima informasi dari panitia kegiatan untuk gelaran gala dinner, bukan kontes kecantikan yang melibatkan transpuan.

"Kalau kita tahu acaranya seperti itu pasti kita larang. Ya tidak mungkin lah istilahnya kita cari penyakit dengan terima agenda seperti itu. Apalagi kita kerap terima event kementerian, keagamaan," ucap dia.

Achmad Gandy mengaku sempat bertanya lebih lanjut ke panitia kegiatan dan diberi tahu bahwa kegiatan gala dinner itu dihadiri oleh anggota sebuah komunitas.

Adapun kegiatan tersebut berlangsung secara tertutup. Bahkan, ketika acara sedang berlangsung, pihak hotel tak diperkenankan masuk ke ballroom.

"Yang jadi masalah adalah ketika dibilang gala dinner, mereka kontes acara, dan itu tanpa pelaporan ke kami. Kami pun kecolongan," kata Achmad.

"Dan pada saat acara itu dijaga oleh mereka dan yang masuk harus pakai gelang komunitas mereka," ujarnya.

Panitia dan pengelola Hotel Orchardz bakal dikenakan sanksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Mereka dinilai melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 yang mengatur tentang keramaian.

"Karena sempat sudah viral namun dalam hal ini ya kami akan tindak lanjuti dengan pasal tersebut dengan sanksi kemungkinan itu tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Kepala Satpol PP Jakarta Pusat, TP Purba.

Kepala Seksi Pengawasan Industri Pariwisata Suku Dinas Parekraf Jakarta Pusat, Budi Suryawan, mengatakan pihak hotel telah mengakui kesalahannya.

Pihaknya bakal segera mengeluarkan rekomendasi ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta agar dikeluarkan surat teguran tertulis untuk pihak hotel. Menurut dia, teguran tertulis diberikan sebagaimana diatur dalam Pergub 18 Tahun 2018.

"Kita buat rekomendasi ke dinas, nanti dinas yang akan mengeluarkan surat teguran tertulis itu, bukan ke kami. Kami cuma dari Sudin (Suku Dinas) mengeluarkan rekomendasi ke dinas. Nanti dinas yang mengeluarkan," kata dia.

Panitia kontes kecantikan ini juga disebut belum melunasi sewa ballroom ke Hotel Orchardz.

"Kami pihak hotel dirugikan banget. Event mereka saja ini belum bayar lunas," kata Achmad.

Achmad menambahkan peristiwa itu bakal dijadikan sebagai bahan evaluasi. Ke depan, pihaknya akan lebih detail memilah acara yang pantas digelar di hotel. Dia berharap peristiwa serupa tak terjadi lagi di kemudian hari.

"Ke depan kalau mau ada kegiatan apa pun kita akan minta rundown acaranya," ucap dia.

Hotel Orchardz juga membuka peluang untuk melaporkan panitia kegiatan ini ke polisi. Namun, pihak hotel masih melakukan pendalaman mengenai pasal yang ingin dijeratkan.

Jakarta: Panitia kegiatan kontes kecantikan yang melibatkan transgender disebut belum membayar lunas melunasi biaya penggunaan ballroom ke Hotel Orchardz, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan oleh Director Of Sales Hotel Orchardz, Achmad Gandy.

“Mereka masih meninggalkan utang. Kami pihak hotel dirugikan banget,” ucap Achmad Gandy saat diwawancarai Medcom.id, Rabu 7 Agustus 2024.

Gandy mengungkapkan, peristiwa itu bakal dijadikan sebagai bahan evaluasi. Ke depan, pihaknya akan lebih detail memilah acara yang pantas digelar di hotel dan berharap peristiwa serupa tak terjadi lagi di kemudian hari.
"Ke depan kalau mau ada kegiatan apapun kita akan minta rundown acaranya," ucap dia.

Gandy juga mengatakan bahwa pihak Hotel Orchardz membuka peluang untuk melaporkan panitia kegiatan transgender ke polisi. Namun, pihak hotel masih melakukan pendalaman soal pasal yang pantas dikenakan kepada panitia kegiatan.

Baca juga: Jadi Lokasi Kontes Kecantikan Transgender, Ini Penjelasan Pihak Hotel

Sebelumnya diberitakan, Polisi menyelidiki informasi kontes kecantikan transgender atau waria yang digelar di Hotel Orchardz, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut disebut tak memiliki izin resmi.

"Kontes tidak ada izin apapun," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi, Selasa, 6 Agustus 2024.

Pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait. Hingga saat ini, Polres Metro Jakarta Pusat belum memanggil panitia penyelenggara dan pengelola Hotel Orchardz terkait acara kontes kecantikan transgender tersebut viral di media sosial.

(END)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ajang kontes kecantikan transgender yang dilakukan di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat ramai menjadi sorotan publik. Kegiatan itu dinilai tak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat.

Director of Sales Hotel Orchardz Achmad Gandy mengaku pihaknya menjadi korban atas ajang kecantikan itu. Pasalnya, penyelenggara kegiatan ajang kecantikan tersebut tak terbuka terkait acara yang akan dilakukan di Hotel Orchardz.

"Kalau kami tahu acaranya seperti itu, pasti kami larang. Ya tidak mungkinlah istilahnya kami cari penyakit dengan terima agenda seperti itu," kata dia kepada wartawan, Rabu (7/8/2024).

Achmad mengatakan, penyelenggara menyewa tempat di hotelnya untuk kegiatan gala dinner. Dengan alasan itu, manajemen tentu memberikan izin untuk kegiatan tersebut.

Namun, saat kegiatan itu dilakukan, penyelenggara membuat acara spontan berupa kontes itu tanpa adanya koordinasi. Apalagi, petugas manajemen tidak diperbolehkan masuk ketika ajang kontes itu dilakukan. Alhasil, pihak hotel menjadi korban atas kegiatan itu.

"Mereka merasa benar dan tidak mikir efek dominonya. Nah kami sebagai pihak hotel merasa dirugikan. Kalau kami tahu acara seperti itu bakalan kami larang," kata Achmad.

Achmad menambahkan, ketugian yang dialami manajemen hotel hanya dampak nama baik dari kegiatan itu. Menurutnya dia, penyelenggara acara juga belum melakukan sisa pembayaran sewa tempat kepada manajemen hotel.

“Mereka saja acaranya sampai saat ini masih ninggalin utang. Kami pihak hotel dirugikan banget. Event mereka saja ini belum bayar lunas,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kontes kecantikan yang diikuti transgender di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat, baru-baru ini, menjadi sorotan publik setelah videonya viral di berbagai kanal media sosial. Ajang itu banyak dikecam berbagai pihak lantaran dianggap menyimpang.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dailami Firdaus turut mengecam pelaksanaan kontes kecantikan yang diadakan di daerah pemilihan (dapil)-nya. Menurut dia, ajang itu bisa terlaksana karena Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta kecolongan tidak memikirkan dampak sosial.

"Ini harus menjadi evaluasi, termasuk pihak hotel. Jangan hanya mengejar keuntungan semata," kata Dailami melalui keterangan pers di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Senator asal Jakarta itu menjelaskan, pilihan menjadi transgender bertentangan dengan ajaran agama dan dapat merusak generasi bangsa. Apalagi, sampai diadakan kontes kecantikan yang digelar di Jakarta. Hal itu jelas juga bertentangan dengan agama.

"Ini bukan sekadar konteks kontes kecantikan waria itu, tapi ada perilaku seks menyimpang yang kemudian terjadi dari pilihan menjadi transgender. Pasti orientasinya kan jadi homoseksual," ujar Dailami.

Dia menegaskan, perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) tidak diterima di Indonesia. Dailami menilai, perilaku itu juga tidak sesuai dengan norma-norma ketimuran.

Kerena itu, Dailami meminta panitia pelaksana kegiatan kontes kecantikan harus diperiksa. Dia juga mendesak adanya sanksi tegas kepada pihak yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Pemberian sanksi diperlukan agar kegiatan itu tak lagi terulang, khususnya di Jakarta.

"Saya minta harus ada sanksi tegas dan pemeriksaan kepada panitia penyelenggara, pasti ada aturan atau perizinan yang dilanggar. Ini bisa merusak moral anak bangsa," kata Dailami.

Hotel Orchardz, Sawah Besar, Jakarta Pusat, membuka peluang untuk melaporkan panitia kontes kecantikan transpuan ke polisi. Namun, pihak hotel masih mempelajari pasal yang pantas dikenakan pada panitia acara.

Sebagai informasi, panitia kegiatan mengajukan untuk mengadakan kegiatan gala dinner ke pihak hotel, bukan untuk kegiatan kontes kecantikan yang melibatkan transgender.

"Ini sedang kita pelajari, delik apa," kata Director Of Sales Hotel Orchardz, Achmad Gandy, kepada wartawan, Rabu (7/8).

Kini, pihaknya bakal berupaya untuk menjaga nama baik hotel dan izinnya. Di hotel, terdapat ratusan pekerja yang mencari nafkah untuk keluarganya.

"Mereka kepala keluarga nyari nafkah di sini dan itu tidak dipikirkan oleh mereka yang gelar acara. Mereka itu nipu kita. Karena bahasanya gala dinner," kata dia.

Atas kejadian itu, panitia dan pengelola Hotel Orchardz bakal dikenakan sanksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Mereka dinilai melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 yang mengatur tentang keramaian.

"Karena sempat sudah viral namun dalam hal ini ya kami akan tindak lanjuti dengan pasal tersebut dengan sanksi kemungkinan itu tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Kepala Satpol PP Jakarta Pusat, TP Purba, di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

Sementara, Kapolsek Sawah Besar, Kompol Dhanar Dhono Vernandhie, menegaskan pihaknya tidak pernah memberi izin keramaian pada panitia. Padahal, untuk izin keramaian termasuk yang digelar di hotel, mesti mendapat izin dari kepolisian.

"Polri tidak pernah memberikan izin keramaian," kata dia.

Masih Utang Biaya Sewa Hotel

Panitia kontes kecantikan ini juga disebut belum melunasi sewa ballroom ke Hotel Orchardz.

"Kami pihak hotel dirugikan banget. Event mereka saja ini belum bayar lunas," kata Achmad.

Achmad menambahkan peristiwa itu bakal dijadikan sebagai bahan evaluasi. Ke depan, pihaknya akan lebih detail memilah acara yang pantas digelar di hotel. Dia berharap peristiwa serupa tak terjadi lagi di kemudian hari.

"Ke depan kalau mau ada kegiatan apapun kita akan minta rundown acaranya," ucap dia.

Hotel Orchardz juga membuka peluang untuk melaporkan panitia kegiatan ini ke polisi. Namun, pihak hotel masih melakukan pendalaman mengenai pasal yang ingin dijeratkan.

Sebagai informasi, panitia kegiatan mengajukan untuk mengadakan kegiatan gala dinner ke pihak hotel, bukan untuk kegiatan kontes kecantikan yang melibatkan transgender.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolsek Sawah Besar Kompol Dhanar Dhono Vernandhie menyatakan bahwa pihaknya tidak menemukan unsur kriminal dalam penyelenggaraan kontes kecantikan transgender di Hotel Orchardz, Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2024) lalu.

“Enggak ada (unsur kriminal). Enggak ditemukan,” ujar Dhanar di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).

Meski "kontes kecantikan" tersebut tidak memiliki unsur kriminal, Kasatpol PP Jakarta Pusat Tumbur Parluhutan Purba tetap menyorot izin keramaian yang tak diajukan penyelenggara acara dan pihak hotel kepada polisi maupun Satpol PP.

“Dalam hal ini kami bukan bicara pada (persoalan) transgender-nya, (melainkan) izin penyelenggaraan keramaian yang terdapat dalam amanah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum,” ujar Purba dalam kesempatan yang sama.

Berdasarkan pemeriksaan saat ini, Purba mengatakan bahwa pihaknya belum menemukan adanya unsur kesengajaan dari pihak hotel yang tak mengurus izin keramaian kontes kecantikan transgender.

Kendati demikian, baik manajemen hotel maupun panitia acara sama-sama berpotensi terancam tindak pidana ringan. Jika terbukti bersalah, mereka akan dikenakan sanksi teguran secara tertulis.

“Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata itu tidak ada penutupan karena itu hanya kesalahan (administrasi). Jadi, kita cuma teguran tertulis saja nanti,” ujar Kepala Seksi Pengawasan Industri Pariwisata Sudin Parekraf Jakarta Pusat, Budi Suryawan.

Tapi, surat teguran hanya bisa diserahkan Dinas Parekraf DKI Jakarta. Budi menyebut pihaknya hanya bisa memberikan rekomendasi kepada Dinas.

“Hari ini baru kita buat rekomendasi ke Dinas. Nanti Dinas yang akan mengeluarkan surat teguran tertulis itu, bukan ke kami,” imbuh Budi.

Dia menjelaskan, jika surat teguran pertama dari Dinas Parekraf tidak diindahkan oleh panitia acara atau pengelola hotel, pihaknya akan memberikan surat teguran kedua apabila kembali terjadi pelanggaran.

“Apabila nanti ada kesalahan lagi kedua kali akan kita tegur kedua kali. Dan, ketiga kali, baru nanti pencabutan izin,” lanjut dia.

Namun, pencabutan izin operasi ini juga tidak bisa dilakukan oleh Sudin Parekraf, tapi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan kontes kecantikan digelar di sebuah hotel wilayah Jakarta Pusat viral di media sosial.

Video itu membuat geger lantaran peserta kontes bukanlah wanita maupun pria, tetapi waria atau transgender.

“Tayangan video menampilkan acara atau kontes waria atau kontes kecantikan transgender,” tulis narasi di akun Instagram @terang_media, Selasa (6/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi dan Satpol PP tengah memeriksa lima orang terkait kontes kecantikan transgender yang dilaksanakan di Hotel Orchardz di Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2024) lalu.

“(Pihak yang diperiksa adalah) dua orang dari hotel, tiga dari pihak event organizer (termasuk) ketua panitia acara,” ujar Kapolsek Sawah Besar, Kompol Dhanar Dhono Vernandhie saat memberikan keterangan di Kantor Walikota, Jakarta Pusat pada Rabu (7/8/2024).

Kelima orang ini diwawancarai dan diperiksa di kantor Walikota Jakarta Pusat. Pihak yang menahkodai proses pemeriksaan adalah Satpol PP.

Namun, polisi dan Satpol PP tidak berencana untuk memeriksa para peserta kontes kecantikan itu.

“Kami tidak melakukan pemeriksaan terkait dengan arah penyidikan itu, kami melakukan penyelidikan,” imbuh Dhanar.

Dhanar menegaskan, pihaknya dan Satpol PP tidak pernah mengeluarkan izin maupun menerima permohonan perizinan terkait acara itu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saat ini, panitia penyelenggara dan pemilik hotel akan dikenakan sanksi tindak pidana ringan jika terbukti bersalah.

Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan kontes kecantikan digelar di sebuah hotel wilayah Jakarta Pusat viral di media sosial.

Video itu membuat geger lantaran peserta kontes bukanlah wanita maupun pria, tetapi waria atau transgender.

“Tayangan video menampilkan acara atau kontes waria atau kontes kecantikan transgender,” tulis narasi di akun Instagram @terang_media, Selasa (6/8/2024).