Bisnis.com, JAKARTA - Parlemen Republik Indonesia dan parlemen di negara-negara kawasan Afrika sepakat untuk memerangi penyebaran penyakit cacar monyet atau monkey pox (Mpox).

Kesepakatan itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat penutupan Forum Parlemen Indonesia Afrika (IAPF) 2024 di Nusa Dua, Bali, Minggu (2/9/2024).

“Parlemen dapat berperan mengatasi berbagai isu global dan regional termasuk isu kesehatan seperti yang menjadi isu sekarang yaitu penyebaran Mpox,” kata Puan dilansir dari Antara, Senin (2/9/2024).

Pemerintah Indonesia, lanjut dia, sudah melakukan sejumlah upaya mengantisipasi penyebaran penyakit yang sebelumnya dikenal dengan Monkeypox itu di antaranya dengan melakukan pemeriksaan atau deteksi di setiap pintu kedatangan internasional.

Puan mengatakan pemeriksaan kesehatan itu dilakukan melalui pemasangan alat deteksi suhu tubuh (thermal scanner) para penumpang khususnya yang baru tiba dari penerbangan internasional serta mengaktifkan kembali deklarasi mandiri pengisian formulir kesehatan melalui aplikasi Satu Sehat Kementerian Kesehatan.

"Upaya bersama perlu dilakukan mengingat virus itu tidak terjadi di Afrika dan Indonesia tapi dialami seluruh dunia," ujarnya.

Puan juga menambahkan perwakilan parlemen negara-negara di Afrika itu juga satu suara agar pemerintah masing-masing negara dapat melakukan langkah antisipasi dan mitigasi.

“Kami juga minta pemerintah untuk segera bekerja sama dengan negara lain bukan Afrika dengan Indonesia saja tapi juga negara lain yang menjadi perlintasan dan dianggap bisa menyebarkan virus itu,” imbuhnya.

Wabah Mpox pernah ditetapkan sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 23 Juli 2022.

Seiring berjalannya waktu melandainya perkembangan kasus penyakit itu, WHO kemudian mencabut status PHEIC pada 11 Mei 2023.

Namun, kasus baru kembali dilaporkan dan terjadi peningkatan kasus di 16 negara termasuk di Republik Demokratik Kongo, negara yang terletak di benua Afrika bagian tengah pada Juni 2024.

Mempertimbangkan peningkatan kasus dan perluasan penularan Mpox di regional Afrika, pada 14 Agustus 2024, WHO menetapkan kembali status PHEIC untuk Mpox.

Penyakit itu dapat bersifat ringan dengan gejala yang berlangsung dua hingga empat minggu, namun bisa menjadi berat dan bahkan berujung kematian dengan tingkat kematian tiga hingga enam persen.

Adapun, jumlah kumulatif kasus Mpox sejak 20 Agustus 2022 sampai 15 Agustus 2024 tercatat sebanyak 88 kasus yang tersebar di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menyatakan bahwa penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah Indonesia telah diakui oleh berbagai lembaga internasional sebagai langkah yang berhasil. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara yang relatif cepat pulih, didukung oleh program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Pemerintah cukup tanggap, dan pemulihan ekonomi berjalan relatif cepat," ujar David dalam keterangannya pada Kamis (15/8/2024).

Namun, David menyoroti beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki dalam penanganan pandemi ini. Salah satu yang paling menonjol adalah kurangnya antisipasi pemerintah, terutama dalam penyediaan vaksin Covid-19.

Ia menyarankan agar pemerintah lebih mendorong riset terkait teknologi, khususnya di bidang kesehatan, guna mengantisipasi potensi pandemi di masa depan.

David juga mengungkapkan bahwa beberapa sektor ekonomi masih belum sepenuhnya pulih akibat pandemi, seiring dengan terus melemahnya permintaan global. Hal ini terutama berdampak pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta daya beli masyarakat kelas bawah dan menengah yang masih terpukul.

"Beberapa sektor masih terdampak, terutama yang terkait dengan permintaan global yang lemah. Segmen bawah dan kelas menengah juga masih banyak yang terpukul. Ke depan, perlu dipikirkan bagaimana memperkuat penyerapan tenaga kerja," jelasnya.

Selain itu, David juga mengingatkan pentingnya pemerintah untuk terus mendorong peningkatan lapangan kerja, mengingat ruang fiskal yang semakin terbatas untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat rentan.

Ia juga memperingatkan dampak lonjakan utang pemerintah selama penanganan pandemi, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sempat melampaui 40%. Pada akhir Juni 2024, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih tercatat tinggi, yaitu sebesar 39,13%.

"Dampak jangka panjang dari lonjakan utang ini perlu diwaspadai, terutama terkait dengan ruang fiskal kita dan tingginya pembayaran bunga utang," ujarnya.

David menambahkan bahwa pemerintah harus berupaya meningkatkan peringkat kredit (credit rating) Indonesia agar yield utang pemerintah bisa lebih rendah dan beban bunga yang harus dibayar juga berkurang.