JAKARTA - Presiden RI Jokowi menyebut banyak negara di dunia masih berjuang mengatasi krisis ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19, lonjakan inflasi, dan pengangguran.

Kondisi dunia yang tidak baik-baik saja ini, terang Jokowi, membutuhkan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan, dengan harapan dapat terwujud ketahanan dan stabilitas ekonomi.

"Dampak dari Covid-19 itu sampai sekarang belum berhenti terhadap growth, terhadap inflasi, terhadap pengangguran, terhadap lapangan kerja dampaknya sampai sekarang di negara lain masih berdampak dan dirasakan langsung oleh rakyat. Betapa beratnya," kata Jokowi dalam Pengarahan Presiden Jokowi Kepada Pejabat TNI dan Polri, Istana Negara IKN, Kamis (12/9/2024).

Ketidakpastian ekonomi membuat negara-negara masuk dalam jeratan utang Dana Moneter Internasional (IMF). Jokowi mengulangi lagi pernyataan lamanya, bahwa terdapat 96 negara yang menjadi pasien IMF.

"Saudara-saudara bisa buka di Google kondisi sekarang di Eropa, di Amerika, seperti apa kondisi di beberapa negara di Afrika seperti apa tidak mudah 96 negara masuk menjadi pasiennya IMF," terangnya.

Di hadapan TNI dan Polri, Jokowi meminta aparat untuk bersinergi menjaga stabilitas ekonomi yang dibutuhkan dalam mengakselekrasi pembangunan.

"Untuk menjaga stabilitas itu butuh TNI dan Polri yang profesional butuh TNI dan Polri yang dipercaya oleh rakyat Sekali lagi apalagi di tengah dunia yang sedang baik-baik saja," tutur Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menyatakan bahwa penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah Indonesia telah diakui oleh berbagai lembaga internasional sebagai langkah yang berhasil. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara yang relatif cepat pulih, didukung oleh program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Pemerintah cukup tanggap, dan pemulihan ekonomi berjalan relatif cepat," ujar David dalam keterangannya pada Kamis (15/8/2024).

Namun, David menyoroti beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki dalam penanganan pandemi ini. Salah satu yang paling menonjol adalah kurangnya antisipasi pemerintah, terutama dalam penyediaan vaksin Covid-19.

Ia menyarankan agar pemerintah lebih mendorong riset terkait teknologi, khususnya di bidang kesehatan, guna mengantisipasi potensi pandemi di masa depan.

David juga mengungkapkan bahwa beberapa sektor ekonomi masih belum sepenuhnya pulih akibat pandemi, seiring dengan terus melemahnya permintaan global. Hal ini terutama berdampak pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta daya beli masyarakat kelas bawah dan menengah yang masih terpukul.

"Beberapa sektor masih terdampak, terutama yang terkait dengan permintaan global yang lemah. Segmen bawah dan kelas menengah juga masih banyak yang terpukul. Ke depan, perlu dipikirkan bagaimana memperkuat penyerapan tenaga kerja," jelasnya.

Selain itu, David juga mengingatkan pentingnya pemerintah untuk terus mendorong peningkatan lapangan kerja, mengingat ruang fiskal yang semakin terbatas untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat rentan.

Ia juga memperingatkan dampak lonjakan utang pemerintah selama penanganan pandemi, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sempat melampaui 40%. Pada akhir Juni 2024, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih tercatat tinggi, yaitu sebesar 39,13%.

"Dampak jangka panjang dari lonjakan utang ini perlu diwaspadai, terutama terkait dengan ruang fiskal kita dan tingginya pembayaran bunga utang," ujarnya.

David menambahkan bahwa pemerintah harus berupaya meningkatkan peringkat kredit (credit rating) Indonesia agar yield utang pemerintah bisa lebih rendah dan beban bunga yang harus dibayar juga berkurang.