Jakarta -

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bakal melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat minggu depan, 15 November 2024. Dalam RUPSLB itu dikabarkan bahwa Garuda bakal melakukan pergantian jajaran direksi.

Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, menjelaskan RUPSLB tersebut memang memiliki agenda utama untuk melakukan perubahan pada jajaran pengurus, baik di level direksi maupun komisaris perusahaan.

"Tanggal 15 RUPS oke, memang ada RUPS tanggal 15 (November) RUPSLB agendanya adalah perubahan pengurus. Pengurus itu adalah direksi dan komisaris," ujar Irfan, dilansir dari Antara, Sabtu (9/11/2024).

Irfan merespons juga soal beredarnya kabar Plt CEO Lion Air Wamildan Tsani Panjaitan bakal mennggantikan dirinya sebagaiDirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

Irfan menegaskan segala keputusan berada di tangan pemegang saham. Sebagai informasi, mayoritas saham garuda dipegang pemerintah melalui Menteri BUMN.

"Ini seluruhnya kewenangan pemegang saham dan kita menghormati itu," ujar Irfan.

Irfan menambahkan, sebagai seorang profesional, dirinya siap menjalankan amanah jika masih dipercaya menjadi dirut dan ikhlas apabila diganti, sesuai keputusan para pemegang saham.

"Kami ini profesional, jadi ketika diminta (menjadi dirut) kita terima kasih, ketika diganti kita juga terima kasih, kalau memang perlu diganti," kata Irfan.

Ia juga menyatakan menghormati sepenuhnya keputusan yang diambil oleh pemegang saham tanpa mempertanyakan pertimbangan-pertimbangan tersebut.

"Pemegang saham tentu pasti punya banyak pertimbangan yang kita juga tidak akan tanyakan karena kita ini profesional," katanya pula.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan RUPSLB Garuda bakal menjelaskan alasan perubahan pengurus tersebut. Lantas, ia meminta untuk menunggu hasil rapat itu terlebih dahulu.

"Belum RUPS, tunggu aja RUPS-nya," ujar Erick di Jakarta, Kamis (7/11).
Ketika ditanya apakah akan ada perombakan Direksi Garuda, Erick mengatakan belum bisa dijelaskan dan itu akan terjawab saat RUPSLB nanti.
"Nanti kalau sudah RUPS, diceritakan," ujar Erick.

Simak juga Video Peraih detikcom Awards Tokoh Inspirasi Publik: Juragan 99-Dirut Garuda

[Gambas:Video 20detik]

(ily/hns)

Jakarta -

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bakal melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat minggu depan, 15 November 2024. Dalam RUPSLB itu dikabarkan bahwa Garuda bakal melakukan pergantian jajaran direksi.

Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, menjelaskan RUPSLB tersebut memang memiliki agenda utama untuk melakukan perubahan pada jajaran pengurus, baik di level direksi maupun komisaris perusahaan.

"Tanggal 15 RUPS oke, memang ada RUPS tanggal 15 (November) RUPSLB agendanya adalah perubahan pengurus. Pengurus itu adalah direksi dan komisaris," ujar Irfan, dilansir dari Antara, Sabtu (9/11/2024).

Irfan merespons juga soal beredarnya kabar Plt CEO Lion Air Wamildan Tsani Panjaitan bakal mennggantikan dirinya sebagaiDirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

Irfan menegaskan segala keputusan berada di tangan pemegang saham. Sebagai informasi, mayoritas saham garuda dipegang pemerintah melalui Menteri BUMN.

"Ini seluruhnya kewenangan pemegang saham dan kita menghormati itu," ujar Irfan.

Irfan menambahkan, sebagai seorang profesional, dirinya siap menjalankan amanah jika masih dipercaya menjadi dirut dan ikhlas apabila diganti, sesuai keputusan para pemegang saham.

"Kami ini profesional, jadi ketika diminta (menjadi dirut) kita terima kasih, ketika diganti kita juga terima kasih, kalau memang perlu diganti," kata Irfan.

Ia juga menyatakan menghormati sepenuhnya keputusan yang diambil oleh pemegang saham tanpa mempertanyakan pertimbangan-pertimbangan tersebut.

"Pemegang saham tentu pasti punya banyak pertimbangan yang kita juga tidak akan tanyakan karena kita ini profesional," katanya pula.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan RUPSLB Garuda bakal menjelaskan alasan perubahan pengurus tersebut. Lantas, ia meminta untuk menunggu hasil rapat itu terlebih dahulu.

"Belum RUPS, tunggu aja RUPS-nya," ujar Erick di Jakarta, Kamis (7/11).
Ketika ditanya apakah akan ada perombakan Direksi Garuda, Erick mengatakan belum bisa dijelaskan dan itu akan terjawab saat RUPSLB nanti.
"Nanti kalau sudah RUPS, diceritakan," ujar Erick.

Simak juga Video Peraih detikcom Awards Tokoh Inspirasi Publik: Juragan 99-Dirut Garuda

[Gambas:Video 20detik]

(ily/hns)

Jakarta: P Nation secara resmi mengumumkan bahwa salah satu anggota TNX, Woo Kyung Jun, akan meninggalkan grup dan mendaftar wajib militer.

Pihak agensi menjelaskan, "Woo Kyung Jun baru-baru ini secara sukarela mendaftarkan diri untuk wajib militer dan memberi tahu kami bahwa ia tidak berniat melanjutkan aktivitas grup TNX setelah menyelesaikan tugas militernya."

Sebagai hasil dari keputusan ini, Woo Kyung Jun dan P Nation sepakat untuk mengakhiri kontrak eksklusif mereka, sehingga Woo Kyung Jun resmi meninggalkan TNX pada tanggal 23 Oktober
Agensi tersebut menambahkan, "Setelah diskusi menyeluruh dengan anggota yang tersisa, TNX akan melanjutkan promosi sebagai grup dengan lima anggota, yaitu Choi Tae Hun, Jang Hyun Soo, Cheon Jun Hyeok, Eun Hwi, dan Oh Sung Jun."

Kabar ini tentu saja mengejutkan para penggemar, mengingat TNX masih tergolong rookie setelah debut dua tahun yang lalu.

baca juga: SM Entertainment Ungkap Penyebab Riku NCT WISH Hiatus

Pada umumnya, seorang idola akan menjalani wajib militer setelah grup mereka sudah aktif dalam industri untuk waktu yang cukup lama. Namun, Woo Kyung Jun memutuskan untuk menjalani tugas negara ini lebih awal, dan agensi pun menghormati keputusannya.

"Kami berharap kalian tetap memberikan dukungan penuh kepada anggota TNX yang lain dalam formasi baru mereka,” tambah agensi dalam pernyataan tersebut.

TNX, yang berasal dari acara survival LOUD, kini akan melanjutkan kegiatan mereka dengan lima anggota. Grup ini debut pada 17 Mei 2022 dan baru saja merilis single terbaru mereka, Fuego, pada tahun 2024.

(Siti Khumaira Susetyo)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ELG)

Jakarta: Aktor Nam Jo Hyuk menjadi sorotan publik setelah menyelesaikan wajib militer sejak tahun lalu. Nam Jo Hyuk akan menghibur kembali penggemar melalui drama baru.

Sebelumnya, Nam Jo Hyuk mengikuti latihan militer selama lima minggu di Nonsan, Chungnam. Di sana, Nam Jo Hyuk menjalani pelatihan dan menunjukkan kepemimpinan dengan memimpin sebuah pleton.

Melansir dari KBIZoom, Nam Jo Hyuk dalam pelatihan militer ditugaskan sebagai Divisi Militer ke-32 yang bertanggung jawab menjaga ketertiban di lingkungan milter dan menyelidiki kasus.
Setelah mengikuti pelatihan militer,Nam Jo Hyuk kabarnya sedang mendapat tawaran drama baru yang berjudul Donggung.

baca juga: Nam Joo-hyuk Tampilkan Dua Sisi Berbeda di Poster Terbaru Serial Vigilante

Donggung merupakan drama yang bercerita tentang seorang pemburu hantu dan seorang dayang yang menyusup ke istana untuk menghadapi hantu yang menghantuinya.

Namun, Nam Jo Hyuk belum resmi dikonfirmasi dalam drama baru itu. Artis Noh Yoon Seo juga disebut akan bergabung dalam drama Donggung.

Para penggemar banyak berharap Nam Jo Hyuk akan memerankan karakter pemburu hantu bernama Gucheon.

(Muhammad Rizky H)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ELG)

REPUBLIKA.CO.ID, TELAVIV — Pimpinan Rabi Sephardi Israel secara resmi menginstruksikan para siswa Yeshiva untuk mengabaikan kantor-kantor perekrutan tentara. Rabi Utama Heredim, Rabi Dov Landau menegaskan, pihaknya mengecam undang-undang wajib militer terbaru yang didiskusikan di Knesset. Dia mendorong para siswa untuk lebih memilih penjara dan pencabutan anggaran daripada bekerja sama dengan tentara Israel.

Rabi tersebut menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk menghancurkan Taurat. Dov Landou secara agresif menyerang keputusan Menteri Pertahanan Yoav Gallant untuk memanggil 3.000 orang Yahudi Haredi - aliran Yahudi ultra-orthodox yang paling konservatif - melakukanwajib militer. Diamengatakan, "Sebuah negara yang merekrut Yeshiva tidak memiliki hak untuk eksis."

"Tentara sedang berperang dengan kami, dan ingin merampas hak-hak para siswa Taurat, yang merupakan bunuh diri total," katanya, seraya menambahkan, "Dengan tidak adanya rezim, dan di tengah-tengah perang tentara melawan kami, apa gunanya berdiri? Pemerintah sepenuhnya mutlak melawan kami,"ujar dia seperti dikutip Al-Mayadeen.

Setelah wacana mengenai wajib militer bagi komunitas ultra-ortodoks, para rabi kepala mengadakan pertemuan. Mereka mendesak para Haredim untuk mengalihkan perhatian mereka dari perintah wajib militer dan tidak pergi ke kantor-kantor perekrutan.

Pada akhir pertemuan, Landau meminta Rabbi Haim Aharon Kaufman, kepala komunitas Haredim, untuk menyampaikan pendapatnya kepada rekan-rekannya dari komunitas Sephardi dan Hasidic. Mereka pun mengeluarkan pernyataan sikap bersama untuk menentang wajib militer.

Kepala Yeshiva Slabdoka, Rabbi Moshe Hillel Hirsch, memerintahkan para siswa untuk mempengaruhi para pemuda ultra-ortodoks yang tidak belajar di sekolah-sekolah agama.

Menanggapi pernyataan Landau, para pemimpin sekolah-sekolah agama Yahudi Sephardi di Barat, beberapa di antaranya adalah anggota Dewan Orang Bijak Taurat (Shas), mengadakan pertemuan. Mereka mengeluarkan maklumat Taurat yang menyatakan pelarangan untuk masuk tentara.Maklumat yang ditandatangani itu selanjutnya melarang kehadiran di kantor-kantor perancang wajib militer.

Tiga ribu Yahudi Heredi ikut wamil..

Pada Selasa, Gallant meresmikan wajib militer bagi 3.000 orang Haredim. Surat kabar Israel, Israel Hayom, merinci bahwa setengah dari jumlah tersebut akan berusia antara 18 dan 21 tahun, sementara 40% akan berusia antara 21 dan 24 tahun. Sementara, 10% sisanya berusia antara 24 dan 26 tahun.

Gallant mengumumkan bahwa penerbitan perintah wajib militer dapat dimulai paling cepat bulan depan. Pada akhir Juni, Mahkamah Agung Israel dengan suara bulat memutuskan wajib militer bagi warga Yahudi Haredi, dan menghentikan semua subsidi dan dana yang dialokasikan untuk lembaga-lembaga yang tidak mematuhi keputusan tersebut, dengan menegaskan bahwa negara tidak memiliki wewenang untuk membebaskan mereka.

Pengadilan memutuskan bahwa rezim tersebut melakukan penegakan selektif yang tidak sah. Adanya pengecualian terhadap Yahudi Heredi dinilai merupakan pelanggaran serius terhadap supremasi hukum dan prinsip yang menyatakan bahwa semua individu setara di hadapan hukum. Di tengah-tengah perang yang melelahkan, beban ketidaksetaraan menjadi lebih berat dari sebelumnya.

Kebutuhan akan lebih banyak tenaga kerja membuat Kabinet Perang membahas perpanjangan dinas militer di tentara Israel pada Ahad lalu. Dinas militer tentara akan diperpanjang menjadi tiga tahun, seperti yang dilaporkan oleh lembaga penyiaran Israel, Kan.

Gallant telah meminta kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada 21 Juni lalu untuk menetapkan tanggal untuk sesi mendesak untuk mempelajari kemungkinan memperpanjang wajib militer menjadi tiga tahun. Hal tersebut menekankan bahwa realitas keamanan yang baru mengharuskan untuk menemukan cara untuk melanjutkan upaya perang.