REPUBLIKA.CO.ID, TELAVIV — Pimpinan Rabi Sephardi Israel secara resmi menginstruksikan para siswa Yeshiva untuk mengabaikan kantor-kantor perekrutan tentara. Rabi Utama Heredim, Rabi Dov Landau menegaskan, pihaknya mengecam undang-undang wajib militer terbaru yang didiskusikan di Knesset. Dia mendorong para siswa untuk lebih memilih penjara dan pencabutan anggaran daripada bekerja sama dengan tentara Israel.

Rabi tersebut menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk menghancurkan Taurat. Dov Landou secara agresif menyerang keputusan Menteri Pertahanan Yoav Gallant untuk memanggil 3.000 orang Yahudi Haredi - aliran Yahudi ultra-orthodox yang paling konservatif - melakukanwajib militer. Diamengatakan, "Sebuah negara yang merekrut Yeshiva tidak memiliki hak untuk eksis."

"Tentara sedang berperang dengan kami, dan ingin merampas hak-hak para siswa Taurat, yang merupakan bunuh diri total," katanya, seraya menambahkan, "Dengan tidak adanya rezim, dan di tengah-tengah perang tentara melawan kami, apa gunanya berdiri? Pemerintah sepenuhnya mutlak melawan kami,"ujar dia seperti dikutip Al-Mayadeen.

Setelah wacana mengenai wajib militer bagi komunitas ultra-ortodoks, para rabi kepala mengadakan pertemuan. Mereka mendesak para Haredim untuk mengalihkan perhatian mereka dari perintah wajib militer dan tidak pergi ke kantor-kantor perekrutan.

Pada akhir pertemuan, Landau meminta Rabbi Haim Aharon Kaufman, kepala komunitas Haredim, untuk menyampaikan pendapatnya kepada rekan-rekannya dari komunitas Sephardi dan Hasidic. Mereka pun mengeluarkan pernyataan sikap bersama untuk menentang wajib militer.

Kepala Yeshiva Slabdoka, Rabbi Moshe Hillel Hirsch, memerintahkan para siswa untuk mempengaruhi para pemuda ultra-ortodoks yang tidak belajar di sekolah-sekolah agama.

Menanggapi pernyataan Landau, para pemimpin sekolah-sekolah agama Yahudi Sephardi di Barat, beberapa di antaranya adalah anggota Dewan Orang Bijak Taurat (Shas), mengadakan pertemuan. Mereka mengeluarkan maklumat Taurat yang menyatakan pelarangan untuk masuk tentara.Maklumat yang ditandatangani itu selanjutnya melarang kehadiran di kantor-kantor perancang wajib militer.

Tiga ribu Yahudi Heredi ikut wamil..

Pada Selasa, Gallant meresmikan wajib militer bagi 3.000 orang Haredim. Surat kabar Israel, Israel Hayom, merinci bahwa setengah dari jumlah tersebut akan berusia antara 18 dan 21 tahun, sementara 40% akan berusia antara 21 dan 24 tahun. Sementara, 10% sisanya berusia antara 24 dan 26 tahun.

Gallant mengumumkan bahwa penerbitan perintah wajib militer dapat dimulai paling cepat bulan depan. Pada akhir Juni, Mahkamah Agung Israel dengan suara bulat memutuskan wajib militer bagi warga Yahudi Haredi, dan menghentikan semua subsidi dan dana yang dialokasikan untuk lembaga-lembaga yang tidak mematuhi keputusan tersebut, dengan menegaskan bahwa negara tidak memiliki wewenang untuk membebaskan mereka.

Pengadilan memutuskan bahwa rezim tersebut melakukan penegakan selektif yang tidak sah. Adanya pengecualian terhadap Yahudi Heredi dinilai merupakan pelanggaran serius terhadap supremasi hukum dan prinsip yang menyatakan bahwa semua individu setara di hadapan hukum. Di tengah-tengah perang yang melelahkan, beban ketidaksetaraan menjadi lebih berat dari sebelumnya.

Kebutuhan akan lebih banyak tenaga kerja membuat Kabinet Perang membahas perpanjangan dinas militer di tentara Israel pada Ahad lalu. Dinas militer tentara akan diperpanjang menjadi tiga tahun, seperti yang dilaporkan oleh lembaga penyiaran Israel, Kan.

Gallant telah meminta kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada 21 Juni lalu untuk menetapkan tanggal untuk sesi mendesak untuk mempelajari kemungkinan memperpanjang wajib militer menjadi tiga tahun. Hal tersebut menekankan bahwa realitas keamanan yang baru mengharuskan untuk menemukan cara untuk melanjutkan upaya perang.