DHARAMSALA,investor.id – Di sebuah biara di bawah pegunungan yang tertutup salju di India utara, biksu Buddha yang dipercaya untuk melindungi Dalai Lama dan meramalkan masa depan rakyatnya sangat prihatin.

Dalai Lama akan berusia 89 tahun pada Sabtu (6/7/2024) dan China menegaskan akan memilih penggantinya sebagai pemimpin spiritual utama Tibet. Hal ini membuat Kepala Oracle Negara Tibet merenungkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya.

“Yang Mulia adalah Dalai Lama keempat belas, kemudian akan ada Dalai Lama yang kelima belas, keenam belas, ketujuh belas. Di berbagai negara, pemimpin berganti, dan kemudian cerita itu berakhir. Namun di Tibet, hal ini berjalan berbeda,” ungkap medium yang dikenal sebagai Nechung, Sabtu.

Umat Buddha Tibet percaya para biarawan terpelajar bereinkarnasi setelah kematian sebagai bayi yang baru lahir.

Dalai Lama saat ini sedang menjalani masa pemulihan di Amerika Serikat (AS) setelah menjalani prosedur medis. Ia akan mengklarifikasi pertanyaan mengenai suksesi, termasuk apakah dan di mana dia akan bereinkarnasi, sekitar ulang tahunnya yang kesembilan puluh. Sebagai bagian dari proses identifikasi reinkarnasi, medium akan memasuki kondisi trance untuk berkonsultasi dengan oracle.

Dalai Lama yang menjabat saat ini adalah tokoh karismatik yang mempopulerkan agama Buddha secara internasional dan memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada 1989 karena tetap menghidupkan perjuangan Tibet di pengasingan.

Pemerintah China melihatnya sebagai seorang separatis yang berbahaya, meskipun ia menganut apa yang disebutnya sebagai "Jalan Tengah" yang secara damai mengupayakan otonomi sejati dan kebebasan beragama di China.

Penerusnya tidak akan berpengalaman dan tidak dikenal di panggung global. Hal ini telah memicu kekhawatiran mengenai apakah gerakan tersebut akan kehilangan momentum atau menjadi lebih radikal di tengah meningkatnya ketegangan antara China dan AS, yang telah lama menjadi sumber dukungan bipartisan bagi Pemerintahan Pusat Tibet, pemerintahan Tibet di pengasingan.

CTA dan mitra-mitranya di Barat serta India, yang telah menjadi tuan rumah bagi Dalai Lama di kaki bukit Himalaya selama lebih dari enam dekade, sedang mempersiapkan masa depan tanpa kehadirannya yang berpengaruh.

Presiden AS Joe Biden diperkirakan akan segera menandatangani undang-undang yang mengharuskan Departemen Luar Negeri AS untuk melawan apa yang disebutnya sebagai “disinformasi” China bahwa Tibet, yang dianeksasi oleh Republik Rakyat China (RRC) pada 1951, telah menjadi bagian dari China sejak zaman kuno.

“China menginginkan pengakuan bahwa Tibet telah menjadi bagian dari China... sepanjang sejarah, dan rancangan undang-undang ini menunjukkan akan relatif mudah bagi para pendukung Tibet untuk membuat pemerintah Barat menolak memberikan pengakuan atas klaim yang begitu luas,” kata spesialis Tibet Robert Barnett dari Sekolah Studi Oriental dan Afrika London.

Anggota parlemen AS, termasuk mantan Ketua DPR Nancy Pelosi, mengunjungi Dalai Lama pada Juni 2024 untuk merayakan Kongres yang meloloskan undang-undang tersebut yang oleh Sikyong Penpa Tsering, ketua CTA, disebut sebagai “terobosan”.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut merupakan bagian dari perubahan strategis untuk tidak menekankan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di China seperti asimilasi paksa, kata Sikyong, atau pemimpin politik, kepada Reuters.

Sejak 2021, CTA telah melobi puluhan negara termasuk AS untuk secara terbuka melemahkan narasi pemerintah China bahwa Tibet selalu menjadi bagian dari China, katanya.

Dengan dukungan AS di balik strategi ini, negara-negara di pengasingan berharap dapat mendorong China ke meja perundingan, katanya.

“Jika setiap negara terus mengatakan Tibet adalah bagian dari Republik Rakyat China, lalu apa alasan China datang dan berbicara dengan kami?” jelas mereka.

Kementerian Luar Negeri China menjawab pertanyaan Reuters, mereka akan terbuka untuk berdiskusi dengan Dalai Lama mengenai “masa depan pribadinya” jika dia “benar-benar melepaskan posisinya untuk memisahkan tanah airnya” dan mengakui Tibet sebagai bagian yang tidak dapat dicabut dari China.

Pemerintah China, yang belum mengadakan pembicaraan resmi dengan perwakilan Dalai Lama sejak 2010, juga mendesak Biden untuk tidak menandatangani RUU tersebut. Kantor Dalai Lama, yang dalam beberapa tahun terakhir meminta maaf atas pernyataannya tentang perempuan dan anak kecil, merujuk permintaan wawancara dengan Sikyong.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News