Wanita etnis Tibet bisa menjadi contoh manusia modern yang berevolusi. Mereka dapat hidup di lokasi yang sulit dihuni oleh manusia, dataran tinggi yang rendah oksigen.

Daerah dataran tinggi ekstrem pada dasarnya sangat sulit dihuni manusia karena tekanan atmosfer yang rendah membuat oksigen jumlahnya yang sangat terbatas. Siapa pun yang pernah mencoba mendaki gunung, mungkin menyadari situasi ini.

Namun, penduduk asli Tibet telah tinggal di Dataran Tinggi Tibet lebih dari 10.000 tahun. Tidak hanya bertahan hidup dalam kondisi ekstrem, populasi mereka terus berkembang dan tampaknya berevolusi.

Kehamilan di dataran tinggi –ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut– menyebabkan risiko komplikasi lebih besar, seperti preeklamsia atau melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Hal ini meningkatkan kemungkinan kematian ibu dan bayinya.

Pada saat yang sama, kebanyakan orang yang mencoba bertahan hidup di dataran tinggi akan mengalami hipoksia, suatu kondisi di mana tubuh tidak menerima cukup oksigen untuk jaringan tubuh.

Namun, kedua masalah ini tampaknya bukan gangguan buat penduduk asli Tibet, dan sekarang para peneliti berhasil menemukan sifat fisiologis khusus pada wanita Tibet yang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk bereproduksi di lingkungan rendah oksigen.

Studi yang terbit di jurnal PNAS menyoroti ketahanan perempuan Tibet sekaligus menunjukkan bagaimana manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan ekstrem. Penelitian ini juga menawarkan wawasan tentang perkembangan manusia, dan bagaimana kita dapat menghadapi tantangan lingkungan di masa depan.

“Memahami bagaimana populasi seperti ini beradaptasi, memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang proses evolusi manusia,” ujar Cynthia Beall, Profesor Emeritus Distinguished University di Case Western Reserve University sebagaimana dikutip IFL Science.

Beall dan rekannya meneliti 417 wanita Tibet berusia 46 hingga 86 tahun yang tinggal di ketinggian antara 3.658 hingga 4.267 mdpl di Upper Mustang, Nepal. Ini adalah wilayah di tepi selatan Dataran Tinggi Tibet.

Bekerja sama dengan perawat perempuan etnis Tibet dan asisten peneliti dari Nepal, tim yang berbasis di AS mengumpulkan informasi tentang fisiologi perempuan Tibet, termasuk riwayat reproduksi mereka dan berbagai faktor sosial serta mengambil sampel DNA. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi bagaimana jumlah oksigen yang diterima memengaruhi jumlah kelahiran hidup di antara perempuan Tibet.

Hasilnya menunjukkan, wanita yang banyak anak punya ciri darah dan jantung unik untuk menyalurkan oksigen. Meski mereka memiliki kadar hemoglobin–protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen– yang mendekati sampel rata-rata, saturasi oksigen mereka lebih tinggi. Ini artinya, darah mereka lebih efisien dalam menyalurkan oksigen ke sel-sel tubuh tanpa membuat darah lebih kental.

“Ini adalah kasus seleksi alam yang terus berlanjut. Wanita Tibet telah berevolusi dengan cara menyeimbangkan kebutuhan oksigen tubuh tanpa membebani jantung,” kata Beall.

Analisis genetika mengungkap bahwa sifat ini kemungkinan berasal dari Denisova yang hidup di Siberia sekitar 50.000 tahun lalu. Sifat ini merupakan varian gen EPAS1 yang unik bagi orang-orang ini dan mengatur konsentrasi hemoglobin.

Para peneliti juga menemukan, wanita Tibet punya ciri-ciri lain yang meningkatkan aliran darah ke paru-paru mereka dan juga memberi mereka ventrikel jantung yang lebih besar.

Studi ini menunjukkan bagaimana manusia beradaptasi untuk hidup di daerah rendah oksigen, hasil dari seleksi alam yang sedang berlangsung, di mana wanita dengan sifat-sifat ini telah mewariskannya ke generasi berikutnya yang sekarang dapat berkembang dalam lingkungan yang secara fisiologis akan menjadi masalah bagi orang lain.

Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) dan 14 negara lainnya mengecam China di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Xinjiang dan Tibet. China kemudian merespon bahwa AS dan sekutu juga mengabaikan situasi di Gaza, Palestina.

Laporan PBB yang dirilis dua tahun lalu mengatakan bahwa penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif yang dilakukan China terhadap warga Uighur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang merupakan kejahatan kemanusiaan. Laporan tersebut menuliskan bahwa “pelanggaran hak asasi manusia yang serius” telah dilakukan.

"Kami mendesak China untuk menegakkan kewajiban hak asasi manusia internasional yang telah dipikulnya secara sukarela, dan untuk melaksanakan semua rekomendasi PBB," terang Duta Besar Australia untuk PBB James Larsen kepada komite HAM Majelis Umum PBB, dikutip dariReuterspada Rabu (23/10/2024).

Lanjutnya, menurut Larsen, hal ini termasuk membebaskan semua individu yang ditahan sewenang-wenang di Xinjiang dan Tibet, dan segera mengklarifikasi nasib dan keberadaan anggota keluarga yang hilang.

Adapun, Larsen berbicara atas nama Australia, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Jepang, Lithuania, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Swedia, dan Inggris.

Sedangkan, China telah lama membantah semua tuduhan pelanggaran HAM terhadap warga Uighur. Duta Besar China untuk PBB Fu Cong pada Selasa (22/10) menuduh kelompok negara Barat tersebut menggunakan "kebohongan untuk memprovokasi konfrontasi."

Fu mengatakan bahwa situasi HAM yang seharusnya menjadi perhatian utama komite tahun ini, tak diragukan lagi adalah situasi di Gaza.

"Australia dan AS, di antara beberapa negara lain, mengecilkan situasi [di Gaza] yang mengerikan ini, sambil melancarkan serangan dan fitnah terhadap Xinjiang yang damai dan tenang,” terangnya.

Fu juga menuturkan bahwa jika jumlah korban tewas di Gaza tidak cukup untuk “membangunkan hati nurani beberapa negara barat” maka apa yang mereka sebut sebagai perlindungan HAM kaum muslim hanyalah kebohongan besar.

Kemudian, Duta Besar Pakistan untuk PBB Munir Akram membacakan pernyataan kepada komite HAM atas nama 80 negara yang menyatakan bahwa masalah apa pun yang terkait dengan Xinjiang, Hong Kong, dan Tibet merupakan masalah internal China. Kelompok tersebut juga menyatakan menentang politisasi HAM dan standar ganda.

Larsen juga mengatakan tidak ada negara yang memiliki catatan HAM yang sempurna. Namun, tidak ada negara yang kebal terhadap pengawasan yang adil atas kewajiban hak asasi manusianya.

"Kita semua berkewajiban untuk tidak melemahkan komitmen hak asasi manusia internasional yang menguntungkan kita semua, dan yang menjadi tanggung jawab semua negara,” tutur Larsen.

KOMPAS.com – Tibet disebut sebagai wilayah yang dihindari banyak maskapai penerbangan untuk dilintasi.

Pasalnya, Tibet termasuk wilayah paling tinggi di dunia, dengan ketinggian rata-rata lebih dari 4.500 meter di atas permukaan laut (mdpl). Apalagi, di wilayah ini terdapat Pegunungan Himalaya, tempat Gunung Everest berada.

Wilayah ini jarang dilalui pesawat karena faktor geografis yang ekstrem dan populasi yang rendah. Meski memiliki bandara internasional di Lhasa dan Xining, penerbangan komersial yang melintasi Tibet terbatas.

Rute penerbangan biasanya menghindari daerah ini sepenuhnya, meskipun melewati Tibet akan lebih efisien.

Dok.flightradar24.com tangkap layar rute penerbangan dari flightradar24 di Tibet

Jika dilihat dari laman flightradar24, dikutip Rabu (18/9/2024), sebagian besar pesawat terbang melintasi jalur utara dan selatan wilayah ini, sedangkan langit di atas Tibet tampak kosong.

Dilansir dari laman Simple Flying dan Travel and Leisure, Rabu (18/9/2024), terdapat sejumlah alasan yang menyebabkan pesawat mengindari terbang di atas "Atap Dunia" ini.

Alasan pesawat tidak terbang di atas Tibet

1. Ketinggian dan pendaratan darurat

Pesawat menghindari wilayah Tibet karena medan yang cukup tinggi, dengan rata-rata di atas 14.000 kaki (sekitar 4,26 kilometer atau km), yang menyulitkan pesawat untuk turun dengan aman dalam keadaan darurat, seperti dekompresi kabin.

Meskipun pesawat terbang di ketinggian jelajah 30.000 kaki (sekitar 9.14 km) hingga 42.000 kaki (sekitar 12,8 km), jika terjadi darurat, mereka harus turun ke ketinggian 10.000 kaki (sekitar 3,04 km) untuk mendapatkan oksigen yang cukup.

Karena ketinggian wilayah Tibet yang terlalu tinggi dan terbatasnya bandara pengalihan, maskapai penerbangan memilih untuk tidak terbang di atas area ini demi alasan keamanan.

• Istana Potala di Tibet Ditutup Akibat Pandemi Covid-19
• Hanya Sedikit Pesawat yang Terbang di Atas Wilayah Tibet, Ini Sebabnya

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

2. Turbulensi

Dok. Wikimedia Commons/Frankmnl Maskapai penerbangan China Southern di Bandara Daocheng Yading, bandara sipil tertinggi di dunia yang berlokasi di Tibet.

Turbulensi lebih sering terjadi di wilayah pegunungan, misalnya di Tibet, karena arus udara yang naik dan turun akibat efek medan dan cuaca.

Terbang di atas pegunungan menciptakan risiko lebih tinggi dan sulit dihindari, terutama saat cuaca buruk.

Turbulensi yang terjadi di daerah ini tidak hanya mengganggu penumpang tetapi juga memperumit penanganan jika situasi darurat terjadi.

Hal tersebut menjadikannya kurang ideal untuk penerbangan komersial.

• Banyak Sampah, Base Camp Everest di Tibet Ditutup untuk Umum
• China Berencana Kembangkan Wisata Everest di Perbatasan Tibet

3. Risiko pembekuan bahan bakar

UNSPLASH/MATEUSZ SUSKI Ilustrasi pesawat.

Terbang di atas wilayah dengan pegunungan seperti di Tibet meningkatkan risiko pembekuan bahan bakar jet karena suhu yang sangat rendah.

Meskipun bahan bakar jet memiliki titik beku yang rendah (sekitar -47 derajat celsius untuk Jet A1), penerbangan jarak jauh di atas wilayah dingin ini dapat menyebabkan masalah, seperti kristal es yang terbentuk dalam bahan bakar.

Insiden seperti ini pernah terjadi pada penerbangan British Airways 38 dari China ke London, Inggris, pada Januari 2008.

Waktu itu, kristal es menyumbat mesin dan menyebabkan pendaratan darurat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga suhu bahan bakar untuk keselamatan penerbangan.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

BEIJING, investor.d – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengkritik Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Antony Blinken gara-gara sentimen atas isu Tibet. Sebelumnya, Blinken mengucapkan selamat ulang tahun ke-89 kepada Dalai Lama yang diasingkan.

Pasalnya, Menlu AS itu sempat menyebutkan soal dukungan terhadap pelestarian warisan bahasa, budaya, dan agama khas Tibet.

"Kami mendesak AS untuk sepenuhnya memahami urgensi dan sensitivitas isu-isu terkait Xizang, benar-benar menghormati kepentingan inti China, menyadari sepenuhnya sifat anti-China dan separatisme oleh kelompok Dalai Lama," sebut Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, seperti dikutip pada Rabu (10/7/2024).

Lin juga meminta AS menghormati komitmen yang telah dibuat kepada China mengenai isu-isu terkait Xizang. Xizang adalah wilayah Tibet yang sekarang menjadi daerah otonomi khusus Republik Rakyat China (RRC).

Laman resmi Kementerian Luar Negeri AS memuat pernyataan berisi Amerika Serikat menyampaikan ucapan selamat kepada Yang Mulia Dalai Lama pada hari ulang tahunnya yang ke-89

“Melalui pernyataannya yang berisi gerakan antikekerasan dan saling menghasihi serta komitmennya untuk memajukan hak asasi manusia (HAM) bagi semua orang, Yang Mulia (Dalai Lama) menjadi inspirasi bagi komunitas Tibet dan banyak orang di seluruh dunia," tulis Menlu AS itu.

Pernyataan itu juga menyebutkan Amerika Serikat menegaskan kembali komitmen untuk mendukung upaya melestarikan warisan bahasa, budaya, dan agama khas Tibet.

“Termasuk kemampuan untuk secara bebas memilih dan menghormati pemimpin agama tanpa dicampuri pihak lain," demikian isi pernyataan itu.

Dalai Lama ke-14 baru berusia 23 tahun ketika ia melarikan diri dari ibu kota Tibet, Lhasa. Ia lari dari kampung halamannya karena kekalahan pemberontakan yang dipicu oleh gerakan revolusi anti-China dan anti-Komunis pada 10 Maret 1959.

Pemimpin spritual Tibet bernama Tenzin Gyatso itu kemudian melarikan diri ke Dharamsala, India. Di sana, ia membentuk pemerintahan Tibet tandingan hingga saat ini. Ia pun menjadi satu-satunya Dalai Lama yang mengunjungi dunia Barat.

"Seperti yang diketahui banyak orang, Dalai Lama ke-14 bukanlah seorang tokoh agama murni, melainkan seorang pengasingan politik yang terlibat dalam aktivitas separatis anti-China dengan berkedok agama," sambung Lin Jian.

Pada 1989, Dalai Lama ke-14 juga menerima penghargaan Nobel Perdamaian.

"Kami minta AS berhenti mendukung kekuatan 'kemerdekaan Xizang' dan aktivitas anti-China serta separatis mereka dengan cara apa pun," kata Lin Jian.

Menurut Lin Jian, posisi pemerintah China terhadap isu-isu terkait Xizang sudah konsisten dan jelas. "Urusan Xizang adalah urusan dalam negeri China yang tidak boleh diintervensi oleh kekuatan eksternal mana pun," tegasnya.

Lin Jian mengatakan selama bertahun-tahun Xizang telah menikmati pertumbuhan ekonomi, keharmonisan dan stabilitas sosial, serta pelestarian warisan budaya yang baik.

"Hak dan kebebasan semua kelompok etnis di Xizang, termasuk kebebasan beragama dan kebebasan menggunakan serta mengembangkan bahasa lisan dan tulisan mereka sendiri, dilindungi sepenuhnya. Ini adalah fakta dan dilihat oleh banyak orang di komunitas internasional," ujarnya.

Daerah Otonomi Xijang merujuk pada wilayah geografis yang sering disebut "Tibet" oleh komunitas internasional. "Tibet" mengakar pada nama "Tubo" yaitu rezim yang berkuasa pada abad ke-9 dengan wilayah terfragmentasi dari beberapa suku, pada abad ke-13, Dinasti Yuan menguasai wilayah tersebut.

Namun, pemerintah China menyebut Dalai Lama ke-14 mengklaim kawasan "Tibet" mencakup Daerah Otonomi Xijang, Qinghai, serta sebagian Sichuan, Gansu, Yunnan, dan Xinjiang karena suku Tibet mendiami daerah-daerah tersebut. Pemerintah China pun menegaskan tidak pernah ada yang disebut "Tibet Besar" seperti yang diklaim oleh Dalai Lama.

Dalai Lama ke-14 sudah menyatakan mengundurkan diri sebagai pemimpin politik rakyat pada 2011. Ia menyerahkan kekuasaan sekuler kepada pemerintahan yang dipilih secara demokratis oleh sekitar 130.000 warga Tibet di seluruh dunia.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

DHARAMSALA,investor.id – Di sebuah biara di bawah pegunungan yang tertutup salju di India utara, biksu Buddha yang dipercaya untuk melindungi Dalai Lama dan meramalkan masa depan rakyatnya sangat prihatin.

Dalai Lama akan berusia 89 tahun pada Sabtu (6/7/2024) dan China menegaskan akan memilih penggantinya sebagai pemimpin spiritual utama Tibet. Hal ini membuat Kepala Oracle Negara Tibet merenungkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya.

“Yang Mulia adalah Dalai Lama keempat belas, kemudian akan ada Dalai Lama yang kelima belas, keenam belas, ketujuh belas. Di berbagai negara, pemimpin berganti, dan kemudian cerita itu berakhir. Namun di Tibet, hal ini berjalan berbeda,” ungkap medium yang dikenal sebagai Nechung, Sabtu.

Umat Buddha Tibet percaya para biarawan terpelajar bereinkarnasi setelah kematian sebagai bayi yang baru lahir.

Dalai Lama saat ini sedang menjalani masa pemulihan di Amerika Serikat (AS) setelah menjalani prosedur medis. Ia akan mengklarifikasi pertanyaan mengenai suksesi, termasuk apakah dan di mana dia akan bereinkarnasi, sekitar ulang tahunnya yang kesembilan puluh. Sebagai bagian dari proses identifikasi reinkarnasi, medium akan memasuki kondisi trance untuk berkonsultasi dengan oracle.

Dalai Lama yang menjabat saat ini adalah tokoh karismatik yang mempopulerkan agama Buddha secara internasional dan memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada 1989 karena tetap menghidupkan perjuangan Tibet di pengasingan.

Pemerintah China melihatnya sebagai seorang separatis yang berbahaya, meskipun ia menganut apa yang disebutnya sebagai "Jalan Tengah" yang secara damai mengupayakan otonomi sejati dan kebebasan beragama di China.

Penerusnya tidak akan berpengalaman dan tidak dikenal di panggung global. Hal ini telah memicu kekhawatiran mengenai apakah gerakan tersebut akan kehilangan momentum atau menjadi lebih radikal di tengah meningkatnya ketegangan antara China dan AS, yang telah lama menjadi sumber dukungan bipartisan bagi Pemerintahan Pusat Tibet, pemerintahan Tibet di pengasingan.

CTA dan mitra-mitranya di Barat serta India, yang telah menjadi tuan rumah bagi Dalai Lama di kaki bukit Himalaya selama lebih dari enam dekade, sedang mempersiapkan masa depan tanpa kehadirannya yang berpengaruh.

Presiden AS Joe Biden diperkirakan akan segera menandatangani undang-undang yang mengharuskan Departemen Luar Negeri AS untuk melawan apa yang disebutnya sebagai “disinformasi” China bahwa Tibet, yang dianeksasi oleh Republik Rakyat China (RRC) pada 1951, telah menjadi bagian dari China sejak zaman kuno.

“China menginginkan pengakuan bahwa Tibet telah menjadi bagian dari China... sepanjang sejarah, dan rancangan undang-undang ini menunjukkan akan relatif mudah bagi para pendukung Tibet untuk membuat pemerintah Barat menolak memberikan pengakuan atas klaim yang begitu luas,” kata spesialis Tibet Robert Barnett dari Sekolah Studi Oriental dan Afrika London.

Anggota parlemen AS, termasuk mantan Ketua DPR Nancy Pelosi, mengunjungi Dalai Lama pada Juni 2024 untuk merayakan Kongres yang meloloskan undang-undang tersebut yang oleh Sikyong Penpa Tsering, ketua CTA, disebut sebagai “terobosan”.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut merupakan bagian dari perubahan strategis untuk tidak menekankan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di China seperti asimilasi paksa, kata Sikyong, atau pemimpin politik, kepada Reuters.

Sejak 2021, CTA telah melobi puluhan negara termasuk AS untuk secara terbuka melemahkan narasi pemerintah China bahwa Tibet selalu menjadi bagian dari China, katanya.

Dengan dukungan AS di balik strategi ini, negara-negara di pengasingan berharap dapat mendorong China ke meja perundingan, katanya.

“Jika setiap negara terus mengatakan Tibet adalah bagian dari Republik Rakyat China, lalu apa alasan China datang dan berbicara dengan kami?” jelas mereka.

Kementerian Luar Negeri China menjawab pertanyaan Reuters, mereka akan terbuka untuk berdiskusi dengan Dalai Lama mengenai “masa depan pribadinya” jika dia “benar-benar melepaskan posisinya untuk memisahkan tanah airnya” dan mengakui Tibet sebagai bagian yang tidak dapat dicabut dari China.

Pemerintah China, yang belum mengadakan pembicaraan resmi dengan perwakilan Dalai Lama sejak 2010, juga mendesak Biden untuk tidak menandatangani RUU tersebut. Kantor Dalai Lama, yang dalam beberapa tahun terakhir meminta maaf atas pernyataannya tentang perempuan dan anak kecil, merujuk permintaan wawancara dengan Sikyong.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News