Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditanya terkait rencana pembentukan Wealth Management Consulting (WMC) atau Family office di Tanah Air. Inisiasi itu datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah perlu melakukan perbandingan terhadap family office di berbagai negara. Ia menyebut terdapat negara yang sukses membentuk family office, tetapi ada juga yang gagal.

"Dari sisi desain, rancangan dari keberadaan family office itu akan seperti apa, kita akan melakukan benchmarking terhadap pusat-pusat dari family office yang ada di berbagai negara. Ada yang sukses, ada yang tidak sukses, jadi kita belajar dari situ," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

Mengenai insentif pajak, kata Sri Mulyani, Indonesia telah memiliki banyak pelajaran dalam memberikan fasilitas seperti tax holiday dan tax allowance. Selain itu, fasilitas pajak secara komprehensif saat ini diberikan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Ini cukup banyak sebetulnya dalam kerangka peraturan untuk pemberian insentif perpajakan," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut pemerintah akan menyelaraskan kebijakan mengenai pemberian insentif dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, seperti UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Jadi nanti kita akan lihat kemajuan dari pembahasan family office itu sendiri," pungkas Sri Mulyani.

Family office merupakan inisiasi dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Instrumen itu diyakini akan meningkatkan investasi di Indonesia dengan menarik dana-dana keluarga kaya di dunia untuk simpan di Indonesia.

Luhut mengaku belajar soal family office hingga ke Uni Emirat Arab. Hasil kunjungannya itu disebut sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Saya baru kembali dari Abu Dhabi, saya sudah lapor Pak Jokowi dan Presiden terpilih tadi malam, masalah family office dan family business. Kenapa kita ingin ini, karena sekarang uang bertaburan yang pengin masuk ke Indonesia, kita harus kasih insentif," kata Luhut.

Luhut menargetkan pembentukan family office sebelum Oktober 2024. Artinya sebelum masa pemerintahan Jokowi habis.

"Sekarang bicara minimum berapa yang harus mereka masukan, berapa yang harus mereka investasikan, dan berapa pegawai yang me-run office-nya di sini, itu saya kira teknis, tetapi ini harus selesai sebelum Oktober," kata Luhut.