IDXChannel - Pemerintah diminta segera bersikap dan mengambil tindakan konkret atas tren penurunan harga komoditas yang terus berlangsung dalam beberapa waktu terakhir.

Pasalnya, jika kondisi tersebut terus berlanjut, dikhawatirkan bakal membawa pengaruh negatif terhadap kinerja penerimaan negara secara keseluruhan.

"Pemerintah harus segera mengantisipasi dan perlu ada tindakan konkret, karena (kondisi) ini menandakan bakal segera berakhirnya era windfall harga komoditas," ujar Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, dalam keterangan resminya, Rabu 917/7/2024).

Padahal, menurut Anis, Indonesia selama ini sudah sangat diuntungkan atas tren melejitnya harga komoditas tersebut, yaitu berupa penerimaan negara, baik dalam bentuk pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sehingga, ketika tren positif tersebut terbukti mulai melandai Anis pun khawatir penerimaan negara pada 2024 ini juga bakal terganggu dan berpotensi tidak sesuai target.

Sinyal atas kondisi tersebut, menurut Anis, telah mulai tergambar dalam realisasi pendapatan negara semester I-2024 yang sebesar Rp1.320,73 triliun, atau 47,1 persen terhadap target APBN 2024.

"Kinerja penerimaan negara tersebut terkontraksi 6,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023," ujar Anis.

Sementara dalam hal perpajakan, Anis menjelaskan, penerimaan pajak per semester I-2024 tercatat mencapai Rp1.028 triliun, atau 44,5 persen terhadap APBN 2024.

Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar tujuh persen dibanding realisasi penerimaan pajak pada periode sama tahun sebelumnya.

"Hal ini menunjukkan bahwa, penerimaan negara masih sangat tergantung dari harga komoditas. Tentu Pemerintah sudah harus mengantisipasi, dengan menyusun exit strategy dari dampak moderasi komoditas," ujar Anis.

Sebab, dikatakan Anis, penurunan harga komoditas sangat sensitif terhadap penerimaan negara. Anis pun berharap hingga akhir 2024 mendatang, penerimaan negara masih bisa sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam APBN 2024.

Tak hanya itu, Anis juga mengingatkan agar pemerintah tetap konsisten dalam menjalankan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang menghasilkan anggaran berkualitas (spending better).

Selain itu, masih rendahnya penyerapan belanja sejumlah kementerian/lembaga (K/L) di bawah angka 30 persen, disebut Anis juga perlu mendapat perhatian khusus.

"Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah belanja Pemerintah fokus untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang terampil, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevelansi stunting, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung dan pelayanan dasar bidang Kesehatan dan pendidikan," ujar Anis.

Legislator perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengungkapkan semenjak diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mulai diimplementasikan pada APBN tahun 2023.

Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Benang kusut persoalan TKD yang selalu menjadi persoalan pusat dan daerah diharapkan sudah bisa terurai dengan baik.

"Kita ingin realisasi TKD tahun 2024 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya," ujar Anis.

Anis juga menyebut pengelolaan pembiayaan anggaran 2024 hendaknya dilaksanakan dengan tetap menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal.

Pemerintah perlu terus berhati-hati, mengingat pembiayaan utang merupakan komponen terbesar sumber pembiayaan dalam menutup defisit anggaran.

Kinerja pembiayaan utang akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi portofolio, pasar SBN, serta fluktuasi nilai tukar rupiah.

"Karenanya, kita berharap pemerintah senantiasa mengelola utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi optimal, baik mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," ujar Anis.

Selain itu, berbagai faktor risiko global juga tetap perlu diwaspadai dan tetap harus prudent dalam melaksanakan APBN 2024 agar capaian atas target defisit anggaran tetap terjaga.

Anis berharap terjadi perbaikan kinerja pada semester II APBN tahun 2024, sehingga target APBN 2024 dengan outlook yang dicapai pada akhir tahun 2024, tidak akan terlalu jauh berbeda.

"Keberhasilan APBN 2024 akan menjadi pijakan yang kuat dalam menghantarkan Pemerintahan baru untuk memulai menjalankan pemerintahan dan melaksanakan program Pembangunan yang terdapat dalam APBN 2025," ujar Anis. (TSA)