IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp477,5 triliun hingga akhir Oktober 2024. Angka itu sudah tercapai sekira 97,1 persen dari target APBN 2024.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) III Anggito Abimanyu mengakui realisasi itu turun 3,4 persen secara year on year (yoy) dibanding periode yang sama tahun 2023 lalu yang tercatat Rp494,4 triliun.

"Kinerja PNBP secara umum pencapaiannya sudah mencapai 97,1 persen, ini sebetulnya sudah sangat cukup tinggi. Ini memang ada kontraksi tentu karena deviasi lifting," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Anggito menuturkan, realisasi PNBP utamanya disumbang oleh peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Katanya, pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan pendapatan BLU mengalami peningkatan.

Secara rinci, pendapatan KND hingga Oktober 2024 mencapai Rp79,7 triliun atau sekitar 92,8 persen dari target APBN 2024. Realisasi ini tumbuh 7,5 persen yoy dari setoran dividen BUMN perbankan atas peningkatan kinerja keuangan.

Sejalan dengan peningkatan KND, realisasi PNBP dari BLU juga mencatatkan tren kenaikan yakni sebesar 13,2 persen menjadi sebesar Rp81,6 triliun atau sekitar 97,9 persen dari target APBN 2024. Tren positif tersebut terutama berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan Rumah Sakit (RS) dan pendapatan pengelolaan dana BLU.

"Namun, pendapatan BLU pengelola dana khususnya pendapatan pungutan ekspor sawit mengalami pelambatan 18,6 persen yoy," kata dia.

Anggito menambahkan, realisasi PNBP lainnya juga rercatat mengalami kontraksi sebesar 6,4 persen menjadi sebesar Rp125 triliun atau sekitar 108,5 persen dari target APBN 2024. Penurunan ini utamanya disebabkan dari menurunnya pendapatan hasil tambang sejalan dengan moderasi harga batu bara, serta penurunan Pendapatan PNBP K/L terutama dari pendapatan tidak berulang pada Kejaksaan dan Kominfo.

Selanjutnya, setoran PNBP dari sumber daya alam (SDA) minyak dan gas (migas) per Oktober 2024 mencapai Rp93,9 triliun atau 85,2 persen dari target APBN 2024. Capaian tersebut terkontraksi 4 persen yoy yang dipengaruhi oleh penurunan lifting migas akibat tertundanya onstream, penyusutan produksi alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua.

Kemudian, realisasi PNBP dari SDA non-migas mencapai Rp97,5 triliun atau sekitar 100 persen dari target APBN 2024. Nilai ini mengalami kontraksi sebesar 16,6 persen yoy yang dipengaruhi oleh moderasi harga batu bara sehingga royalti batu bara berkurang 24,9 persen.

(Dhera Arizona)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 477,5 triliun hingga Oktober 2024. Realisasi ini hampir mencapai target atau setara 97,1% dari target APBN.

Realisasi PNBP ini turun 3,4% jika dibandingkan periode sama pada tahun lalu sebesar Rp 494,4 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan, penurunan setoran PNBP ini disebabkan oleh deviasi lifting minyak dan gas bumi serta penurunan harga komoditas.

"Memang ada kontraksi ya, tentu tadi karena deviasi lifting dan kemudian ada moderasi harga formula dan tetapan harga batubara acuan yang kemudian menjadi faktor dominan dalam menekan pencapaian PNBP," ujar Anggito dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (8/11).

Tercatat, PNBP SDA migas sebesar Rp 93,9 triliun atau terkontraksi 4,0% yang dipengaruhi penurunan lifting minyak dan gas bumi akibat tertundanya onstream, penyusutan produksi alamiah sumur migas yang tinggi, sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua.

Sementara itu, penerimaan SDA non migas tercatat sebesar Rp 97,5 triliun atau terkontraksi 16,6% yang dipengaruhi oleh moderasi harga batubara sehingga royalti batubara berkurang 24,9%.

"Ini sudah mencapai 100% (dari target). Sekali lagi, meskipun demikian ini ada faktor dari menarik pendapatan karena sektor minerba terkait dengan harga batubara acuan," katanya.

Di sisi lain, pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) mencapai Rp 79,7 triliun atau tumbuh 7,5% yang utamanya berasal dari setoran dividen BUMN Perbankan.

Kemudian, PNBP lainnya tercatat Rp 125 triliun atau terkontraksi 6,4% yoy yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan hasil tambang sejalan dengan moderasi harga batubara, serta penurunan pendapatan PNBP K/L atas pendapatan yang tidak berulang pada Kejaksaan dan Kominfo.

Dan terakhir, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang mencapai Rp 81,6 triliun atau tumbuh 13,2% yoy. Realisasi ini disebabkan utamanya berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan rumah sakit, layanan pendidikan, dan pendapatan pengelolaan dana BLU.

Namun, pendapatan BLU Pengelola Dana khususnya pendapatan pengutan ekspor sawit mengalami perlambatan 18,6% yoy.

IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga 1 November 2024 mampu merealisasikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,173 triliun.

Jumlah ini setara 97,6 persen dari total target PNBP yang ditetapkan untuk 2024, yakni sebesar Rp10,418 triliun. Kemenhub optimistis dapat mencapai, bahkan melebihi target hingga akhir 2024.

"Untuk realisasi target PNBP, kami optimistis dapat tercapai hingga Rp11,4 triliun di akhir tahun 2024 atau merupakan 109,9 persen dari target yang telah ditetapkan untuk PNBP 2024 ini," ujar Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi, dalam keterangan resmi, Rabu (6/11/2024).

Realisasi PNBP terbesar berasal dari jasa layanan pada Ditjen Perhubungan Laut yang posisi saat ini telah terealisasi sebesar Rp5,06 triliun atau 104,84 persen dari target.

Dilanjutkan oleh Ditjen Perhubungan Udara yang menyumbangkan PNBP Rp1,43 triliun, BPSDMP Rp1,38 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp1,14 triliun, dan Ditjen Perhubungan Darat Rp1,12 triliun.

Menhub juga menyampaikan capaian kinerja keuangan Kemenhub pada tahun anggaran 2024. Hingga 1 November 2024, Kemenhub telah merealisasikan penyerapan anggaran sebesar Rp28,01 triliun atau sebesar 61,67 persen dari pagu anggaran 2024 yang sebesar Rp45,42 triliun.

"Terkait penyerapan anggaran, kami telah menyiapkan strategi percepatan untuk merealisasikan anggaran tahun 2024. Ada empat strategi utama yang akan kami lakukan," ujar Dudi.

Adapun strategi yang akan dilakukan Kemenhub tersebut adalah pertama, dengan melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek.

Kemenhub akan melakukan percepatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan. Kedua, dengan memastikan setiap proses pelaksanaan anggaran dapat tercapai sesuai target dan aturan yang berlaku.

Langkah ketiga adalah dengan melakukan monitoring rencana penarikan dana setiap bulannya dan mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terakhir, Kemenhub tetap memperhatikan dan mematuhi aturan terkait langkah-langkah yang ditetapkan terkait anggaran.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah merealisasikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,17 triliun atau 97,6% dari total target PNBP yang ditetapkan untuk 2024 hingga 1 November 2024.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan jumlah tersebut merupakan 97,6% dari total target PNBP yang ditetapkan untuk tahun 2024, yakni sebesar Rp10,418 triliun. Untuk itu, Kemenhub optimistis dapat mencapai target, bahkan melebihi target tersebut hingga akhir 2024.

"Untuk realisasi target PNBP, kami optimis dapat tercapai hingga Rp11,4 triliun di akhir tahun 2024 atau merupakan 109,9% dari target yang telah ditetapkan untuk PNBP 2024 ini," kata Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Senayan, Rabu (6/11/2024).

Menhub menyampaikan bahwa realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar berasal dari layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang saat ini telah mencapai Rp5,06 triliun atau 104,84% dari target.

Selanjutnya, kontribusi PNBP terbesar disumbangkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebesar Rp1,43 triliun, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Rp1,38 triliun, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp1,14 triliun, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp1,12 triliun.

Menhub juga melaporkan kinerja keuangan Kemenhub untuk tahun anggaran 2024, di mana hingga 1 November 2024, Kemenhub telah menyerap anggaran sebesar Rp28,01 triliun atau 61,67% dari pagu anggaran sebesar Rp45,42 triliun.

"Terkait penyerapan anggaran, kami telah menyiapkan empat strategi utama untuk mempercepat realisasi anggaran tahun 2024," ujar Menhub.

Empat strategi tersebut meliputi percepatan pelaksanaan program, kegiatan, dan proyek, di mana Kemenhub akan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Strategi kedua adalah memastikan setiap proses pelaksanaan anggaran tercapai sesuai target dan aturan yang berlaku.

Ketiga, melakukan pemantauan rencana penarikan dana bulanan serta mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal. Terakhir, Kemenhub akan mematuhi seluruh ketentuan dan aturan dalam pelaksanaan anggaran.

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan setoran dividen perusahaan pelat merah tahun ini Rp 90 triliun. Erick optimistis target tersebut bisa tercapai karena saat ini sudah mencapai 95-96%.

"Kita mempunyai target dividen Rp 90 triliun. Jadi ini masih ada dua bulan kita sedang kerja keras untuk mencapai target ini, tapi kalau kita lihat insyaallah Pak Sesmen, angka kita sudah di 95-96% jadi insyaallah target Rp 90 triliun ini akan tercapai," katanya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Erick mengatakan, pihaknya sedang menyusun peta jalan. Dalam peta jalan itu, ia menargetkan dividen BUMN mulai 2026 tembus Rp 100 triliun.

"Dan kita sedang menyusun roadmap ke depan 2026, 2027, 2028, 2029 bisa nggak tembus daripada target dividen BUMN mencapai Rp 100 triliun dan tentu pendapatan negara dari PNBP dan pajak terus meningkat," katanya.

Ia meyakini target tersebut bisa tercapai mengingat pemerintah terus mendorong hilirisasi.

"Terbesar hilirisasi sudah banyak di dalam negeri," ungkap Erick.

(acd/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com –Korlantas Polri saat ini sedang mengevaluasi hasil uji coba penerapan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) elektronik.

Kabarnya, penerapan BPKB elektronik masih menunggu sejumlah persiapan. Salah satunya terkait penetapan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang baru.

Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan mengatakan, tarif pembuatan BPKB elektronik sesuai PNBP diperkirakan masih sama dengan model lama.

“Belum (diatur), masih sama, PNBP-nya sama,” ujar Aan di Tangerang, Rabu (30/10/2024).

Sebagai informasi, pembuatan BPKB konvensional dikenakan tarif PNBP untuk sepeda motor sebesar Rp 225.000.

Sementara tarif PNBP untuk BPKB mobil adalah Rp 375.000, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020.

Sebelumnya, Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, BPKB elektronik memiliki bentuk yang mirip buku, tetapi lebih kecil dibandingkan BPKB konvensional.

“(Tarif) PNBP enggak berubah, sama. Teknologinya saja yang digantikan,” ucap Yusri kepada Kompas.com (27/10/2024).

JAKARTA - PT Jakarta International Container Terminal ( JICT ) meraih dua penghargaan KSOP Utama Tanjung Priok Award 2024 yang diselenggarakan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok.

Dua penghargaan ini diberikan kepada JICT sebagai perusahaan terinformatif melalui media sosial dan perusahaan pembayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terbesar.

Menurut Direktur Utama PT JICT Ade Hartono, PNBP merupakan bentuk kepatuhan JICT untuk berkontribusi kepada perekonomian negara dan pembangunan nasional.

?Kami bersyukur atas apresiasi yang diberikan oleh KSOP Utama Tanjung Priok. Penghargaan ini akan semakin memotivasi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan menjalankan bisnis yang bertanggung jawab, transparan, serta berkelanjutan,? ujar Ade Hartono saat menerima penghargaan di Hotel Movenpick, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Ade menambahkan JICT juga terus mengedepankan layanan informatif bagi seluruh pemangku kepentingan melalui sistem komunikasi yang efektif dan inovatif.

"Kami ingin memastikan kemudahan akses informasi dan transparansi operasional bagi pelanggan dan mitra kerja Terminal Petikemas terbesar di Indonesia ini," ujar Ade.

Award tahunan ini diselenggarakan dalam rangka memberikan apresiasi dan dukungan kepada para stakeholder atas upaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada para pengguna jasa di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp71,7 miliar belum masuk ke kas negara, berdasarkan hasil pemeriksaan atas pemanfaatan barang milik negara (BMN) selama 2021—2023.

Temuan tersebut diungkapkan BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 yang sudah diserahkan kepada DPR pada Selasa (22/10/2024).

BPK menjelaskan, PNBP dari pemanfaatan BMN belum didukung dengan tata usaha dan pengendalian yang memadai serta pengaturan yang lengkap dan jelas. Hasilnya, BPK menemukan dua permasalahan.

“Pertama, PNBP dari pemanfaatan BMN belum seluruhnya diterima minimal senilai Rp64,41 miliar dan terlambat diterima minimal Rp7,29 miliar [total Rp71,7 miliar],” tulis laporan BPK.

Kedua, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan belum memonitor sewa BMN yang akan berakhir perjanjiannya. Bahkan, terdapat klausul pembayaran sewa pada perjanjian sewa BMN yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akibatnya, PNBP dari pemanfaatan BMN tidak terpantau secara memadai oleh DJKN. Sejalan dengan itu, negara tidak segera dapat memanfaatkan dana PNBP dari pemanfaatan BMN.

Oleh sebab itu, BPK telah merekomendasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar memperbaiki sistem pemanfaatan BMN melalui perbaikan regulasi serta penyempurnaan dan pemanfaatan aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) untuk keseluruhan proses pemanfaatan BMN.

“Berkoordinasi dengan K/L [kementerian/lembaga] terkait untuk segera menyetorkan PNBP dari pemanfaatan BMN sesuai perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,” lanjut laporan BPK.

Lebih lanjut, secara total BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun 2023.

Hasilnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan 1 LKBUN serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian opini WTP mencapai 95%.

Meski angka tersebut telah mencapai target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 (95%), namun cenderung menurun. Pada 2019, BPK memberikan opini WTP mencapai 97%.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto ditargetkan akan mendapat penerimaan negara hingga Rp 3.005 triliun di tahun 2025, tepatnya Rp 3.005.127.683.257.000. Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025.

Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024.

"Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 3.005.127.683.257.000," bunyi pasal 3 beleid tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Penerimaan negara ini akan diperoleh dari tiga sumber. Mulai dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga hibah.

Penerimaan pajak terdiri dari Rp 2.490 triliun, atau tepatnya Rp 2.490.911.571.145.000. Terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Dari dalam negeri pendapatan pajak didapatkan dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Totalnya, ditargetkan penerimaan sebesar Rp 2.433.505.588.870.000.

Sementara itu dari pajak perdagangan internasional ditargetkan penerimaan sebesar Rp 57.405.982.275.000. Terdiri dari pendapatan bea masuk dan bea keluar untuk perdagangan ekspor dan impor.

Khusus untuk PNBP ditargetkan penerimaan senilai Rp 513 triliun atau tepatnya Rp 513.635.052.112.000. penerimaan PNBP didapatkan dari 4 pos.

"Terdiri atas a. pendapatan sumber daya alam, b. pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, c. pendapatan PNBP lainnya, dan d. pendapatan Badan Layanan Umum," tulis pasal 5 beleid tersebut.

Terakhir, dalam 6 UU nomor 62 tahun 2024 pasal dari penerimaan hibah direncanakan negara akan mendapatkan Rp 581 miliar atau tepatnya Rp 581.060.000.000.

(kil/kil)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan mulai mengkaji pemungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor game atau gim.

Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan kebijakan tersebut akan dikaji Kemenparekraf bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"Kalau kita lihat sekarang, ini sumbangan PNBP-nya sangat besar. Ini akan kita dorong ke Kemenkeu karena per hari ini belum ada optimalisasi PNBP dari sektor game," ujar Sandiaga dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional, belum lama ini.

Sandiaga menyebut, potensi PNBP dari industri tersebutsangat besar. Oleh karena itu, dirinya juga mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan asosiasi/industri agar berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait penyusunan skema komersialisasi asset store melalui PNBP.

"Kita akan menyusun kajian potensi PNBP dari sektor game ini karena kalau kita lihat jumlahnya US$ 2 miliar hingga US$ 3 miliar sekarang ini sumbangan PNBP-nya sangart besar," katanya.

Sandiaga melihat, pasar gim global akan terus mengalami kenaikan pangsa pasar hingga US$ 504,28 miliar pada 2030 mendatang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 69,7% dibandingkan pasar gim pada 2024.

Hanya saja, permasahan utamanya adalah ekosistem gim saat ini masih dikuasai oleh gim asing sebesar 99,5%, sedangkan gim lokal hanya menguasai 0,5%.

Oleh karena itu, implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2024 diperlukan untuk mendorong penguatan ekosistem gim lokal menguasai 70% pasar dalam negeri, meningkatkan pemanfaatan gim lokal oleh K/L, pemerintah daerah (pemda), BUMN, BUMD dan institusi pendidikan.

Dalam laporan Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia 2023/2024, pertumbuhan sektor games di Indonesia bergerak secara positif.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa games lokal Indonesia yang berhasil mencapai pendapatan yang baik pada tahun 2023. Beberapa games lokal buatan Indonesia seperti Coral Island, Potion Permit, A Space For Unbound, Coffee Talk Episode 2 : Hibiscus & Butterfly berhasil terjual 30 ribu hingga 150 ribu copy dengan gross revenue pendapatan rata - rata diatas US$ 400 ribu dollar hingga US$ 3,2 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan negara, namun ada juga sumber pendapatan lainnya yang tak kalah penting, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Apa Itu PNBP?

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencakup seluruh penerimaan yang diterima negara dari sumber selain pajak dan hibah.

Sederhananya, PNBP merupakan dana yang diperoleh pemerintah dari berbagai sektor di luar pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

Di Indonesia, PNBP diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang mulai berlaku pada 23 Agustus 2018.

Dalam UU tersebut dijelaskan, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang dimiliki oleh negara.

PNBP menjadi penerimaan Pemerintah Pusat yang dikelola di luar penerimaan perpajakan dan hibah, serta masuk dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jenis Objek dan Contoh PNBP

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 membagi PNBP menjadi enam kelompok besar, yang berasal dari berbagai aktivitas dan pengelolaan sumber daya negara.

Berikut adalah jenis-jenis PNBP yang berlaku:

1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Negara mendapatkan PNBP dari pengelolaan sumber daya alam, baik dari sektor minyak dan gas (migas) maupun sektor non-migas.

Contoh PNBP dari sumber ini meliputi hasil pengelolaan hutan, perikanan, hingga penjualan minyak bumi, gas bumi, dan batu bara.

2. Pelayanan

Pemerintah juga memperoleh PNBP dari berbagai layanan yang diberikan kepada masyarakat, baik layanan yang bersifat publik maupun non-publik.

Biaya layanan ini termasuk dalam pungutan yang dibebankan kepada masyarakat untuk jasa perizinan, pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya.

Contoh PNBP dari objek pelayanan di antaranya biaya perpanjangan SIM, pembuatan paspor, serta biaya pendidikan di sekolah-sekolah negeri.

3. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dari pengelolaan ini, negara memperoleh penerimaan dalam bentuk dividen, royalti, dan pendapatan dari penjualan produk atau hasil produksi BUMN dan BUMD.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan negara, namun ada juga sumber pendapatan lainnya yang tak kalah penting, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Apa Itu PNBP?

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencakup seluruh penerimaan yang diterima negara dari sumber selain pajak dan hibah.

Sederhananya, PNBP merupakan dana yang diperoleh pemerintah dari berbagai sektor di luar pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

Di Indonesia, PNBP diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang mulai berlaku pada 23 Agustus 2018.

Dalam UU tersebut dijelaskan, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang dimiliki oleh negara.

PNBP menjadi penerimaan Pemerintah Pusat yang dikelola di luar penerimaan perpajakan dan hibah, serta masuk dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jenis Objek dan Contoh PNBP

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 membagi PNBP menjadi enam kelompok besar, yang berasal dari berbagai aktivitas dan pengelolaan sumber daya negara.

Berikut adalah jenis-jenis PNBP yang berlaku:

1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Negara mendapatkan PNBP dari pengelolaan sumber daya alam, baik dari sektor minyak dan gas (migas) maupun sektor non-migas.

Contoh PNBP dari sumber ini meliputi hasil pengelolaan hutan, perikanan, hingga penjualan minyak bumi, gas bumi, dan batu bara.

2. Pelayanan

Pemerintah juga memperoleh PNBP dari berbagai layanan yang diberikan kepada masyarakat, baik layanan yang bersifat publik maupun non-publik.

Biaya layanan ini termasuk dalam pungutan yang dibebankan kepada masyarakat untuk jasa perizinan, pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya.

Contoh PNBP dari objek pelayanan di antaranya biaya perpanjangan SIM, pembuatan paspor, serta biaya pendidikan di sekolah-sekolah negeri.

3. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dari pengelolaan ini, negara memperoleh penerimaan dalam bentuk dividen, royalti, dan pendapatan dari penjualan produk atau hasil produksi BUMN dan BUMD.

4. Pengelolaan Barang Milik Negara

Barang-barang milik negara yang tidak digunakan untuk kegiatan pemerintahan juga dapat menjadi sumber PNBP. Barang-barang ini bisa disewakan, dijual, atau dimanfaatkan dengan cara lain.

Contoh PNBP dari objek ini antara lain, penyewaan aset negara atau penjualan barang yang sudah tidak digunakan lagi oleh pemerintah.

5. Pengelolaan Dana Pemerintah

PNBP juga datang dari pengelolaan dana yang dimiliki pemerintah, baik dana dari penerimaan pajak, dana pinjaman, atau sumber lainnya.

Contoh PNBP dari jenis ini termasuk bunga deposito pemerintah, hasil investasi, serta pendapatan dari bunga penyertaan modal negara.

6. Hak Negara Lainnya

Selain lima sumber utama di atas, negara juga memperoleh PNBP dari hak-hak lain yang dimiliki, seperti hak atas kekayaan intelektual, atau penerimaan dari denda dan sanksi administrasi.

Contohnya adalah penerimaan dari hasil penjualan aset yang disita negara, denda administrasi, serta sanksi keterlambatan pembayaran pajak.

PNBP merupakan salah satu komponen penting yang menopang penerimaan negara di luar pajak.

Dengan regulasi yang jelas dan pengelolaan yang terencana, PNBP membantu pemerintah memaksimalkan pendapatan dari sektor-sektor lain yang potensial.

Demikian penjelasan singkat mengenai PNBP, jenis objek, dan contohnya.