DPR Beri Kelonggaran Fiskal untuk Pemerintahan Prabowo di 2025 - kumparan.com
Sidang Paripurna DPR memutuskan untuk memberikan kelonggaran fiskal ke Prabowo tahun depan. Ini daftarnya.
(Kumparan.com) 09/07/24 14:40 10194381
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pihaknya memberikan kelonggaran fiskal untuk presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menjalankan visi misinya di tahun 2025.
“Dalam kaitan memberikan kelonggaran bagi presiden terpilih untuk menjalankan visi-misinya, sesuai aturan perundang-undangan, RKP (Rencana Kerja Pemerintah 2025) perlu memuat arah kebijakan yang memuat program-program presiden terpilih,” kata Cucun dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (9/7).
Di samping itu, dia menyebut kebijakan umum pembiayaan anggaran tahun depan akan diprioritaskan untuk mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman dan manageable. Kemudian untuk optimalisasi peran BUMN, SMV, BLU dan SWF untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi sosial dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan operasional.
“Selanjutnya memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui penyediaan fiskal buffer yang andal dan efisien,” ungkapnya.
Cucun mengatakan pihaknya akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah di bidang fiskal, moneter, dan sektor keuangan.
Berikut delapan prioritas nasional yang menjadi sasaran pembangunan dan arah kebijakan pemerintah 2025:
1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan industri agromaritim di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, peradilan, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragam untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.