Defisit Rp77,3 T di Semester I-2024, Simak Tren APBN dalam 10 Tahun Terakhir
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp77,3 triliun di semester I-2024.
(IDX-Channel) 09/07/24 16:44 10218073
IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp77,3 triliun di semester I-2024.
Angka ini setara 0,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurut Ani, sapaan akrabnya, defisit APBN ini masih terjaga.
“Keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp162,7 triliun,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin (8/7/2024).
Pendapatan negara pada semester I-2024 juga tercatat sebesar Rp1.320, 7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen secara tahunan (yoy).
Penerimaan negara dari perpajakan juga tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Dengan outlook tersebut, kami memproyeksikan defisit APBN 2024 sebesar Rp609,7 triliun atau 2,7 persen terhadap PDB," ujar Sri Mulyani.
Target angka defisit APBN di 2024 lebih rendah dibanding era Covid-19 pada 2020 yang mencapai 6,09 persen. Namun, tren nilai defisit APBN terus merangkak naik dalam tiga tahun terakhir dan melampaui tren pra pandemi. (Lihat grafik di bawah ini.)
Belanja Negara Bengkak
Kondisi makroekonomi yang dinamis menjadi tantangan perekonomian domestik sepanjang 2024. Sejumlah asumsi ekonomi makro APBN 2024 yang sebelumnya telah direncanakan diperkirakan meleset dari rencana jika melihat data terbaru terkait defisit APBN 2024.
Sri Mulyani menggarisbawahi, penurunan pendapatan negara terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas, khususnya batu bara dan minyak sawit mentah (CPO).
Kondisi ini memengaruhi kondisi profitabilitas sektor korporasi yang berdampak pada penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan yang terkontraksi 35,5 persen yoy.
Di sisi lain, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri (DN) turun 11 persen yoy. Namun, secara bruto tanpa memperhitungkan restitusi, PPN DN masih tumbuh positif 9,2 persen yoy, seiring dengan masih kuatnya aktivitas ekonomi domestik yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 sebesar 5,11 persen.
Sementara itu pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp288,4 triliun atau turun 4,5 persen yoy. Penurunan PNBP juga disebabkan turunnya penerimaan sumber daya alam (SDA) karena melemahnya harga komoditas dan kurang optimalnya lifting gas.
Di sisi lain, penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan tumbuh positif 41,8 persen seiring dengan membaiknya kinerja badan usaha milik negara (BUMN).
Kinerja pendapatan negara yang melandai juga dibarengi dengan belanja negara tercatat meningkat 11,3 persen yoy mencapai Rp1.398 triliun. Kondisi ini yang membuat defisit anggaran terus terjadi dari tahun ke tahun. (Lihat grafik di bawah ini.)
Menurut Sri Mulyani, peningkatan belanja negara dimaksudkan untuk memaksimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk antisipasi gejolak global.
“Peningkatan belanja negara ini untuk melindungi daya beli masyarakat, serta tetap mendukung berbagai prioritas agenda pembangunan nasional,” kata Sri Mulyani.
Di tengah kondisi tersebut, belanja negara diproyeksi mencapai Rp3.412,2 triliun sepanjang 2024.
Belanja negara itu juga mencapai 102,6 persen dari target APBN 2024 yang sebesar Rp3.325,1 triliun.
Secara rinci, bendahara negara tersebut mencatat komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp997,9 triliun atau tumbuh 11,9 persen yoy sepanjang semester I-2024. Jumlah ini mencakup belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat senilai Rp762,1 triliun atau 76,4 persen BPP.
Di samping itu, penyelenggaraan pemilu, kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), pemberian tunjangan hari raya (THR) dengan tunjangan kinerja (tukin) 100 persen, serta program bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pada semester I turut andil dalam peningkatan belanja negara.
Sejumlah pos belanja negara juga turut terkerek akibat depresiasi rupiah, khususnya subsidi dan kompensasi energi.
Lebih lanjut, fungsi APBN sebagai peredam kejut alias shock absorber di tahun depan akan penuh tantangan di tengah melambatnya penghasilan negara.
APBN 2025 juga rentan terpapar tekanan eksternal dan internal.
Dari sisi internal, beban APBN tahun depan diproyeksi akan mengalami kenaikan karena adanya program makan gratis yang menyedot angka Rp71 triliun.
Hal ini disampaikan Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Thomas Djiwandono dalam Konferensi pers kondisi fundamental ekonomi terkini dan Rencana Anggaran dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Angka ini menjadi batas kesepakatan antara pemerintah sekarang dan pemerintah yang akan datang.
Tak hanya itu, tahun depan pemerintah juga berkewajiban membayar utang jatuh tempo yang nilainya mencapai Rp800 triliun, hingga suntikan modal kepada badan usaha milik negara (BUMN).
Kementerian BUMN sendiri mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) BUMN senilai Rp57,8 triliun secara kumulatif untuk 2024-2025. Adapun alokasi dana PMN tahun ini, yang mengacu pada buku Nota Keuangan APBN 2024, mencapai Rp40,7 triliun. (ADF)