Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Realisasi pembiayaan utang atau penarikan utang baru mencapai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penarikan utang baru ini setara 67,6% dari target penarikan utang tahun ini yang sebesar Rp 648,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono merinci, dari total tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 394,9 triliun. Ini mencapai 59,3% terhadap APBN atau tumbuh tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 185,42 triliun.

Sementara itu, realisasi utang yang berasal dari pinjaman (neto) mencapai Rp 43,2 triliun atau 235,3% terhadap APBN. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp 16,90 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Di sisi lain, pembiayaan non utang tercatat sebesar Rp 53,2 triliun hingga akhir Oktober 2024. Angka ini juga lebih tinggi jika dibandingkan pembiayaan non utang tahun lalu yang sebesar Rp 31,3 triliun. Dengan begitu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 383 triliun.

Thomas menekankan, pentingnya menjaga efisiensi biaya utang atau cost of fund, serta memastikan risiko pembiayaan tetap terjaga dalam batas yang aman. Langkah-langkah ini, menurutnya, akan terus dilakukan untuk memastikan pemenuhan target pembiayaan negara tanpa menganggu stabilitas fiskal.

"Tentunya pemenuhan target pembiayaan terus dijaga on track dengan cost of fund yang efisien dan risiko yang terkendali," kata Thomas.

Asal tahu saja, kenaikan pembiayaan utang pemerintah ini selaras dengan defisit APBN yang semakin melebar.

Tercatat, defisit APBN hingga Oktober 2024 sebesar Rp 309,2 triliun atau setara 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Defisit anggaran melebar menjelang akhir tahun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit sebesar Rp 309,2 triliun pada Oktober 2024.

Defisit APBN 2024 ini makin melebar jika dibandingkan bulan Agustus 2024 yang tercatat Rp 153,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit anggaran per Oktober 2024 ini setara 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit APBN ini disebabkan karena pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja negara yang meningkat.

"Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/11).

Sri Mulyani mengatakan, pendapatan negara per Oktober 2024 tercatat mencapai Rp 2.247,5 triliun atau naik 0,3% yoy dari periode yang sama tahun lalu. Realisasi ini setara 80,2% dari target APBN 2024.

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.556,7 triliun atau meningkat 14,1% yoy dari periode sma tahun lalu. Realisasi ini setara 76,9 dari target APBN 2024.

Dengan kinerja APBN tersebut, Sri Mulyani menyebut keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp 97,1 triliun.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kondisi terkini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 atau di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Sri Mulyani mengatakan APBN 2024 per Oktober mengalami defisit Rp 309,2 triliun setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

"Pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebenarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 14,1% year on year. Ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," tutur Sri Mulyani.

Pemerintah Tarik Utang Rp 438 T

Untuk menutup defisit APBN 2024, pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober. Jumlah itu setara dengan 67,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp 648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam kesempatan yang sama.

Dari total jumlah penarikan utang tersebut, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 394,9 triliun. Realisasi itu setara dengan 59,3% dari target 2024.

Kemudian, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 43,2 triliun. Sementara pembiayaan non utang terealisasi minus Rp 53,2 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," tutur Thomas.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," tuturnya.

(acd/acd)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit sebesar Rp 309,2 triliun pada Oktober 2024.

Angka defisit ini makin melebar jika dibandingkan bulan Agustus 2024, yang tercatat hanya Rp 153,7 triliun.

Defisit anggaran per Oktober 2024 ini setara 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit APBN ini disebabkan karena pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja negara yang meningkat.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2024 disebabkan oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan.

Kondisi tersebut perlu dicermati secara serius karena dapat berdampak pada stabilitas fiskal dan ekonomi Indonesia ke depan.

Faktor pertama, pelebaran defisit APBN ini disebabkan oleh perlambatan pendapatan negara dibandingkan tahun sebelumnya.

Bhima menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah penurunan drastis pada Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Migas yang disebabkan oleh harga minyak global yang rendah. Selain itu, penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tertekan akibat kinerja komoditas yang lebih rendah dari ekspektasi, seiring dengan melemahnya permintaan global.

"Kontraksi pada pendapatan perpajakan karena menurunnya permintaan komoditas ekspor tercermin dari pertumbuhan pajak sektor pertambangan anjlok 41% akumulasi Januari hingga Oktober 2024 dibanding periode tahun sebelumnya," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Jumat (8/11).

Faktor kedua yang turut berkontribusi terhadap pelebaran defisit adalah lemahnya kinerja sektor industri manufaktur, yang berimbas pada penurunan pendapatan pajak dari sektor tersebut. Bhima mencatatkan, pajak dari sektor industri manufaktur tercatat melemah 7,87% secara tahunan atau year on year (YoY).

Menurutnya, jika situasi ini berlanjut, maka rasio penerimaan pajak dan target pajak tahun ini berisiko meleset. Penurunan kontribusi sektor industri juga berisiko menurunkan pajak-pajak lainnya dalam beberapa kuartal ke depan.

"Gambaran menurunnya sumbangan sektor industri juga berisiko menurunkan kontribusi pajak lainnya dalam beberapa kuartal ke depan," katanya.

Sementara, faktor ketiga yang menyebabkan pelebaran defisit adalah pembengkakan belanja pemerintah, terutama terkait dengan belanja modal untuk infrastruktur.

Bhima menyoroti adanya lonjakan belanja modal yang naik signifikan sebesar 40% yoy pada periode Januari-Oktober 2024, seiring dengan upaya penyelesaian proyek-proyek Strategis Nasional (PSN).

Selain itu, meskipun tidak disebutkan secara rinci, Bhima mengingatkan bahwa kenaikan beban belanja bunga utang juga turut berkontribusi pada peningkatan defisit APBN.

"Kenaikan beban belanja bunga utang turut mendorong pelebaran defisit APBN. Tahun depan debt service ini yang harus benar-benar dijaga karena menekan ruang fiskal," imbuh Bhima.

Kendati begitu, Bhima memperkirakan defisit APBN 2024 ini masih akan lebih rendah jika dibandingkan outlook pemerintah sebesar 2,7% PDB. Bhima meramal, defisit APBN pada tahun ini hanya akan berkisar di level 2% hingga 2,4% PDB

Sementara itu, Pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia, Teguh Dartanto menyebut bahwa defisit anggaran yang terjadi pada bulan Oktober 2024 merupakan sebuah pola umum yang terjadi setiap tahun.

Menurut Teguh, hal ini biasanya terjadi menjelang akhir tahun ketika banyak program dan proyek pemerintah yang sudah memasuki tahap penyelesaian, sehingga mendorong adanya lonjakan pembayaran.

"Saya rasa defisit anggaran tetap terjaga sesuai dengan outlook," kata Teguh.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi pembiayaan utang atau penarikan utang baru mencapai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024.

Realisasi ini setara 67,6% dari target penarikan utang tahun ini yang sebesar Rp 648,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono merinci, dari total tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 394,9 triliun. Ini mencapai 59,3% terhadap APBN atau tumbuh tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 185,42 triliun.

Sementara itu, realisasi utang yang berasal dari pinjaman (neto) mencapai Rp 43,2 triliun atau 235,3% terhadap APBN. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp 16,90 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Di sisi lain, pembiayaan non utang tercatat sebesar Rp 53,2 triliun hingga akhir Oktober 2024. Angka ini juga lebih tinggi jika dibandingkan pembiayaan non utang tahun lalu yang sebesar Rp 31,3 triliun. Dengan begitu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 383 triliun.

Thomas menekankan, pentingnya menjaga efisiensi biaya utang atau cost of fund, serta memastikan risiko pembiayaan tetap terjaga dalam batas yang aman. Langkah-langkah ini, menurutnya, akan terus dilakukan untuk memastikan pemenuhan target pembiayaan negara tanpa menganggu stabilitas fiskal.

"Tentunya pemenuhan target pembiayaan terus dijaga on track dengan cost of fund yang efisien dan risiko yang terkendali," kata Thomas.

Asal tahu saja, kenaikan pembiayaan utang pemerintah ini selaras dengan defisit APBN yang semakin melebar.

Tercatat, defisit APBN hingga Oktober 2024 sebesar Rp 309,2 triliun atau setara 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Oktober 2024 mencapai Rp 309,2 triliun. Angka itu setara 1,37 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Realisasi defisit APBN tersebut semakin melebar dibandingkan bulan Agustus 2024 yang sebesar Rp 153,7 triliun atau setara dengan 0,68 persen terhadap PDB.

"Defisit sampai dengan akhir Oktober 2024 tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37 persen terhadap PDB," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/10/2024).

Meski melebar, Sri Mulyani menyebut, realisasi defisit APBN bulan lalu masih lebih kecil dibandingkan postur yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) APBN 2024 sebesar 2,29 persen dari PDB.

"Defisit ini masih lebih kecil dibandingkan yang ada di dalam UU APBN," kata dia.

Bendahara Negara itu menyebut defisit terjadi dikarenakan tingginya belanja negara dibandingkan pendapatan negara.

Hingga akhir Oktober 2024, belanja negara mencapai Rp 2.556,7 triliun atau setara 76,9 persen dari pagu anggaran APBN 2024. Realiasi belanja tersebut tumbuh 14,1 persen dibandingkan periode sama di tahun lalu.

"Pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebenarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," ucapnya.

Sementara itu, pendapatan negara tercatat mencapai Rp 2.247,5 triliun di Oktober 2024, atau setara 80,2 persen dari target APBN 2024. Ia bilang, realisasi ini naik 0,3 persen dibandingkan periode Oktober 2023.

"Sedangkan dari sisi keseimbangan primer, kita masih mengalami surplus sebesar Rp 97,1 triliun, dan ini berarti keseimbangan primer positif," ungkap Sri Mulyani.

JAKARTA - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) hingga akhir Oktober 2024 tercatat sudah mencapai Rp309,2 triliun atau 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, nilai tersebut masih terbilang kecil dari Pagu defisit APBN 2024 .

"Ini masih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani merincikan, pendapatan negara hingga akhir Oktober mencapai Rp2.247 triliun atau 80,2% dari target APBN 2024. Kemudian belanja negara tercatat Rp2.556 triliun atau setara dengan 76,9% dari pagu anggaran di APBN 2024.

"Kalau dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebetulnya dubandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 14,1 persen year on year dan ini berikan dampak perekonomian yang cukup baik," tuturnya.

Sementara, dari sisi keseimbangan primer juga mencatatkan surplus sebesar Rp97,1 triliun. "Dan ini berarti keseimbangan primer positif," pungkasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit sebesar Rp 309,2 Triliun pada Oktober 2024.Angka defisit ini makin melebar jika dibandingkan bulan Agustus 2024 yang tercatat Rp 153,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit anggaran per Oktober 2024 ini setara 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).Defisit APBN ini disebabkan karena pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja negara yang meningkat.

"Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (8/11).

Sri Mulyani mengatakan, pendapatan negara per Oktober 2024 tercatat mencapai Rp 2.247,5 triliun atau naik 0,3% yoy dari periode yang sama tahun lalu. Realisasi ini setara 80,2% dari target APBN 2024.

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.556,7 triliun atau meningkat 14,1% yoy dari periode sma tahun lalu. Realisasi ini setara 76,9 dari target APBN 2024.

Dengan kinerja APBN tersebut, Sri Mulyani menyebut keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp 97,1 triliun.

JAKARTA,investor.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit sebesar Rp  309,2 triliun pada akhir Oktober  2024. Angka  defisit ini  sebesar 1,37% dari produk domestik bruto (PDB). Secara keseluruhan defisit APBN  2024 ditargetkan pada level 2,9% dari PDB.

“Defisit APBN sebesar 1,37% dari PDB ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit apbn 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan dpr. Defisit APBN 2024 dirancang 2,29% berarti defisit (Oktober 2024) ini masih lebih kecil dari UU APBN,” ucap  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (8/11/2024).

Adapun realisasi pendapatan negara hingga akhir Oktober 2024 mencapai Rp 2.247,5 triliun atau 80,2% dari target dalam pagu pendapatan negara 2024. Jika dibandingkan dengan periode yang sama penerimaan pajak tumbuh tipis 0,3%.

“Artinya  80,2% dari target (penerimaan negara) dalam APBN 2024 sudah kita kumpulkan. Ada kenaikan 0,3% dibandingkan periode Oktober tahun 2024,” tutur Sri Mulyani.

Sementara itu realisasi belanja negara mencapai Rp 2.556,7 triliun pada akhir Oktober 2024. Angka ini sudah 76,9% dari pagu belanja dalam APBN 2024.  Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 terjadi pertumbuhan realisasi belanja negara sebesar 14,1%.

“Kalau dilihat dari pertumbuhannya belanja negara ini sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya  yaitu 14,1% yoy. Hal ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik,” terang Sri Mulyani.

 

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN per Oktober 2024 mencatatkan defisit Rp309,2 triliun. Belanja yang semakin jumbo menjadi faktor utama defisit anggaran kian melebar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa defisit APBN tersebut setara dengan 1,37% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi Agustus 2024, yaitu Rp153,7 triliun atau 0,68% terhadap PDB.

"Ini masih lebih kecil dibandingkan pagi defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).

Dia memaparkan bahwa belanja negara sepanjang Januari—Oktober 2024 mencapai Rp2.556,7 triliun atau setara 76,9% dari target penerimaan. Penerimaan itu tercatat naik cukup drastis yaitu 14,1% dari periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (YoY).

Sedangkan, realisasi pendapatan negara pada Januari—Oktober 2024 tercatat senilai Rp2.247,6 triliun atau 80,2% dari pagu yang telah ditetapkan. Pendapat negara tersebut tercatat melonjak 0,3% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka tampak defisit pada tahun ini jauh lebih besar. Pada Agustus 2023, APBN mengalami defisit 'hanya' sebesar Rp700 miliar atau 0,003% terhadap PDB.

Tercatat, belanja negara hingga Oktober 2023 sejumlah Rp2.240,8 triliun. Sementara pendapatan yang masuk ke kas negara terkumpul senilai Rp2.240,1 triliun.

"Belanja negara hampir sama angkanya antara nominal pendapatan dan belanja negara, namun belanja negara baru 70,32% dari total pagu dalam UU APBN," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi November 2023, Jumat (24/11/2023).

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Oktober 2024 defisit Rp 309,2 triliun. Realisasi itu setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Ini artinya kita telah mengumpulkan 80,2% dari target," tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

(acd/acd)

Bank Indonesia (BI) menilai ketidakpastian ekonomi dan keuangan global saat ini sudah mulai mereda. Padahal, ketidakpastian global pada dua tahun lalu masih tinggi.

Deputi Gubernur BI Juda Agung melihat kondisi itu dipicu oleh inflasi yang sangat tinggi di berbagai negara maju diikuti oleh kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed sejak Maret 2022. Namun kondisi ini sudah mereda.

“Alhamdulillah, saat ini ketidakpastian tersebut semakin mereda sejalan dengan pelonggaran inflasi di berbagai negara,” kata Juda dalam acara peluncuran Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) di Gedung BI, Rabu (2/10).

Meskipun begitu, Indonesia tidak boleh terlena dengan kondisi tersebut dan pemerintah tetap perlu mewaspadai ketidakpastian ekonomi global. “Ini harus kita respons dan harus kita persiapkan termasuk juga momentum pertumbuhan ekonomi yang harus kita jaga,” ujar Juda.

Dengan tantangan itu, Indonesia bisa memanfaatkan siklus keuangan global yang sudah mulai longgar, terutama pembiayaan yang bisa menyokong pertumbuhan ekonomi. “Karena di tahun-tahun ke depan tentunya kebutuhan akan pembiayaan ekonomi semakin meningkat,” kata Juda.

Juda menyebut dinamika ekonomi dan keuangan global dapat berkembang begitu cepat, termasuk risiko geopolitik yang saat ini masih berlangsung di Timur Tengah. Sebab, kondisi geopolitik di Timur Tengah akan selalu memiliki implikasi ekonomi.

Sebab, konflik geopolitik sangat bersinggungan dengan harga minyak dan rantai pasok global. “Tentu saja, ini risiko yang harus kita cermati dan kita coba dengan baik ke depan,” ujar Juda.

Prospek Ekonomi Global tetap Kuat

Dalam Buku Kajian Stabilitas Keuangan Nomor 43, disebutkan prospek pertumbuhan ekonomi global tetap kuat meski ketidakpastian global masih tinggi. Ekonomi global diproyeksikan tumbuh sesuai target sebesar 3,2% pada 2024.

Hal itu didorong oleh pertumbuhan ekonomi AS dan Eropa. Kinerja ekonomi AS tetap baik ditopang oleh konsumsi dan stimulus fiskal, sementara ekonomi Eropa tumbuh lebih tinggi didukung oleh perbaikan ekspor dan investasi.

Sementara pertumbuhan ekonomi negara-negara Emerging Market and Developing Economies atau EMDEs, khususnya Cina belum kuat dipengaruhi oleh lemahnya permintaan domestik. Proses penurunan inflasi global berlanjut terutama di negara maju.

Inflasi dunia pada Juni 2024 turun menjadi 6,5% secara tahunan dari level tertinggi sebesar 6,8% pada Mei 2024. Hal ini sejalan dengan mulai meredanya inflasi jasa dan pangan, meskipun masih dalam level tinggi dan di atas target bank sentral.

Sementara penurunan inflasi EMDEs terhambat akibat harga pangan yang masih tinggi dan nilai tukar yang melemah. Ketidakpastian pasar keuangan global dan ketegangan geopolitik belum mereda sehingga mengakibatkan aliran modal ke EMDEs relatif terbatas.

Imbal hasil obligasi global tenor jangka panjang, terutama US Treasury juga masih tinggi akibat kebutuhan defisit anggaran pemerintah AS. Berbagai kondisi tersebut memicu berlanjutnya tekanan capital outflows dari EMDEs termasuk Indonesia dan mendorong pelemahan nilai tukar rupiah.

Aliran modal keluar asing (capital outflow) merupakan keluarnya dana atau modal dari dalam negeri ke luar negeri baik secara langsung maupun secara tidak langsung.