Riset Puskapol UI: Perempuan Cenderung Lebih Hati-Hati Ikut Korupsi Dibanding Laki-Laki
Partisipan riset Puskapol UI menyebut beban yang ditanggung perempuan akibat terjerat kasus korupsi lebih berat daripada laki-laki. Halaman all
(Kompas.com) 10/07/24 22:59 10352917
JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) mengungkapkan, perempuan yang menjadi pejabat politik cenderung lebih hati-hati dalam menerima korupsi.
Direktur Puskapol UI, Hurriyah mengatakan, kesimpulan itu merujuk pada riset terhadap ratusan anggota KPU, Bawaslu, hingga DPR di tingkat pusat maupun daerah.
“Karena mereka lebih menempatkan pada pertimbangan moral, norma, dan juga beban domestik yang melekat pada perempuan,” kata Hurriyah dalam acara diskusi di Tebet, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Menurut Hurriyah, partisipan risetnya menyebut beban yang ditanggung perempuan akibat terjerat kasus korupsi lebih berat daripada laki-laki.
Ia pun mencontohkan, dalam kasus anggota DPR RI Angelina Sondakh dan eks Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah misalnya, pelaku perempuan lebih disorot media publik daripada pelaku laki-laki.
“Kasus laki-laki sedikit yang di-blow up,” ujar Hurriyah.
Padahal jumlah laki-laki yang terjerat kasus korupsi lebih banyak daripada perempuan.
Misalnya, 18 kasus korupsi di KPU sepanjang 2003-2019, hanya terdapat 1 perempuan yang terlibat. Sementara, 29 orang lainnya laki-laki.
Kemudian, dari 13 kasus korupsi di Bawaslu sepanjang 2013-2023, 13 di antaranya merupakan laki-laki sementara 4 pelaku perempuan. Sebanyak 11 pelaku tidak diketahui identitasnya.
Sementara, dari 76 kasus korupsi di DPR RI sejak 2004 hingga 2023, pelaku laki-laki berjumlah 62 orang sementara perempuan 11 orang.
“62 berbanding 11. Jadi kurang lebih enam kali lipat. Perempuan 5 kali lebih rendah,” kata Hurriyah.
Hurriyah menuturkan, berdasarkan penelitiannya, jumlah laki-laki lebih banyak terjerat tidak terlepas karena dominasi patronase laki-laki.
Banyaknya laki-laki yang menjadi pemegang kekuasaan menjadi kesempatan untuk melakukan korupsi.
Menurut dia, data ini dapat menjadi pintu masuk bagi organisasi masyarakat sipil untuk mendorong perempuan semakin banyak menempati posisi strategis di DPR RI dan DPRD.
“Temuan kami juga mengkonfirmasi temuan studi terdahulu terkait jaringan patronase laki-laki ternyata justru berdampak pada meningkatnya korupsi dan juga membatasi partisipasi perempuan,” ujar Hurriyah.
Survei dilakukan terhadap 205 anggota KPU dan Bawaslu provinsi dengan mempertimbangkan demografis responden.
Selain itu, Puskapol UI juga melakukan wawancara mendalam terhadap enam kategori informan yang meliputi, anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu RI, anggota KPU dan KPI, anggota Bawaslu, serta akademisi dan aktivis.
Hurriyah menjelaskan, dalam penelitian ini pihaknya menggunakan pendekatan psikologi politik untuk melihat kecenderungan individu dalam melakukan korupsi dan antikorupsi.
“Kami tertarik untuk melihat apakah perempuan secara psikologis akan cenderung tidak mau terlibat dalam tindak korupsi,” ujar dia.