Rapat Paripurna Setujui Revisi UU Wantimpres Jadi Usul Inisiatif DPR
Revisi UU Wantimpres disetujui menjadi RUU usul DPR. Revisi UU Wantimpres salah satunya mengubah nomenklatur wantimpres jadi DPA. Halaman all
(Kompas.com) 11/07/24 11:17 10407143
JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat paripurna ke-22 DPR mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi usul inisiatif DPR RI, Kamis (11/7/2024).
Salah satu perubahan dalam revisi UU itu adalah, nomenklatur Wantimpres diganti menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus.
"Tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-undang usul DPR RI?" tanya Lodewijk kepada peserta rapat paripurna.
"Setuju," jawab seluruh peserta rapat diiringi ketukan palu Lodewijk tanda persetujuan.
Sebelum meminta persetujuan, rapat paripurna mengagendakan penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Wantimpres.
Setiap fraksi diwakili oleh satu juru bicara untuk menyampaikan pendapat terhadap RUU Wantimpres secara tertulis.
Setiap pendapat itu pun diserahkan kepada Ketua DPR Puan Maharani.
Pengesahan RUU Wantimpres menjadi usul inisiatif DPR ini dihadiri 131 anggota DPR, sedangkan 159 legislator lainnya izin.
Adapun sebelumnya, revisi UU Wantimpres sudah mendapatkan persetujuan di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa (9/7/2024).
Sembilan fraksi di Baleg menyetujui revisi UU Wantimpres dibawa ke tingkat selanjutnya, yaitu pengesahan menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna.
Keputusan ini didapat setelah sembilan fraksi Baleg menyampaikan pandangan mininya terkait revisi UU Wantimpres.
Adapun revisi ini, salah satunya mengatur perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi DPA.
Baleg memastikan tidak ada perubahan fungsi dari Wantimpres ke DPA meski nomenklatur diganti.