ekBis#1

Siang Ini, DPR Gelar Rapat Paripurna Penetapan Mitra Kerja Komisi dan AKD

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menggelar rapat paripurna untuk menetapkan mitra kerja pada 13 komisi dan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di Parlemen.

Rapat paripurna ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa (22/10/2024) siang, sekitar pukul 13.30 WIB.

"Iya betul, hari ini paripurna jam 13.30 WIB," kata Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat dikonfirmasi pada hari yang sama.

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menjelaskan bahwa rapat paripurna hari ini ini dijadwalkan setelah pimpinan DPR dan fraksi-fraksi di parlemen menggelar rapat konsultasi pada Senin (21/10/2024).

Dalam rapat tertutup tersebut, DPR menyepakati daftar pimpinan dari 13 komisi dan AKD yang ada di parlemen.

“Ya, baru saja kami selesai rapat konsultasi dengan para pimpinan fraksi dari delapan fraksi yang hadir. Menetapkan, pertama jumlah komisi dan AKD, kemudian jumlah pimpinan komisi-komisi dari semua fraksi yang ada,” ujar Puan kepada wartawan pada Senin.

Puan menambahkan, dalam rapat konsultasi itu, DPR RI juga menyepakati kementerian dan lembaga yang akan menjadi mitra bagi masing-masing komisi.

Mitra kerja komisi ini merujuk pada nomenklatur Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Adapun terdapat 48 kementerian yang akan membantu peemrintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka lima tahun ke depan.

“Setelah kemarin diumumkan kabinet dari pemerintahan atau Kabinet Merah Putih dari Presiden Prabowo, tentu saja kami kemudian menyelesaikan kemitraan dari setiap komisi dan AKD,” tutup Puan.

DPR Sahkan RUU Wantimpres Jadi Undang-undang, Ini Sejumlah Pasal Kontroversial

Bisnis.com, JAKARTA - DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/9/2024) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Wihadi Wiyanto mengatakan perubahan UU tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hukum untuk mengoptimalkan Wantimpres.

Lebih lanjut, Wihadi menuturkan secara garis besar ada delapan poin yang menjadi substansi perubahan dalam UU Nomor 19 Tahun 2006 ini. Kendati demikian, terdapat beberapa jumlah pasal kontroversial dalam UU Wantimpres.

Berikut ini sejumlah pasal kontroversial dalam UU Wantimpres yang baru saja disahkan:

Wantimpres Sejajar dengan Lembaga Negara Lain

Pasal 2 menyatakan bahwa Wantimpres RI adalah lembaga negara yang berkedudukan sejajar dengan lembaga negara lain. Pasal ini mengubah ketentuan pasal sebelumnya yang menyebut Wantimpres RI berkedudukan di bawah presiden.

Tidak Ada Batasan Jumlah Anggota Wantimpres

Pasal 7 ayat 1 memberikan kewenangan penuh kepada presiden untuk menentukan jumlah anggota Wantimpres RI sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pasal ini mengubah ketentuan pasal sebelumnya yang membatasi hanya delapan anggota saja.

Syarat Menjadi Wantimpres Tak Perlu Keahlian Khusus

Terdapat tujuh syarat menjadi anggota Wantimpres, tetapi dari semua syarat itu, tidak lagi mewajibkan anggota memilili keahlian khusus di bidang pemerintahan dalam memberikan pertimbangannya kepada presiden.

Adapun ketujuh syarat tersebut berada dalam pasal 8:

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Warga negara Indonesia;
Setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
Mempunyai sifat kenegarawanan;
Sehat jasmani dan rohani;
Jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Anggota Wantimpres berstatus pejabat negara

Pasal 9 ayat 4 menyatakan bahwa anggota Wantimpres RI berstatus sebagai pejabat negara. Pasal ini adalah ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Wantimpres.

Pimpinan Parpol hingga Ormas Bisa Jadi Wantimpres

Pasal 12 ayat 1 memperbolehkan pimpinan partai politik hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) dapat rangkap jabatan dan menjadi Wantimpres RI. Padahal dalam ketentuan sebelumnya, pimpinan partai dan ormas dilarang menjadi Wantimpres RI.

Adapun kini larangan tersebut dihapus dan hanya terdapat tiga posisi yang dilarang rangkap jabatan sebagai DPA. Posisi tersebut adalah pejabat negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pejabat manajerial dan nonmanajerial pada instansi pemerintah, dan pejabat lain.

Manuver 30 Menit di Paripurna DPR Bikin Mimpi Kaesang di Jateng Buyar!

Bisnis.com, JAKARTA -- Selain demonstrasi mahasiswa, tidak kuorumnya peserta rapat paripurna DPR memiliki andil besar batalnya pengesahan amandemen undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Sebagai implikasinya, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, dipastikan batal melaju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah, karena norma tentang batas usia calon gubernur dan wakil gubernur mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.70/PUU.XXI/2024.

Putusan MK tersebut mengatur bahwa pencalonan calon kepala daerah dihitung berdasarkan waktu saat penetapan bukan saat pelantikan calon gubernur. Alhasil Kaesang yang sudah kadung didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus tidak memenuhi syarat untuk maju di Jawa Tengah.

Sebaliknya, batalnya pengesahan RUU Pilkada justru memberikan jalan bagi partai politik untuk mengusung calon-calon terbaiknya dalam di Pilkada Jakarta maupun Pilkada Jateng.

Adapun Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan dasar aturan pendaftaran calon kepala daerah untuk mengikuti Pilkada menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) setelah dibatalkannya revisi rancangan undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran Pilkada Serentak 2024 pada 27-29 Agustus 2024.

“Maka yang berlaku pada saat pendaftaran [pencalonan Pilkada Serentak] pada tanggal 27 Agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan JR [judicial review] MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora,” kata Dasco kepada wartawan, Kamis (22/8/2024).

Terkait dengan pembahasan lanjutan RUU Pilkada, Dasco memastikan bahwa rapat paripurna untuk membawa RUU tersebut tak akan dilakukan dalam waktu dekat.

Terlebih, dirinya menyebut rapar paripurna hanya bisa digelar pada Selasa dan Kamis. Sementara itu, pada Selasa depan atau tanggal 27 Agustus 2024 KPU sudah memulai membuka pendaftaran Pilkada.

“Selasa sudah pendaftaran [Pilkada Serentak]. Masa kita paripurna kan pada saat pendaftaran? Malah bikin chaos dong,” ucapnya.

Tidak Kuorum, Puan di Luar Negeri

Sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada mendadak dibatalkan pada Kamis (22/8/2024). Akhirnya, sidang paripurna akan dijadwalkan kembali setelah peserta sidang tidak memenuhi kuorum.

Wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa 89 orang anggota dewan hadir dan izin 87 orang.

"Oleh karena itu, kita akan menjadwalkan kembali rapat bamus untuk rapat paripurna karena kuorum tidak terpenuhi," ujarnya di ruang Sidang Paripurna, Kamis (22/8/2024).

Sementara itu, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Dolfie OFP mengatakan bahwa paripurna akan dijadwalkan ulang setelah peserta sidang tidak memenuhi kuorum.

"Karena enggak kuorum, dijadwalkan ulang lewat bamus. Nanti rapat bamus dulu, kita belum tahu rapat bamusnya kapan," ujarnya saat ditemui di luar gedung Sidang Paripurna DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Anggota DPR Komisi 11 itu mengungkap keberadaan Ketua DPR Puan Maharani, yang sejauh ini tidak terlihat di Gedung DPR.

Dolfie mengatakan elite PDIP itu tengah menghadiri acara bersama dengan parlemen luar negeri. "Mbak puan dengan parlemen mana tuh, Serbia sama Hungaria," katanya.

Dolfie mengaku sidang paripurna untuk mengesahkan RUU Pilkada itu dijadwalkan secara mendadak. "Kan ini memang mendadak, belum tahu ada jadwal acara ini," ucapnya.

Cak Imin Tidak Tahu

Adapun Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku tidak tahu dengan pembahasan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah alias RUU Pilkada di Badan Legislasi alias Baleg DPR.

Cak Imin mengatakan bahwa dia tidak diberi tahu rencana pembahasan tersebut. Politikus PKB itu justru bertanya-tanya kepada dia sampai tidak tahu adanya pembahasan undang-undang strategis tersebut.

"Sampai hari ini (kemarin) saya tidak tahu. Saya tidak tahu, bahkan saya tiba-tiba mendapatkan undangan paripurna," ujar Cak Imin, Kamis (22/8/2024).

Terjebak Macet

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Golkar Lodewijk F. Paulus mengungkapkan alasan sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU Pilkada) tidak mencapai kuorum sehingga harus dibatalkan.

Menurutnya, macetnya jalanan pada Kamis pagi (22/8/2024) menjadi salah satu alasan banyaknya para peserta atau anggota DPR tidak bisa hadir dalam sidang paripurna pengesahan revisi RUU Pilkada.

Apalagi, katanya, rata-rata para peserta sidang berada di Kalibata, Jakarta Selatan.

"Kita anggota DPR, katakan rumahnya di Kalibata [kompleks]. Kalibata ke situ, stuck. Saya termasuk sudah hitung, antisipasi," jelas Lodewijk ketika ditemui di DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (22/8/2024).

Lanjutnya, dia bercerita bahwa jarak tempuh yang biasanya memakan waktu 20 menit. Menurutnya, kemacetan pada hari akibat aksi demonstrasi menolak pengesahan RUU Pilkada memakan waktu 1 jam 30 menit ke kawasan DPR RI.

"Biasanya aku pakai [mobil ke DPR waktu tempuhnya] 20 menit, Tadi satu setengah jam aku pakai. Karena aku tentara, aku ga mau ditunggu orang. Aku selalu datang duluan. Itu aja seperti itu. Bayangin aku pakai Voorijder," jelasnya.

"Salah satu alasan [tidak kuorum karena kemacetan]," tegas Lodewijk kala dipastikan kembali oleh wartawan

Manuver 30 Menit di Paripurna DPR Bikin Mimpi Kaesang Maju Pilgub Jateng Buyar!