DPA Dikhawatirkan Hidup Kembali, Djarot: Tidak Ada Pembahasan Amendemen UUD 1945
Menurut Djarot, jika ada upaya menghidupkan kembali DPA, maka yang pertama perlu dilakukan adalah mengamendemen UUD 1945. Halaman all
(Kompas.com) 11/07/24 12:54 10417127
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengakui revisi Undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di DPR dilakukan secepat kilat.
Kendati demikian, ia memastikan tidak ada upaya menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai pengganti Wantimpres.
Menurut Djarot, jika ada upaya menghidupkan kembali DPA, maka yang pertama perlu dilakukan adalah mengamendemen UUD 1945.
"Saya ditugaskan di Badan Pengkajian MPR itu belum pernah membahas amendemen terkait dengan keberadaan DPA ini. Dewan Pertimbangan Agung yang sesuai dengan jiwa dan semangat UUD yang asli lho ya," kata Djarot ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Seperti diketahui, nomenklatur Wantimpres bakal diganti menjadi DPA dalam revisi UU Wantimpres kali ini. Nantinya, DPA akan memiliki seorang ketua yang dipilih presiden.
Tak hanya ketua, presiden juga berwenang memilih anggota DPA dengan tidak ada batasan jumlah orangnya. Ini akan diakomodasi dalam RUU Wantimpres.
RUU ini secepat kilat disusun. RUU ini pertama kali dimunculkan pada Selasa (9/7/2024) dengan rapat perdana di Baleg DPR dan langsung diambil keputusan untuk dibawa ke rapat paripurna.
Ada dugaan revisi UU Wantimpres hanya untuk bagi-bagi jabatan.
"Ya. Jadi, biarkan nanti ini ahli hukum tata negara yang bisa menjelaskan. Karena termasuk usul ini termasuk proses yang kilat. Cepat," katanya.
"Biarkan itu nanti masyarakat yang kita semua menilai, apakah ini bagi-bagi jabatan, kementerian 34 jadi terserah, pengisian Wantimpres (anggotanya dibebaskan jumlahnya). Dan ini nanti masyarakat yang bisa menilai, dan berbahaya kalau seumpama memang betul itu digunakan untuk bagi-bagi jabatan dan tidak dilakukan secara merit sistem meritokrasi," ujar Djarot.
#pdi-p #dpa #djarot-syaiful-hidayat #revisi-uu-wantimpres #wantimpres-jadi-dpa