Jakarta: Pemerintah belum menyerahkan dokumen daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ke DPR. DPR masih menunggu DIM tersebut untuk dilakukan pembahasan.

"(DIM) belum ada," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.

Revisi UU tersebut akan mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Pada Pasal 7 ayat 1 draf revisi UU Nomor 19 Tahun 2006 disebutkan jumlah DPA akan ditentukan berdasarkan kebutuhan presiden.
"Dewan Pertimbangan Agung terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan beberapa anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," tulis draf revisi UU Wantimpres seperti dikutip Medcom.id pada Kamis, 11 Juli 2024.

Pada Pasal 9 ayat 1 disebutkan anggota DPA diangkat dan diberhentikan Presiden. Pada ayat 2 disebutkan pengangkatan dan pemberhentian anggota DPA ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pada ayat 3 tertulis anggota DPA diangkat Presiden paling lambat tiga bulan terhitung sejak Presiden terpilih dilantik.

Sementara itu, pada ayat 4 disebutkan anggota DPA merupakan pejabat negara. Pada Pasal 12 ditegaskan anggota DPA tidak boleh merangkap jabatan.

"Tidak boleh merangkap sebagai (a) pejabat negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (b) pejabat struktural pada instansi pemerintah; (c) dan pejabat lain," tulis draf tersebut.

Baca Juga: DPA Dinilai Harus Amendemen UUD, Tak Bisa Dibahas MPR Periode Sekarang

Pada draf itu juga dijelaskan maksud dengan pejabat negara. Yakni, adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Kemudian, pejabat struktural pada instansi pemerintah adalah pejabat struktural pada kementerian/departemen dan lembaga pemerintah lainnya seperti Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan/atau pejabat struktural yang dipersamakan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya yang dimaksud pejabat lain meliputi pimpinan dan anggota komisi, badan, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Revisi UU Wantimpres disetujui menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

(AZF)

Bisnis.com, JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengaku bahwa inisiatif DPR mendukung pemerintah mengaktifkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah ide yang cemerlang.

Dia menilai Perubahan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) akan beranggotakan orang-orang hebat di pemerintahan seperti mantan presiden dan wakil presiden.

“Memasukkan orang-orang hebat itu yang berpengalaman, karena sudah menjadi presiden kemudian menjadi anggota DPA itu keren. Mempertemukan semua orang hebat itu ada Megawati, SBY, Jusuf Kalla, Jokowi, Ma’ruf Amin, Tri Sutrisno, Hamza Has, coba bayangkan luar biasa kan,” tuturnya saat ditemui Bisnis secara terpisah di Menteng, Rabu (17/7/2024).

Oleh sebab itu, dia pun meminta orang yang berpandangan bagi-bagi jabatan oleh inisiatif DPA untuk segera move on.

"Ini harus cepat move on yang mengeluarkan pendapat pikiran seperti ini harus segera move on," ucapnya.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa Prabowo pun bakal sepakat apabila Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto juga mendukung perubahan UU tersebut.

"Muruah [menjaga kehormatan] negara ini akan sangat terhormat karena Prabowo Subianto selaku presiden dan saya yakin seperti itu, beliau menempatkan orang-orang hebat ini untuk mengawal jalannya, memberi nasehat, diminta tidak diminta pertimbangan kepada Presiden Prabowo bagus itu," pungkas Ngabalin.

Menurut catatan Bisnis, wacana DPA tersebut muncul setelah DPR menyepakati Rancangan perubahan UU No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) menjadi RUU inisiatif DPR.

Salah satu tujuan revisi beleid tersebut yaitu untuk mengembalikan Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

"Apakah Rancangan Undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-undang DPR RI? Setuju," ujar Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus diikuti ketukan palu.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan setidaknya ada tiga perubahan yang direncanakan dalam draf awal RUU Wantimpres tersebut. Pertama, perubahan nomenklatur atau tata nama.

"Yang tadinya itu Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Dari mana berasal? Ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah," kata Supratman usai rapat Baleg DPR, Selasa (9/7/2024).

Kedua, perubahan ihwal jumlah keanggotaan. Jika UU Wantimpres mengatur anggota maksimal delapan orang maka kini diusulkan agar tidak dibatasi sehingga jumlahnya sesuai keinginan presiden.

Ketiga, perubahan syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Meski demikian, Supratman belum mendetailkan perubahan syarat tersebut.

Pengertian DPA

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) akan menjadi pengganti untuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Lembaga negara ini diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 16.

Salah satu tugas utama DPA yakni memberikan masukan dan pertimbangan kepada presiden, saat menjalankan tugas negaranya.

Adapun, fungsi DPA yaitu memiliki kewajiban untuk memberikan jawaban atas pertanyaan presiden, dan memberi masukan serta usul terhadap pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengaku bahwa inisiatif DPR mendukung pemerintah mengaktifkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah ide yang cemerlang.

Dia menilai Perubahan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) akan beranggotakan orang-orang hebat di pemerintahan seperti mantan presiden dan wakil presiden.

“Memasukkan orang-orang hebat itu yang berpengalaman, karena sudah menjadi presiden kemudian menjadi anggota DPA itu keren. Mempertemukan semua orang hebat itu ada Megawati, SBY, Jusuf Kalla, Jokowi, Ma’ruf Amin, Tri Sutrisno, Hamza Has, coba bayangkan luar biasa kan,” tuturnya saat ditemui Bisnis secara terpisah di Menteng, Rabu (17/7/2024).

Oleh sebab itu, dia pun meminta orang yang berpandangan bagi-bagi jabatan oleh inisiatif DPA untuk segera move on.

"Ini harus cepat move on yang mengeluarkan pendapat pikiran seperti ini harus segera move on," ucapnya.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa Prabowo pun bakal sepakat apabila Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto juga mendukung perubahan UU tersebut.

"Muruah [menjaga kehormatan] negara ini akan sangat terhormat karena Prabowo Subianto selaku presiden dan saya yakin seperti itu, beliau menempatkan orang-orang hebat ini untuk mengawal jalannya, memberi nasehat, diminta tidak diminta pertimbangan kepada Presiden Prabowo bagus itu," pungkas Ngabalin.

Menurut catatan Bisnis, wacana DPA tersebut muncul setelah DPR menyepakati Rancangan perubahan UU No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) menjadi RUU inisiatif DPR.

Salah satu tujuan revisi beleid tersebut yaitu untuk mengembalikan Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

"Apakah Rancangan Undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-undang DPR RI? Setuju," ujar Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus diikuti ketukan palu.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan setidaknya ada tiga perubahan yang direncanakan dalam draf awal RUU Wantimpres tersebut. Pertama, perubahan nomenklatur atau tata nama.

"Yang tadinya itu Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Dari mana berasal? Ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah," kata Supratman usai rapat Baleg DPR, Selasa (9/7/2024).

Kedua, perubahan ihwal jumlah keanggotaan. Jika UU Wantimpres mengatur anggota maksimal delapan orang maka kini diusulkan agar tidak dibatasi sehingga jumlahnya sesuai keinginan presiden.

Ketiga, perubahan syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Meski demikian, Supratman belum mendetailkan perubahan syarat tersebut.

Pengertian DPA

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) akan menjadi pengganti untuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Lembaga negara ini diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 16.

Salah satu tugas utama DPA yakni memberikan masukan dan pertimbangan kepada presiden, saat menjalankan tugas negaranya.

Adapun, fungsi DPA yaitu memiliki kewajiban untuk memberikan jawaban atas pertanyaan presiden, dan memberi masukan serta usul terhadap pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menduga, DPR ketagihan untuk membahas dan menggolkan rancangan undang-undang (RUU) kontroversial karena sebelumnya sudah berulang kali "sukses" melakukan hal itu.

Lucius mencontohkan di periode ini, DPR bisa "berbangga" karena sejumlah RUU kontroversial bisa dibahas dan disetujui menjadi Undang-undang (UU), semisal RUU Cipta Kerja hingga RUU Ibu Kota Negara (IKN).

Belakangan, di akhir masa jabatannya, para anggota DPR mendadak membahas sejumlah RUU kontroversial lainnya, yakni RUU TNI, Polri, Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"Jadi ada semacam dorongan atas dasar kisah sukses pada RUU-RUU Kontroversial yang berhasil disetujui DPR walau dikritik publik bahkan dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK," kata Lucius kepada Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Lucius mengatakan bahwa RUU kontroversial itu umumnya dilatari proses pembahasan yang cenderung buru-buru dan mengabaikan partisipasi publik.

Menurutnya, kritik publik bahkan pembatalan sebagian oleh MK, tak menyurutkan niat DPR untuk bisa menyetujui RUU kontroversial tersebut.

"DPR pada akhirnya bisa menunjukkan bahwa ketika mereka punya keinginan, maka siapapun tak bisa menghambat mereka," katanya.

"Rupanya kisah sukses DPR mengabaikan kritikan publik membuat mereka bahkan tak merasa perlu mendengarkan publik di penghujung masa bhakti mereka," sambung dia.

Maka dari itu, menurut Lucius, DPR tak ragu untuk mengupayakan perencanaan dan pembahasan RUU yang tiba-tiba ingin diselesaikan di penghujung periode.

Selain itu, Lucius juga melihat empat RUU ini dibahas karena DPR periode sekarang cenderung bekerja atas arahan atau perintah partai politik saja.

"Maka kepentingan partai juga yang akhirnya membuat DPR tak punya pilihan selain mengikuti apa yang diinginkan partai," kata dia.

Pada saat bersamaan, lanjut Lucius, partai politik seperti tak berdaya di hadapan kekuasaan.

Mereka disebut seperti berada di bawah kendali penguasa. Karena itu apa yang menjadi keinginan penguasa, dengan mudah akan diikuti oleh partai politik.

"Oleh karena itu kalau penguasa menginginkan perubahan UU tertentu, maka parpol siap menjadi operator lapangan, dan segera setelahnya dieksekusi oleh DPR," ujar Lucius.

"Keempat UU yang disebutkan di awal mungkin merepresentasikan keinginan penguasa. Lihat saja pasal-pasal yang ingin diakomodasi dalam RUU-RUU itu. Warna kekuasaan menjadi sangat terlihat," pungkasnya.

Sebagai informasi, DPR belakangan memasukkan empat RUU untuk dibahas di penghujung masa bakti periode 2019-2024.

Empat RUU itu adalah RUU TNI, RUU Polri, RUU Kementerian Negara dan RUU Wantimpres.

RUU ini disebut kontroversial karena memuat beberapa pasal yang menimbulkan polemik.

RUU TNI maupun Polri misalnya, disinyalir untuk memperluas kewenangan TNI dan Polri agar bisa menduduki jabatan sipil

Kemudian RUU Kementerian Negara maupun Wantimpres secara garis besar digadang-gadang sama, yaitu memperluas kewenangan presiden untuk bisa menentukan jumlah kementerian maupun jumlah anggota dewan pertimbangan.

Pada masing-masing UU yang berlaku saat ini, jumlah kementerian sudah ditentukan, begitu pula dengan jumlah anggota dewan pertimbangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan buat mengubah penamaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dianggap merupakan wujud upaya Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapatkan dukungan politik sebesar-besarnya buat pemerintahannya kelak.

"Secara personal, revisi aturan ini mengafirmasi gaya politik Presiden terpilih Prabowo, yang ingin merangkul dan memberi ruang yang pas bagi semua presiden-wakil presiden sebelumnya agar tetap memberi sumbangsih positif," kata Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi Kompas.com, Minggu (14/7/2024).

Agung mengatakan, revisi Undang-Undang Wantimpres harus bisa menegaskan tugas pokok dan fungsi lembaga itu di masa mendatang supaya tidak terkesan tak memiliki peran dan menjadi beban anggaran negara.

"Karena di masa lalu dibubarkan akibat inefisiensi soal tugas-tugasnya mulai kemampuan menjawab pertanyaan presiden, memberikan nasihat atau masukan, dan memberi pertimbangan diminta atau tidak diminta," ujar Agung.

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diputuskan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI.

Keputusan itu disepakati sembilan fraksi DPR dalam rapat pleno atau pengambilan keputusan yang digelar Badan Legislatif (Baleg) DPR RI pada Selasa (9/7/2024).

Padahal, dilansir dari laman resmi DPR RI, revisi UU Wantimpres tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas (Prolegnas) 2020-2024.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ada beberapa poin perubahan dalam draf RUU Wantimpres.

Pertama, nomenklatur Wantimpres disepakati diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Namun, Supratman memastikan bahwa tidak ada perubahan fungsi dari Wantimpres ke DPA.

Sebagaimana diketahui, DPA yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbagan kepada Presiden, dihapuskan dengan Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli 2003.

Setelah amendemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penghapusan DPA saat itu dilakukan sebagai buntut dari berubahnya sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer.

Akan tetapi, keberadaan DPA akhirnya digantikan oleh dewan pertimbangan yang ditempatkan melekat di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan pertimbangan itu adalah Wantimpres.

Dengan kata lain, tidak sejajar dengan presiden sebagaimana terjadi pada masa DPA.

Perubahan kedua terkait jumlah keanggotaan. Dalam UU Wantimpres diatur jumlah anggota mencapai delapan orang.

Menurut Supratman, dalam draf RUU Wantimpres, jumlah anggota DPA bakal disesuaikan dengan keputusan presiden terpilih. Hal itu guna mendapatkan orang-orang terbaik sebagai pemberi pertimbangan kepada presiden kelak.

Perubahan ketiga menyangkut soal syarat-syarat untuk menjadi anggota DPA. Supratman mengatakan, revisi UU Wantimpres tersebut menyangkut soal kelembagaan.

Menurut dia, mereka yang akan menduduki posisi DPA pun tetap berstatus pejabat negara sebagaimana anggota Wantimpres.

JAKARTA, KOMPAS.com - Usul perubahan penamaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai tidak berdampak signifikan tetapi tugas pokok dan fungsinya harus jelas.

"Yang terpenting, tupoksi dari DPA ini jelas, karena di masa lalu dibubarkan akibat inefisiensi soal tugas-tugasnya mulai kemampuan menjawab pertanyaan presiden, memberikan nasihat atau masukan, dan memberi pertimbangan diminta atau tidak diminta," kata Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi Kompas.com, Minggu (14/7/2024).

Secara institusional, kata Agung, perubahan nomenklatur dari Wantimpres ke DPA wajar karena sebelumnya pernah tercetus dan marak dibahas ketika wacana Presidential Club mengemuka.

Menurut Agung, yang terpenting adalah rencana revisi UU Wantimpres sebaiknya mengutamakan penegasan peran lembaga dan tidak hanya terkesan sebagai ikhtiar bagi-bagi jabatan bagi koalisi pendukung pemerintah.

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diputuskan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI.

Keputusan itu disepakati sembilan fraksi DPR dalam rapat pleno atau pengambilan keputusan yang digelar Badan Legislatif (Baleg) DPR RI pada Selasa (9/7/2024).

Padahal, dilansir dari laman resmi DPR RI, revisi UU Wantimpres tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas (Prolegnas) 2020-2024.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ada beberapa poin perubahan dalam draf RUU Wantimpres.

Pertama, nomenklatur Wantimpres disepakati diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Namun, Supratman memastikan bahwa tidak ada perubahan fungsi dari Wantimpres ke DPA.

Sebagaimana diketahui, DPA yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbagan kepada Presiden, dihapuskan dengan Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli 2003.

Setelah amendemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penghapusan DPA saat itu dilakukan sebagai buntut dari berubahnya sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer.

Akan tetapi, keberadaan DPA akhirnya digantikan oleh dewan pertimbangan yang ditempatkan melekat di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan pertimbangan itu adalah Wantimpres.

Dengan kata lain, tidak sejajar dengan presiden sebagaimana terjadi pada masa DPA.

Perubahan kedua terkait jumlah keanggotaan. Dalam UU Wantimpres diatur jumlah anggota mencapai delapan orang.

Menurut Supratman, dalam draf RUU Wantimpres, jumlah anggota DPA bakal disesuaikan dengan keputusan presiden terpilih. Hal itu guna mendapatkan orang-orang terbaik sebagai pemberi pertimbangan kepada presiden kelak.

Perubahan ketiga menyangkut soal syarat-syarat untuk menjadi anggota DPA. Supratman mengatakan, revisi UU Wantimpres tersebut menyangkut soal kelembagaan.

Menurut dia, mereka yang akan menduduki posisi DPA pun tetap berstatus pejabat negara sebagaimana anggota Wantimpres.

Bisnis.com, JAKARTA – Revisi Undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden (UU Wantimpres) menghapus syarat memiliki keahlian khusus bagi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Berdasarkan salinan draf RUU Wantimpres yang diterima Bisnis, beleid tersebut memuat tujuh persyaratan bagi seseorang agar dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung.

Ketentuan dalam Pasal 8 tersebut adalah a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) warga negara Indonesia; serta c) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Lebih lanjut, huruf d ialah mempunyai sifat kenegarawanan; huruf e) sehat jasmani dan rohani; huruf f) jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan terakhir g) tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila dibandingkan dengan UU Wantimpres yang berlaku saat ini, terdapat ketentuan dalam huruf h yang dihapus. Ketentuan itu berbunyi, “Mempunyai keahlian tertentu di bidang pemerintahan negara.”

Dengan demikian, keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung nantinya tak lagi memerlukan figur dengan keahlian khusus.

Selain itu, perubahan juga terjadi pada syarat tak pernah dijatuhi hukuman pidana. Sebelumnya, ketentuan huruf g berbunyi, “Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 [lima] tahun atau lebih."

Sebagai informasi, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui revisi UU UU Wantimpres pada Selasa (9/7/2024), yang salah satu perubahannya memuat kemunculan Dewan Pertimbangan Agung.

Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas menjelaskan sediktinya tiga perubahan yang direncanakan dalam draf awal RUU Wantimpres tersebut. Pertama berkaitan dengan perubahan nomenklatur atau tata nama, tetapi diklaim tak mengubah fungsi.

Perubahan berikutnya ialah ihwal jumlah keanggotaan. Jika UU Wantimpres mengatur anggota maksimal delapan orang, maka kini DPR mengusulkan agar keanggotaan tidak dibatasi, sehingga jumlahnya sesuai dengan keinginan presiden.

Poin terakhir adalah perubahan syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, meskipun belum dijelaskan lebih lanjut.

Dia sekaligus membantah tudingan bahwa kedudukan Dewan Pertimbangan Agung nantinya akan sejajar dengan presiden seperti sebelum era Reformasi.

Menurutnya, amandemen UUD 1945 sudah menghapus istilah lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara dan hanya menjadi lembaga negara.

"Dewan pertimbangan ada di Pasal 16 Undang-undang Dasar, itu menyebut fungsi. Nah, kita memberi nomenklaturnya yang dulunya Dewan Pertimbangan Presiden sekarang menjadi Dewan Pertimbangan Agung," kilah Supratman.

Bisnis.com, JAKARTA – Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah mengkritik revisi Undang-undang (UU) No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang disetujui oleh DPR.

Castro, sapaan akrabnya, menilai bahwa beleid tersebut hanya bertujuan untuk mengakomodasi koalisi Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Hal ini tercermin dengan kembali munculnya istilah Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

“Jadi ini upaya untuk memberikan porsi-porsi kekuasaan kepada orang-orang sekeliling Prabowo, termasuk sebenarnya untuk menggaet [mantan presiden] Megawati dan SBY yang dulu pernah digagas dalam ide presidential club,” katanya kepada Bisnis, Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut, Castro menyebut bahwa gagasan untuk menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung tersebut tak punya landasan cukup dari segi hukum.

Pasalnya, DPA yang identik dengan zaman Orde Baru itu bukan lagi lembaga yang diadopsi di dalam perubahan Undang-undang Dasar Negara RI (UUD) 1945, sehingga ditempatkan dalam cabang kekuasaan pemerintahan.

“Jadi sebenarnya DPA, yang sekarang namanya Wantimpres adalah lembaga yang berada di bawah kekuasaan presiden,” sambung peneliti Pusat Studi Antikorupsi FH Unmul itu.

Itu sebabnya, dia tidak melihat adanya urgensi dalam penggagasan ulang Dewan Pertimbangan Agung. Castro justru menilai bahwa lembaga tersebut berpotensi tumpang tindih dengan keberadaan presiden.

“Yang ada adalah itu adalah upaya untuk menghidupkan kembali Orde Baru ddengan konsep Dewan Pertimbangan Agung untuk mengawasi dan mengontrol presiden,” tukasnya.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui revisi UU UU Wantimpres pada Selasa (9/7/2024), yang salah satu perubahannya memuat kemunculan Dewan Pertimbangan Agung.

Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas menjelaskan sediktinya tiga perubahan yang direncanakan dalam draf awal RUU Wantimpres tersebut. Pertama berkaitan dengan perubahan nomenklatur atau tata nama, tetapi diklaim tak mengubah fungsi.

Perubahan berikutnya ialah ihwal jumlah keanggotaan. Jika UU Wantimpres mengatur anggota maksimal delapan orang, maka kini DPR mengusulkan agar keanggotaan tidak dibatasi, sehingga jumlahnya sesuai dengan keinginan presiden.

Poin terakhir adalah perubahan syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, meskipun belum dijelaskan lebih lanjut.

Dia sekaligus membantah tudingan bahwa kedudukan Dewan Pertimbangan Agung nantinya akan sejajar dengan presiden seperti sebelum era Reformasi.

Menurutnya, amandemen UUD 1945 sudah menghapus istilah lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara dan hanya menjadi lembaga negara.

"Dewan pertimbangan ada di Pasal 16 Undang-undang Dasar, itu menyebut fungsi. Nah, kita memberi nomenklaturnya yang dulunya Dewan Pertimbangan Presiden sekarang menjadi Dewan Pertimbangan Agung," kilah Supratman.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengaku tidak mengetahui tujuan utama revisi UU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Namun, menurut Mahfud, ada spekulasi revisi itu dilakukan karena ada pihak yang ingin mendudukkan orang tertentu agar tetap memiliki jabatan.

“Ya saya tidak tahu, yang paling tahu yang ingin mengubah. Kalau kita rakyat kan enggak,” kata Mahfud di tayangan ROSI Kompas TV, Kamis (12/7/2024).

“Tapi spekulasinya karena ingin menududukkan seseorang ke situ agar punya kedudukan, tetap mempunyai kedudukan tinggi,” sambung dia.

Mahfud juga tak memungkiri kemungkinan revisi itu dimaksudkan untuk membuat para mantan presiden kembali menjabat.

“Mantan-mantan, gitu,” ujar Mahfud saat ditanyakan, apakah seseorang yang dimaksud adalah mantan-mantan presiden di Indonesia.

Meski begitu, kata Mahfud, pihak yang memiliki kebutuhan terkait revisi ini akan benar-benar terungkap saat perubahan sudah dilakukan.

Selan itu, Mahfud menilai ada kemungkinan revisi itu juga dimaksudkan untuk bagi-bagi jabatan dan kekuasaan.

“Kenapa kamu tanyanya berputar gitu? Sejak tadi, bilang itu bagi-bagi kekuasaan Pak Mahfud, saya bilang, iya, gitu aja,” tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud menjelaskan, perubahan wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung tidak bisa dilakukan hanya dengan merevisi UU Wantimpres.

Sebab, kata Mahfud, aturan soal wantimpres itu ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Jika wantimpres ingin diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau lembaga yang setara dengan presiden, maka UUD 1945 harus diamandemen.

“Kalau DPA itu lembaga negara yang setingkat. Kalau sekarang hanya mengubah undang-undang, tetap dasarnya itu di bawah presiden, seperti sekarang. Kalau mau sejajar dengan presiden harus kembali ke UUD 1945 yang asli,” ucap dia.

Mantan hakim konstitusi ini juga menyebut, perubahan melalui revisi undang-undang, hanya akan mengubah nama Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung saja.

“DPA kalau tidak mengubah Undang-Undang Dasar itu berarti Wantimpres, tetap tidak ada fungsinya seperti sekarang,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, sembilan fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui revisi Undang-undang Wantimpres untuk dibawa ke tingkat selanjutnya, yaitu pengesahan menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna.

Hal ini diputuskan dalam rapat pleno pengambilan keputusan yang digelar pada Selasa (9/7/2024) sore.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas yang memimpin jalannya rapat meminta persetujuan kepada semua fraksi apakah menyetujui RUU Wantimpres dibahas di tingkat selanjutnya.

"Dengan demikian, sembilan fraksi semua menyetujui rancangan UU tentang perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006 menjadi draf usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan untuk itu minta persetujuan kepada Bapak Ibu sekalian apakah draf ini bisa kita teruskan untuk dibahas di tingkat selanjutnya, diproses, setuju ya?" tanya Supratman dalam rapat pleno Baleg.

"Setuju," jawab semua peserta rapat pleno Baleg.

Ditemui usai rapat, Supratman membeberkan perubahan yang akan dibahas dalam revisi UU Wantimpres, salah satunya nomenklatur Wantimpres menjadi DPA.

Namun, ia memastikan tidak ada perubahan fungsi dari Wantimpres ke DPA.

"Dari mana berasal, ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah," ujar Supratman saat ditemui.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui revisi UU No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres). Salah satu perubahan dalam RUU tersebut adalah hadirnya Dewan Pertimbangan Agung.

Persetujuan tersebut dilakukan dalam rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil Penyusun RUU tentang Perubahan atas UU tentang Wantimpres di Ruang Rapat Baleg DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (9/7/2024).

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa semua fraksi menyetujui untuk membawa RUU Wantimpres itu ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.

Menurut Supratman, setidak ada tiga perubahan yang direncanakan dalam draf awal RUU Wantimpres tersebut. Pertama, perubahan nomenklatur atau tata nama.

"Yang tadinya itu Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Dari mana berasal? Ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah," kata Supratman usai rapat.

Kedua, perubahan ihwal jumlah keanggotaan. Jika UU Wantimpres mengatur anggota maksimal delapan orang maka kini diusulkan agar tidak dibatasi sehingga jumlahnya sesuai keinginan presiden.

Ketiga, perubahan syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Meski demikian, Supratman belum mendetailkan perubahan syarat tersebut.

"Cuma itu saja menyangkut soal kelembagaan, nanti itu statusnya sebagai pejabat negara," jelasnya.

Namun, Supratman membantah Dewan Pertimbangan Agung akan sejajar dengan presiden seperti sebelum era Reformasi. Menurutnya, amandemen UUD 1945 sudah menghapus istilah lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara dan hanya menjadi lembaga negara.

"Dewan pertimbangan ada di Pasal 16 Undang-undang Dasar, itu menyebut fungsi. Nah, kita memberi nomenklaturnya yang dulunya Dewan Pertimbangan Presiden sekarang menjadi Dewan Pertimbangan Agung," ujar Supratman.

Lebih lanjut, dia juga tidak menampik kembalinya Dewan Pertimbangan Agung ini akan berpengaruh ke anggaran pemerintah terlebih anggotanya tidak dibatasi.

Meski demikian, Supratman menyatakan keputusan nantinya ada di tangan presiden terutama terkait jumlah anggota Dewan Pertimbangan Agung yang akan mempengaruhi besaran anggaran.

Pada 11 Juli 2024, DPR menyepakati Rancangan perubahan UU No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu tujuan revisi beleid tersebut yaitu untuk mengembalikan lembaga Dewan Pertimbangan Agung.

"Apakah Rancangan Undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-undang DPR RI? Setuju," ujar Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus diikuti ketukan palu.

Kini, DPR akan menyerahkan draf materi RUU Wantimpres kepada pemerintah. Nantinya, pemerintah akan membalas dengan menyusun daftar inventaris masalah (DIM).

Lalu, DPR dan pemerintah akan membahas DIM tersebut untuk dicari jalan tengah. Setelah materi disetujui oleh DPR dan pemerintah, baru RUU Wantimpres akan disahkan menjadi UU.

Sebulan Beres

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya akan mengebut pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) agar bisa selesai sebelum masa tugas DPR periode 2019–2024 berakhir pada Oktober mendatang.

"Jika memang dimungkinkan selesai [pada periode ini], jika dimungkinkan ya. Jika ada waktu satu bulan untuk kemudian presiden menandatangani Undang-undang tersebut sebelum masa jabatan presiden yang sekarang berakhir," jelas Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Adapun, DPR akan memasuki masa reses sebulan ke depan sehingga pembahasan RUU Wantimpres baru akan dimulai ketika masa persidangan baru dibuka pada 16 Agustus 2024.

Oleh sebab itu, pembahasan akan dikebut dalam 1 bulan. Dengan begitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa langsung menandatangani beleid tersebut agar langsung berlaku.

Elite politik PDI Perjuangan (PDIP) ini tidak menampik muncul sejumlah kritik atas revisi UU Wantimpres tersebut, terutama karena Wantimpres ingin diganti menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Padahal, DPA sebagai lembaga tinggi negara resmi dihapus usai amandemen UUD 1945.

Puan pun mengeklaim, DPR akan coba memastikan berbagai ketentuan yang diatur dalam RUU Wantimpres nantinya tidak akan bertentangan dengan UUD.

"Harapannya itu adalah penguatan dari Wantimpres. Jadi saya harapkan nanti seperti apa namanya bentuk dari lembaga tersebut ya kita lihat nanti pembahasannya," ujarnya.

Kursi Baru untuk Jokowi?

Berdasarkan catatan Bisnis, Wantimpres menjadi salah satu lembaga yang akan dirombak oleh presiden terpilih periode 2024–2029, Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan, pihaknya sedang mempelajari lembaga-lembaga negara yang ada. Menurutnya, Prabowo ingin pemerintahannya berjalan efisien sehingga penyesuaian lembaga negara akan dilakukan sesuai kebutuhan.

"Ada beberapa lembaga yang mungkin sedang diperkuat, tapi ada beberapa kelembagaan yang sedang dipelajari untuk digabungkan dengan kementerian yang ada, atau dilebur, atau malah dilikuidasi [dibubarkan]," ungkap Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (12/5/2024).

Memang, beberapa waktu lalu, Prabowo menyatakan keinginan untuk membuat Presidential Club yang anggotanya berisi para mantan presiden yang akan memberikan masukan kepadanya.

Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan Prabowo mempunyai ide membentuk 'Presidential Club' sejak satu dasawarsa lalu.

"Ini serius sekali, gagasan tersebut sudah disampaikan Pak Prabowo, sering didiskusikan dengan kami, terutama kader-kader Partai Gerindra sejak bertahun-tahun lalu. Saya ingat betul mungkin sekitar tahun 2014 Pak Prabowo itu pernah sampaikan ide tersebut," ungkapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).

Jadi Lahan Bagi-bagi Jabatan

Anggota DPR RI Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang nomenklaturnya akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Alasannya adalah usulan RUU Wantimpres itu menempuh proses yang secepat kilat.

Oleh karena itu, Djarot mempersilakan kepada masyarakat agar menilai RUU yang diusulkan dan disetujui secepat kilat tersebut.

"Coba tanya kepada para ahli hukum tata negara dengan keberadaan DPA ini," kata Djarot di kompleks parlemen, Jakarta.

Menurut dia, DPA sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Untuk itu, dia meminta anggota DPR akan yang membahas untuk mengejawantahkan syarat-syarat dalam keanggotaan DPA.

"Apalagi, posisinya itu sejajar, apa betul seperti itu? Sejajarnya seperti apa? Terus bagaimana pengisian orangnya?" kata dia.

Djarot yang juga bertugas sebagai Ketua Badan Pengkajian MPR RI mengaku belum pernah membahas amendemen terkait dengan keberadaan DPA, khususnya yang sesuai dengan semangat Pasal 16 UUD 1945.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

Dengan begitu, dia berharap RUU tersebut tidak justru dimanfaatkan untuk berbagi-bagi jabatan. Jika suatu jabatan tidak menempuh proses meritokrasi, akan berdampak buruk bagi sistem demokrasi.

Jakarta: Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) berpeluang disahkan DPR menjadi undang-undang pada periode saat ini. Dengan kata lain, beleid itu disahkan di periode Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Yang pasti jika memang dimungkinkan selesai, jika dimungkinkan ya. Jika ada waktu satu bulan untuk kemudian presiden menandatangani undang-undang tersebut sebelum masa jabatan presiden yang sekarang berakhir," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Puan mengatakan beleid itu juga dapat disahkan di era Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Prabowo sejatinya akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Baca juga: Puan: Revisi UU Wantimpres Jangan Sampai Menyalahi Aturan

Sementara itu, DPR akan kembali aktif pada 16 Agustus 2024. Para legislator tengah reses per hari ini.

"Namun, jika tidak memungkinkan presiden yang akan datang pasca 20 Oktober akan menandatangani, jadi kita lihat apakah dimungkinkan atau tidak. Jadi kita tunggu sidang yang akan datang, yang akan dibuka pada tanggal 16 Agustus yang akan datang," ucap Puan.

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres disetujui menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

Salah satu usulan perubahannya yakni mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi DPA. Selain itu, jumlah anggota DPA nantinya akan ditentukan oleh presiden dengan menyesuaikan kebutuhan.

(END)

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR RI Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang nomenklaturnya akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Pasalnya, kata Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini, usulan RUU Wantimpres itu menempuh proses yang secepat kilat. Djarot mengatakan bahwa RUU tersebut sudah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini, Kamis (11/7/2024), ini menjadi usul inisiatif DPR RI untuk selanjutnya menempuh pembahasan.

Oleh karena itu, Djarot mempersilakan kepada masyarakat agar menilai RUU yang diusulkan dan disetujui secepat kilat tersebut.

"Coba tanya kepada para ahli hukum tata negara dengan keberadaan DPA ini," kata Djarot di kompleks parlemen, Jakarta.

Menurut dia, DPA sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Untuk itu, dia meminta anggota DPR akan yang membahas untuk mengejawantahkan syarat-syarat dalam keanggotaan DPA.

"Apalagi, posisinya itu sejajar, apa betul seperti itu? Sejajarnya seperti apa? Terus bagaimana pengisian orangnya?" kata dia.

Djarot yang juga bertugas sebagai Ketua Badan Pengkajian MPR RI mengaku belum pernah membahas amendemen terkait dengan keberadaan DPA, khususnya yang sesuai dengan semangat Pasal 16 UUD 1945.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

Dengan begitu, dia berharap RUU tersebut tidak justru dimanfaatkan untuk berbagi-bagi jabatan. Jika suatu jabatan tidak menempuh proses meritokrasi, akan berdampak buruk bagi sistem demokrasi.

Sebelumnya, pada hari Selasa (9/7/2024), Ketua BalegDPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa RUU Wantimpres berisi perubahan nomenklatur nama lembaga menjadi Dewan Pertimbangan Agung.

Nantinya, kata dia, Presiden bisa memilih ketua lembaga tersebut beserta menentukan jumlah anggotanya, tanpa dibatasi seperti yang sekarang ada di Wantimpres berjumlah delapan orang.

Kewenangan itu diberikan mengingat Presiden membutuhkan masukan dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pembangunan. Namun, RUU itu juga bakal menetapkan kriteria bagi anggota DPA tersebut.