JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengakui revisi Undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di DPR dilakukan secepat kilat.

Kendati demikian, ia memastikan tidak ada upaya menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai pengganti Wantimpres.

Menurut Djarot, jika ada upaya menghidupkan kembali DPA, maka yang pertama perlu dilakukan adalah mengamendemen UUD 1945.

"Saya ditugaskan di Badan Pengkajian MPR itu belum pernah membahas amendemen terkait dengan keberadaan DPA ini. Dewan Pertimbangan Agung yang sesuai dengan jiwa dan semangat UUD yang asli lho ya," kata Djarot ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Seperti diketahui, nomenklatur Wantimpres bakal diganti menjadi DPA dalam revisi UU Wantimpres kali ini. Nantinya, DPA akan memiliki seorang ketua yang dipilih presiden.

Tak hanya ketua, presiden juga berwenang memilih anggota DPA dengan tidak ada batasan jumlah orangnya. Ini akan diakomodasi dalam RUU Wantimpres.

RUU ini secepat kilat disusun. RUU ini pertama kali dimunculkan pada Selasa (9/7/2024) dengan rapat perdana di Baleg DPR dan langsung diambil keputusan untuk dibawa ke rapat paripurna.

Ada dugaan revisi UU Wantimpres hanya untuk bagi-bagi jabatan.

"Ya. Jadi, biarkan nanti ini ahli hukum tata negara yang bisa menjelaskan. Karena termasuk usul ini termasuk proses yang kilat. Cepat," katanya.

"Biarkan itu nanti masyarakat yang kita semua menilai, apakah ini bagi-bagi jabatan, kementerian 34 jadi terserah, pengisian Wantimpres (anggotanya dibebaskan jumlahnya). Dan ini nanti masyarakat yang bisa menilai, dan berbahaya kalau seumpama memang betul itu digunakan untuk bagi-bagi jabatan dan tidak dilakukan secara merit sistem meritokrasi," ujar Djarot.

Jakarta: Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Djarot Syaiful Hidayat, mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak kunjung menerbitkan surat keputusan presiden (keppres) soal pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Keppres dinilai berpeluang diteken pada era presiden berikutnya, yakni presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

"Menurut saya pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindahkan ibu kota dan jangan terlampau dipaksakan. Sangat tidak mudah, termasuk progresnya, termasuk juga untuk upacara 17 Agustus (yang akan digelar di IKN) ya," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Djarot juga menyoroti banyak ketidaksiapan IKN. Mulai dari infrastruktur, hingga ketersediaan listrik dan air.

"Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yg tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," ucap dia.
Ketua DPP PDIP itu menilai pemindahan ibu kota mestinya tak terlalu dipaksakan bahkan terlalu percaya diri. Karena saat ini banyak kekurangan di IKN yang terungkap.

"Jadi, ya saran saya sih benar, jangan dipaksakan, makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," ujar Djarot.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku surat keppres soal pemindahan IKN dari Jakarta ke di Kalimantan Timur belum rampung dan tak mau memaksakan. Tak menutup kemungkinan keppres itu diterbitkan oleh Prabowo Subianto nantinya.

"Keppresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober, kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 8 Juli 2024.

(ADN)