“Buat Apa Pembatasan BBM Bersubsidi kalau Pemerintah Belum Bisa Memilah Orang Kaya dan Miskin?”
Menurut Andhika, pembatasan pembelian BBM subsidi tak lantas membuat penyalurannya tepat sasaran untuk masyarakat kurang mampu. Halaman all
(Kompas.com) 11/07/24 21:32 10455076
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengemudi mobil bernama Andhika Yoga (27) tidak setuju dengan aturan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.
Menurut dia, aturan tersebut tidak lantas membuat penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran jika pemerintah sampai saat ini belum bisa memilah antara masyarakat berekonomi tidak mampu dengan yang berkecukupan.
“Jadi, menurut saya, ya enggak usah dibatasi. Sudah, jalani yang sekarang ada saja. Kecuali, pemerintah bisa langsung memilah-milah, mana orang kaya mana orang miskin,” ujar Andhika kepada Kompas.com, Kamis (11/7/2024).
“Buat apa ada pembatasan BBM bersubsidi kalau pemerintah belum bisa memilah orang kaya dan miskin. Mau memilah saja enggak bisa, ini mau membatasi. Yang ada sama saja bohong,” lanjut dia.
Andhika berujar, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa banyak orang kaya yang mempunyai mobil mewah, tapi bukan atas nama dia pribadi.
“Banyak kasus kayak gitu soalnya. Meskipun pengisian BBM sudah pakai sistem pelat nomor dicatat petugas, tetap saja banyak yang akal-akalan kayak gitu, buat pakai BBM bersubsidi,” tutur dia.
Oleh karena itu, Andhika merasa tetap berhak mendapatkan BBM bersubsidi sebelum pemerintah bisa memilah orang kaya dan tidak mampu secara ekonomi.
“Balik lagi, karena enggak ada ketegasan dari pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi. Mungkin sih ada, tapi ya enggak tegas,” ucap dia.
Sementara itu, pengemudi taksi online bernama Ilham (27) mengaku setuju dengan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Kendati demikian, menurut Ilham, pemerintah harus jelas untuk mengategorikannya.
“Setuju saja sih jika pengkategorian atau spesifikasi untuk pembatasannya ketat di lapangan. Karena fakta di lapangan itu banyak banget mobil mewah yang seharusnya enggak pakai BBM bersubsidi, tapi pakai BBM bersubsidi,” ujar Ilham dalam kesempatan yang berbeda.
Ilham berharap pemerintah tetap memperbolehkan para pengemudi taksi online serta pelaku usaha kecil lainnya agar tetap bisa membeli BBM bersubsidi.
Pasalnya, pekerjaannya dia ini sangat bergantung dengan harga BBM yang tersedia di Indonesia.
“Kalau kita pakai bukan yang bersubsidi, pasti ada perbedaan harga yang lumayan bagi kita dan itu akan berpotensi menurunkan daya jual jasa kita kalau ada perbedaan harga BBM,” ujar Ilham.
“Kenapa saya merasa pantas mendapatkan jatah BBM bersubsidi, karena penggunaannya untuk produksi, bukan pemakaian konsumtif. Artinya, ada kegiatan ekonomi di situ yang bisa membantu meningkatkan ekonomi,” pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah bakal membatasi pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.
Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran serta dapat menghemat anggaran negara.
"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).
Pernyataan terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi itu muncul ketika Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan.
Menurutnya, ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor. Maka dari itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi diharapkan akan membantu penghematan anggaran.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya yang membawahi PT Pertamina (Persero) mendukung rencana panjang pemerintah yang melibatkan seluruh kementerian dalam mendorong penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
Sebab, sisa dana atau penghematan yang dihasilkan dari pengetatan pembelian BBM subsidi dapat dialihkan ke program pemerintah lainnya. Salah satunya pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Erick bilang, seharusnya pemerintah tidak mendidik masyarakat secara konsumtif, melainkan pemberian asupan gizi yang cukup untuk mendukung kecerdasan generasi mendatang.
Oleh sebab itu, pemanfaatan sisa dana dari penyaluran subsidi yang tepat sasaran bisa dialihkan untuk pemberian asupan gizi yang cukup untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, serta untuk program-program terkait perbaikan pendidikan.
"Artinya apa? Asupan gizi, program-program perbaikan daripada pendidikan, kesehatan ibu dan anak, ini harus menjadi bagian prioritas ke depan kalau bangsa kita tidak mau kalah dengan bangsa lain," ucap Erick.
#bbm #bbm-subsidi #pembatasan-bbm-subsidi #pembatasan-bbm-bersubsidi