JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan subsidi energi masih dalam proses pengkajian mendalam. Diungkapkannya, pemerintah saat ini membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh dirinya, fokus pada subsidi tepat sasaran agar hanya masyarakat yang benar-benar berhak yang menerima manfaat subsidi ini.

"Pemerintah masih terus membahas beberapa langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk jadi materi/bahan referensi keputusan presiden," jelas Bahlil Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Bahlil menuturkan bahwa kebijakan subsidi yang tepat harus ditinjau secara cermat karena berpengaruh langsung pada masyarakat. Sebab menurutnya, pemerintah tidak ingin subsidi justru diberikan pada kelompok yang tidak berhak.

"Kita lagi hitung sekarang adalah tentang subsidi yang tepat sasaran. Data-datanya harus pas. Kemudian kita juga harus tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi dan tidak. Semuanya saat ini masih dihitung. Jangan sampai subsidi jatuh kepada yang tidak berhak," terangnya.

Bahlil juga mengungkapkan, pemerintah tengah mempertimbangkan beberapa skema pemberian subsidi, termasuk opsi subsidi langsung kepada masyarakat yang layak. "Ada beberapa formula yang tengah kami kaji. Salah satunya adalah subsidi langsung. Jika kajian ini rampung, kami akan segera melaporkannya kepada Presiden," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun anggaran 2025 mendatang. Fokus utama subsidi tahun depan tetap pada Bahan Bakar Minyak ( BBM ) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Berdasarkan hasil rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 27 Agustus 2024 lalu ditetapkan, untuk volume BBM bersubsidi yang dialokasikan pada tahun 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL).

Rinciannya, minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL. Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton.

Pemerintah pun berharap skema subsidi yang lebih tepat sasaran dapat mendorong efisiensi anggaran, sekaligus menjamin bantuan negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan rencana pembatasan BBM subsidi sudah hampir selesai. Namun, ia tak mengungkap kapan pembatasan akan dilakukan.

"Menyangkut dengan harga dan pembatasan BBM sebenarnya sudah hampir selesai," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (18/10/2024),

Dia menegaskan, pengaturan BBM subsidi ini menunggu waktu yang tepat. "Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan, dan saya pikir tidak lagi yang saya harus menyampaikan kendalanya," imbuhnya.

Bahlil juga mengkonfirmasi, pengaturan BBM subsidi menjadi perhatian presiden terpilih Prabowo Subianto. "Oh iya," ujarnya.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan, aturan terkait BBM subsidi sedang dimatangkan. Ia menegaskan, tak ingin terburu-buru mengambil kebijakan.

"Aturannya sampai sekarang kita masih matangkan. Kan tidak boleh terlalu terburu-buru," kata Bahlil di Monas Jakarta, Kamis (10/10).

Dia mengatakan, pihaknya ingin melihat dampak pengaturan BBM subsidi ini. Oleh karena itu, uji coba terus dilakukan. Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, aturan tersebut sudah hampir final. Kemudian, penerapan dari pengaturan BBM subsidi ini hanya persoalan waktu.

"Karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan, petani Kita lagi uji coba- uji coba terus. Aturannya sudah hampir final. Tapi apakah nanti di zamannya Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu cuma persoalan waktu saja," paparnya.

(acd/das)

Jakarta -

Rencana pemerintah untuk mengatur pembelian BBM subsidi tak kunjung terealisasi. Padahal, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir beberapa hari lagi.

Rencana pengaturan BBM subsidi ini menjadi tanda tanya. Apakah bakal diterapkan di masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto?

Bicara mengenai pengaturan BBM subsidi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, aturan terkait BBM subsidi sedang dimatangkan. Ia menegaskan, tak ingin terburu-buru mengambil kebijakan.

"Aturannya sampai sekarang kita masih matangkan. Kan tidak boleh terlalu terburu-buru," kata Bahlil di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024) kemarin.

Dia mengatakan, pihaknya ingin melihat dampak pengaturan BBM subsidi ini. Oleh karena itu, uji coba terus dilakukan.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, aturan tersebut sudah hampir final. Kemudian, penerapan dari pengaturan BBM subsidi ini hanya persoalan waktu.

"Karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan, petani Kita lagi uji coba- uji coba terus. Aturannya sudah hampir final. Tapi apakah nanti di zamannya Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu cuma persoalan waktu saja," paparnya.

Di lokasi yang sama, Bahlil mengatakan, Prabowo menjadikan kedaulatan energi sebagai salah satu program utama. Namun, mengungkap, lifting minyak Indonesia terus turun.

Dia kemudian menerangkan, konsumsi minyak Indonesia 1,6 juta barel per hari. Sementara, lifting minyak Indonesia hanya 600 ribu barel per hari. Oleh karena itu, Bahlil mengatakan, perlu ada terobosan-terobosan untuk memacu lifting minyak.

"Kita tahu bahwa ke depan salah satu program utama Pak Prabowo itu adalah kedaulatan energi. Lifting kita kan menurun terus, konsumsi kita sekarang 1,6 juta barel per day, lifting kita 600 ribu. Jadi memang harus ada terobosan-terobosan untuk kita meningkatkan lifting," katanya.

(acd/das)

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana kebijakan pemerintah terkait dengan pengalihan subsidi BBM mendapat sorotan publik menjelang pergantian rezim pemerintahan dari Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang.

Tim Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto disebut tengah menggodok perubahan skema subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Opsi tersebut tengah dikaji dengan harapan penyaluran subsidi energi bisa lebih tepat sasaran.

Bisnis.com, JAKARTA - Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyaluran subsidi BBM menjadi bentuk bantuan langsung tunai (BLT) perlu dikaji kembali.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan, perubahan skema subsidi BBM ke BLT perlu diperhatikan karena penerima BLT dan pengguna BBM subsidi tidak semua kategori miskin.

“Faktanya kan yang menggunakan BBM bersubsidi ada kelas menengah rentan juga. Mau dikatakan BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, membuat kelas menengah rentan ini candu beli BBM bersubsidi,” kata Bhima saat dihubungi, Jumat (4/10/2024).

Oleh karena itu, jika BLT pengganti subsidi BBM hanya untuk masyarakat miskin saja, Bhima khawatir masyarakat kelas menengah rentan bisa jatuh miskin akibat penghapusan subsidi BBM karena sebelumnya tidak masuk kategori miskin.

“Khawatir jika coverage BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas, maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan,” ucapnya.

Terkait dengan adanya opsi lain yaitu pembatasan BBM Subsidi, Bhima melihat jika hanya sekadar pembatasan tanpa kompensasi cash transfer ke kelas menengah rentan, maka berpotensi menimbulkan masalah lainnya.

“Dapat menimbulkan tambahan penduduk miskin baru, merosotnya konsumsi rumah tangga, UMKM hingga PHK di berbagai sektor lapangan usaha,” ujar Bhima.

Diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berencana untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai.

Penasihat ekonomi utama Prabowo, Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa pemerintah baru akan dapat menghemat anggaran hingga Rp200 triliun dengan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

“Kami ingin memperbaiki data, sehingga subsidi dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung kepada keluarga-keluarga yang layak menerimanya. Itulah yang akan kami lakukan,” kata Burhanuddin, dikutip dari Reuters, Jumat (27/9/2024).

Dia menuturkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah telah merancang postur belanja mencapai Rp3.621 triliun. Namun, sebagian besar akan digunakan untuk membayar utandan kewajiban-kewajiban lainnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin menuturkan, diperlukan penghematan anggaran untuk mendanai program-program pemerintahan baru

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut skema pembatasan BBM subsidi untuk distribusi lebih tepat sasaran berkemungkinan tak terjadi di periode Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun, masa jabatan Presiden Jokowi hanya tinggal menghitung hari atau 16 hari lagi menuju pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, mengatakan, sampai saat ini belum ada rapat lagi untuk membahas skema pembatasan BBM bersubsidi.

“Yang ini kayaknya udah nggak ada rapat-rapat ya. Rapat-rapatnya kan udah yang lain,” kata Agus saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, Agus menuturkan bahwa pemerintah belum ada rencana untuk melakukan pengetatan BBM meskipun saat ini harga minyak sedang bergejolak.

Dalam catatan Bisnis, harga Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS tercatat naik US$1,09, atau 1,56%, menjadi US$70,92 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah berjangka Brent juga menguat US$83 sen, atau 1,13%, ke level US$74.39 per barel.

“Gak ada pembatasan, gak ada pengetatan, yang berhak, yang menerima subsidi,” ujar Agus.

Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pembatasan BBM subsidi untuk distribusi lebih tepat sasaran belum dapat dilakukan pada Oktober 2024.

Hal ini disampaikan Bahlil Lahadalia usai melakukan peresmian First Welding atau pengelasan pertama pada proyek Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap II (ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah.

"Belum ada. Saya mau sampaikan bahwa sampai Oktober, belum ada pembatasan BBM," kata Bahlil kepada wartawan, Senin (30/9/2024).

Bahlil menuturkan, saat ini pemerintah masih mengkaji untuk subsidi tepat sasaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tidak dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat yang mampu.

Diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berencana untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

Penasihat ekonomi utama Prabowo, Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa pemerintah baru akan dapat menghemat anggaran hingga Rp200 triliun dengan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

“Kami ingin memperbaiki data...sehingga subsidi dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung kepada keluarga-keluarga yang layak menerimanya. Itulah yang akan kami lakukan,” ujar Burhanuddin, dikutip dari Reuters, Jumat (27/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kabar terbaru terkait dengan peluncuran BBM rendah sulfur dan rencana pembatasan BBM subsidi.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan bahwapeluncuran BBM rendah sulfurnantinya bakal berbarengan dengan pembatasan BBM subsidi.Namun, Agus tak menyebutkan kapan peluncuran tersebut bakal dilakukan oleh pemerintah.

“Ya, satu paket ini nanti [dengan pembatasan BBM],” kata Agus saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (4/10/2024).

Pemerintah, kata Agus, memang sudah mengetahui bahwa makin hari kualitas udara di Tanah Air tidak cukup baik. Oleh karenaitu, pemerintah memang tengah mengebut untuk meluncurkan BBM dengan sulfur rendah.

“Bahwa kita udah tahu kualitas udara kita itu jelek. Salah satu penyebabnya adalah BBM kita masih mengandung sulfur yang agak tinggi. Sehingga menuju ke sana. Kan udah ada roadmapnya kan dikeluarin,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tengah mempersiapkan peluncuran BBM rendah sulfur melalui standar Euro 5 untuk BBM jenis gasoline atau bensin dan Euro 4 untuk diesel.

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan peluncuran BBM rendah sulfur tersebut masih dalam tahap pembasan dan akan diluncurkan secara bertahap oleh Pertamina.

"[BBM baru] rendah sulfur juga sudah mulai bertahap akan diluncurkan, karena Pertamina mengubah sedikit dengan kilang minyak nya untuk meluncurkan itu," kata Luhut kepada wartawan di JCC Senayan, Jumat (6/9/2024).

Luhut menilai urgensi BBM baru rendah sulfur ini penting untuk meningkatkan kualitas bahan bakar dan karbon yang dihasilkan sehingga berimplikasi pada pengurangan polusi udara dan emisi gas buang kendaraan.

JAKARTA - Pemerintah disebut-sebut bakal melakukan pembatasan BBM Subsidi seperti Pertalite dan Solar mulai 1 Oktober 2024. Kedepan, masyarakat yang ingin memanfaatkan subsidi harus mendaftarkan kendaraannya melalui aplikasi MyPertamina .

Situasi di SPBU

Suasana di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) COCO Tendean 31.127.02 Pertamina hari ini, Selasa (1/10/2024) masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Antrian kendaraan yang ingin mengisi bensin juga belum mengular hingga keluar SPBU.

Sebagai informasi, ihwal rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 1 Oktober pertama kali dilontarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024) lalu.

Namun demikian, Bahlil memberikan sinyal pembatasan bahan bakar minyak (BBM) Jenis Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Subsidi tidak jadi diberlakukan pada 1 Oktober 2024.

"Feeling saya belum (1 Oktober 2024)," jelasnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Dikatakan Bahlil, saat ini pihaknya masih membahas aturan ini secara detail agar aturan tersebut benar-benar mencerminkan keadailan.

"Apa yang saya maksudkan keadilan, targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran Jangan sampai tidak tepat sasaran Formulasinya seperti apa. Harus sampai tingkat petani, nelayan. Nah karena itu sekarang kita lagi godok Yang insha Allah kalau sudah selesai saya kabarin," pungkasnya.

Respons Penggendara

Sulaiman, salah satu pengemudi Grab mengaku dirinya masih bisa mengisi bensin seperti biasa tanpa menggunakan QR Code My Pertamina."Saya isi bensin Pertalite 20 ribu masih seperti biasa tidak ada perubahan," jelasnya ketika ditemui MNC Portal Indonesia di SPBU COCO Tendean 31.127.02 Pertamina, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Ia pun mengungkapkan dirinya belum melakukan pendaftaran Program Subsidi Tepat untuk pembelian Pertalite seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah. "Saya sudah tau (harus mendaftar) tapi kayaknya menurut saya lebih praktis begini aja (tidak perlu daftar-daftar)," pungkas Sulaiman.

Pendataan

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga juga terus mendukung upaya-upaya Pemerintah agar subsidi tepat sasaran dengan melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code melalui www.subsiditepat.mypertamina.id.

"Wilayah pendaftaran QR Code Pertalite dilakukan secara bertahap dan hanya khusus untuk kendaraan roda 4. Saat ini pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kabupaten Timika,. Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100% pada akhir september 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober-November 2024," terang Heppy dikutip dari laman resminya.

Jumlah pendaftar yang terverifikasi dan telah mendapat QR Code saat ini mencapai 3,9 juta. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar adalah foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR.

Untuk seluruh dokumen agar dipastikan terbaca dengan jelas dan dikirim dalam format foto (jpg). Selain itu, agar memastikan foto yang diunggah jelas tidak pecah dengan resolusi tinggi agar memudahkan proses verifikasi.

?Bagi Masyarakat pengguna Pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran,? imbau Heppy.

JAKARTA - Pemerintah disebut-sebut bakal melakukan pembatasan BBM Subsidi seperti Pertalite dan Solar mulai 1 Oktober 2024. Kedepan, masyarakat yang ingin memanfaatkan subsidi harus mendaftarkan kendaraannya melalui aplikasi MyPertamina .

Situasi di SPBU

Suasana di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) COCO Tendean 31.127.02 Pertamina hari ini, Selasa (1/10/2024) masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Antrian kendaraan yang ingin mengisi bensin juga belum mengular hingga keluar SPBU.

Sebagai informasi, ihwal rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 1 Oktober pertama kali dilontarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024) lalu.

Namun demikian, Bahlil memberikan sinyal pembatasan bahan bakar minyak (BBM) Jenis Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Subsidi tidak jadi diberlakukan pada 1 Oktober 2024.

"Feeling saya belum (1 Oktober 2024)," jelasnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Dikatakan Bahlil, saat ini pihaknya masih membahas aturan ini secara detail agar aturan tersebut benar-benar mencerminkan keadailan.

"Apa yang saya maksudkan keadilan, targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran Jangan sampai tidak tepat sasaran Formulasinya seperti apa. Harus sampai tingkat petani, nelayan. Nah karena itu sekarang kita lagi godok Yang insha Allah kalau sudah selesai saya kabarin," pungkasnya.

Respons Penggendara

Sulaiman, salah satu pengemudi Grab mengaku dirinya masih bisa mengisi bensin seperti biasa tanpa menggunakan QR Code My Pertamina."Saya isi bensin Pertalite 20 ribu masih seperti biasa tidak ada perubahan," jelasnya ketika ditemui MNC Portal Indonesia di SPBU COCO Tendean 31.127.02 Pertamina, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Ia pun mengungkapkan dirinya belum melakukan pendaftaran Program Subsidi Tepat untuk pembelian Pertalite seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah. "Saya sudah tau (harus mendaftar) tapi kayaknya menurut saya lebih praktis begini aja (tidak perlu daftar-daftar)," pungkas Sulaiman.

Pendataan

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga juga terus mendukung upaya-upaya Pemerintah agar subsidi tepat sasaran dengan melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code melalui www.subsiditepat.mypertamina.id.

"Wilayah pendaftaran QR Code Pertalite dilakukan secara bertahap dan hanya khusus untuk kendaraan roda 4. Saat ini pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kabupaten Timika,. Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100% pada akhir september 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober-November 2024," terang Heppy dikutip dari laman resminya.

Jumlah pendaftar yang terverifikasi dan telah mendapat QR Code saat ini mencapai 3,9 juta. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar adalah foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR.

Untuk seluruh dokumen agar dipastikan terbaca dengan jelas dan dikirim dalam format foto (jpg). Selain itu, agar memastikan foto yang diunggah jelas tidak pecah dengan resolusi tinggi agar memudahkan proses verifikasi.

?Bagi Masyarakat pengguna Pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran,? imbau Heppy.

Bisnis.com, BATANG - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pembatasan BBM subsidi untuk distribusi lebih tepat sasaran belum dapat dilakukan pada Oktober 2024.

Hal ini disampaikan Bahlil Lahadalia usai melakukan peresmian First Welding atau pengelasan pertama pada proyek Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap II (ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah.

"Belum ada. Saya mau sampaikan bahwa sampai Oktober, belum ada pembatasan BBM," kata Bahlil kepada wartawan, Senin (30/9/2024).

Bahlil menuturkan, saat ini pemerintah masih mengkaji untuk subsidi tepat sasaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tidak dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat yang mampu.

"Subsidi itu untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu, janganlah kita ambil hak-hak saudara kita. Nah ini aturan lagi kita persiapkan, kemudian selain aturan, metodologi juga, dan harus ada test case," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memastikan pembatasan BBM bersubsidi tidak akan memicu kenaikan harga, justru membuat distribusi lebih tepat sasaran.

Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan dari total 152,4 juta kendaraan yang ada saat ini dan dengan asumsi pembatasan untuk jenis kendaraan lebih dari 1.400 cc, maka dampaknya hanya menyasar pada 7% kendaraan.

"Apabila menggunakan asumsi yang dilaporkan di media, di mana jenis kendaraan >1400cc tidak akan menjadi golongan penerima subsidi BBM, maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7% populasi kendaraan," kata Rachmat di Kantor Kemenko Marves, dikutip Sabtu (14/9/2024).

Dalam hal ini, 7% kendaraan tersebut menyasar pada golongan masyarakat kelas atas yang selama ini disebut juga ikut menikmati BBM bersubsidi Pertalite. Untuk itu, pemerintah tengah menggodok mekanisme pengaturan distribusi subsidi BBM.

Jakarta -

Pemerintah berencana mengatur pembelian BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024 agar subsidi menjadi tepat sasaran. Namun, Kementerian ESDM memberi sinyal bahwa rencana tersebut batal terealisasi pada tanggal 1 Oktober 2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, pihaknya memang masih mendalami rencana tersebut. Menurutnya mekanisme yang tepat dibutuhkan agar eksekusi di lapangan berjalan rapi.

"Ya, kita masih didalami, sedang didalami, untuk melihat bahwa seperti apa sih tujuan pemerintah. Kan agar BBM ini diterima oleh yang berhak sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menuju ke sana, sedang mencari mekanisme yang pas, biar rapi lah di lapangan," terang Agus di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).

Saat dikonfirmasi apakah kebijakan itu akan terealisasi di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo Subianto, Agus tak bisa memastikan. Yang jelas, kata dia, pemerintah ingin menjamin bahwa penyaluran BBM sesuai dengan peruntukannya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pengaturan BBM subsidi masih dalam pembahasan. Ia mengatakan, aturan yang dikeluarkan akan mencerminkan keadilan.

"Gini, untuk BBM subsidi sampai sekarang kita masih bahas ya. Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Saat ditanya apakah pengaturan dilakukan 1 Oktober, Bahlil memiliki firasat belum dilakukan. "Feeling saya, feeling saya belum," katanya.

Pada kesempatan itu, Agus juga merespons Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik. Skema subsidi energi akan diubah menjadi subsidi langsung ke orang bukan lagi kepada barang.

Menurut Agus, pada dasarnya rencana tersebut sama dengan apa yang sedang disiapkan pemerintah saat ini.

"Targetnya sama, targetnya adalah idealnya subsidi adalah kepada orang langsung untuk meningkatkan daya belinya," imbuhnya.

Meski belum ada pembahasan rinci dengan tim transisi, Agus menegaskan rencana tersebut tetap punya tujuan yang sama. "Belum (diskusi dengan tim transisi), tapi targetnya kan sama. Dibicarain atau nggak dibicarain kan memang targetnya sama, targetnya ke sana," jelasnya.

(ily/das)

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengusulkan dua kriteria kendaraan yang boleh menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite.

Menurut dia kendaraan yang berhak mengonsumsi Pertalite yaitu hanya kendaraan roda dua dan angkutan umum saja.

"Kami sebagai komisi VII di DPR, katakanlah transisinya seperti apa. Sudah yang boleh beli BBM subsidi itu motor dan angkutan umum saja. Yang lain tetap dengan harga nonsubsidi," kata dia dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (24/9).

Dia menjelaskan subsidi yang ditanggung pemerintah untuk Pertalite terbilang besar. Saat ini angka subsidi per liter pertalite Rp2.400 per liter.

"Karena besar sekali subsidi di Pertalite. Pertalite subsidi di harga Rp10 ribu realnya 12.400 per liter. Jadi per liter disubsidi 2.400 meskipun namanya kompensasi itu bukan subsidi," kata dia.Di samping itu Sugeng mengatakan subsidi BBM harus adil, tepat sasaran dan menyasar orang yang tidak mampu.

Pembatasan pertalite masih jadi pembahasan sejauh ini, terlebih soal aturan yang rencananya akan diterapkan pada 1 Oktober mendatang, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Agustus lalu.

Namun hingga menjelang berakhirnya September, regulasi tak kunjung terbit. Bahkan Bahlil tak meyakini kalau peraturan menteri ESDM untuk pembatasan BBM subsidi pada 1 Oktober itu sudah rampung.

"Feeling saya belum. Feeling saya belum," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (20/9).

Terpisah, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menjelaskan setidaknya ada tujuh jenis kendaraan yang masih diperbolehkan menggunakan BBM subsidi Pertalite saat pembatasan diberlakukan.

"Yang menyangkut masyarakat banyak, yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat itu tetap mendapatkan subsidi. Seperti angkot, ojol, taxi online, bus umum," ujarnya, Selasa (10/9).

Tak cuma itu saja, kendaraan logistik juga masih diperbolehkan membeli Pertalite. Ada pula beberapa moda transportasi yang dipilah berdasarkan kriteria, seperti halnya transportasi laut.