Jakarta -

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak kunjung melakukan pengaturan pembelian BBM subsidi. Padahal, wacana pengaturan BBM subsidi ini sudah berjalan cukup lama.

Lantas, apakah kebijakan pengaturan BBM subsidi ini akan dijalankan pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto?

Terkait hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, aturan terkait BBM subsidi sedang dimatangkan. Ia menegaskan, tak ingin terburu-buru mengambil kebijakan.

"Aturannya sampai sekarang kita masih matangkan. Kan tidak boleh terlalu terburu-buru," kata Bahlil di Monas Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Dia mengatakan, pihaknya ingin melihat dampak pengaturan BBM subsidi ini. Oleh karena itu, uji coba terus dilakukan.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, aturan tersebut sudah hampir final. Kemudian, penerapan dari pengaturan BBM subsidi ini hanya persoalan waktu.

"Karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan, petani Kita lagi uji coba- uji coba terus. Aturannya sudah hampir final. Tapi apakah nanti di zamannya Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu cuma persoalan waktu saja," paparnya.

Simak Video: Bahlil Tegaskan Belum Ada Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

[Gambas:Video 20detik]

(acd/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA — Ada beberapa hal baru yang harus diakselerasikan oleh pemerintah sebagai persiapan melakukan pengetatan dan pengalihan subsidi BBM.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menjelaskan bahwa kelas menengah yang selama ini turut menikmati subsidi BBM bisa ‘dirayu’ supaya bisa memahami kebijakan pemerintah tersebut.

"Kalau narasi pengalihan subsidi di arahkan ke upaya peningkatan SDM, kelas menengah yang terkena dampak kenaikan BBM akan merasakan dampak pengalihan. Misalkan subsidi dialihkan ke pendidikan, biaya sekolah anak berkurang. Jadi, mampukah kebiijakan subsidi membuat aspiring middle class tidak terkena dampak luas dari pemabtasan BBM ya tinggal kita lihat dari mata anggaran SDM naik atau tidak," terangnya dalam siaran Broadcash di kanal youtube Bisniscom.

Terkait penerapan subsidi BBM secara tertutup akan dilakukan dalam waktu dekat atau malah ditunda, menurutnya tergantung pada keberanian dari pemimpin negara untuk menggunakan data yang presisi sehingga subsidi energi secara terbuka yang sangat besar bisa dialihkan.

Menurutnya, pemerintah juga perlu mengakselerasi beberapa hal baru yang bisa menjadi titik penting dukungan masyarakat bagi kebijakan yang kerap disebut tidak populer itu. Pertama, ucapnya, berkaitan dengan aspek moral di mana saat ini tumbuh kesadaran lingkungan yang cukup baik pada generasi muda.

"Mereka [generasi muda] makin sadar soal ini. Berarti shifting gunakan BBM yang makin berkualitas, itu lama-kelamaan akan bisa diterima," paparnya.

Lanjutnya, hal kedua adalah digitalisasi terkait data penerima subsidi tertutup. Problem selama ini, jelasnya, setiap terjadi pergeseran ke subsidi tertutup, banyak terjadi kebocoran. Digitalisasi, kata dia, memungkinkan untuk mengeliminasi kebocoran.

"Ketiga, ya tentu saja mata anggaran sesudah pengalihan subidi itu terlihat atau tidak. Kalau realokasi terlihat di mata anggaran yang berkaitan dengan peningkatan SDM misalnya, maka publik bisa memaklumi kebijakan subsidi itu," pungkasnya.

Belum lama ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut skema pembatasan BBM subsidi untuk distribusi lebih tepat sasaran berkemungkinan tidak terjadi di periode Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun, masa jabatan Presiden Jokowi tinggal menghitung hari menuju pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, mengatakan, sampai saat ini belum ada rapat lagi untuk membahas skema pembatasan BBM bersubsidi.

Dia menuturkan bahwa pemerintah belum ada rencana untuk melakukan pengetatan BBM meskipun saat ini harga minyak sedang bergejolak. Dikutip dari Reuters, pada Rabu (9/10/2024) harga minyak mentah berjangka jenis Brent terpantau turun US$3,75 atau 4,63% menjadi US$77,18 per barel.

Sementara itu, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS berakhir turun US$3,57 atau 4,63% ke level US$73,57 per barel.

Jakarta: Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendukung langkah pemerintah menunda pelaksanaan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Penundaan dinilai tepat, karena tak memperparah kondisi ekonomi kelas menengah.

"Kalau ini dilakukan akan semakin memukul kelas menengah. Dan kalau maayarakat kelas menengah bermasalah akan berdampak pada aktivitas ekonomi secara luas," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis, 3 Oktober 2024.

Mulyanto menyebutkan data mutakhir menunjukan terjadi penurunan jumlah kelas menengah. Hal ini ditandai dengan anjloknya jumlah pekerja formal dan meningkatnya jumlah pekerja informal.
Perbandingan data tahun 2014-2019 dengan 2019-2024 menunjukan grafik terbalik. Periode 2014-2019 angkatan kerja Indonesia lebih banyak diserap sektor formal.

Sementara di periode 2019-2024 jumlahnya berbalik, angkatan kerja lebih banyak diserap sektor informal daripada formal. Hal ini diperparah dengan banyaknya PHK terhadap buruh industri tekstil dan turunannya.

“Kondisi yang memprihatinkan ini jangan diperburuk dengan pembatasan BBM bersubsidi karena secara langsung akan memperlemah daya beli mereka yang sudah lemah," tegasnya.

Wakil Ketua FPKS DPR RI ini menyarankan sebaiknya kebijakan penting itu diputuskan oleh pemerintahan baru. Pemerintah saat ini diminta fokus menuntaskan sisa program sudah berjalan

"Tanpa membuat kebijakan baru yang berpotensi menimbulkan masalah," tutupnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menunda lagi pelaksanaan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Dari wacana melakukan pembatasan mulai Agustus 2024, kemudian mundur September dan kemudian mulai 1 Oktober, tidak jadi dilaksanakan.

Di tengah ketidakpastian tersebut, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah,mengatakan bahwa skema subsidi energi di Indonesia selama ini tidak tepat sasaran, dan bisa menghemat anggaran sekitar Rp150-200 triliun jika skema subsidi diubah menjadi BLT atau bantuan langsung tunai.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan masih mendalami mekanisme pembatasan penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran, yang awalnya beleid tersebut direncanakan mulai diterapkan pada 1 Oktober mendatang.

"Sedang didalami untuk melihat seperti apa, tujuan pemerintah kan agar BBM ini diterima oleh yang berhak, sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menuju ke sana sedang dicari mekanisme yang pas," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi di Jakarta, Jumat, 27 September 2024.

Ia mengatakan, pendalaman mekanisme pembatasan tersebut dilakukan supaya pada saat proses penyaluran BBM bersubsidi benar-benar terdistribusi kepada masyarakat yang berhak. "Biar pendistribusiannya rapi di lapangan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan apabila pembahasan terkait mekanisme penyaluran BBM subsidi tersebut telah selesai, pihaknya bisa menerapkan kebijakan tersebut di masa pemerintahan yang sedang berjalan.

Sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pengetatan bahan bakar minyak (BBM) subsidi supaya lebih tepat sasaran yang direncanakan mulai diterapkan pada 1 Oktober, belum siap.

Ia mengatakan, pemerintah saat ini masih membahas terkait aturan pengetatan tersebut agar lebih tepat sasaran, dan mencerminkan keadilan.

"Masih dibahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan. Apa yang saya maksudkan keadilan? Targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran," kata Bahlil seperti dikutip Antara.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa aturan tersebut awalnya dijadwalkan dapat diimplementasikan pada 17 Agustus 2024. Namun terpaksa mundur lantaran masih proses finalisasi.

Subsidi BBM Diganti BLT

Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, mengatakan subsidi BBM yang diberikan dalam BLT lebih tepat sasaran dan bisa menghemat APBN sampai Rp200 triliun sebulan.

Namun ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai wacana subsidi BBM, listrik, hingga LPG menjadi model bantuan langsung tunai (BLT) di pemerintahan Prabowo-Gibran penuh risiko. Ia menilai akurasi data penerima jadi salah satu tantangan terberat dari model BLT.

“Potensi fraud atau penyelewengan cukup tinggi jika data penerima bantuan tidak diperbaharui dan diverifikasi secara berkala,” kata Achmad kepadaTempo, Jumat, 27 September 2024 lalu.

Achmad berpendapat estimasi penghematan harus didukung perhitungan yang jelas terkait efisiensi administrasi dan efektivitas distribusi BLT. Selain itu, klaim penghematan anggaran hingga Rp 200 triliun menurutnya masih perlu kajian yang mendalam.

“Data penerima BLT harus menggunakan data yang valid dan terverifikasi, seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari Kementerian Sosial,” kata Achmad.

Achmad menambahkan, proses validasi dan pembaruan data itu kerap menghadapi masalah. Terutama karena keterbatasan kapasitas daerah, keterlambatan pemutakhiran data, hingga potensi manipulasi oknum di lapangan.

Ia mengingatkan bahwa subsidi BBM dan LPG selama ini memiliki dampak langsung terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Sehingga, penting untuk memastikan bahwa jumlah BLT yang diterima masyarakat mampu menutupi kenaikan harga yang terjadi akibat pengurangan subsidi energi.

Terakhir, ia mengungkapkan bahwa program BLT perlu sistem distribusi yang andal, transparan, dan mudah diakses. “Potensi kendala teknis seperti akses terhadap perbankan dan teknologi, terutama di wilayah terpencil, perlu diantisipasi,” pesannya.

Tempo telah mencoba menghubungi Burhanuddin Abdullah pada Sabtu, 28 September dan Senin, 30 September 2024 untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai paparannya seputar ide perubahan subsidi energi menjadi BLT. Namun, hingga tulisan ini tayang ia belum memberikan respons.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tampak maju mundur dalam menerapkan pengetatan BBM bersubsidi ini. Awalnya pembatasan untuk pembelian Solar dan Pertalite akan dilaksanakan sebelum 17 Agustus 2024, kemudian diundur 1 September dan akhirnya jadi 1 Oktober.

Namun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pengetatan BBM bersubsidi supaya lebih tepat sasaran tidak bisa diterapkan pada 1 Oktober 2024 seperti direncanakan karena belum siap.

"Feeling saya belum," ujar Bahlil di Jakarta, Jumat, 20 September.

Dia mengatakan, pemerintah saat ini masih membahas aturan pengetatan tersebut agar lebih tepat sasaran, dan mencerminkan keadilan.

"Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan. Apa yang saya maksudkan keadilan? Targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran," kata Bahlil

Lebih lanjut, menurut dia, formulasi beleid yang dikeluarkan itu nantinya harus tersalurkan secara adil ke tingkat petani dan nelayan. "Karena itu sekarang kita lagi godok," katanya.

Menteri Energi Bahlil Lahadalia menyebut, pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi baru akan dilaksanakan setelah adanya penetapan Peraturan Menteri (Permen).

Bahlil mengatakan, nantinya peraturan terkait pembelian BBM bersubsidi akan diatur dalam Permen ESDM bukan lagi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM yang saat ini sedang proses revisi.

Dia juga belum bisa memberikan informasi secara detail mengenai isi peraturan terkait pembatasan BBM tersebut, sebab sampai saat ini masih dalam kajian.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyebut, aturan baru terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diharapkan dapat selesai pada 1 September 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa aturan tersebut awalnya dijadwalkan dapat diimplementasikan pada 17 Agustus 2024. Namun terpaksa mundur lantaran masih proses finalisasi.

Rachmat menekankan bahwa aturan baru ini bukan membatasi pembelian BBM bersubsidi. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi diterima oleh yang membutuhkan atau tepat sasaran.

Menggunakan QR Code

Pemerintah berencana pembeli BBM Bersubsidi menggunakan QR Code dan menunjukkannya sebelum mengisi Biosolar atau Pertalite di SPBU.

Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyatakan pihaknya menargetkan pendaftaran QR CodePertalite tahap pertama dapat rampung pada akhir bulan September ini.

Adapun pendaftaran QR Code Pertalite ini hanya diberlakukan khusus untuk kendaraan roda empat. Sementara, wilayah pendaftaran QR Code Pertalite dilakukan secara bertahap.

TEMPO.CO, Jakarta - Pembatasan BBM Bersubsidi jenis Pertalite, yang akan diterapkan pemerintah, bisa menghemat anggaran sampai Rp32 triliun. Namun pakar ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kebijakan tersebut karena makin menekan daya beli masyarakat.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis, 12 September 2024, mengatakan, pihaknya telah mengkaji pengetatan subsidi BBM pada tahun lalu. Upaya ini menghemat APBN hingga Rp34,24 triliun bila pembatasan dilakukan terhadap semua jenis kendaraan pribadi.

Adapun pembatasan hanya pada mobil bisa menghemat anggaran Rp32,14 triliun, pembatasan untuk pembelian maksimal 60 liter bisa menghemat Rp17,71 triliun, dan pembatasan pada mobil berkapasitas 1.400 CC bisa menghemat Rp14,81 triliun.

Akan tetapi, kebijakan ini juga berpotensi makin menekan daya beli masyarakat. Padahal saat ini, daya beli tengah tertekan bersamaan dengan menurunnya jumlah kelas menengah hingga terbatasnya penciptaan lapangan kerja.

Kondisi inflasi yang tidak sebanding dengan kenaikan upah juga disebut menjadi faktor yang menggerus daya beli masyarakat.

Jika kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dilakukan, dikhawatirkan akan berdampak pada terkontraksinya perekonomian nasional.

“Tentu saja pembatasan Pertalite ini bisa menghemat anggaran fiskal dari APBN. Namun, kalau kita cermati lagi, ini akan berakibat kepada penurunan daya beli masyarakat dan perekonomian akan makin terkontraksi,” ujar Esther.

Luhut: Pembatasan Tak Akan Ganggu Daya Beli Masyarakat

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakini pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite tidak akan mengganggu daya beli masyarakat.

“Karena yang kena (pembatasan) saya, tetapi kalau ojek daring itu tidak kena,” ujar Luhut ketika ditemui di sela-sela perhelatan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF MSP) dan Forum Indonesia-Afrika (IAF) ke-2 di Badung, Bali, 3 September lalu.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM. Pembatasan pembelian BBM Pertalite tersebut bertujuan untuk memastikan subsidi tersalurkan tepat sasaran.

Dengan demikian, Pertalite tidak akan bisa dibeli oleh masyarakat yang tidak berhak mendapatkan subsidi. “Saya ulangi, tidak ada kenaikan harga. Yang ada adalah orang yang tidak berhak mendapat subsidi, ya jangan dikasih subsidi,” ucap Luhut.

Kemenko Maritim: Demi Udara Lebih Bersih

Kemenko Maritim dan Investasi menyatakan penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat dapat memperlebar ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan kebersihan BBM, serta menyediakan bis listrik untuk mengatasi polusi udara perkotaan.

"Rencana kebijakannya sudah matang. BBM kita harus dibersihkan dari sulfur yang tinggi tapi itu butuh biaya. Sementara BBM bersubsidi tidak boleh naik harganya. Maka dari itu, langkah paling tepat adalah memperbaiki penyaluran BBM bersubsidi," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marvest Rachmat Kaimuddin dalam sosialisasi penyaluran subsidi BBM tepat di Jakarta, Kamis.

Pemerintah merencanakan BBM bersubsidi akan dibatasi bagi mobil ber-cc besar. Bagi motor dan mobil dengan cc kecil masih dapat menggunakan biosolar dan pertalite yang merupakan produk BBM bersubsidi.

"Hanya sedikit yang akan terdampak dari kebijakan ini, di bawah tujuh persen kendaraan. Ini kita lakukan untuk melindungi lebih dari 93 persen kendaraan," kata dia.

Rachmat menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik dan pasokan akan tetap terjaga bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menampik anggapan bahwa rencana kebijakan ini akan menekan kelas menengah karena pembatasan kemungkinan akan dilakukan berdasarkan tipe mesin mobil.

Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat di lapangan seperti apa

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih dalam proses sosialisasi.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat di lapangan seperti apa," ucap Presiden memberi keterangan pers usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit (RS) Sardjito Yogyakarta di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta.

Kendati demikian, ia mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

"Belum ada keputusan, belum ada rapat," ungkapnya.

Presiden pun membeberkan alasan soal pembatasan pembelian BBM tersebut, utamanya terkait dengan masalah polusi udara dan juga efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Yang pertama ini berkaitan nanti ini utamanya di Jakarta dengan polusi, yang kedua kita juga ingin agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk yang 2025," kata Presiden.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pembatasan pembelian BBM bersubsidi baru akan dilaksanakan setelah adanya penetapan Peraturan Menteri (Permen).

"Karena begitu aturannya ke luar, Permen-nya ke luar," ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (27/8).

Dia membenarkan bahwa kemungkinan pelaksanaan pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan terlaksana pada 1 Oktober 2024.

Menurutnya, saat ini yang dilakukan Pemerintah adalah membahas waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kan ada waktu untuk sosialisasi, nah waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," katanya.

Bahlil mengatakan nantinya peraturan terkait pembelian BBM bersubsidi akan diatur dalam Permen ESDM bukan lagi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM yang saat ini sedang proses revisi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan bahwa pembatasan kriteria penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite dan Solar rencananya bakal diterapkan mulai 1 Oktober 2024.

Bahlil menuturkan, saat ini aturan terkait kriteria pengguna yang berhak membeli kedua jenis BBM tersebut masih dibahas oleh pemerintah. Dia memastikan pihaknya bakal melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum menerapkan pembatasan tersebut.

“Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” kata Bahlil saat ditemui di komplek Parlemen Senayan, Selasa (27/8/2024).

Bahlil mengungkapkan bahwa pengaturan pembatasan kriteria penerima BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen).

“Permen, ya Permen,” tegas Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, skema penyaluran BBM bersubsidi untuk lebih tepat sasaran akan disahkan oleh Menteri ESDM baru Bahlil Lahadalia.

"Ya ini kan kita lihat baru ada transisi Menteri ESDM. Kita tunggu saja kebijakan BBM subsidi," tuturnya.

Hal ini juga dibenarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah terus mengebut penyelesaian revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur ihwal Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Adapun, revisi beleid itu bakal menjadi acuan anyar untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pertalite dan Solar. Luhut menuturkan, saat ini pembahasan mengenai batasan kriteria penerima bahan bakar subsidi tersebut masih berjalan di pemerintahan.

"Oh iya, kita sedang jalan [pembahasan],” kata Luhut saat ditemui di JCC Senayan, Rabu (14/8/2024).

Luhut menegaskan bakal merampungkan penyelesaian revisi beleid tersebut sebelum periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai.

"Kita akan coba selesai semua sebelum pemerintah berikutnya. Menurut saya itu penting karena tadi menyangkut pada air quality tadi," ujarnya.

Kan ada waktu untuk sosialisasi, nah waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi baru akan dilaksanakan setelah adanya penetapan Peraturan Menteri (Permen).

"Karena begitu aturannya ke luar, Permen-nya ke luar," ujar Bahlil di Jakarta, Selasa.

Dia membenarkan bahwa kemungkinan pelaksanaan pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan terlaksana pada 1 Oktober 2024.

Menurutnya, saat ini yang dilakukan Pemerintah adalah membahas waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kan ada waktu untuk sosialisasi, nah waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," katanya.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, nantinya peraturan terkait pembelian BBM bersubsidi akan diatur dalam Permen ESDM bukan lagi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM yang saat ini sedang proses revisi.

Dia juga belum bisa memberikan informasi secara detail mengenai isi peraturan terkait pembatasan BBM tersebut, sebab sampai saat ini masih dalam kajian.

"Nanti dibahas, saya belum bisa bicara detail itu," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyebut, aturan baru terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diharapkan dapat selesai pada 1 September 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa aturan tersebut awalnya dijadwalkan dapat diimplementasikan pada 17 Agustus 2024. Namun terpaksa mundur lantaran masih proses finalisasi.

Rachmat menekankan bahwa aturan baru ini bukan membatasi pembelian BBM bersubsidi.

Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi diterima oleh yang membutuhkan atau tepat sasaran.

"Saya terus terang sih kurang menyukai bahasa pembatasan, karena kalau pembatasan itu, nanti orang pikir enggak boleh beli. Sebenarnya kita memastikan bahwa orang-orang yang membutuhkan itu bisa mendapatkan akses, intinya subsidi yang lebih tepat sasaran," ujar Rachmat di Jakarta pada Senin (5/7).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk membatasi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dinilai lebih efektif untuk meningkatkan level kualitas BBM tanpa membebani anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (APBN).

Pembatasan subsidi BBM pada sebagian jenis kendaraan ini menjadi salah satu dari 3 simulasi skenario dari Center of Reform on Economics (CORE) untuk mewujudkan peningkatan kualitas BBM.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE), Muhammad Andri Perdana, mengatakan dari segi manfaat yang dihasilkan, pembatasan BBM subsidi untuk sebagian jauh lebih menguntungkan.

Pasalnya, apabila BBM bersubsidi dibatasi untuk 16% pengguna kendaraan bensin dan 15% pengguna kendaraan biosolar, maka dampak inflasi yang timbul sebesar 0,3% dan potensi penghematan APBN mencapai Rp114,8 triliun - Rp139,4 triliun.

"Kalau kita melaksanakan kebijakan ini akan jauh lebih banyak untungnya. Intinya penghematan yang didapatkan lebih banyak dibandingkan beban yang diberikan dalam kebijakan," kata Andri dalam Media Workshop bertajuk Tekan Emisi, Perbaiki Kualitas Udara: Kebijakan Baru Subsidi BBM, Senin (5/8/2024).

Pembatasan subsidi berdasarkan skenario 3 ini akan menyebabkan sebagian kelas masyarakat beralih ke BBM yang lebih mahal. Andri menuturkan, dampaknya akan terjadi pada kenaikan indeks harga konsumen (IHK) umum sebesar 0,37% selama 10 bulan setelah kebijakan.

Jika dibandingkan dengan skenario lainnya, misalnya kenaikan harga BBM dengan kenaikan kisaran Rp100-Rp250 per liter maka dampak inflasi akan terasa 10 bulan setelah harga naik sebesar 0,07% hingga 0,19%.

Sementara itu, skenario lainnya yakni meningkatkan kualitas BBM dengan menaikkan anggaran subsidi. Jumlah kebutuhan anggaran secara kumulatif pada 2025-2028 dapat mencapai Rp21,5 triliun batas bawah dan Rp46,1 triliun batas atas.

Namun, dia mewanti-wanti bahwa dari ketiga skenario tersebut akan menimbulkan dampak yang harus diantisipasi. Terlebih, apabila penghematan anggaran dari pembatasan subsidi tak dimanfaatkan dengan baik maka, efektivitas dari pembatasan subsidi dipertanyakan.

"Bisa jadi skenario ini [pembatasan susbidi] jadi yang terburuk apabila justru ketika nanti mendapatkan tamabahan anggaran, anggaran itu justru dipakai untuk yang tidak prioritas bagi masyarakat, bisa jadi yg terbaik apabila justru ketika nanti mendapatkan dipakai untuk menanggulangi dari dampak skenario tsb atau hal-hal produktif lainnya," pungkasnya.

Lebih lanjut, pemerintah dalam hal ini juga diminta untuk lebih berhati-hati dalam mengklasifikan kategori jenis kendaraan atau kalangan masyarakat yang akan menjadi sasaran subsidi tepat sasaran dan dibatasi konsumsi BBM subsidinya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN TA 2025 sebesar 18,84 - 19,99 juta KL pada 2025. Usulan tersebut terdiri dari minyak tanah sebesar 0,51 - 0,55 juta KL dan minyak solar sebesar 18,33 - 19,44 juta KL.

"Kami mengusulkan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN TA 2025 sebesar 18,84 - 19,99 juta KL," ujar Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, seperti dikutip dariesdm.go.id pada Rabu, 5 Juni 2024.

Dalam rapat tersebut, Arifin mengatakan pemerintah terus memberikan subsidi tetap untuk BBM Solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah, dengan pengendalian volume dan mengontrol kelompok atau sektor yang berhak mendapatkan manfaat. Pemerintah mempertimbangkan perkembangan indikator ekonomi makro, terutama ICP dan nilai tukar Rupiah, saat menentukan besaran subsidi tetap Solar.

"Dalam RAPBN T.A. 2025, kami mengusulkan subsidi tetap untuk minyak solar sebesar Rp1.000 - Rp3.000 per liter dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah," kata Arifin.

Hal ini sebab harga keekonomian minyak solar mencapai Rp12.100/liter sedangkan harga jual eceran sebesar Rp6.800/liter. Minyak solar masih banyak dipergunakan untuk transportasi darat, transportasi laut, kereta api, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha mikro, dan pelayanan umum, sehingga diperlukan upaya menjaga harga jual eceran minyak solar.

Lebih lanjut, dinukil dariAntara, saat rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024, Arifin mengungkapkan bahwa, arah kebijakan subsidi BBM adalah pemberian subsidi tetap untuk minyak solar, dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah serta melanjutkan roadmap registrasi konsumen pengguna BBM.

Ia juga menjelaskan, kenaikan yang cukup tinggi pada volume BBM bersubsidi dibandingkan dengan outlook 2024 disebabkan oleh metode perhitungan regresi non-linear untuk konsumsi BBM terhadap perkiraan PDB tahun 2025. "Dan metode eskalasi laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan data penyaluran BBM dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen," imbuh Arifin.

ESDM I ANTARA NEWSVIDEO

TEMPO.CO, Jakarta - Bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebut belum ada pembahasan soal rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Sebelumnya, wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.“Pertamina sudah menyiapkan sistemnya, dan diharapkan 17 Agustus ini sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi tidak bisa lagi membeli BBM bersubsidi.” Pernyataan ini disampaikan saat membahas isu penggunaan bensin yang berkontribusi pada defisit APBN 2024.

1. Beda Keterangan Jokowi dan Luhut

Jokowi memberikan tanggapan berbeda dengan pernyataan Luhut terkait kebijakan pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

“Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Jokowi ketika ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, seperti dikutip dari Antara Selasa, 16 Juli 2024

2. Pemerintah Sedang Siapkan Skenario Program

“Tidak ada pembatasan BBM,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip Antara pada Selasa, 16 Juli 2024. Dia mengatakan, pemerintah masih mempersiapkan skenario program yang kemudian bakal dilaporkan kepada Presiden Jokowi.

Sebelumnya, hal serupa disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, ia mengatakan bahwa belum ada pembatasan pembelian bakar bakar minyak (BBM) subsidi di 17 Agustus 2024. "Nggak ada batasan di 17 Agustus, masih belum (ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi) ini kok," kata Arifin di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara pada Jumat, 12 Juli 2024.

Dia mengatakan, pihaknya masih mempertajam data dan kendaraan yang berhak menerima, sehingga jika kebijakan itu diterapkan maka benar-benar tepat sasaran. "Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam dulu datanya. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang naik. Kita lagi mempertajam dulu ininya (datanya), kita mempertajam dulu datanya. Kita kan mau tepat sasaran, (jadi) kita perdalam lagi (datanya)," tegas Arifin.

3. PKS Meminta Luhut Klarifikasi

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mencabut pernyataannya soal rencana pemerintah melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024.

Mulyanto juga meminta agar Luhut memberikan klarifikasi lantaran rencana pembatasan tersebut masih simpang siur. "Lumrah saja kalau pernyataan pejabat diralat untuk mengurangi keresahan yang terjadi di masyarakat," kata Mulyanto melalui keterangan tertulis, Selasa, 16 Juli 2024.

4. Masih Revisi Pepres Nomor 191 Tahun 2014

Menteri ESDM Arifin Tasrif, menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih memproses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Ia juga mengatakan, revisi Perpres itu masih dalam pembahasan di tiga kementerian yaitu Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ini mau di ini dulu (dibahas), masih di antara tiga Menteri, baru ke (Menteri) Perekonomian," ujar dia seperti dikutip dari Antara pada Jumat, 12 Juli 2024.

Skema pembatasan nantinya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri (Permen). Pada Permen ini bakal diatur terkait jenis kendaraan yang bisa menggunakan BBM bersubsidi. "Ya nanti kan kita ajuin melalui Permen, tapi kan memang harus tepat sasaran, mana yang memang (harus terima), kendaraan jenis apa yang dapat. Kalau yang komersial nggak," kata dia.