698 Orang Jadi Korban TPPO Sepanjang 2024, Terbanyak di Kepri dan Kaltara
Kemenko PMK mencatat, sebanyak 698 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada 2024. Terbanyak di Kepri dan Kaltara. Halaman all
(Kompas.com) 15/07/24 15:56 10857190
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaporkan, sebanyak 698 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada 2024.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti menjelaskan, jumlah tersebut berdasarkan data yang dicatatkan sejak1 Januari 2024 hingga 1 Juli 2024.
“Korban TPPO untuk periode Januari sampai 11 Juli 2024 ini adalah 698 orang. Memang kalau kita lihat dibandingkan 2023, angkanya sampai ribuan,” ujar Woro di Gedung Kemenko PMK, Senin (15/7/2024).
Menurut Woro, jumlah korban TPPO pada 2024 jauh berkurang dibandingkan 2023 yang berjumlah 3.366 orang. Sedangkan pada 2022 tercatat ada 668 korban TPPO.
“Jadi kalau 2023 ini adalah 3.366, sementara untuk yang Januari sampai Juli 2024 ini adalah 698 orang,” ucap Woro.
Berdasarkan data per provinsi, kata Woro, Kepulauan Riau (Kepri) menjadi wilayah yang paling banyak kasus TPPO pada 2024. Jumlah korbannya mencapai 140 orang.
Kemudian Kalimantan Utara menjadi wilayah tertinggi kedua kasus TPPO, dengan jumlah korban TPPO pada 1Januari-11 Juli 2024 sebanyak 130.
“Yang terbesar, paling banyak, itu adalah dari Kepulauan Riau dan dari Kalimantan Utara. Jadi kayaknya pintu masuk-pintu masuk ya Kepri terus kemudian Kaltara itu Jadi memang itu yang terbanyak kasusnya,” kata Woro.
Saat ini, lanjut Woro, pemerintah tengah fokus menangani persoalan TPPO dengan menyelesaikan masalah di sisi hulu. Hal itu dilakukan dengan memberikan edukasi kepada tokoh masyarakat, hingga kepala desa.
Selain itu, Kemenko PMK juga mendorong peningkatan koordinasi dan pengawasan antara Gugus Tugas TPPO di tingkat pusat dengan pemerintah daerah.
“Kemudian mendorong terbentuknya gugus tugas TPPO di daerah melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Kepolisian,” kata Woro.