JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, melontarkan wacana memperketat syarat keimigrasian bagi warga yang ingin ke luar negeri dari daerah rawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Ia ingin agar calon migran harus melampirkan mutasi rekening.

Menurut dia, ini bisa menjadi salah satu strategi preventif di sejumlah daerah yang dinilai rawan TPPO.

“Kita tambahkan persyaratan dalam pengajuan dokumen keimigrasian, kalau bisa syaratnya ditambah aja, dengan melampirkan rekening satu tahun,” kata Agus usai rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa (5/11/2024).

Langkah ini dinilai dapat menyeleksi warga yang hendak berwisata ke mancanegara dengan mereka yang hendak dijadikan migran ilegal alias korban TPPO.

Ia mengambil contoh, dalam wacana tersebut, pihak imigrasi akan mengecek jumlah dana para calon imigran untuk memberikan izin keberangkatan.

“Kalau rekeningnya cuma Rp 100.000-150.000 tidak mungkin dia liburan kan,” ujar Agus.

Ia mengeklaim sejumlah petugas imigrasi di daerah rawan TPPO juga telah dibekali untuk mencegah TPPO.

“Kita sampaikan informasi kepada masyarakat di sana, tentang modus-modus para pelaku dalam mengelabui korbannya,” sebut eks Wakapolri itu.

Di tengah hari yang cerah, Regina Siki mengoperasikan alat tenun kayu miliknya di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT). Helai demi helai benang ia tenun hingga hampir membentuk kain indah khas Bumi Flobamora itu.

Tak hanya menenun, Regina juga telah membuka usaha dagang sayuran di warung yang ia bangun sejak 2012. Sebelumnya, tak terpikirkan oleh Regina untuk mencari penghidupan di kampung halamannya. Karena pilihan lapangan kerja yang minim, angan menjadi TKI di Malaysia jamak terpikirkan oleh warga di Kefamenanu, termasuk Regina.

Rupanya janji gaji besar bekerja di Negeri Jiran hanya sebatas bualan para makelar tenaga kerja. Alih-alih meraup uang banyak, Regina justru mendapat perlakuan tak manusiawi saat bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART). Gajinya pun dipotong banyak oleh majikan.

Kapok dengan pengalaman kelam itu, Regina akhirnya memutuskan pulang ke NTT. Ia mulai berusaha dengan membuka warung sayur bermodal sisa uang tabungan. Meski sempat tertatih, warung Regina pun perlahan terus meningkat omzetnya.

Sebelas tahun berlalu, kasih Tuhan menyapa Regina melalui program pemberdayaan eks korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pekerja migran Indonesia (PMI) bermasalah dari Kementerian Sosial.

Dari program itu, Regina tak hanya mendapatkan pelatihan keterampilan, tetapi juga modal usaha sekitar Rp 13 juta. "Dari uang itu saya manfaatkan untuk mengembangkan warung dan mewujudkan mimpi lama saya sebagai penenun kain," kata Regina.

Usaha kerasnya itu kini menuai senyum. Bahkan, dua anaknya bisa kuliah dari hasil warung dan menenun itu.

Setali tiga uang, Yohanis Nismeto juga membangun mimpinya kembali di Kupang setelah perjalanan delapan tahunnya bekerja di Malaysia berakhir di penjara. Pria 38 tahun itu sangat geram karena paspor serta visa kerjanya sudah lama kedaluwarsa tidak diperpanjang oleh agen penyalurnya. Padahal, itu adalah kewajiban agen sesuai perjanjian di surat kontrak kerja.

Pemerintah Indonesia akhirnya merangkul Yohanis usai bebas dari penjara Malaysia. Kementerian Sosial melalui Sentra Efata Kupang menjemput dan membawanya pulang ke Tanah Air.

Namun, ia tidak langsung pulang ke kampungnya di Amfoang, wilayah NTT yang berbatasan dengan Distrik Oekusi Ambeno, Timor Leste. Dia dibawa ke pusat rehabilitasi dan pelatihan Kemensos di Naibonat, Kabupaten Kupang.

Di tempat itu ia direhabilitasi dan dilatih keterampilan agar dapat bangkit setelah melalui masa kelam di Malaysia. Selama sebulan dia mendapat pelatihan pertanian, perbengkelan hingga peternakan.

Setelah mencoba belajar sejumlah bidang keterampilan, Yohanis akhirnya memutuskan memilih beternak ayam sebagai bidang usaha di kampungnya. Yohanis bermunajat agar kelak rencana peternakannya dapat sukses di Amfoang sehingga ia tidak perlu lagi merantau ke luar negeri untuk meraih pundi rezeki.

Sementara itu, Kementerian Sosial melalui Sentra Efata Kupang telah merehabilitasi 46 eks korban TPPO dan pekerja bermasalah asal NTT baik yang bekerja di dalam maupun luar negeri sejak 2023.

Ketua Kelompok Kerja Klaster Bencana Sentra Efata Kupang Muhammad Saibuddin mengatakan, para penerima manfaat tersebut mendapatkan pendampingan selama setahun sejak mendapatkan bantuan modal.

"Setiap tiga bulan sekali kami mengevaluasi perkembangan mereka," kata Muhammad.

Dengan pendidikan yang rendah ditambah tanpa punya ketrampilan khusus, eks buruh migran yang sudah pulang ke NTT ini berpotensi kembali merantau ke luar daerah. Sehingga, Muhammad berharap para penerima manfaat bantuan Kemensos dapat berhasil dan mandiri dengan ketrampilan baru yang mereka miliki.

Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Yangon dan KBRI Bangkok berhasil membebaskan 12 WNI yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar. Namun, eks anggota DPRD Indramayu yang diduga terjebak di sana tak termasuk di dalamnya.

Para WNI tersebut sebelumnya terjebak di perusahaan online scam dan dipindahkan ke Thailand pada Selasa (15/10) pukul 16.00 waktu setempat. Mereka kini menjalani proses keimigrasian di Thailand sesuai aturan yang berlaku.

Para korban yang direkrut antara Maret hingga Juli 2024 dengan iming-iming pekerjaan di Thailand, terjebak dalam sindikat yang memaksa mereka bekerja sebagai scammer online dan operator judi daring.

Mereka juga mengalami kekerasan fisik dan kesulitan berkomunikasi karena telepon genggam disita. Namun, beberapa berhasil menghubungi KBRI Yangon untuk meminta bantuan.

Kemlu mulai menerima laporan kasus ini pada Agustus 2024. Sejak itu, berbagai langkah diplomatik telah dilakukan, termasuk pengiriman nota diplomatik dan koordinasi dengan otoritas Myanmar serta kerja sama regional untuk mengatasi situasi tersebut.

Menurut Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, para WNI yang dibebaskan berbeda dengan kelompok Robi’in, mantan anggota DPRD Indramayu, yang juga diduga terjebak dalam skema serupa di Myawaddy.

“Lokasi Pak Robiin di Hpa Lu, sementara 12 WNI ini berasal dari KK Park. Keduanya masih berada di wilayah Myawaddy. Kita terus upayakan pembebasan WNI di Hpa Lu,” ujarnya.

Sejauh ini, Pemerintah Indonesia berhasil mengeluarkan 65 WNI dari Myawaddy. Namun, masih ada 69 WNI lainnya yang masih dalam proses pembebasan oleh pemerintah.

Kemlu terus mengingatkan seluruh warga negara Indonesia untuk selalu mengikuti prosedur resmi penempatan kerja di luar negeri agar terhindar dari risiko TPPO dan kerja paksa.

Kadiv Hubinter Polri, Irjen Pol Krishna Murti, berkomentar perihal kasus Robi'in, mantan anggota DPRD Indramayu yang menjadi korban TPPO di Myanmar. Dia mengimbau masyarakat agar jangan mau terjerat iming-iming gaji besar, apalagi di Myanmar.

"Pada prinsipnya boleh mereka mengatakan korban, tapi di satu sisi mereka mengetahui betul, bahwa mereka manusia yang bisa berpikir tidak ada penawaran kerja di luar negeri dengan gaji 150 juta satu bulan di Myanmar. Myanmar merupakan suatu negara yang pemerintahannya tidak stabil," ujar Krishna saat dijumpai di Kantor Ditjen Imigrasi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (10/10).

Dia menjelaskan kalau di Myanmar ada wilayah yang dikuasai oleh pemberontak. Pemerintahannya pun saat ini dipegang oleh Junta militer.

"Ada satu wilayah yang wilayahnya dikuasai oleh Junta pemerintah ada banyak wilayah juga yang tidak dikuasai oleh pemerintah, namun dikuasai oleh pemberontak," terangnya.

Krishna menjelaskan, modus penipuan memberikan pekerjaan itu nantinya dimanfaatkan mereka untuk menjadi operator menjalankan bisnis gelap di negara ASEAN lainnya.

"Karena sejak COVID-19 terjadi marak scamming online dan sebagainya di wilayah-wilayah, khususnya wilayah Myanmar, Laos Kamboja, dan target mereka adalah mencari pekerjaan dari satu negara, yang kemudian mereka menjadi operator untuk menipu pada warga negara Malaysia, warga negara Indonesia," jelas Jenderal Polisi bintang 2 itu.

"Tapi kami ingatkan kepada seluruh warga masyarakat kalau Anda ditawari gaji besar bekerja di luar, berarti ada punya niat karena itu adalah pekerjaan tidak halal. Logikanya kalau Anda tidak memiliki kemampuan kerja diluar maksimal kerja diluar itu 7 juta-10 juta kalau untuk wilayah Asia, tapi kalau gaji 150 juta/bulan itu tidak masuk akal," ujar Krishna.

Anggota DPRD Kabupaten Indramayu periode 2014-2019 dari Partai NasDem, Robi'in, diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ia dikabarkan mengalami penyekapan dan kekerasan di perbatasan Thailand-Myanmar.

Robi'in, merupakan warga Kecamatan Patrol. Ia berada di luar negeri saat berusaha mencari peruntungan.

Informasi mengenai kondisi Robi'in pertama kali terungkap dari pesan singkat yang dikirimnya secara sembunyi-sembunyi kepada rekan sesama mantan anggota DPRD di Indramayu.

Dalam pesannya, Robi'in memohon pertolongan karena disekap dan mengalami penyiksaan.

Kondisi memprihatinkan tersebut diungkapkan oleh Syaefudin, Ketua DPRD Indramayu periode 2019-2024.

“Beliau diduga menjadi korban human trafficking,” ujar Syaefudin pada Rabu (9/10).

Sebagai sesama mantan anggota legislatif, Syaefudin menyatakan keprihatinan mendalam dan mendorong pemerintah daerah, anggota DPRD Indramayu saat ini, serta pihak kepolisian untuk segera mengambil tindakan penyelamatan.

Selain Robi'in, terdapat 36 Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya yang turut menjadi korban dan disekap bersama dirinya di perbatasan Thailand-Myanmar.

Total, ada 37 WNI yang hingga kini belum jelas nasibnya. Pihak keluarga dan mantan rekan-rekan Robi'in berharap pemerintah bergerak cepat menyelamatkan para korban.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi NasDem, Robi'in (42), diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar. Sang istri, Yuli Yasmi (40), mengungkap awal suaminya bisa menjadi korban.

Yuli menerangkan awalnya Robi'in direkrut untuk bekerja sebagai admin HRD di sebuah perusahaan tekstil di Thailand melalui media sosial.

Robiin mendapatkan informasi lowongan pekerjaan tersebut melalui seorang teman yang menyarankan untuk melamar melalui Facebook dan dilanjutkan ke aplikasi WhatsApp.

Menurut Yuli, suaminya dijanjikan gaji Rp 16 juta per bulan, ditambah bonus dan izin kerja resmi. Namun, kenyataan yang dihadapi jauh berbeda.

"Berangkat September 2023, suami saya dijanjikan bekerja di Thailand, tapi ternyata diselundupkan ke Myanmar dan bekerja sebagai online scammer. Dia dipaksa bekerja 18 hingga 20 jam sehari dengan kondisi kerja yang tidak manusiawi," ungkap Yuli, Kamis (10/10).

Di Myanmar, Robi'in dipaksa memenuhi target 100 kontak per hari dalam pekerjaan penipuan online yang menyasar warga Eropa. Perusahaan sudah menyiapkan aplikasi scam, pekerja seperti Robi'in diminta menipu menggunakan aplikasi itu tanpa berbicara langsung dengan calon korbannya.

Gaji yang dijanjikan tak pernah terealisasi, sementara hukuman berat diterapkan jika target tidak terpenuhi.

"Kalau targetnya tidak tercapai, dia disiksa. Suami saya pernah dipukul dengan kayu balok sebesar betis orang dewasa, disetrum, dan dihukum tidak diberi makan hingga tiga hari," tutur Yuli dengan mata berkaca-kaca.

Selain disiksa, anggota DPRD Kabupaten Indramayu periode 2014-2019 itu juga dikabarkan sempat "dijual" ke perusahaan lain di Myanmar.

"Saat ini suami saya bersama 37 WNI lainnya dalam kondisi sama. Mereka bekerja dalam tekanan dan tanpa bayaran," imbuh Yuli.

Sejak mengetahui nasib suaminya, Yuli berjuang melaporkan kejadian ini ke berbagai pihak, termasuk Polda, Kementerian Luar Negeri, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Namun hingga kini, proses evakuasi belum membuahkan hasil.

Yuli, yang kini harus menjadi tulang punggung keluarga, juga meminta bantuan pemerintah dan Presiden Joko Widodo serta Presiden Terpilih Prabowo Subianto agar segera memfasilitasi evakuasi suaminya dan para WNI lainnya yang menjadi korban.

"Saya memohon kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada Bapak Prabowo sebagai Presiden Terpilih, kepada DPR, Kapolri, Kemenlu, hingga BNP2TKI, untuk segera mengevakuasi suami saya dan teman-temannya dari sana," pinta Yuli.

Anggota DPRD Kabupaten Indramayu periode 2014-2019 dari Partai NasDem, Robiin, diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ia dikabarkan mengalami penyekapan dan kekerasan di perbatasan Thailand-Myanmar.

Robiin, merupakan warga Kecamatan Patrol. Ia berada di luar negeri saat berusaha mencari peruntungan.

Informasi mengenai kondisi Robiin pertama kali terungkap dari pesan singkat yang dikirimnya secara sembunyi-sembunyi kepada rekan sesama mantan anggota DPRD di Indramayu.

Dalam pesannya, Robiin memohon pertolongan karena disekap dan mengalami penyiksaan.

Kondisi memprihatinkan tersebut diungkapkan oleh Syaefudin, Ketua DPRD Indramayu periode 2019-2024.

“Beliau diduga menjadi korban human trafficking,” ujar Syaefudin pada Rabu (9/10).

Sebagai sesama mantan anggota legislatif, Syaefudin menyatakan keprihatinan mendalam dan mendorong pemerintah daerah, anggota DPRD Indramayu saat ini, serta pihak kepolisian untuk segera mengambil tindakan penyelamatan.

Selain Robiin, terdapat 36 Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya yang turut menjadi korban dan disekap bersama dirinya di perbatasan Thailand-Myanmar.

“Kami mendesak agar langkah-langkah penyelamatan segera dilakukan untuk Robiin dan WNI lainnya yang disekap,” ujarnya.

Total, ada 37 WNI yang hingga kini belum jelas nasibnya. Pihak keluarga dan mantan rekan-rekan Robiin berharap pemerintah bergerak cepat menyelamatkan para korban.

Dalam kesempatan lain, Muhamad Sholihin, mantan pimpinan DPRD Indramayu, juga menyatakan keprihatinannya terkait berita penyekapan dan penyiksaan tersebut.

Menurutnya, dalam pesan yang dikirim Robiin, menyampaikan bahwa dirinya sudah tidak kuat lagi menahan siksaan yang terus dialaminya.

“Katanya sudah tidak kuat lagi karena terus disiksa,” ungkap Sholihin.

Sementara itu, istri Robiin, Yuli, akan menjelaskan hal ini dalam konferensi pers di rumahnya besok, Kamis (10/10).

TEMPO.CO, Tangerang - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno Hatta mewaspadai maraknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural atau ilegal yang ingin bekerja ke luar negeri, dengan modus mengaku sebagai penumpang yang ingin berlibur atau berwisata.

"Kami banyak menemukan CPMI yang mengaku sebagai penumpang ingin berlibur dan berwisata ke luar negeri, padahal untuk bekerja," ujar Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno-Hatta Bismo Surono kepada Tempo, Rabu 25 September 2024.

Menurut Bismo, para Calon Pekerja Migran Ilegal atau CPMI non prosedural ini berpenampilan meyakinkan seperti penumpang dan turis pada umumnya. Padahal, mereka sangat rentan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (TPPM) seperti yang terjadi di Kamboja dan Myanmar dimana para PMI ini dipekerjakan di tempat judi online.

Untuk mengantisipasi dan mencegah semakin banyaknya korban TPPO dan TPPM yang belakangan marak bekerja untuk judi online di Kamboja, TPI Imigrasi Soekarno Hatta melakukan sejumlah langkah preventif. "Ada empat langkah pencegahan dan pengetatan yang kami terapkan," kata Bismo.

Bismo menjelaskan langkah pertama yang dilakukan petugas TPI di Bandara Soekarno Hatta adalah memperketat dan mengintensifkan profiling dan wawancara apabila ada penumpang warga negara Indonesia (WNI) yang akan keluar negeri yang diduga CPMI . "Ini dilakukan berdasarkan Surat Nomor: B.704/KA/PP.03.04/VII/2023 perihal pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang sedang melaksanakan cuti," kata dia.

Langkah kedua, ia melanjutkan, ketika ada penumpang yang diduga sebagai PMI, namun tidak ada bukti atau pengakuan pada saat diwawancara, petugas akan meminta penumpang itu membuat surat pernyataan bahwa tidak akan bekerja di Luar Negeri sebagai PMI. "Cukup membuat surat pernyataan," kata dia.

Langkah ketiga, petugas akan melakukan pengecekan situs SISKOP2MI bila ada PMI yang cuti, karena jika mereka PMI sesuai prosedural nama mereka bisa dilihat pada situs tersebut. Namun, kata dia, jika petugas imigrasi ada suatu keraguan, langkah keempat atau berikutnya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan petugas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Terminal 3 Internasional untuk mengambil tindakan penundaan keberangkatan karena merupakan PMI non prosedural.

"Langkah-langkah ini kita lakukan sebagai upaya untuk dapat melakukan pencegahan terjadinya TPPO dan TPPM," kata Bismo. Hal tersebut, ujar dia, untuk kepastian petugas Imigrasi Soekarno Hatta dalam melaksanakan tugas sesuai Pasal 16 UU nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Pejabat imigrasi dapat menolak setiap orang keluar wilayah Indonesia apabila tidak memiliki dokumen perjalanan yg sah dan berlaku, diperlukan untuk kepentingan penyidikan dan masuk dalam daftar pencegahan," kata dia. Cara ini, ia menambahkan, menjadi dasar dalam mengantisipasi terjadinya komplain oleh penumpang yang apabila dilakukan penundaan keberangkatan karena diduga PMI non prosedural.

Bismo mengatakan dengan menerapkan langkah langkah tersebut serta koordinasi yang sangat baik dengan Polri, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI) dan Instansi lainnya cukup efektif dalam mencegah TPPO dan TPPM dengan modus PMI non prosedural melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah CPMI non prosedural atau ilegal yang digagalkan keberangkatan selama Januari-September 2024 yang mencapai 2.474 orang dengan rincian: Januari 330 orang, Februari 254 orang, Maret 368 orang, April 139 orang, Mei 286 orang, Juni 258 orang, Juli 256 orang, Agustus 394 orang dan 1-16 September 189 orang pada periode 1 -16 September 2024. Negara tujuan utama mereka adalah Kamboja, Myanmar, dan Malaysia. "Per 23 September kemarin saja ada 22 CPMI non prosedural yang berhasil kami tunda keberangkatannya," kata dia.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Dedy Irsan, mengapresiasi pencegahan keberangkatan ribuan CPMI non prosedural itu. Dedy menilai, langkah proaktif dari pihak imigrasi sangat krusial dalam melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) dari risiko perdagangan manusia. "Imigrasi Soekarno-Hatta adalah filter utama pergerakan orang masuk dan keluar Indonesia.Imigrasi harus memberikan pelayanan prima, berhati-hati, dan cermat,” ujar Dedy.

TEMPO.CO, Tangerang - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Soekarno-Hatta akan menambah 20 fasilitas autogate atau gerbang otomatis lagi pada September 2024 ini. Saat ini jumlah autogate yang ada mencapai 78 titik.

Penambahan autogate ini, menurut Kepala Bidang TPI Imigrasi Soekarno-Hatta Bismo Surono, untuk terus memperkuat peran strategis TPI dalam mengawasi perlintasan internasional, mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). "Sedang kami siapkan, akan menambah jumlah autogate yang ada sebanyak 78 titik,"kata Bismo kepada Tempo, Jumat 20 September 2024.

Bismo menjelaskan penambahan 20 autogate itu dengan rincian 5 autogate di Terminal 2 Keberangkatan, 5 autogate di Terminal 2 Kedatangan, dan 10 autogate di Terminal 3 Keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Saat ini, menurut Bismo, TPI Soekarno-Hatta terdapat 78 autogate di berbagai terminal internasional bandara dan jumlah akan bertambah lagi.

Pada bulan September ini, rata-rata pengguna autogate telah mencapai 54-57 persen dari jumlah pelintas internasional keseluruhan.

Selanjutnya: Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara tersibuk....

• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Tangerang - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Soekarno-Hatta akan menambah 20 fasilitas autogate atau gerbang otomatis lagi pada September 2024 ini. Saat ini jumlah autogate yang ada mencapai 78 titik.

Penambahan autogate ini, menurut Kepala Bidang TPI Imigrasi Soekarno-Hatta Bismo Surono, untuk terus memperkuat peran strategis TPI dalam mengawasi perlintasan internasional, mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). "Sedang kami siapkan, akan menambah jumlah autogate yang ada sebanyak 78 titik,"kata Bismo kepada Tempo, Jumat 20 September 2024.

Bismo menjelaskan penambahan 20 autogate itu dengan rincian 5 autogate di Terminal 2 Keberangkatan, 5 autogate di Terminal 2 Kedatangan, dan 10 autogate di Terminal 3 Keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Saat ini, menurut Bismo, TPI Soekarno-Hatta terdapat 78 autogate di berbagai terminal internasional bandara dan jumlah akan bertambah lagi.

Pada bulan September ini, rata-rata pengguna autogate telah mencapai 54-57 persen dari jumlah pelintas internasional keseluruhan.

Selanjutnya: Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara tersibuk....

<!--more-->

Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara tersibuk, melayani hingga 44.402 pelintas internasional setiap harinya, memiliki peran vital dalam pengawasan perlintasan orang keluar-masuk Indonesia.

Menurut Bismo, jumlah pelintas di tahun 2024 hingga Agustus tercatat mencapai 10.834.232 orang, menjadikan Soekarno-hatta sebagai bandara tersibuk di Indonesia. Berbeda dengan TPI di bandara lain, seperti Bandara I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali yang lebih banyak melayani wisatawan, Bandara Soekarno-Hatta melayani berbagai macam kebutuhan pelintas, mulai dari perjalanan bisnis, investasi, pendidikan, hingga perhelatan internasional.

Maka dari itu, Bismo menyebut, inovasi teknologi untuk pengawasan yang lebih baik disiapkan untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelintas.

Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengadopsi teknologi autogate yang memudahkan proses pemeriksaan imigrasi. “Penggunaan autogate merupakan bentuk komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mendukung digitalisasi sistem keimigrasian, mengikuti perkembangan teknologi,” ujar Bismo.

Sosialisasi juga terus dilakukan agar semakin banyak pelintas yang menggunakan fasilitas ini, termasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhi syarat dan anak-anak di atas 6 tahun.

Selanjutnya: TPPO dan TPPM....

<!--more-->

TPPO dan TPPM

Isu perdagangan orang masih menjadi perhatian serius, terutama dalam kasus-kasus warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak menjadi korban perdagangan manusia saat bekerja di luar negeri. Bismo menjelaskan bahwa Kantor Imigrasi memiliki peran penting dalam mencegah penyelundupan manusia, dengan melakukan pemeriksaan dokumen secara ketat dan menunda keberangkatan PMI non-prosedural.

Bismo mengatakan pada 2023, sebanyak 6.622 WNI yang hendak bekerja secara ilegal ditunda keberangkatannya. Hingga Agustus 2024, Imigrasi Soekarno-Hatta sudah menunda keberangkatan 2.238 WNI yang terindikasi akan bekerja di luar negeri secara non-prosedural.

Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta bekerja sama dengan BP2MI, Kementerian Luar Negeri, Polri, dan instansi terkait lainnya untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan TPPO dan TPPM.

Sistem informasi keimigrasian digunakan untuk memantau pola pergerakan pelintas yang mencurigakan, serta memperkuat koordinasi dengan kedutaan besar negara-negara terkait guna memastikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Bismo juga mengingatkan masyarakat agar selalu berhati-hati dan tidak tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak jelas. “Pastikan setiap langkah untuk bekerja di luar negeri melalui jalur resmi," kata Bosmo.

Imigrasi berkomitmen untuk melindungi WNI dari ancaman perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Jika ada yang ingin dilaporkan jangan ragu untuk menghubungi kami melalui WA 0811-833-7004 atau seluruh kanal media sosial Imigrasi Soekarno-Hatta.

RUU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disahkan, pejabat imigrasi diizinkan membawa senjata api.

Bisnis.com, BANDUNG—Penjabat Gubernur Bey Machmudin takziah ke rumah Syamsul Diana Ahmad, 30 tahun, di Desa Parungseah Berong, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Selasa (17/9/2024).

Syamsul menjadi korban perdagangan orang yang dilakukan mafia berkedok agen tenaga kerja di Kamboja.

Menurut keterangan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Sukabumi yang mendapatkan laporan dari rekan kerjanya, Syamsul meninggal diduga karena serangan jantung.

Syamsul meninggal 2 Agustus dan jenazahnya tiba di Parungseah Berong pada Jumat (13/9/2024). "Duka cita mendalam kepada keluarga,” ujar Bey Machmudin.

Bey berharap kejadian ini yang terakhir di Jabar dan tidak terulang kembali di masa mendatang. “Jangan sampai terulang lagi peristiwa seperti ini,” tegas Bey.

Menurut Bey, pelajaran yang bisa diambil dari kasus Syamsul adalah, pertama, kerja di luar negeri harus sesuai prosedur dan melalui penyalur tenaga kerja resmi, agar tempat tujuan bekerja jelas dan mudah dilacak.

Kedua, jangan mudah tergiur dengan tawaran bekerja di luar negeri dengan iming–iming gaji besar.

Syamsul berangkat ke Kamboja melalui penyalur tenaga kerja tidak resmi alias ilegal. Awalnya, Syamsul ditawarkan bekerja di Singapura, tapi ternyata pesawatnya hanya transit dan berakhir mendarat di Kamboja.

Di Kamboja, Syamsul diduga bekerja sebagai operator judi daring.

"Jadi kan informasi (tentang pekerjaan) kurang jelas, harusnya calon tenaga kerja mencari informasi ke penyalur tenaga kerja resmi, tanya ke Disnakertrans," kata Bey.

“Ada orang yang ingin cepat-cepat ke luar negeri tapi harusnya tetap dari jalur yang benar, jangan juga tergoda gaji besar,” tambahnya.

Bey pun mendorong dinas tenaga kerja di kabupaten dan kota menyebarkan informasi lowongan pekerjaan di luar negeri kepada masyarakat secara lebih masif lagi. Edukasi kepada masyarakat, menurutnya, tidak boleh terputus. “Sampai ke pelosok desa,” sebutnya.

Bey Machmudin mengatakan Pemprov sedang berkoordinasi dengan kementerian Luar Negeri untuk untuk memulangkan 11 warga Jabar lain yang disekap di Myanmar.

Ke–11 warga Jabar tersebut semuanya dari Kabupaten Sukabumi, tepatnya Desa Kebonpedes dan Jambenenggang (Kecamatan Kebonpedes), serta Desa Cipurut dan Cireunghas (Kecamatan Cireunghas).

Mafia penyekap di Myamnar diketahui meminta tebusan Rp50 juta per orang atau total Rp550 juta.

"Kami berkoordinasi dengan Direktorat Perlindungan Warga Kementerian Luar Negeri. Kami akan terus berusaha karena (biar bagaimana pun) saudara-saudara kita harus dilindungi," ungkap Bey.

SUKABUMI, iNews.id - Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kambojameninggal dunia. Pihak keluarga menerima kabar duka tersebut dari pihak perusahaan melalui sambungan telepon.

Jasad korban bernama Syamsul Diana Ahmad (30) warga Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, tiba di rumah duka pada Jumat (13/9/2024) pukul 19.00 WIB. Jasadnya dibawa menggunakan ambulans milik Pemerintah Desa.

Jasad korban diterbangkan dari Kamboja menggunakan kargo milik Thai Airways, tiba di Bandara Soekarno Hatta lalu dijemput oleh polisi yang diwakilkan Babinkamtibmas serta Kepala Desa Parungseah dan pihak keluarga.

Kepala Desa Parungseah, Muhammad Munir mengatakan, informasi yang didapatkan dari pihak keluarga, awalnya korban meminta izin untuk berangkat kerja ke Singapura. Setelah mengurus paspor, kata dia korban lalu pergi ke bandara untuk terbang bekerja ke luar negeri.

"Almarhum ditelepon oleh yang mengajaknya bekerja, bahwa ditunggu di bandara untuk keberangkatan, setelah tiba di negara tujuan, ternyata beliau bukan di Singapura melainkan di Kamboja," ujar Munir kepada MNC Portal, Jumat (13/9/2024).

Untuk meyakinkan keluarga, lanjut dia korban pernah beberapa kali menguhubungi keluarga melalui aplikasi WhatsAp dan melakukan panggilan video call sehingga pihak keluarga percaya keadaan korban. 

"Tetapi tidak lama kemudian (korban) pada tanggal 2 Agustus 2024 dinyatakan meninggal dunia oleh rekan kerja dan perusahaan almarhum bekerja dan kabar tersebut sampai ke pemerintah desa. Lalu tanggal 16 Agustus 2024 kami berkoordinasi dengan SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia) melalui ketuanya, ibu Jejen," katanya.

Dia menyampaikan, pada 16 Agustus 2024 dihubungi Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI ) dan Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) menginformasikan bahwa ada warga Desa Parungseah yang meninggal dunia di Kamboia.

"Tanggal 2 September 2024 ada informasi dari pihak Thai Airways bahwa jenazah bisa dipulangkan ke Indonesia dan akan tiba ke Indonesia di tanggal 13 September 2024 di Bandara Soekarno Hatta dan akan dijemput pihak keluarga," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi