Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal rumah dinas Menteri baru di Kabinet Merah Putih. Seperti diketahui, jumlah Menteri bertambah dari 34 menjadi 48.

Prasetyo mengatakan pada perjalanannya nanti akan diatur soal ketersediaan rumah dinas, namun dia menegaskan rumah dinas bukan sesuatu yang mendesak bagi para menteri Kabinet Merah Putih.

"Saya kira itu bukan sesuatu yang urgent karena kita menjadi menteri itu untuk mengabdi, bukan untuk mencari rumah dinas. Pada perjalanannya nanti kita atur lah, tapi itu bukan sesuatu yang harus, bukan sebuah fasilitas yang diharapkan oleh para teman-teman menteri," kata Prasetyo di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024)..

Prasetyo menambahkan fasilitas rumah dinas akan disediakan sesuai aturan. Hal itu akan disediakan seiring berjalannya waktu sambil melihat situasi ke depan.

Di sisi lain, hampir sebagian besar menteri tinggal di Jakarta.

"Ya memang aturannya seperti itu. Tetapi, sekali lagi saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kita lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta," tutur Prasetyo.

Kantor Menteri & Lembaga

Sementara soal kantor, Prasetyo mengatakan tidak ada gedung baru meski ada tambahan Kementerian di Kabinet Merah Putih. Pemanfaatan kantor disebut akan menggunakan gedung-gedung yang sudah ada.

Prasetyo mengatakan semua kantor Menteri sudah ditetapkan, tinggal menyelesaikan kantor beberapa Badan baru.

"Alhamdulillah, semua sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," ujar Prasetyo

Prasetyo menjelaskan, posisi yang dipecah akan menggunakan gedung yang sama. Seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) akan digabung di kantor yang sama.

"Iya, kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ," tuturnya.

"(Kemenko PMK dan Kemenko PM itu) gabung," tambahnya.

Selanjutnya Kementerian Koordinator Infrastruktur baru yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan berkantor di gedung bekas kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, yang tidak ada dalam Kabinet Merah Putih.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri Sidang Kabinet Paripurna perdana pemerintahan baru di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

"Sidang Kabinet Paripurna perdana dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," tulis Gibran dalam unggahan Instagram-nya (@gibran_rakabuming), Rabu (23/10/2024). Dalam kesempatan itu dirinya turut membagikan foto dirinya yang sedang duduk di sebelah Prabowo saat sidang kabinet berlangsung.

Gibran menjelaskan dalam sidang kabinet Merah Putih pertama itu, Prabowo kembali menegaskan pentingnya keberlanjutan program hilirisasi yang sudah dicetuskan Presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi). Begitu juga dengan target pemerintah baru untuk swasembada pangan dan energi.

"Beliau menegaskan pentingnya sinergi program kerja dan hilirisasi komoditas untuk masa depan Indonesia. Presiden juga menekankan pentingnya swasembada pangan dan energi," terangnya.

Di luar itu ia mengaku Prabowo juga turut membahas terkait program unggulan mereka yakni makan bergizi gratis, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) RI.

"Selain itu, program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil juga merupakan program yang penting dan krusial bagi kebangkitan bangsa," jelas Gibran.

Sebagai informasi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melangsungkan sidang kabinet pertamanya sore tadi, sekitar pukul 15.00 WIB. Sidang kabinet diikuti oleh para menteri yang berjumlah 48 dan pejabat setingkat menteri 12 orang.

Mereka yang telah datang di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Ada juga Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widianti Putri, hingga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengungkapkan bahwa gedung Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) akan dibagi untuk dua kementerian.

Dalam Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto membagi Kemenko PMK menjadi dua kelembagaan yakni Kemenko PMK dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.

Hal ini menyusul penambahan Kementerian Koordinator baru, yaitu Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Ya, tadi pagi saya bersama Sesmenko PMK melihat ruangan-ruangan. Karena ada penambahan Menko, gedung PMK akan digunakan untuk dua kemenko, Kemenko PMK dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat," ujar Pratikno, di Istana Negara Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Pratikno menambahkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Sesmenko PMK mengenai penataan ruang yang disiapkan untuk Muhaimin Iskandar sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat.

"Tadi kami sudah diskusi dengan Sesmenko PMK untuk menyiapkan ruang bagi Pak Menko Muhaimin," lanjutnya.

Mengenai apakah pembagian gedung ini bersifat sementara atau permanen, Pratikno menyarankan agar pemanfaatan ruang yang ada lebih dioptimalkan.

"Menurut saya, kita harus lebih efisien memanfaatkan ruang. Kalau yang ada bisa kita optimalkan, ngapain harus buat yang baru? Kita harus optimalkan yang ada," jelasnya.

Namun demikian, Pratikno membantah adanya kesamaan tugas antara kedua lembaga tersebut. Dia bilang, Kemenko PMK lebih ke pengembangan sumber daya manusia dan kebudayaan, seperti pendidikan dan kesehatan.

“Sedangkan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat lebih ke arah pengembangan kemandirian masyarakat, nanti Pak Muhaimin yang menjelaskan lebih lanjut," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Hal ini setelah 7 tahun tak ada kenaikan sehingga dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di dalamnya.

Keputusan ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenko PMK yang berlaku sejak diundangkan 30 September 2024. Dengan begitu, aturan sebelumnya yakni Perpres Nomor 112 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

"Sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja," bunyi pertimbangan aturan baru tersebut, dikutip Selasa (1/10/2024).

Berdasarkan lampiran Perpres tersebut, tukin diberikan kepada pegawai dengan kelas jabatan 1-17, di mana nilai setiap kelas jabatan paling kecil Rp 2.531.250 hingga paling tinggi Rp 33.240.000.

Khusus untuk Menko PMK yang saat ini dijabat Muhadjir Effendy, tukin diberikan sebesar 150% dari nilai tukin tertinggi di instansi tersebut.

Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa Menko PMK mendapatkan tukin sebesar Rp 49.860.000/bulan. Perhitungan itu didapat dari tukin tertinggi Rp 33.240.000 x 150%.

Besaran tukin di Kemenko PMK:

- Kelas jabatan 17 Rp 33.240.000, sebelumnya Rp 29.085.000
- Kelas jabatan 16 Rp 27.577.500, sebelumnya Rp 20.695.000
- Kelas jabatan 15 Rp 19.280.000, sebelumnya Rp 14.721.000
- Kelas jabatan 14 Rp 17.064.000, sebelumnya Rp 11.670.000
- Kelas jabatan 13 Rp 10.936.000, sebelumnya Rp 8.562.000
- Kelas jabatan 12 Rp 9.896.000, sebelumnya Rp 7.271.000
- Kelas jabatan 11 Rp 8.757.600, sebelumnya Rp 5.183.000
- Kelas jabatan 10 Rp 5.979.200, sebelumnya Rp 4.551.000
- Kelas jabatan 9 Rp 5.079.200, sebelumnya Rp 3.781.000
- Kelas jabatan 8 Rp 4.595.150, sebelumnya Rp 3.319.000
- Kelas jabatan 7 Rp 3.915.950, sebelumnya Rp 2.928.000
- Kelas jabatan 6 Rp 3.510.400, sebelumnya Rp 2.702.000
- Kelas jabatan 5 Rp 3.134.250, sebelumnya Rp 2.493.000
- Kelas jabatan 4 Rp 2.985.000, sebelumnya Rp 2.350.000
- Kelas jabatan 3 Rp 2.898.000, sebelumnya Rp 2.216.000
- Kelas jabatan 2 Rp 2.708.250, sebelumnya Rp 2.089.000
- Kelas jabatan 1 Rp 2.531.250, sebelumnya Rp 1.968.000.

Simak Video: Jokowi Sebut Tukin PNS Ditentukan dari Pembelian Produk Lokal

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) saat ini tengah mengebut target kemiskinan ekstrem nol persen di Tanah Papua dalam 5 bulan sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.

“Kami diskusikan bersama adalah percepatan bagaimana konvergensi dari pemerintah, berbagai program pemerintah pusat, provinsi, terutama di Papua dan Maluku untuk bisa dalam waktu 5 bulan ini,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono usai Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (9/8).

Presiden Jokowi telah menetapkan target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024, enam tahun lebih cepat dari target Sustainable Development Goals (SDGs) melalui Inpres 4 Tahun 2022.

“Semoga dalam 5 bulan ke depan ini, apa yang menjadi target Inpres 4 Tahun 2022 bisa terpenuhi,” kata Nunung.

Meski begitu, Nunung mengaku, saat ini kemiskinan ekstrem di wilayah Papua masih di atas rata-rata. Meskipun, ada beberapa kabupaten kota yang sudah mendekati rata-rata nasional.

“Memang di wilayah Papua, itu angka kemiskinan ekstremnya relatif masih di atas rata-rata, hampir semua. Namun demikian, ada kota-kabupaten yang juga sudah ada, satu dua di bawah rata-rata nasional atau mendekati rata-rata nasional,” ujarnya.

Dia menambahkan, salah satu upaya untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Papua, yakni dengan pembangunan gudang logistik di sejumlah Distrik di Papua.

“Bagaimana juga perhatian rakyat pusat, terutama untuk wilayah timur Papua, ini sangat luar biasa. Dan Bapak Menko juga langsung terjun ke lapangan 2 hari yang lalu meresmikan gudang logistik di Distrik Sinak, Provinsi Papua Tengah,” kata Nunung.

Pembangunan gudang logistik ini, tambah Nunung juga menjadi upaya agar tidak terjadi lagi kelaparan di Bumi Papua.

“Nah, ini sebagai wujud komitmen agar kelaparan atau dampak dari kekeringan tahun lalu, yang itu sebenarnya merupakan siklus tahunan tidak terjadi,” ujar Nunung.

(Fiki Ariyanti)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyebutkan, usul penggunaan nasi jagung dalam program makan bergizi gratis bertujuan untuk mendorong diversifikasi pangan.

Dengan begitu, bahan-bahan untuk pelaksanaan program nasional tersebut nantinya tidak hanya berfokus pada penggunaan beras, tetapi bisa disesuaikan berdasarkan pangan lokal di setiap daerah.

“Saya melihatnya apa yang disampaikan oleh Pak Menko adalah upaya untuk diversifikasi pangan,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Nunung Nuryartono di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (5/8/2024).

“Jadi program makan gratis ini juga akan mendorong diversifikasi pangan lokal kan. Sumber pangan lokal kan banyak itu,” ujar dia melanjutkan.

Menurut Nunung, penganekaragaman pangan ini dapat membuat masyarakat memperoleh nutrisi dengan nilai gizi yang lebih beragam serta seimbang.

Meski begitu, penggunaan bahan pangan untuk makan bergizi gratis tetap dikaji lebih lanjut dengan melibatkan para ahli gizi.

“Kalau kandungan karbohidrat protein dan seterusnya pasti nanti kedepan akan ada ahli gizi yang terlibat untuk memastikan semuanya. Tapi konteksnya adalah bagaimana kita mendorong diversifikasi pangan,” kata Nunung.

“Kalau itu bisa dilakukan akan sangat baik sekali bagaimana pangan lokal juga sekaligus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program nasional secara keseluruhan,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, nasi jagung bisa menjadi opsi bahan pokok menu dalam program makan bergizi gratis.

"Karena memang semestinya program makan siang gratis ini harus memberikan pendidikan generasi tentang diversifikasi pangan," kata Muhadjir usai panen raya jagung varietas Hibrida 212, di Desa Prayungan, Kecamatan Sawoo, Ponorogo, Jawa Timur pada 3 Agustus 2024.

Menurut Muhadjir, karbohidrat tidak hanya ditemukan di beras. Tetapi, banyak sumber makanan yang memiliki karbohidrat dan tidak kalah dengan beras.

"Sebaiknya makan gratis ini harus memberikan pendidikan generasi tentang diversifikasi pangan," kata dia.

Muhadjir berjanji akan mengajukan konsep makan bergizi gratis dengan pilihan nasi jagung ini kepada Prabowo sehingga sumber daya lokal bisa ikut terserap.

Sementara itu, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku tak masalah dengan usul untuk menjadikan nasi jagung sebagai opsi menu dalam program makan bergizi gratis.

Gibran mengatakan, menu makanan program makan bergizi gratis bakal berbeda di setiap daerah dan menu yang disuguhkan pun tidak melulu nasi.

“Ya di setiap daerah beda-beda ya menunya, mungkin tidak semuanya nasi. Tidak harus setiap hari nasi, mungkin ada mi, ada jagung, enggak apa-apa, enggak masalah,” kata Gibran usai meninjau uji coba program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri 4 Tangerang, Senin.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyatakan terdapat 3.703 WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada periode 2020 sampai Maret 2024. Para korban ada yang dipekerjakan sebagai pelaku penipuan online.

"Paling banyak itu dari Kamboja 1.914 orang, kemudian yang kedua Filipina 680 orang, yang berikutnya Thailand 364 orang, dan Myanmar ada 332 orang," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum, Selasa (30/7).

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sekitar 40% korban berasal dari wilayah Sumatera Utara. Ia menyebut para korban TPPO yang dipekerjakan sebagai pelaku penipuan online itu berasal dari kalangan berpendidikan.

Rentang usia korban TPPO adalah 18 hingga 35 tahun. Ia menyebut para korban terjebak dengan iming-iming bekerja di bidang informasi dan teknologi (IT) di perusahaan luar negeri.

"Korbannya melek teknologi, usia produktif 18 sampai 35 tahun dan bahkan mereka berpendidikan tinggi, ada yang sudah S2," kata Woro.

Lebih jauh Woro menjelaskan sampai di negara tujuan para korban justru disekap dan dipaksa bekerja yang tidak sesuai perjanjian awal. Para korban bahkan diancam dengan pemotongan gaji apabila tidak memenuhi target yang ditentukan oleh pemilik bisnis ilegal tersebut.

"Mereka itu tidak boleh kemana-mana, di situ saja mereka bekerja, semacam ada penyekapan, ada eksploitasi, makanya itu terjadi TPPO," kata Woro lagi.

Persoalan tindak pidana perdagangan orang di dunia maya menjadi buah bibir lantaran penemuan sejumlah kasus ke publik. Yang terbaru, kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkap ada aktor berinisial T yang menjadi salah satu dalang TPPO bermodus judi online.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Warsito menyampaikan gerakan satu jam tanpa gawai membangun revolusi mental dalam keluarga.

“Gerakan orang tua sama-sama pisah dengan gawai, kemudian mendampingi anaknya Itu kan luar biasa, termasuk yang kita dorong. Satu jam tanpa gawai itu bukan sekadar tidur saja, tetapi bergaul, berinteraksi dengan anak, suami-istri bareng-bareng itu kan bagian dari revolusi mental dalam keluarga,” ujar Warsito ditemui saat mengunjungi Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan menjelang peringatan Hari Anak Nasional (HAN) pada 23 Juli 2024 menjadi momentum untuk terus menyosialisasikan gerakan satu jam tanpa gawai tersebut.

“Kita sekarang kan main gawai atau handphone itu sudah seperti minum pil ya, enggak bisa lepas sama sekali. Untuk itu gerakan satu jam tanpa gawai tersebut bisa kita gerakkan dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional,” ucapnya.

Selain satu jam tanpa gawai, lanjutnya, Hari Anak Nasional juga menjadi salah satu momen untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, utamanya bagi anak-anak disabilitas.

“Itu contoh dan tentu ini bagian dari yang kita kampanyekan di revolusi mental, bagaimana contoh-contoh itu yang kita lakukan untuk Hari Anak, dan banyak kegiatan lain yang juga kita endorse (dukung), termasuk anak-anak disabilitas itu bagian dari bagaimana memberikan pendidikan, kepercayaan diri bagi anak disabilitas,” tuturnya.

Ia menjelaskan Gerakan Nasional Revolusi Mental menekankan pada tiga hal yakni gotong royong, integritas, dan etos kerja. Selain itu, juga terdapat Gerakan Indonesia Melayani yang fokus pada lima sikap yakni mandiri, melayani, bersih, bersatu, dan tertib.

“Nah dari situ turunannya adalah bagaimana kita memotret yang ada di Indonesia, di masyarakat Indonesia terkait dengan lima gerakan Indonesia itu dalam menggunakan indikator-indikator yang memang sudah rigid (kaku), artinya sesuatu yang memang sudah kita buat untuk memotret capaiannya," kata Warsito.

Ia mengemukakan saat ini Kemenko PMK tengah mengukur progres Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), yang mengamanatkan perbaikan dan pembangunan karakter bangsa dengan mengacu pada nilai-nilai etos kerja, gotong royong, dan integritas.

GNRM masuk sebagai program prioritas nasional dalam upaya mendorong pembangunan sumber daya manusia untuk mendukung visi Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penanganan terhadap anak-anak terpapar judi online (daring) bakal mengutamakan fungsi rehabilitasi ketimbang penegakan hukum.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Woro Srihastuti S., penanganan terhadap anak terpapar judi online berbeda dengan orang dewasa.

"Isu-isu terkait psikologis ditangani itu yang kami kedepankan, jadi tidak pada aspek penindakan hukum, tapi lebih pada rehabilitasi dan integrasi sosial. Itu yang kita kedepankan bagi anak-anak yang terlibat judi online ini," kata Woro di Kemenko PMK, Jakarta, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (16/7/2024).

Dia memaparkan, pemerintah akan menggunakan aturan khusus yang mengatur tentang penanganan anak berhadapan dengan hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak.

"Jadi kita menggunakan regulasi-regulasi itu untuk menyelesaikan judi online ini. Jadi tidak disamakan dengan orang dewasa," ujar Woro.

Woro mengatakan, keterlibatan anak dalam judi daring bukan hanya tindakan kriminal.

Menurut dia, anak-anak yang terpapar judi daring mengalami gejala kesehatan mental sebagai dampak dari kebiasaan bermain gawai, sehingga penanganan psikologi bakal diutamakan.

Menurut Woro, melalui momentum Hari Anak Nasional (HAN) 2024, pemerintah juga menekankan tentang dampak teknologi bagi anak dan cara aman dalam menggunakannya.

Selain itu, kata Woro, Kemenko PMK menggagas gerakan 1 Jam Tanpa Gadget untuk meminimalisasi dampak buruk gawai terhadap anak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaporkan, sebanyak 698 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti menjelaskan, jumlah tersebut berdasarkan data yang dicatatkan sejak1 Januari 2024 hingga 1 Juli 2024.

“Korban TPPO untuk periode Januari sampai 11 Juli 2024 ini adalah 698 orang. Memang kalau kita lihat dibandingkan 2023, angkanya sampai ribuan,” ujar Woro di Gedung Kemenko PMK, Senin (15/7/2024).

Menurut Woro, jumlah korban TPPO pada 2024 jauh berkurang dibandingkan 2023 yang berjumlah 3.366 orang. Sedangkan pada 2022 tercatat ada 668 korban TPPO.

“Jadi kalau 2023 ini adalah 3.366, sementara untuk yang Januari sampai Juli 2024 ini adalah 698 orang,” ucap Woro.

Berdasarkan data per provinsi, kata Woro, Kepulauan Riau (Kepri) menjadi wilayah yang paling banyak kasus TPPO pada 2024. Jumlah korbannya mencapai 140 orang.

Kemudian Kalimantan Utara menjadi wilayah tertinggi kedua kasus TPPO, dengan jumlah korban TPPO pada 1Januari-11 Juli 2024 sebanyak 130.

“Yang terbesar, paling banyak, itu adalah dari Kepulauan Riau dan dari Kalimantan Utara. Jadi kayaknya pintu masuk-pintu masuk ya Kepri terus kemudian Kaltara itu Jadi memang itu yang terbanyak kasusnya,” kata Woro.

Saat ini, lanjut Woro, pemerintah tengah fokus menangani persoalan TPPO dengan menyelesaikan masalah di sisi hulu. Hal itu dilakukan dengan memberikan edukasi kepada tokoh masyarakat, hingga kepala desa.

Selain itu, Kemenko PMK juga mendorong peningkatan koordinasi dan pengawasan antara Gugus Tugas TPPO di tingkat pusat dengan pemerintah daerah.

“Kemudian mendorong terbentuknya gugus tugas TPPO di daerah melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Kepolisian,” kata Woro.

REPUBLIKA.CO.ID, BOJONEGORO— Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (UNUGIRI) Bojonegoro berkomitmen perkuat kualitas pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan industri dan masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) penguatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pelaksana Tugas (PLT) Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (UNUGIRI) Bojonegoro, Dr Yogi Prana Izza, Lc MA, mengapresiasi inisiatif strategis ini.

Penandatanganan ini diharapkan akan mengokohkan keseriusan UNUGIRI dalam mengembangkan sektor pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sinergi kedua lembaga ini pun dianggapnya sangat strategis.

“MoU ini tidak hanya memperkuat hubungan kami dengan pemerintah, tetapi juga membuka peluang baru untuk mengembangkan inovasi dan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional," kata dia di Gedung Rektorat UNUGIRI, Bojonegoro, Kamis (11/7/2024).

Dia menggaris bawahi pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional. Karena, perguruan tinggi dan pemerintah memiliki peran sentral dalam memperkuat infrastruktur pendidikan dan penelitian di suatu negara.

“Perguruan tinggi dan pemerintah berperan krusial dalam memperkuat struktur pendidikan dan penelitian di suatu negara. Perguruan tinggi, sebagai pusat keilmuan dan pusat inovasi, memiliki kemampuan untuk menghasilkan riset yang mendalam serta membentuk tenaga kerja yang terampil dan terdidik," kata dia dalam keterangannya, Jumat (12/7/2024)

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Andie Megantara, PhD menekankan kerja sama dengan perguruan tinggi seperti UNUGIRI sangat strategis dalam menjawab tantangan pembangunan di era sekarang ini.

Dirinya percaya bahwa sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk menciptakan terobosan baru dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat.

“Kerja sama yang erat memungkinkan pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan pasar kerja modern, yang mencakup teknologi terbaru dan pengetahuan mendalam dari penelitian terkini," ujarnya.

Dia menjelaskan, MoU ini mencakup berbagai aspek kerjasama antara UNUGIRI dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, termasuk pengembangan kurikulum, pertukaran penelitian, pengembangan program magang, dan penyelenggaraan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Langkah-langkah konkret ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang lebih siap secara kompetensi dan berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa.

Ketua Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) UNUGIRI, Drs Saifuddin Idris, MM, menyatakan kerja sama ini juga membuka peluang bagi UNUGIRI untuk lebih terlibat dalam inisiatif kebijakan publik yang relevan dengan bidang keilmuan yang ditekuni oleh fakultas dan program studi di universitas ini.

Dia menyatakan, kerja sama ini juga membuka kesempatan bagi kampus untuk lebih aktif terlibat dalam upaya pembuatan kebijakan publik yang relevan dengan spesialisasi ilmiah yang dipelajari oleh fakultas dan program studi di universitas. Ini sejalan dengan misi UNUGIRI untuk menjadi pusat unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Menurut dia, dalam konteks globalisasi dan persaingan global di era digital, kemitraan seperti ini menjadi kunci untuk memperkuat posisi UNUGIRI sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan inovasi dan menciptakan solusi bagi tantangan zaman.

“Dengan adanya MoU ini, diharapkan UNUGIRI dapat semakin berperan aktif dalam mencetak lulusan yang tidak hanya berkualitas akademik tinggi, tetapi juga memiliki daya saing global yang kuat,”

Acara tersebut dihadiri oleh pihak terkait meliputi Ketua Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) UNUGIRI, Pelaksana Tugas (PLT) Rektor, Kepala Lembaga, Dekanat, Direktur, serta delegasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Andie Megantara, PhD.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Edukasi dan sosialisasi akan bahaya tuberkulosis (TB) harus dilakukan secara masif. Tujuannya agar masyarakat memahami dan peduli dengan pencegahan dan pengobatan TB yang harus dilakukan hingga tuntas.

"Pemahaman masyarakat yang terbatas terkait tuberkulosis harus menjadi perhatian semua pihak dalam upaya mencegah dan mengatasi peningkatan jumlah kasus TB di tanah air," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya pada Senin (8/7/2024).

Catatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memperkirakan kasus baru tuberkulosis pada 2024 mencapai 1.092.000 kasus.

Capaian penanganan TB pada 2023, tercatat 77% atau 821.200 penemuan kasus dari target 90%. Sedangkan kasus yang telah diobati mencapai 88% atau 722.863 kasus dari target 100%.

Berdasarkan capaian itu tercatat pengobatan sukses mencapai 87% untuk TB SO (TB yang biasanya menyerang paru-paru, namun bisa juga menyerang organ tubuh lain) dan 80% untuk TB RO ( TB paru dan TB ekstra paru yang kebal atau resisten terhadap obat pada lini pertama atau obat TB SO sebelumnya).

Menurut Lestari, belum terpenuhinya capaian 100% pengobatan TB harus diwaspadai bersama, karena berpotensi memicu penularan lebih lanjut di masyarakat.

"Upaya mensosialisasikan pencegahan dan langkah pengobatan TB merupakan hal penting yang harus dilakukan segera," ujar Rerie.

Menurut Rerie, kepedulian antara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah terkait upaya sosialisasi pencegahan dan penanganan TB harus diwujudkan, dalam upaya mencegah munculnya kasus baru.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap potensi munculnya kasus baru TB dapat terus ditekan dengan berbagai langkah pencegahan yang masif dan melibatkan masyarakat luas.

"Dengan begitu, kita dapat berharap mampu merealisasikan komitmen Indonesia mewujudkan eliminasi TB pada 2030," ujar Rerie.