Kementerian BUMN Sebut Belum Ada Arahan Pembatasan BBM Subsidi Halaman all
Pertamina tidak menentukan kebijakan terkait pembatasan, melainkan ada di pemerintah. BUMN hanya menjalankan secara teknis jika memang ada arahan. Halaman all
(Kompas.com) 15/07/24 20:30 10880024
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan belum ada arahan terkait pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 17 Agustus 2024.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, PT Pertamina (Persero) yang berada di bawah Kementerian BUMN akan menjalankan pembatasan BBM subsidi sesuai arahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Namun saat ini belum ada arahan khusus dari Kementerian ESDM untuk pembatasan pembelian BBM subsidi.
"Belum ada (arahan). Enggak tahu, kan bukan di kita. Kami hanya melaksanakan apa yang diminta oleh regulator, dalam hal ini ESDM. ESDM bilang begini kebijakannya, kami sebagai operator melaksanakan," ujarnya saat ditemui di Kantor Perum Perhutani, Jakarta, Senin (15/7/2024).
Arya menuturkan, Pertamina tidak menentukan kebijakan terkait pembatasan, melainkan ada di pemerintah. BUMN hanya menjalankan secara teknis jika memang sudah ada arahan.
Menurutnya, saat ini Pertamina sudah berupaya untuk menyalurkan BBM subsidi tepat sasaran. Salah satunya dengan penggunaan MyPertamina agar setiap transaksi BBM subsidi bisa terdata.
"Teknisnya di Pertamina, tapi soal kebijakan di Kementerian ESDM, kami hanya siap saja. Dan dari dulu juga kita sudah bikin (skema) lewat MyPertamina," kata dia.
Adapun sebelumnya Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut tak ada pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024.
Hal ini berbeda dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut bakal ada pembatasan.
Arifin bilang, belum ada perubahan kebijakan terkait penyaluran BBM subsidi.
"Enggak, enggak ada batas-batas di 17 Agustus," ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).
Menurut Arifin, dalam mendorong penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, pemerintah tengah mempertajam data para pengguna. Pendataan pada sistem Pertamina pun masih berlanjut.
"Semuanya harus terdaftar, datanya lagi disiapin untuk bisa dipertajam lagi," kata dia.