Luhut Lempar Wacana Pembatasan BBM Subsidi, Jokowi: Belum Ada Pemikiran ke Sana
Presiden Jokowi menepis wacana yang dilempar Luhut soal pembatasan BBM subsidi. Jokowi menegaskan, hingga saat ini belum ada rencana itu. Halaman all
(Kompas.com) 16/07/24 13:01 10952660
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, sampai saat ini belum ada rencana untuk memberlakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Presiden menegaskan, ia belum menggelar rapat kabinet untuk membahas usulan tersebut.
"Endak, endak, endak. Belum ada pemikiran ke sana," ujar Jokowi dalam sesi keterangan pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024) sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden.
"Belum rapat juga," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, BBM subsidi akan dibatasi mulai 17 Agustus 2024.
Hal itu dikatakan Luhut melalui akun Instagramnya @luhut.pandjaitan pada Rabu (10/7/2024).
"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," kata Luhut dalam unggahan Instagramnya.
Penyataan itu berawal dari respons Luhut terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mengalami defisit pada triwulan I dan diprediksi akan terus melebar hingga akhir tahun 2024.
Ia berharap, rencana yang tengah dipersiapkan ini dapat membantu menghemat APBN sekaligus mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.
Pernyataan Luhut soal rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 kemudian mendapat respons dari sejumlah menteri Jokowi lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah masih mendiskusikan lebih lanjut wacana pembatasan BBM subsidi dan belum memutuskan hasilnya.
Airlangga mengaku, pihaknya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih akan membicarakan rencana tersebut.
"Belum. Belum. Belum. Bukan belum goal, kita kan mesti rapat, dirapatkoordinasikan dulu. Tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal juga ada," tutur Airlangga di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, meski pemerintah tengah membahas pengetatan BBM subsidi, tetapi tidak ada rencana harga BBM akan ikut naik.
Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut pihaknya masih menunggu hasil putusan dan penugasan dari kementerian pembuat kebijakan.
"Saya masih menunggu, kan saya sampaikan bahwa Kementerian BUMN bukan kementerian yang buat policy, tapi kita korporasi, tentu seluruh penugasan pemerintah kita jaga sebaik-baiknya," katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Menurut Erick, rencana pembatasan itu bertujuan agar BBM subsidi disalurkan kepada mereka yang membutuhkan atau tepat sasaran.
Pemerintah juga disebut perlu cermat menghitung ruang fiskal dalam pengalokasian subsidi BBM.
Oleh karena itu, ia berharap revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 bisa segera rampung.
Dengan begitu, aturan penerima subsidi BBM menjadi semakin jelas.
Rencana pengetatan pembelian BBM subsidi pun bisa efektif menghemat anggaran negara dan sisa dana itu bisa digunakan untuk program pemerintah lainnya.
#bbm #pembatasan-bbm-subsidi #bbm-subsidi #pembatasan-bbm-subsidi #pembatasan-bbm-subsidi #pemerintah-akan-batasi-bbm-subsidi #aturan-bbm-subsidi #beda-luhut-dan-arifin-soal-pembatasan-bbm-subsidi #ala