Dampak Pembatasan BBM Subsidi Perlu Dilihat Secara Luas, Mengapa?
Kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi dipandang perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas. Halaman all
(Kompas.com) 16/07/24 21:25 11011498
JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi dipandang perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas untuk mengukur dampaknya secara menyeluruh bagi masyarakat.
Mantan Menteri Perdagangan dan Braintrust Think Policy Mari Elka Pangestu menyampaikan bahwa reformasi subsidi BBM tidak berdiri sendiri dan harus dipahami dalam konteks yang lebih luas.
“Isu ini bukan hanya tentang kesehatan dan polusi, tetapi juga ekonomi. Polusi yang menurunkan hasil kesehatan akan berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," kata Mari dalam keterangan tertulis Think Policy, dikutip pada Selasa (16/7/2024).
WIKIMEDIA COMMONS/YOSHI CANOPUS Ilustrasi SPBU Pertamina.Menurut Mari, untuk memiliki subsidi yang produktif, ada dua hal yang perlu diperhatikan, termasuk penargetan yang tepat dan cara penyampaian subsidi.
"Perlu dicermati siapa yang harus dikompensasi dan bagaimana subsidi disampaikan perlu dibahas secara mendalam, termasuk timeline menuju zero subsidy yang harus dilakukan secara bertahap," imbuh dia.
Sementara itu, CEO Think Policy Andhyta Firselly Utami menjelaskan, secara teknokratis, kebijakan pembatasan BBM subsidi memiliki dasar ekonomi dan lingkungan yang masuk akal.
"Namun, kita harus secara cermat mempelajari tantangan, kesempatan, dan dampak implementasinya agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan rakyat," jelas Andhyta.
Andhyta menyatakan, pihaknya menyoroti beberapa hal terkait rencana kebijakan tersebut. Pertama, kandungan sulfur dari subsidi BBM kualitas rendah berdampak negatif terhadap polusi udara, terutama untuk diesel dan bensin RON 90 (pertalite).
SHUTTERSTOCK/jittawit21 Ilustrasi bahan bakar minyak. Nilai oktan bahan bakar kendaraan mempunyai dampak terhadap polusi udara.Dia mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan transisi ke BBM kualitas tinggi yang memenuhi standar EURO-4.
Kemudian, subsidi BBM (diesel dan pertalite) lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah atas. Penghematan fiskal dari pengurangan subsidi ini seharusnya dialokasikan untuk program-program yang mendukung masyarakat kelas menengah bawah, rentan, dan miskin.
Di samping itu, pembatasan subsidi BBM perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan timeline implementasi, prioritisasi sektor, dan target kelompok masyarakat.
Pun dibutuhkan sistem evaluasi dan monitor yang mendorong akuntabilitas dan transparansi, untuk menghindari salah sasaran di mana masyarakat kelas menengah ke atas lebih menikmati subsidi dibanding masyarakatdmiskin.
Think Policy pun memberikan rekomendasi relokasi dana subsidi BBM, yaitu pertama, bantuan langsung tunai (BLT).
"Sejak hari pertama implementasi, harus sudah ada program bantuan langsung untuk memastikan dampak terhadap kelompok paling rentan dan miskin, termasuk dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT)," ungkap Andhyta.
Selain itu, relokasi dana bisa diarahkan ke transportasi umum dan/atau integrasi sistem transportasi.
Di samping BLT, realokasi subsidi bisa diarahkan ke sektor produktif termasuk namun tidak terbatas pada manufaktur, pertanian, perikanan, dan sebagainya.
"Kelas menengah yang sebelumnya paling banyak mengonsumsi subsidi BBM dapat menikmati kompensasi yang lebih membawa ‘eksternalitas positif’ seperti program pendidikan atau kesehatan," saran Andhyta.
#subsidi-bbm #bantuan-langsung-tunai #bbm-subsidi #pembatasan-bbm-subsidi