Pemerintah berencana merombak skema penyaluran subsidi BBM jadi BLT atau opsi lain yang masih dirahasiakan.

Skema penyaluran subsidi BBM dan energi mau dirombak pemerintahan Prabowo karena banyak yang tidak tepat sasaran.

Subsidi BBM hanya 40 persen yang dinikmati orang miskin, sementara 60 persen lainnya diterima orang kaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati telah mengucurkan Rp139,6 triliun untuk subsidi energi per 31 Oktober 2024.

Sebelumnya, subsidi BBM Cs tersebut menjadi sorotan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lantaran dinilai tidak tepat sasaran. Anggaran negara itu diklaim justru dinikmati orang kaya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, subsidi energi diberlakukan agar harga listrik hingga BBM bisa tetap terkendali agar tidak membebankan masyarakat banyak.

"[Sehingga] masyarakat dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita," jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Dia memerinci, anggaran untuk subsidi energi tersebut diperuntukkan untuk BBM sebesar 13.476,6 ribu kiloliter. Angka tersebut meningkat 1,1% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu (year-on-year/YoY).

Lalu, LPG 3 kg senilai 6.131,6 juta kilogram. Angka tersebut naik 1,3% secara YoY.

Terakhir, listrik bersubsidi sebanyak 41,3 juta pelanggan. Angka tersebut juga naik 4,3% secara YoY.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Rp100 triliun dana subsidi energi diduga dinikmati orang kaya.

Menurutnya, hal itu terjadi karena penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Bahlil menjelaskan pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik.

Namun, dia mengatakan 30% dari dana subsidi tersebut malah dinikmati orang mampu. Data itu, sambungnya, didapat berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), maupun BPH Migas.

"Tapi jujur saya katakan ya Kurang lebih sekitar 20%–30% subsidi BBM dan listrik Itu berpotensi tidak tepat sasaran dan itu gede angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun," kata Bahlil dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Sementara itu, subsidi tepat sasaran menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mencapai subsidi tepat sasaran, Prabowo pun memanggil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu (30/10/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Prabowo menggelar rapat tersebut guna membahas subsidi energi. Prabowo disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi yakni langsung ke penerima.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA.Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp 327 triliun hingga akhir Oktober 2024. Adapun rinciannya anggaran subsidi sebesar Rp139,6 triliun dan pembayaran kompensasi energi sebesar Rp 115,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, penggunaan subsidi energi diantaranya untuk bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 13.476,6 ribu kiloliter atau naik 1,1% dari periode sama tahun lalu.

Kemudian, LPG 3 Kg realisasinya mencapai 6.131,6 juta Kg dan tumbuh 1,3% dari periode sama tahun lalu.Terakhir, subsidi listrik mencapai 41,3 juta pelanggan atau meningkat 4,3% dari periode sama tahun lalu.

"Keseluruhan subsidi dan kompensasi ini dimaksudkan agar harga listrik dan BBM kita dapat kita jaga dan masyarakat dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita dengan harga listrik dan harga BBM yang betul-betul terkendali," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Sementara itu, realisasi subsidi non energi telah mencapai Rp 72,3 triliun. Ini terdiri dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 246,6 triliun atau meningkat 21,9% dengan debitur KUR berjumlah 4,3 juta orang atau tumbuh 17,4%. Kemudian, realisasi subsidi pupuk telah mencapai 5,9 juta ton atau tumbuh 13,8%.

Jakarta: Pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyerukan penolakan terhadap pemberian subsidi BBM dan LPG dalam bentuk produk, karena terbukti selama ini tidak tepat sasaran.

"Jika pemberian subsidi masih diberikan dalam bentuk produk, pasti tidak tepat sasaran. Dan itu harus ditolak karena subsidi yang tepat sasaran harus by target. Tidak bisa lagi by product," tegas Fahmy dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 6 November 2024.

Saat ini, jelas Fahmy, sudah terbukti lebih dari 50 persen subsidi BBM dan LPG tidak tepat sasaran. Bahkan angkanya mencapai Rp100 triliun.
"Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya harus lebih berani membuat keputusan agar subsidi energi lebih tepat sasaran," tutur dia.

Fahmy memberikan contoh pada pemberian subsidi energi untuk LPG, yang seharusnya pemerintah dapat memakai data bantuan langsung tunai (BLT). "Sasaran subsidi LPG, sama dengan sasaran BLT. Jadi bisa menggunakan data itu," ketus Fahmy.

Baca juga: Subsidi Salah Sasaran Jadi Beban Anggaran

Hemat anggaran negara

Selain itu, Fahmy juga menekankan pentingnya subsidi tepat sasaran sehingga menghemat penggunaan anggaran negara seperti halnya pengelolaan subsidi listrik.

"Subsidi listrik sudah lebih tepat sasaran karena telah menerapkan mekanisme by name dan by address, serta berdasarkan daya yang terpasang," tambah dia.

Fahmy juga menekankan pentingnya agar subsidi yang diberikan untuk BBM, LPG, dan listrik benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Jika subsidi energi tidak diberikan by target, berisiko menghambat program-program pemerintah yang lain, seperti makan siang gratis dan sebagainya," katanya.

Pernyataan Fahmy tersebut muncul setelah rapat yang diadakan oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam rapat tersebut diputuskan pemerintah tidak mengubah skema subsidi untuk LPG. Subsidi LPG akan tetap menggunakan skema yang sama.

"Nah, Menteri Bahlil ini terbukti tidak memahami pemberian subsidi untuk LPG yang seharusnya bisa diberikan sama seperti BLT," ujar Fahmy.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan subsidi energi dikonversi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) masih terus dikaji oleh pemerintah.

Sekalipun rencana konversi subsidi energi ke BLT sudah didiskusikan dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara, Selasa (5/11/2024), pemerintah masih memperdalam dan menghitung kompensasi tersebut.

“Terkait dengan kebijakan kebijakan yang dikaji pemerintah. Termasuk subsidi energi, kami memperdalam itu dan menghitung langkah kompensasi apa yang mau dilakukan,” ujar Airlangga saat ditemui di Istana Negara, Jakarta.

Menurutnya, usulan perubahan formula subsidi energi diharapkan berdampak langsung ke masyarakat. Sehingga, harus melalui kajian mendalam.

“Usulannya diharapkan bisa dalam bentuk langsung ke masyarakat. Itu pun pemerintah sedang melakukan kajian,” kata dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil sebelumnya mengaku, penyaluran subsidi energi, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik tidak tepat sasaran.

Bahkan, potensi tidak tepat sasaran mencapai 20-30 persen dengan nilai Rp100 triliun. Adapun nilai kompensasi dan subsidi energi yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp435 triliun.

Bahlil tak menampik saat ini formulasi yang dibahas pemerintah untuk mengkonversi subsidi energi melalui BLT.

"Jadi kita lagi tunggu aja, dua minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi dua minggu ini akan kami selesaikan,” ujar Bahlil.

“Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun," katanya

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal melakukan uji coba untuk mengukur dampak ekonomi dari perombakan skema penyaluran subsidi BBM, listrik, LPG hingga pupuk.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani usai melakukan rapat bersama kementerian dan lembaga terkait di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (4/11/2024) kemarin.

Sri Mulyani menegaskan bahwa subsidi harus dikelola dengan baik agar tepat sasaran. Hal ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami berdiskusi dan sepakat akan melakukan beberapa uji coba untuk mengukur dampaknya, baik terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, hingga tingkat kemiskinan," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Selasa (5/11/2024).

Dia pun memastikan pemerintah akan mengkaji dengan teliti agar subsidi dapat dikelola secara efektif dan efisien. Sri Mulyani kembali menekankan bahwa subsidi harus tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

"Selain itu yang tak kalah penting juga kesehatan dan keberlanjutan APBN tetap terjaga," imbuhnya.

Terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran subsidi BBM dan listrik bakal diputuskan usai pendataan dari PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), hingga BPH Migas rampung.

Dia menuturkan saat ini pemerintah masih mengkaji skema penyaluran subsidi BBM dan listrik yang ideal. Menurutnya, keputusan harus diambil secara hati-hati.

"Kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati. Karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ucap Bahlil.

Khusus BBM, Bahlil pun sebelumnya mengungkapkan pemerintah menyiapkan dua opsi penyaluran subsidi yang sedang dikaji.

Pertama, penyaluran secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan konsep ini maka BBM akan dipasarkan di harga pasar, sementara masyarakat miskin akan membeli dengan harga pasar ditambah uang BLT.

Kedua, skema kombinasi antara BLT dan subsidi terbuka seperti yang berlaku saat ini. Artinya, pada opsi kedua harga BBM dinaikkan lebih tinggi namun masih subsidi yang kemudian kenaikkan harganya dikompensasi lewat BLT.

Bahlil pun menilai opsi penyaluran BBM subsidi menjadi BLT menjadi pilihan paling kuat.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah masih mengkaji opsi skema penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tepat sasaran. Salah satu pilihannya, mengubah subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Dengan konsep BLT, maka BBM akan dipasarkan di harga pasar. Masyarakat tak mampu akan membeli BBM dengan harga pasar ditambah uang BLT.

Adapun harga BBM subsidi jenis Pertalite besutan PT Pertamina (Persero) saat ini dipatok Rp10.000 per liter. Namun, harga BBM beroktan (RON) 90 itu bukan harga asli karena telah disubsidi pemerintah.

Jika dibandingkan dengan harga BBM Vivo dengan nilai oktan yang sama, yakni 90, harga BBM setara Pertalite dipatok Rp12.090 per liter per November 2024 ini. Dengan kata lain, sebagai gambaran harga asli Pertalite berada di level Rp12.000-an per liter.

Lantas, berapa sebenarnya besaran BLT ideal jika skema subsidi BBM diubah?

Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menuturkan total anggaran untuk BLT BBM biasanya akan lebih kecil dari anggaran subsidi untuk bahan bakar minyak tersebut.

Pasalnya, target penerima BLT sangat spesifik, hanya untuk kalangan terbatas yang dianggap layak. Ini berbeda dengan subsidi BBM yang saat ini berlaku, yakni cenderung umum.

Dalam Buku II Nota Keuangan 2025, outlook subsidi energi pada 2024 adalah sebesar Rp192,75 triliun. Angka tersebut terdiri dari subsidi BBM, LPG, dan Listrik. Untuk subsidi BBM dan LPG 3 kg angkanya diperkirakan mencapai Rp112,02 triliun. Sementara, Rp80,72 triliun sisanya untuk subsidi listrik.

Sementara terkait besaran ideal BLT subsidi BBM, Ronny mengatakan hal itu tergantung pada kebijakan pemerintah nantinya.

"Soal besaran, saya kira, tergantung political will pemerintah di satu sisi dan kalkulasi pemerintah atas pertambahan beban biaya hidup masyarakat pasca pencabutan BBM di sisi lain," kata Ronny kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Kendati, berdasarkan hitungannya, BLT subsidi BBM paling sedikit bisa mencapai Rp180.000 per bulan per penerima manfaat. Angka tersebut didapat dari asumsi pengembalian harga BBM sesuai keekonomiannya menggerus pendapatan masyarakat sekitar Rp3.000 per liter.

Lalu, dengan asumsi satu orang mengonsumsi 2 liter per hari, maka ada pertambahan beban biaya Rp6.000 per hari. Kemudian, angka itu dikali 30 hari, hasilnya setara dengan Rp180.000 per bulan.

Namuna, kata Ronny, itu adalah hitungan terbatas. Sebab, kenaikan harga BBM berpotensi mentriger melambungnya harga bahan pokok dan barang lain.

"Sehingga pertambahan beban pengeluaran masyarakat akibat multiplier effect dari kenaikan harga BBM juga perlu dihitung. Sehingga angka ideal BLT bisa lebih dari Rp180.000, mungkin Rp250.000 per bulan per kepala," jelas Ronny.

Setali tiga uang, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan subsidi energi diganti ke BLT di satu sisi bisa hemat impor BBM sekaligus memangkas signifikan anggaran subsidi. Ini juga memaksa masyarakat menggunakan transportasi umum dan mempercepat transisi energi.

Meski demikian, perlu diperhatikan fakta bahwa pengguna BBM subsidi tidak semua kategori miskin. Oleh karena itu, jika mekanismenya mau diubah, maka BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin dan aspiring middle class juga.

Apalagi, Bhima menyebut aspiring middle class atau orang yang sedang menuju kelas menengah mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50% populasi penduduk Indonesia.

"BLT kan cuma menyasar ke orang miskin, sementara kelas menengah rentan bisa jatuh miskin akibat penghapusan subsidi bbm karena sebelumnya tidak masuk kategori miskin," kata Bhima.

Dia khawatir jika coverage BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas, maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan. Selain itu, inflasi bisa naik karena pengguna BBM subsidi faktanya juga pelaku usaha UMKM.

"Perlu dikaji implikasi ke naiknya beban biaya operasional pelaku usaha kecil dan mikro. Jika tidak hati-hati khawatir konsumsi rumah tangga bisa tumbuh dibawah 4% year on year tahun depan," pungkasnya.

Jakarta: Pemerintah Indonesia segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Subsidi Tepat Sasaran guna memastikan alokasi subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa hingga 20-30 persen subsidi energi saat ini masih berpotensi dinikmati oleh kelompok yang tidak termasuk kategori masyarakat miskin atau rentan.

"Menyangkut dengan subsidi BBM, kemarin dalam rapat terbatas, Presiden Republik Indonesia meminta kita membentuk tim, yang memimpin tim adalah saya sendiri, untuk mengkaji subsidi tepat sasaran. Karena kita tahu subsidi kita sekarang Rp435 triliun di 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi, termasuk Rp83 triliun untuk subsidi LPG," ujar Bahlil dikutip dari situs Kementerian ESDM.

Berdasarkan laporan dari PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), subsidi sebesar Rp435 triliun yang dialokasikan pemerintah pada tahun 2024 dinilai masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Menurut Bahlil, pemerintah menilai banyak kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan subsidi namun tetap menikmati manfaatnya.
"Dari berbagai laporan yang masuk baik dari PLN, Pertamina maupun BPH Migas ditenggarai subsidi BBM dan listrik itu ada potensi yang tidak tepat sasaran. Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi," kata Bahlil.

Baca Juga: Menteri Perindustrian Siap Pakai Pindad Maung untuk Dinas

Untuk menanggulangi ketidaktepatan penyaluran ini, pemerintah tengah mengkaji beberapa opsi skema penyaluran subsidi yang lebih sesuai sasaran. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menyalurkan subsidi langsung dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan untuk mempertahankan skema subsidi pada produk atau mencampurkan kedua metode tersebut.

"Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah, apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kita secara langsung dalam bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat, atau di blending ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat dan ada sebagian yang masih subsidi seperti sekarang," ungkap Bahlil.

Presiden Joko Widodo telah memberikan tenggat waktu dua minggu untuk menyelesaikan kajian subsidi ini. "Sesuai perintah Presiden, kita diberi waktu dua minggu. Jadi, dua minggu ini akan kami selesaikan," tegas Bahlil.

Subsidi yang disalurkan oleh Kementerian ESDM meliputi subsidi bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), dan subsidi listrik, dengan tujuan utama meringankan beban masyarakat miskin. Namun, Bahlil menyebutkan bahwa sekitar 20-30 persen dari subsidi ini berpotensi dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak, dengan nilai mencapai Rp100 triliun.

"Jujur saya katakan kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listri itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun. Kalian gak ingin kan subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, ekonominya belum bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus," pungkas Bahlil.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Bisnis.com, JAKARTA - Pergantian pucuk pimpinan PT Pertamina (Persero) diharapkan dapat membawa terobosan baru di tengah upaya mencapai swasembada energi.

Kementerian BUMN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Senin (4/11/2024), resmi merombak susunan pengurus Pertamina. Melalui rapat tersebut, Kementerian BUMN menetapkan Simon Aloysius Mantiri sebagai direktur utama dan Mochamad Iriawan alias Iwan Bule sebagai komisaris utama.

Pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi energi, khususnya subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Salah satu skema perubahan penyaluran yang tengah diwacanakan adalah dari subsidi berbasis pada produk menjadi subsidi langsung berupa uang tunai kepada masyarakat atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Untuk mewujudkan itu, setelah 10 hari dilantik, Presiden Prabowo Subianto langsung melakukan rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri dan direktur utama badan usaha energi membahas terkait perubahan skema subsidi BBM ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap dua opsi yang akan ditempuh pemerintah sebagai pengganti subsidi BBM, salah satunya adalah bantuan berupa BLT.

Hal itu menurutnya adalah perintah Prabowo dalam rangka membenahi subsidi energi yang selama ini justru banyak dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas.

"Kemungkinan besar ada dua opsi ya. Opsi A bisa ke BLT langsung, opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Ada beberapa opsi lah, tapi belum ada keputusan," ujar Bahlil ditemui di kantornya, Jumat (1/11).

Ia menyayangkan selama ini masih banyak orang kaya dengan mobil mewah yang 'meminum' BBM subsidi, seperti Pertalite. Karenanya, pembenahan harus segera dilakukan.

Bahlil pun mengatakan perubahan skema penyaluran subsidi energi BBM dan juga listrik akan diputuskan dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan usai ia melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," ujar dia, Senin (4/11).

Ia mengungkap saat ini pembahasan masih terus dilakukan untuk mencari skema penyaluran subsidi yang terbaik agar tak malah dinikmati oleh kelas menengah ke atas.

Sementara, kelompok menengah ke bawah atau kalangan orang miskin justru banyak yang tidak menerima manfaat yang seharusnya dirasakan oleh mereka. Oleh karenanya, perubahan skema penyaluran dinilai menjadi sangat penting.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," tutur Bahlil.

Lantas tepatkah kebijakan pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi itu, bagaimana juga caranya agar perubahan itu tak justru menyengsarakan rakyat?

Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai sebenarnya penyaluran subsidi BBM berbasis harga barang dan BLT adalah dua hal yang berbeda.

Menurutnya, peralihan subsidi BLT mengandung dua kebijakan.

Pertama, mencabut subsidi BBM sehingga otomatis harga bahan bakar akan mengikuti harga pasar atau berdasarkan harga keekonomian BBM. Kedua, anggaran subsidi tersebut dipakai untuk kebijakan BLT, terlepas apakah jumlahnya sama atau tidak.

Ia mengatakan berdasarkan pengalaman, total anggaran BLT lebih kecil ketimbang anggaran subsidi yang dicabut. Hal itu, kata dia, terjadi karena BLT pada umumnya sangat ditargetkan hanya kepada kalangan terbatas yang dianggap layak.

Sementara subsidi BBM dengan harga barang berlaku cenderung lebih umum.

"Jadi, apakah peralihan ke BLT ini tepat atau tidak, tergantung sudut pandang. Bagi pemerintah yang sedang membutuhkan banyak tambahan anggaran, tentu kebijakan BLT jauh lebih tepat, karena anggarannya bisa lebih kecil ketimbang pemberian subsidi energi, baik BBM maupun listrik," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/11).

"Namun jika dilihat secara makro, tetap masyarakat akan terkena rugi lebih banyak, karena pencabutan subsidi akan berimbas kepada kenaikan harga energi sesuai dengan harga keekonomiannya," imbuhnya.

Berdasarkan perhitungannya, Ronny mengatakan idealnya BLT yang diberikan untuk subsidi BBM adalah sekitar Rp180 ribu-Rp250 ribu per bulan untuk tiap orang. Hal itu juga mengasumsikan kenaikan harga BBM menggerus pendapatan masyarakat sekitar Rp3.000 per liter.

Belum lagi mempertimbangkan pertambahan beban pengeluaran masyarakat akibat multiplier effect dari kenaikan harga BBM.

"Dengan asumsi satu orang mengonsumsi 2 liter sehari, katakan contohnya pelaku ojek online, maka ada pertambahan beban biasa Rp6.000 sehari. Lalu dikali 30 hari setara dengan Rp180 ribu sebulan. Jika dihitung demikian, maka BLT paling sedikit sekitar Rp180 ribu per bulan," kata Ronny.

Soal ketepatan target penyaluran, Ronny menilai hal itu sangat bergantung kepada pendataan. Menurutnya, hal ini penting untuk dijelaskan kepada publik.

Ia melihat berdasarkan pengalaman selama ini, data antara beberapa departemen saja bisa berbeda. Maka itu ia mempertanyakan data mana yang akan dipakai pemerintah untuk penyaluran subsidi BBM dengan BLT.

Sementara jika penyaluran nantinya dilakukan secara tunai atau nontunai kembali kepada kesiapan infrastruktur digital pemerintah. Patut dipertanyakan pula bagaimana menyalurkan BLT kepada masyarakat yang tak memiliki rekening bank dan tidak 'melek' financial technology.

"Hal ini juga harus dibuat terang benderang. Semuanya lagi-lagi kembali kepada data, lalu kepada kesiapan infrastruktur keuangan jika memang bentuknya tidak tunai. Artinya, akan ada pekerjaan tambahan bagi pemerintah untuk menyiapkan itu semua," ucap Ronny.

Menurutnya, inti dari perubahan skema subsidi energi BBM adalah pencabutan dari subsidi itu sendiri. Jika publik tak terlalu terganggu dengan kenaikan harga, Ronny berkata maka BLT akan menjadi kebijakan basa-basi saja seperti yang sudah berjalan selama ini.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai subsidi energi diganti ke BLT di satu sisi bisa menghemat impor BBM, sekaligus memangkas signifikan anggaran subsidi BBM. Hal ini akan memaksa masyarakat menggunakan transportasi umum dan mempercepat transisi energi.

Namun, Bhima menyebut fakta bahwa penerima BLT dan pengguna BBM subsidi yang tidak semua berkategori miskin juga perlu diperhatikan. Jika mekanismenya diubah, maka BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin dan aspiring middle class.

"Aspiring middle class atau orang yang sedang menuju kelas menengah mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50 persen populasi. BLT kan cuma menyasar ke orang miskin, sementara kelas menengah rentan bisa jatuh miskin akibat penghapusan subsidi BBM karena sebelumnya tidak masuk kategori miskin," tutur Bhima.

[Gambas:Photo CNN]

Ia khawatir jika cakupan BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan. Hal ini akan berujung pada kenaikan inflasi dikarenakan BBM subsidi juga dinikmati pelaku usaha UMKM.

Maka itu, Bhima menyarankan perlu dikaji implikasi ke naiknya beban biaya operasional pelaku UMKM. Jika tidak, konsumsi rumah tangga dikhawatirkan bisa tumbuh di bawah 4 persen secara tahunan tahun depan.

Ia juga mengungkap pemerintah bisa saja mendorong konversi nomor ponsel menjadi rekening bank untuk menanggulangi jika ada masyarakat kelas bawah yang belum memiliki rekening.

"Pengawasan harus berlapis dan aduan penyimpangan BLT dari masyarakat perlu langsung ditindaklanjuti," imbuhnya.

Bhima berkesimpulan jika mekanisme perubahan skema subsidi energi ini belum siap maka bisa berantakan di lapangan. Apalagi, ia melihat pemerintah seolah hanya ingin BLT kompensasi ke orang miskin, padahal yang rentan juga banyak bergantung ke BBM subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara menepis isu angsuran atau biaya yang harus dibayar masyarakat untuk program 3 juta rumah bakal diambil dari pemotongan subsidi BBM.

"Saya belum dengar ada (pembahasan) itu," tepis Ara usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/11).

"Cuma, memang (yang) kita bicarakan itu, yang saya ingat saya bicara bagaimana data. Karena data itu problem besar di kita," jelasnya.

Ara menegaskan dirinya masih harus mengumpulkan data siapa saja yang berhak memiliki rumah dari program Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, ada tumpang tindih data dari sejumlah kementerian/lembaga (K/L).

Ia menegaskan banyaknya versi data itu membuat kerja pemerintah tidak efisien. Namun, Ara mengklaim Presiden Prabowo sudah mengambil keputusan.

"Saya rasa keputusan Presiden Prabowo sudah sangat bagus, itu yang melakukan (menyiapkan data) BPS. Sehingga datanya itu terpusat. Masalahnya, sebelum data dari BPS itu jadi, bagaimana kita melakukannya?" jelas Ara.

"Kita bangun (perumahan gratis) di Tangerang, gotong royong. Delapan bulan kalau jadi, empat bulan, kan kita bisa pakai data itu. Kita doakan data itu bisa segera jadi sehingga kementerian/lembaga bisa pakai data itu untuk bansos kah, bantuan pendidikan, kesehatan. Sehingga ada satu data yang dipakai oleh semuanya," harapnya.

Isu pengalihan subsidi energi untuk program 3 juta rumah berembus dari para pengembang properti. Para pengusaha mendengar subsidi energi bakal diganti menjadi bantuan langsung kepada masyarakat untuk membayar angsuran kepemilikan rumah.

Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga membantah isu tersebut. Ia menegaskan tak ada pembahasan pemotongan subsidi pertalite Cs demi angsuran program 3 juta rumah.

"Enggak, enggak benar itu (subsidi energi dipangkas demi program 3 juta rumah). Enggak, enggak," bantah Bahlil usai Konferensi Pers di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Minggu (3/11).

"Kita lagi meng-exercise kok (subsidi energi tepat sasaran). Belum ada ide itu, belum ada (dialihkan untuk program 3 juta rumah)," tegasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyebut masih mempertimbangkan rencana tidak mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan umum dengan plat kuning. Bahlil menilai wacana pembatasan BBM bersubsidi muncul karena banyak subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

“Nanti sebagian kayak kendaraan umum, plat kuning, itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya,” ujar Bahlil setelah agenda rapat pembahasan soal subsidi dengan lintas kementerian di kantornya, Senin, 04 November 2024.

Kementerian ESDM menurutnya masih mengkaji skema subsidi BBM ke depannya. Ia juga masih menunggu laporan dari Pertamina serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait dengan formulasi subsidi BBM. “Karena kita harus hati-hati karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman. Dari Pertamina dan BPH Migas,” ucap Ketua Umum Partai Golkar tersebut di hadapan para wartawan.

Pergantian model subsidi menjadi Bantuan Langsung Tunai atau BLT pun menurutnya masih jadi kajian internal kementerian. Sehingga, belum ada keputusan final yang bisa ia berikan terkait dengan wacana tersebut. Namun, Bahlil memastikan BLT memang menjadi opsi yang juga ikut dikaji dan merupakan opsi yang terdepan untuk direalisasikan. “BLT ini adalah salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang depan. Dan opsinya saya pikir, opsinya lebih mengkerucut ke sana (BLT),” ujarnya.

Bahlil menyebut, ada banyak hal yang menjadi pertimbangan terkait dengan kelanjutan subsidi BBM ini. Hal-hal terkait inflasi, pertumbuhan ekonomi, lapangan perkerjaan, bahkan hingga pemerataan tingkat ekonomi juga ikut menjadi bahasan.