KPU Minta Maaf apabila Fasilitas Komisioner Dianggap Berlebihan
Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin meminta maaf jika fasilitas yang didapat komisioner KPU dianggap berlebihan dan terlalu mewah. Halaman all
(Kompas.com) 17/07/24 10:55 11058245
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta maaf apabila fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh para komisioner untuk melaksanakan tugas dianggap terlalu mewah.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa segala fasilitas yang didapatkan komisioner dikelola oleh Sekretariat Jenderal KPU RI.
Dengan begitu, fasilitas yang disediakan untuk keperluan dinas sudah melewati pembahasan dan disesuaikan aturan yang berlaku.
“Kalau soal fasilitas, kami ya kan pernah bahas juga. Yang penting pertama satu tidak ada larangan, yang atau aturan yang kita langgar,” ujar Afifuddin dalam Program Gaspol di Youtube Kompas.com, Rabu (17/7/2024).
Dia mencontohkan dua kendaraan dinas tambahan yang disediakan bagi komisioner. Afif menegaskan bahwa itu adalah mobil Hyundai Palisade dan Toyota Alphard itu adalah kendaraan sewaan.
Penyediaan kendaraan tersebut karena mempertimbangkan padatnya agenda KPU RI saat tahapan Pemilu 2024. Atas dasar itu, diperlukan mobil cadangan ketika kendaraan yang biasa digunakan mengalami kerusakan.
“Ya dalam beberapa kejadian, misalnya mendadak satunya apa, aki drop, yang saya alami kan begitu. Ya maksudnya kan yang namanya buatan manusia kadang-kadang kecapean juga. Mobil juga muter terus,” kata Afifuddin.
Dengan begitu, Afifuddin menilai bahwa pemberian fasilitas ini tak bisa langsung dianggap berlebihan, dan tidak ada aturan yang dilanggar.
“Maka kalau berlebihan dan tidak berlebihan kan jadinya kan relatif. Jadi patokan kami aturan itu. Kalau teman-teman atau pihak-pihak menganggap ini berlebihan dan lain-lain ya kami minta maaf,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, dalam cuitannya lewat akun resmi X, Mahfud mengaku kaget dengan berita lanjutan selepas pemecatan Hasyim.
“Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (utk alasan dinas) yg berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tulis Mahfud.
Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menganggap, KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada "yang sangat penting bagi masa depan Indonesia".
"Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang," sebut dia.
"Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," kata Mahfud.
#kpu #ketua-kpu #plt-ketua-kpu #plt-ketua-kpu-minta-maaf-soal-jet-dan-mobil-mewah