BATU, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pendistribusian logistik untuk pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada 27 November mendatang telah mencapai 99 persen.

Dalam proses distribusi, Kompas.com bersama KPU mengunjungi gudang surat suara di KPU Kota Batu dan KPU Kota Malang pada Minggu (10/11/2024).

Awalnya, dua Anggota KPU RI yakni Yulianto Sudrajat dan August Mellaz melakukan pemantauan langsung gudang penyimpanan kotak dan surat suara di gudang surat suara milik KPU Kota Batu.

Gudang tersebut berbentuk seperti ruko dan jaraknya sangat dekat dari kantor KPU Kota Batu.

Di sana, hampir semua kotak dan surat suara siap untuk dikirim. Dalam gudang tersebut terdapat satu ruangan yang khusus untuk menyimpan kotak dan surat suara yang bertuliskan Surat Suara Gubernur dan Wali Kota.

Sementara itu, ruangan lainnya, digunakan untuk menyimpan perangkat seperti tinta, kabel ties, dan lainnya.

Berbeda dari gudang surat suara KPU Kota Batu, gudang surat suara milik KPU Kota Malang terlihat seperti hanggar luas yang bisa menampung kendaraan truk yang menjadi armada distribusi.

Dalam gudang tersebut terlihat sejumlah pekerja melipat surat suara dan menyimpannya dengan rapi di dalam kantong coklat. Lalu, kantong coklat disimpan di dalam kotak suara.

Hampir rampung

Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan, kesiapan logistik pilkada di Kota Batu dan Malang sudah hampir 100 persen.

"Kita saksikan bersama terkait dengan aspek logistik untuk kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, semuanya sudah hampir 100 persen selesai," kata Sudrajat.

KOMPAS.com/Haryanti Puspa Sari Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (9/11/2024).

Sudrajat mengatakan, petugas harus cermat dalam menghitung jumlah surat suara per TPS. Ia mengatakan, jika jumlah surat suara tidak tepat, akan berdampak pada TPS lainnya.

"Karena kalau tidak tepat nanti berimplikasi beberapa TPS ada yang kurang dan otomatis ada yang lebih, itu butuh ketelitian dan butuh kecermatan," ujarnya.

Lebih lanjut, Sudrajat mengatakan, petugas KPPS dapat komplain ke KPU daerahnya apabila logistik Pilkada tidak sesuai dengan kebutuhan di TPS.

"Kami juga sekaligus memastikan untuk distribusinya harus juga di-timeline-kan atau dijadwalkan mulai kapan ketika sudah barang logistik itu sudah sesuai, sudah masuk dalam kotak suara, kapan akan didistribusikan ke PPK, PPK juga didistribusikan ke PPS dan PPS H-1 harus sudah masuk di PPS," ucap dia.

BATU, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan, tak akan mencetak ulang surat suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 meski beberapa calon kepala daerah dicopot dalam kontestasi Pilkada tahun ini.

Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan, pencetakan ulang tidak dimungkinkan karena waktu pemungutan sudah kurang dari 30 hari.

"Ya sudah tidak ada cetak surat suara lagi karena sudah miniminal (kurang) 30 (hari) itu sudah tidak ada lagi, enggak mungkin lagi KPU cetak surat suara," kata Sudrajat di Kota Batu, Jawa Timur, Minggu (10/11/2024).

Meski demikian, Sudrajat mengatakan, KPU akan mengkaji pembatalan calon kepala daerah atas rekomendari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia mengatakan, saat ini KPU di setiap daerah tidak akan memiliki cukup waktu untuk mencetak kembali surat suara sehingga foto calon kepala daerah yang dicopot tetap ada di dalam surat suara.

"Belum lagi juga untuk distribusi akan mengganggu distribusi dan bisa mengakibatkan distribusi logistik nanti tidak tepat waktu dan Pilkadanya juga tidak tepat waktu," ujarnya.

Lebih lanjut, untuk mengatasi hal tersebut, Sudrajat mengatakan, KPU akan mengumumkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) bahwa calon kepala daerah tersebut sudah dicopot dalam Pilkada.

"Nanti bisa diumumkan bahwa calon yang bersangkutan sudah dinyatakan dibatalkan atau tidak memenuhi syarat dan kemudian KPPS mengumumkan, KPU mengumumkan di website dan sebagainya seperti mekanisme-mekanisme waktu pemilu legislatif kemarin," ucap dia.

Pilkada 2024 akan diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota secara serentak pada 27 November 2024.

Seluruh masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pemilih akan memiliki kesempatan untuk mencoblos atau memilih calon wali kota, bupati, dan gubernur pilihan mereka.

Calon yang terpilih akan memimpin pada periode 2024-2029.

BATU, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan, akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang bagi daerah yang dimenangi kotak kosong dan dipimpin oleh pejabat sementara.

"Kami akan mengadakan Pilkada kembali yang detail tahapannya akan kita bahas, itu rencananya di bulan September 2025. Jadi rencananya di bulan September," kata Ketua Umum Mochamad Afifuddin di Kota Batu, Jawa Timur, Minggu (10/11/2024).

Afif mengatajan, KPU akan membahas proses pelaksanaan Pilkada ulang dengan Komisi II DPR setelah tahapan Pilkada 2024 selesai.

"Cuman tahapannya nanti kita akan bahas setelah proses pilkada berjalan lah ya," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersepakat untuk menggelar Pilkada kembali 2025, jika pilkada suatu daerah dimenangkan kotak kosong.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung pada Selasa (10/9/2024) malam dan menjadi kesimpulan sementara untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja berikutnya bersama KPU, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP.

“Secara bersama menyetujui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya yakni tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, Selasa (10/9/2024) malam.

Menurut Doli, rapat Komisi II lanjutan bersama KPU, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP akan digelar pada 27 September 2024.

Salah satu fokus pembahasannya mengenai aturan penyelenggaraan Pilkada ulang pada 2025 untuk daerah yang dimenangkan kotak kosong.

“Komisi Il DPR RI akan membahasnya lebih lanjut bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang akan datang terkait PKPU yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada dengan 1 (satu) pasangan calon,” kata Doli.

BATU, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochamad Afifuddin mengungkapkan sejumlah daerah rawan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Afif mengatakan, salah satu daerah rawan Pilkada adalah Jawa Tengah. Sebab, kata dia, persaingan kandidat di provinsi tersebut sangat ketat.

Di Jawa Tengah, pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang didukung koalisi Prabowo Subianto bertarung dengan Andika Perkasa-Hendar Prihadi yang diusung PDI-P.

"Terakhir kemarin misalnya ada kerawanan yang berkaitan dengan persaingan kandidat yang sangat ketat, misalnya Jawa Tengah dianggap meriah," kata Afif di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (9/11/2024).

Afif mengatakan, daerah lain yang dianggap rawan dari sisi teritori yaitu Papua, mengingat terdapat beberapa daerah otonomi baru seperti Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

"Ini juga diidentifikasi daerah yang biasanya secara keamanan juga ada tantangan, jadi kami sudah mengatasi daerah-daerah tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Afif mengatakan, persiapan dan pendistribusian logistik untuk pemungutan suara Pilkada serentak pada 27 November 2024 hampir mencapai 100 persen

Sejumlah pengadaan produk Pilkada sudah rampung seperti bilik pemungutan suara, kabel ties, tinta, segel, surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan sampul.

Afif mencontohkan barang yang telah rampung untuk Pilkada di antaranya, surat suara gubernur dan wakil gubernur dengan pengadaan 100 persen dan pengiriman 97 persen.

Kemudian surat suara bupati dan wakil bupati dengan pengadaan 99,9 persen dan pengiriman mencapai 99 persen. Lalu formulir Pilkada dengan pengadaan 95 persen dan pengiriman 98,63 persen.

"Bilik pemungutan, kabel ties, tinta, kotak suara dan segel, itu produksinya 100 persen penerimaannya 99,9 persen," ucap dia.

Pilkada 2024 akan diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota.

Seluruh masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pemilih akan memiliki kesempatan untuk mencoblos atau memilih calon wali kota, bupati, dan gubernur pilihan mereka.

Calon yang terpilih akan memimpin pada periode 2024-2029.

BATU, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochamad Afifuddin mengatakan, persiapan dan pendistribusian logistik untuk pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 hampir mencapai 100 persen.

"Jadi sudah sangat mendekati 100 persen," kata Afifuddin di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (9/11/2024).

Afifuddin mengatakan, sejumlah pengadaan produk Pilkada sudah rampung, seperti bilik pemungutan suara, kabel ties, tinta, segel, surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan sampul.

Ia mencontohkan barang yang telah rampung untuk Pilkada, di antaranya surat suara gubernur dan wakil gubernur dengan pengadaan 100 persen dan pengiriman 97 persen.

Lalu, surat suara bupati dan wakil bupati dengan pengadaan 99,9 persen dan pengiriman mencapai 99 persen.

Kemudian, formulir Pilkada dengan pengadaan 95 persen dan pengiriman 98,63 persen.

"Bilik pemungutan, kabel ties, tinta, kotak suara dan segel, itu produksinya 100 persen penerimaannya 99,9 persen," ujarnya.

Lebih lanjut, Afif memastikan, logistik Pilkada sudah sampai di tempat pemungutan suara (TPS) sebelum hari pencoblosan.

Ia mengatakan, KPU juga mendahulukan pengiriman logistik di daerah yang sulit dijangkau.

"Daerah-daerah terjauh, terluar yang butuh energi dan usaha lebih karena jarak dan seterusnya itu kita prioritasikan untuk misalnya dicetak lebih awal. Sehingga kemarin ada daerah yang katakanlah papua tengah, itu dicetak sudah 100 persen," ucap dia.

Pilkada 2024 akan diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota.

Seluruh masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pemilih akan memiliki kesempatan untuk mencoblos atau memilih calon wali kota, bupati, dan gubernur pilihan mereka.

Calon yang terpilih akan memimpin pada periode 2024-2029.

BATU, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera berkoordinasi dan mengirimkan surat kepada pemerintah agar menetapkan hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024 sebagai hari libur nasional.

"Kita sedang koordinasi untuk kemudian kebijakan itu bisa diambil, surat akan segera kita kirimkan. Jadi intinya insya Allah 27 November nanti seperti Pilkada sebelumnya akan menjadi hari yang diliburkan untuk bisa melaksanakan gelaran Pilkada serentak," kata Ketua KPU Mochamad Afifuddin di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (9/11/2024).

Afifuddin juga mengatakan, pengiriman logistik Pilkada ke setiap daerah secara umum sudah mencapai 99 persen.

Ia mengatakan, untuk mengantisipasi pelaksanaan Pilkada di daerah terluar, KPU mendahulukan mencetak dan pengiriman logistik di daerah tersebut.

"Untuk surat suara gubernur dan wakil gubernur, produksi sudah 100 persen, pengiriman, dan penerimaan sudah 97 persen. Untuk surat suara bupati, wali kota, dan wakil bupati, wakil wali kota, pengadaan sudah 99,9 persen dan pengiriman sudah 99 persen," ujarnya.

Afif mengatakan, KPU berkoordinasi dengan TNI-Polri untuk pendistribusian logistik, terutama pengiriman ke daerah-daerah rawan Pilkada.

Beberapa titik rawan Pilkada itu di antaranya, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Pengunungan.

"Kerawanan dari sisi teritori dan juga kelaziman keamanan, misalnya di daerah Papua, apalagi daerah otonomi baru kan Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Induk, Papua Barat Daya, Papua Barat serta Papua Pegunungan, ini juga diidentifikasi daerah yang biasanya secara keamanan juga ada tantangan," ucap dia.

Pilkada 2024 akan diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota.

Seluruh masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pemilih akan memiliki kesempatan untuk mencoblos atau memilih calon wali kota, bupati, dan gubernur pilihan mereka.

Calon yang terpilih akan memimpin pada periode 2024-2029.

Perlu dicatat bahwa penetapan hari libur nasional untuk pelaksanaan Pilkada bukanlah hal baru.

Pada 2020, pemerintah juga menetapkan hari pemungutan suara Pilkada serentak, yang berlangsung pada 9 Desember 2020, sebagai hari libur nasional.

Penetapan tersebut dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 22 tahun 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengeklaim bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah oke untuk digunakan pada Pilkada Serentak 2024.

Kepala BSSN, Hinsa Siburian menyebut bahwa pihaknya sudah lama berkoordinasi dengan KPU.

"Kemudian ketika mereka membangun Sirekap itu juga tentu kita lihat dari sisi kemananan," kata Hinsa seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI mengenai persiapan pilkada, Kamis (7/11/2024).

"Laporan kemarin ke saya, hasil monitor dari teman-teman, secara umum it's okay," ujarnya.

Ia menjelaskan, sebuah sistem elektronik perlu diperhatikan dari dua sisi.

Pertama, dari segi keandalan, sejauh mana sebuah sistem elektronik dapat berfungsi dengan baik.

Kedua, BSSN melihat dari sisi keamanan, apakah ada hal-hal yang perlu ditambahkan untuk menambah keamanan sistem elektronik tersebut.

Ia mengaku, KPU sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai arahan BSSN saat saling berkoordinasi tentang pengembangan Sirekap.

"Tentu keandalan itu, antara mereka dengan si pengembang," tegas dia.

Namun, BSSN mengaku tidak dapat memastikan apakah Sirekap dapat dipastikan 100 persen aman dari penyusupan atau peretasan jelang Pilkada Serentak 2024.

"Di ruang siber tidak ada istilah seratus persen itu aman. Yang diutamakan itu adalah bagaimana upaya kita, bagaimana antisipasi kita, bagaimana ketajaman kita membuat prediksi dan apa yang kita lakukan," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, hari ini KPU RI meluncurkan Sirekap Mobile untuk Pilkada Serentak 2024.

"Jadi beberapa rangkaian teknologi informasi (Sirekap) Insya Allah sudah optimal untuk dilakukan di Pilkada 2024," ujar anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Betty menuturkan, ada beberapa perbaikan yang diberikan KPU kepada Sirekap Mobile dibandingkan versi Sirekap pada Pemilu 2024.

Misalnya, ada formulir yang memiliki penanda pada kolom dan baris sehingga bisa mempercepat konversi sistem informasi dari Sirekap Web.

Kemudian ada pengamanan aritmatika yang diberikan untuk mendeteksi salah input dalam sistem Sirekap Mobile yang dipegang oleh petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

"Lalu untuk beberapa hal yang lain, adalah ada fitur sekarang perbaikan yang bisa dilakukan oleh KPPS, jika yang dilihat mata itu berbeda dengan yang ada di form C hasilnya," ujar Betty.

Selain itu, Sirekap mobile juga bisa digunakan tanpa harus terhubung dengan internet.

Rekapitulasi akan diunggah ke server Sirekap Web setelah ponsel milik KPPS kembali terhubung dengan jaringan internet.

Betty menyebutkan, KPU akan memberikan bimbingan teknis kepada para pengguna Sirekap Mobile berupa video simulasi penggunaan aplikasi tersebut serta layanan bantuan 24 jam bagi pengguna yang bingung.

"Jadi kami akan menyiapkan help desk 24 jam kepada petugas kami, di seluruh Indonesia agar penggunaan Sirekap Mobile ini bisa optimal," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengupayakan agar Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) tak mengalami server "down" saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos mengatakan, upaya tersebut juga mencakup agar Sirekap bisa aman dari serangan digital yang pernah terjadi pada Pemilu 2024.

"Waktu pemilu 2024 alhamdulillah memang ada serangan begitu ya, tetapi tentu kita akan berupaya dan kita dibantu oleh banyak orang, banyak pihak, banyak instansi terutama BSSN dan kepolisian dalam hal ini," ujarnya saat konferensi pers di Kantor KPU RI, Kamis (7/11/2024).

Betty mengatakan, KPU belajar dari pengalaman Pemilu 2024 sehingga pelibatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan dioptimalkan.

KPU meminta BSSN mengecek beberapa kejadian, termasuk mencoba kerja Sirekap versi terbaru saat ini.

"Jadi pengalaman pemilu 2024, terutama BSSN untuk ngecek beberapa kejadian tapi secara server sih kemarin upload-nya alhamdulillah sangat baik, upload dan download-nya," ucap Betty.

Betty mengeklaim, Sirekap versi terbaru juga akan bekerja lebih akurat, bukan saja aman dari serangan.

"Jadi yang sekarang berdasarkan hasil uji coba di beberapa tempat, di awal kemudian beberapa kali itu tingkat presisinya semakin membaik begitu," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, KPU akan menggunakan Sirekap Mobile pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Betty menuturkan, ada beberapa perbaikan yang diberikan KPU kepada Sirekap Mobile dibandingkan versi Sirekap pada Pemilu 2024.

Misalnya, ada formulir yang memiliki penanda pada kolom dan baris sehingga bisa mempercepat konversi sistem informasi dari Sirekap Web.

Kemudian ada pengamanan aritmatika yang diberikan untuk mendeteksi salah input dalam sistem Sirekap Mobile yang dipegang oleh petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bakal menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) Mobile pada Pilkada serentak 2024.

Saat ini, KPU tengah menyosialisasikan penggunaan Sirekap Mobile agar dapat digunakan secara optimal pada Pilkada 2024.

"Jadi beberapa rangkaian teknoligi informasi (Sirekap) Insya Allah sudah optimal untuk dilakukan di Pilkada 2024," ujar Betty anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Betty menuturkan, ada beberapa perbaikan yang diberikan KPU kepada Sirekap Mobile dibandingkan versi Sirekap pada Pemilu 2024.

Misalnya, ada formulir yang memiliki penanda pada kolom dan baris sehingga bisa mempercepat konversi sistem informasi dari Sirekap Web.

Kemudian ada pengamanan aritmatika yang diberikan untuk mendeteksi salah input dalam sistem Sirekap Mobile yang dipegang oleh petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

"Lalu untuk beberapa hal yang lain, adalah ada fitur sekarang perbaikan yang bisa dilakukan oleh KPPS, jika yang dilihat mata itu berbeda dengan yang ada di form C hasilnya," ujar Betty.

Selain itu, Sirekap mobile juga bisa digunakan tanpa harus terhubung dengan internet.

Rekapitulasi akan diunggah ke server Sirekap Web setelah ponsel milik KPPS kembali terhubung dengan jaringan internet.

Betty menyebutkan, KPU akan memberikan bimbingan teknis kepada para pengguna Sirekap Mobile berupa video simulasi penggunaan aplikasi tersebut serta layanan bantuan 24 jam bagi pengguna yang bingung.

"Jadi kami akan menyiapkan helpdesk 24 jam kepada petugas kami, di seluruh Indonesia agar penggunaan Sirekap Mobile ini bisa optimal," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tekstil PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) tengah berupaya untuk merestrukturisasi utangnya seiring dengan status penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Apabila restrukturisasi berjalan, kinerja bisnis diproyeksikan moncer pada 2030.

Status PKPU PBRX sendiri telah diperpanjang sejak Juli lalu, dan berakhir pada 22 November 2024 mengacu keputusan Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat. Di tengah masa PKPU, Pan Brothers fokus melakukan korespondensi dengan kreditur baik bank serta pemegang obligasi terkait skema restrukturisasi utangnya.

Total utang yang akan direstrukturisasi kepada kreditur bank serta pemegang obligasi mencapai sekitar US$340 juta. Skema penyelesaian utang itu salah satunya melalui skema obligasi wajib konversi (OWK) atau mandatorily convertible bond (MCB), kepada pemilik obligasi serta pemberi pinjaman non-active bilateral.

Direktur Pan Brothers Fitri Ratnasari Hartono mengatakan seiring dengan PKPU yang dialaminya, PBRX memang mencatatkan penurunan kinerja keuangan. Kinerja jeblok dialami saat pandemi Covid-19 sejalan dengan tantangan ekonomi makro yang didorong inflasi.

Berdasarkan laporan keuangan per kuartal I/2024, pendapatan PBRX turun 16,16% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi US$92,25 juta. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk pun susut 89,22% yoy menjadi US$124.909.

Menurutnya, arus kas perseroan pun ketat. Perseroan pun kesulitan untuk memperoleh tambahan modal kerja.

Meski begitu, di tengah PKPU, menurutnya PBRX masih tetap menjalankan operasional bisnisnya seperti biasa. Tercatat, jumlah pegawai PBRX per 30 September 2024 mencapai 23.571 orang. Utilisasi produksi di PBRX pun mencapai 80%-85%.

Fitri mengatakan berdasarkan skema restrukturisasi tersebut, penurunan penjualan manufaktur di PBRX diproyeksikan masih terjadi pada 2024 dan 2025, disebabkan PKPU serta keterbatasan modal kerja.

Namun, dengan restrukturisasi, kinerja bisnis diproyeksikan kembali moncer pada 2030. "Tahun ini dan tahun depan masih turun dan bisa balik ke performa kami yang terbagus seperti tahun-tahun sebelumnya, baru di sekitar tahun 2030," ujar Fitri setelah presentasi pembahasan proposal perdamaian dengan kreditur pada Rabu (6/11/2024).

Penjualan manufaktur garmen diproyeksikan mencapai US$500 juta pada 2030. Asumsi ini didasarkan pada permintaan global terhadap pakaian yang diproyeksikan meningkat secara bertahap seiring dengan antisipasi penurunan inflasi oleh pasar. Pertumbuhan penjualan pun diasumsikan akan terjadi secara bertahap setelah proses PKPU.

Ditambah, terdapat proyeksi order taking dari para pembeli atau buyer Pan Brothers, seperti Adidas, Uniqlo, The North Face, hingga Amer Sports untuk tahun depan.

"Maka kami usahakan ini [restrukturisasi] bisa selesai bulan ini, supaya order taking untuk tahun depan, dalam satu semester, sudah bisa confirm kami terima," ujarnya.

Dalam laporan keuangan per kuartal I/2024, pembeli PBRX dengan jumlah penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih salah satunya adalah Adidas. Tercatat, penjualan kepada Adidas mencapai US$9,51 juta per kuartal I/2024, turun 52,68% yoy. Kemudian, penjualan kepada Uniqlo mencapai US$12,39 juta, naik 13,09% yoy.

Adapun, penjualan ekspor PBRX per kuartal I/2024, turun 18,21% yoy menjadi US$77,3 juta. Penjualan lokal pun turun 3,54% yoy menjadi US$15,03 juta.

BEKASI, KOMPAS.com - Gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi di Kelurahan Kali Baru, Medan Satria, dijaga petugas 24 jam.

Penjagaan dilakulan oleh kepolisian, Satpol PP, termasuk tim pengamanan dari KPU Kota Bekasi.

"(Pengamanan) 24 jam. Kalau dari sisi keamanan, insya Allah aman," ujar Ketua KPU Ali Syaifa saat ditemui di lokasi, Rabu (6/11/2024).

Di gudang ini, Ali menjelaskan, terdapat beberapa komponen logistik yang berkaitan dengan teknis pemungutan dan penghitungan suara.

Antara lain, alat tulis kantor (ATK), kotak suara, kertas surat suara, tinta, hingga alat pemberi pilihan.

Untuk mengamankan logistik, KPU Kota Bekasi juga menyiagakan dua pompa air untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi banjir.

Selain itu, KPU Kota Bekasi juga telah meminta kepada pihak pengelola gudang untuk membersihkan saluran air yang tersumbat.

"Kemarin sempat ada air naik karena ada sumbatan, dan kami cek sudah dilakukan," ungkap Ali.

Di samping itu, Ali menambahkan, alat pemadam api ringan juga sudah disiagakan untuk mengantisipasi kebakaran di gudang logistik.

Ia meminta untuk semua orang yang memasuki area gudang logistik untuk tidak membawa barang-barang yang memicu terjadinya kebakaran.

"Dilarang merokok. Mudah-mudahan aman," imbuh dia.

Diketahui, Pilkada 2024 Kota Bekasi diikuti tiga pasangan calon. Ketiganya yakni pasangan nomor urut 1 Heri Koswara-Sholihin.

Kemudian pasangan nomor urut 2 Uu Saeful Mikdar-Nurul Sumarheni, dan pasangan nomor urut 3 Tri Adhianto-Abdul Harris Bobihoe.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Senior Jaringan Pendidik Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Dian Pramita mengatakan, pelantikan Iffa Rosita sebagai Anggota Komisi Pemlihan Umum (KPU) RI menggantikan Hasyim Asyari akan mempermudah kinerja lembaga ini dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024.

"Tentu saja kehadiran Iffa Rosita akan memperkuat koordinasi tersebut berdasarkan tugas masing-masing divisi," ujar Dian melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Dian menjelaskan, Iffa akan mengisi kekosongan koordinasi dan supervisi yang selama ini kosong karena Hasyim dipecat dari jabatannya usai terbukti melakukan tindak asusila.

Ia juga menyebutkan, KPU selanjutnya juga akan melakukan pleno untuk menempatkan Iffa Rosita sebagai anggota pimpinan KPU RI yang baru.

"Mudah-mudahan, KPU dengan citra kelembagaan yang sedikit turun dibanding Bawaslu akan mampu menguatkan monitoring sekaligus dampingan Pilkada dalam hal menyelesaikan problem teknis juga menjamin pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota berjalan demokratis sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tandas Dian.

Adapun pelantikan Iffa Rosita dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/11/2024).

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 108/P Tahun 2024 yang ditetapkan pada 4 November 2024.

Adapun Iffa menggantikan Hasyim Asy'ari yang dipecat karena pelanggaran etik.

Dengan dilantiknya Iffa, Anggota KPU RI kini kembali berjumlah tujuh orang dengan susunan Ketua KPU Muchammad Afifuddin; serta Anggota yaitu Betty Epsilon Idroos, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, August Mellaz, dan Iffa Rosita.