MAROS, iNews.id - Ketua KPUKabupaten Maros, Jumaedi disomasi Aliansi Advokasi Demokrasi Indonesia (Aksi) Maros setelah dituding tidak netral di Pilkada Maros. Ketua KPU itu diduga mengarahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk tidak memilih kotak kosong. 

"Kami sudah serahkan ke KPU Maros. Isi somasi kami yang pertama bahwa (Jumaedi) memberikan pengarahan kepada PPK untuk tidak memilih kotak kosong," kata Sekretaris Umum Aksi Maros, Nirwana, Selasa (21/10/2024).

Nirwana mengatakan, Jumaedi memberikan pengarahan tersebut di rumahnya dengan mengumpulkan ketua dan anggota PPK.

Dia juga mengatakan ketua dan anggota PPK tidak akan dipilih kembali sebagai penyelenggara jika pilkada ulang 2025.

"Ketua KPU Maros mengundang anggota dan ketua PPK ke kediaman pribadinya. Bahwa disana ketua KPU Maros memberikan pengarahan kepada ketua dan anggota PPK untuk tidak memilih kotak kosong," ucapnya. 

Hal itu dinilai Nirwana bentuk sikap tidak netral Jumaedi sebagai ketua KPU Maros karena yang bersangkutan memberikan peringatan kepada seluruh PPK untuk tidak terobsesi memperpanjang masa kerja mereka dengan memilih kotak kosong.

"Informasi ini sudah berkembang sampai PPS. Katanya jangan sampai adanya pilkada 2025 mereka terobsesi untuk memperpanjang masa kerja mereka sebagai penyelenggara pemilu lalu memilih kotak kosong," ujar Nirwana.

Pihaknya pun kini menunggu klarifikasi terbuka Jumaedi kepada publik. Dia mengatakan, siap membawa perkara ini ke jalur hukum jika tidak ada klarifikasi dari Jumaedi. 

"Somasi ini itikad baik kami agar Ketua KPU memberikan klarifikasi. Kalaupun tidak mau, kami siap ke jalur hukum," ucapnya.

Ketua KPU Maros, Jumaedi membantah melarang PPK memilih kotak kosong. Ia mengaku belum membaca seluruh isi somasi dari Aksi Maros karena sedang berdinas di luar kota.

"Saya klarifikasi , bahwa berita tersebut tidak benar, saya tidak pernah kumpulkan PPK untuk mengimbau untuk tidak memilih kotak kosong, itu tidak pernah terjadi, itu fitnah," ujarnya.

Jumaedi menduga pengarahan yang dimaksud Aksi Maros adalah kegiatan resmi KPU, yaitu Kopi Demokrasi. 

Dia mengatakan dalam kegiatan tersebut memberikan pengarahan kepada PPK untuk menjaga integritasnya dengan tidak memilih kotak kosong hanya karena obsesi memperpanjang masa jabatan mereka.

"Kalaupun yang dimaksud pada saat kegiatan, saya menyampaikan agar PPK menjaga integritasnya. Jangan sampai ada isu pilkada akan dilaksanakan 2025 ketika kotak kosong menang, para penyelenggara tidak lagi menjaga integritasnya hanya karena ingin memperpanjang masa jabatannya," kata Juamedi.

Pada kegiatan tersebut ia juga mengatakan, jika kotak kosong memenangkan Pilkada Maros 2024 ini, maka belum tentu mereka kembali menjadi penyelenggara karena regulasi untuk pilkada ulang 2025 belum ada.

"Bahwa kalau pun nanti 2025 pilkada kembali, belum tentu kita semua yang jadi penyelenggara karena belum ada regulasinya. Itu yang saya sampaikan ke PPK, bukan jangan pilih kota kosong. Saya suruh mereka menjaga integritasnya," tandas dia. 

Diketahui, Pilkada Maros hanya diikuti satu pasangan calon yakni Chaidir Syam- Muetazim Mansyur yang sebelumnya berpasangan dengan Suhartina Bohari. Namun usai pemeriksaan kesehatan, Suhartina, dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU Maros berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatannya, lalu digantikan dengan Muetazim Mansyur. 

Pasangan tunggal ini diusung Sembilan parpol yakni, Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang.

Editor: Kastolani Marzuki

SOLO, iNews.id - Ketua KPUKota Solo Bambang Christanto mengundurkan diri dari jabatannya buntut laporan dua kader PDIP Solo ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan polisi.

Kabar mundurnya Bambang disampaikan para Komisioner KPU Solo melalui jumpa pers yang digelar Jumat (11/10/2024). Jumpa pers di Kantor KPU Solo juga turut dihadiri Bambang Christanto. Namun, dia memilih bungkam dan enggan memberikan keterangan pers.

Plt KPU Solo, Yustinus Arya Artheswara mengatakan, Komisioner KPU Solo telah melakukan rapat pleno, Kamis (10/10/2024). Hasilnya, menerima surat pengunduran diri Bambang Christanto sebagai Ketua KPU Solo;  menunjuk Yustinus Arya Artheswara sebagai Plt Ketua KPU Solo; menetapkan perubahan komposisi divisi yang baru di KPU Solo.

“Kami menegaskan dengan adanya pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan proses hukum tidak mengganggu jalannya tahapan Pilkada 2024 yang ada di Kota Surakarta (Solo),” kata Yustinus Arya Artheswara.

Menyikapi pemberitaan terkait dugaan pelanggaran kode etik Bambang Christanto, ia mengungkapkan bahwa KPU Solo sudah menindaklanjutinya. 

Yustinus Arya Artheswara mengatakan, tindakan dan pernyataan Bambang Christanto merupakan pribadi bukan mewakili lembaga KPU Solo.

“Kami menegaskan dengan adanya pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan proses hukum, tidak mengganggu jalannya tahapan Pilkada 2024 yang ada di Kota Solo,” ujarnya.

Yustinus Arya Artheswara juga menjelaskan mengenai perubahan komposisi divisi yang baru di KPU Solo. Komposisi terkini adalah Yustinus Arya Artheswara sebagai Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik; Bambang Christanto sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.

Sementara, Aldian Andrew Wirawan sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; Jati Narendro Pratiknyotiyoso sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan; Yuly Yulianingrum sebagai Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

Yutsinus memastikan bahwa KPU Solo tetap profesional, netral serta tidak memihak sebagai wujud integritas dan profesionalitas lembaga penyelenggara pemilu. Selain itu, tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kota Solo tetap berjalan lancar dan tidak akan mengganggu jalannya tahapan selanjutnya.

“Kami juga terus menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan kegiatan setiap tahapan Pilkada 2024,” tuturnya.

Sebelumnya, Bambang dilaporkan ke DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sedangkan untuk dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik, pembunuhan karakter dan perbuatan tidak menyenangkan dilaporkan ke polisi. Laporan dilakukan dua kader PDIP Solo, Muchus Budi Rahayu dan Imron Rosyid. 

Editor: Kastolani Marzuki

SETELAH menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI sejak 4 Juli 2024, Mochammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU RI definitif periode 2022-2027 mulai kemarin. Penunjukan Afif dilakukan berdasarkan rapat pleno pimpinan KPU RI yang digelar pada Minggu (28/7) siang.

Dengan penunjukan ketua baru, sejumlah pembuktian telah dinanti dari KPU, sebab hal itu bukan semata untuk mengisi kekosongan jabatan dan demi kelancaran tugas-tugas KPU menuju Pilkada Serentak 2024.

Jejak hitam yang dibuat ketua sebelumnya, Hasyim Asy'ari, membuat KPU juga memiliki pekerjaan rumah soal pembuktian integritas dan profesionalitas. Di samping kasus asusila yang akhirnya membuahkan pemecatan, Hasyim juga sudah membuat kontroversi sejak awal menjabat. Ia menjadi potret pejabat yang merendahkan aturan etik karena terus melakukan pelanggaran meski diberi peringatan keras.

Mulai dari kasus kedekatan dengan ketua umum partai, pernyataan yang partisan, sampai memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tanpa berkonsultasi dengan DPR. Sederet kasus itu menunjukkan betapa bahayanya jabatan Ketua KPU di tangan pejabat yang tidak menggenggam erat etika. Dosa yang dibuatnya berdampak dahsyat pada demokrasi negeri ini sampai ke masa depan. Jika melihat lebih jauh ke belakang, Ketua KPU sebelum Hasyim, Arief Budiman, juga diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Arief terbukti melanggar etik karena mendampingi dan menemani Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.

Itu artinya, sudah dua Ketua KPU terakhir pupus jabatan dengan dipecat. Catatan kelam ini jelas tidak boleh lagi terulang untuk ketiga kalinya.

Berdasarkan rekam jejaknya, Mochammad Afifuddin semestinya sudah tidak asing dengan tuntutan integritas dan profesionalitas KPU. Bahkan, Afif sudah lebih dulu akrab dalam soal pengawasan penyelenggaraan pemilu karena sebelum bertugas di KPU, ia lebih dulu menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pada akhir masa purnatugas di Bawaslu, ia juga menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ex officio perwakilan dari unsur Bawaslu RI. Dengan begitu, Afif semestinya bisa menjadi nakhoda yang mengembalikan muruah dan citra KPU.

Sebaliknya pula, sungguh ironis, jika ia sampai mengulang coreng ketua sebelumnya. Afif mesti memahami, jika sejarah kelam KPU tidak dapat diperbaiki, bahkan justru bertambah, KPU benar-benar akan dicap sebagai pengkhianat rakyat. Pasalnya, ketika rakyat sudah bersusah payah berpartisipasi dalam demokrasi, KPU justru menjadi benalunya. Kualitas akhir penyelenggaraan pemilu menjadi amat mudah disangsikan ketika perilaku bobrok para pejabat penyelenggaranya terus terjadi.

Untuk menepis semua kekhawatiran itu, tidak ada cara lain kecuali pembuktian kinerja sejak awal menjabat. Dalam soal ini, Afif memang memberikan sinyal cukup baik dengan langsung memberikan laporan proses penyusunan peraturan KPU (PKPU) terkait dengan logistik untuk pilkada.

Tidak hanya itu, Afif mengatakan KPU juga tengah melakukan penetapan susunan daftar pemilih sementara (DPS) di seluruh provinsi. Selanjutnya, KPU juga akan menetapkan PKPU tentang kampanye para pasangan calon kepala daerah.

Sederet tugas lain KPU yang juga sedang berjalan ialah penyiapan PKPU terkait dengan dana kampanye, kampanye, dan persiapan pendaftaran pencalonan yang akan berlangsung sekitar sebulan lagi. KPU juga sudah menjalin konsolidasi dengan beberapa lembaga penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu.

Betul bahwa pembuktian kinerja Afif masih amat panjang karena baru dimulai. Sebab itu pula, tidak hanya Bawaslu, rakyat juga harus semakin kritis mengawal dan mengawasi sepak terjang KPU. Tidak ada celah untuk keterlambatan, apalagi pelanggaran, sekecil apa pun. Inilah kesempatan terakhir bagi Afif sebagai ketua untuk membuktikan bahwa lembaga yang dipimpinnya masih memiliki muruah di negeri ini.

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi memiliki nakhoda baru setelah Mochammad Afifuddin ditunjuk sebagai ketua definitif. Afif sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI karena Hasyim Asy'ari diberhentikan tetap alias dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu mengenai asusila.

"Setelah? ada ketua yang definitif, maka publik menantikan wajah baru KPU melalui kepemimpinan Afifuddin," kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Rendy NS Umboh kepada Media Indonesia, Minggu, 28 Juli 2024.

Baca juga: Ribuan Petugas Pantarlih Terafiliasi Partai, KPU Diminta Proaktif Mengusut

Rendy mengatakan, penunjukkan Afifuddin lewat rapat pleno yang digelar enam anggota KPU RI tadi siang merupakan bentuk antiklimaks dari sejumlah permasalahan di lembaga tersebut dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. Klimaks dari semua persoalan di KPU RI, sambungnya, adalah dipecatnya Hasyim oleh DKPP.
"Kami berharap, lewat momentum ini, citra KPU di mata publik akan semakin baik, ada trust publik yang makin meningkat lewat penataan arah dan kebijakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini," ungkapnya.?

Keputusan untuk menetapkan Afifuddin sebagai Ketua KPU RI disampaikan oleh anggota KPU RI August Mellaz sebelum membuka kegiatan rekap hasil penghitungan perolehan suara nasional dan penetapan hasil Pemilu 2024 pasca-pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.

Jabatan Plt Ketua KPU RI sebelumnya diemban Afifuddin sejak Kamis, 4 Juli. Putusan itu diambil kurang dari 24 jam setelah DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Hasyim.

(END)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan Mochammad Afifuddin telah disepakati sebagai ketua KPU RI secara definitif. Afifuddin menggantikan Hasyim Asy'ari yang beberapa waktu lalu dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan, Afifuddin disepakati menjadi ketua definitif setelah seluruh anggota beserta sekretaris jenderal menggelar rapat pleno pada Ahad (28/7/2024) siang. Dia mengatakan, penetapan itu dilakukan mengingat kebutuhan-kebutuhan serta tanggung jawab organisasi dalam beberapa waktu ke depan.

"Hari ini karena kebutuhan organisasi, kami melaksanakan rapat pleno secara lengkap yang dihadiri enam pimpinan KPU RI," kata August Mellaz sebelum pembukaan Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024 Pasca-Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Gedung KPU RI, Jakarta, Ahad (28/7/2024).

Afifuddin yang menjabat anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Ketua KPU RI. Afifuddin akan menjalankan tugasnya sesuai masa jabatan pada periode KPU RI saat ini, yakni hingga tahun 2027.

Sebelumnya, KPU RI memutuskan untuk menunjuk anggota Divisi Hukum dan Pengawasan Mochammad Afifuddin sebagai Pelaksana Tugas Ketua KPU RI menggantikan Hasyim Asy'ari yang dijatuhi sanksi pemberhentian oleh DKPP. Keputusan itu berdasarkan hasil rapat pleno tertutup yang dilakukan KPU RI di Jakarta, Kamis (4/7).

Pada Rabu (3/7/2024), DKPP RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari terkait kasus dugaan asusila. Selain itu, DKPP RI meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu tujuh hari sejak putusan dibacakan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menunjuk Mochammad Afifuddin sebagai Ketua KPU definitif periode 2022-2027, Minggu (27/7/2024).

Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz menjelaskan, hal itu berdasarkan rapat pleno pimpinan KPU RI yang digelar pada Minggu siang.

“Hari ini sebelum kami melakukan pleno beberapa waktu ke depan, kami karena kebutuhan organisasi juga melaksanakan pleno secara lengkap yang dihadiri oleh 6 pimpinan KPU RI,” ujar August di Kantor KPU RI, Minggu siang.

“Kami menyepakati pada pleno yang kami lakukan beberapa saat sebelumnya, untuk menetapkan Pak Muhammad Afifuddin sebagai Ketua KPU secara definitif,” sambungnya.

Menurut August, penunjukan Afifuddin sebagai ketua KPU RI ini karena kebutuhan organisasi dan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilu.

“Posisi definitif dari Ketua KPU Pak Muhammad Afifuddin akan menjalankan tugasnya sampai akhir masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum periode 2022-2027,” kata August.

Sebagai informasi, Afifuddin sebelumnya ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua KPU untuk menggantikan Hasyim Asy'ari yang dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Penunjukan Afifuddin berdasarkan hasil rapat pleno 6 pimpinan KPU RI yang dilakukan pada Kamis (4/7/2024).

DKPP memberhentikan Hasyim karena melanggar kode etik penyelenggara pemilu, karena dianggap terbukti melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota PPLN Den Haag, Belanda berinisial CAT.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Hasyim Hasyim merayu dan memaksa CAT untuk berhubungan badan di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa surat presiden (supres) terkait pergantian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum rampung.

“Itu kan [masih] proses administrasi. Kalau sudah selesai rampung akan kami percepat,” ujar Jokowi usai meninjau Pekan Imunisasi Nasional di Jayapura, dikutip melaluiYoutube Sekretariat Presiden, Selasa (23/7/2024).

Menurut catatan Bisnis, Komisi II DPR masih menunggu supres dari Presiden Jokowi terkait pergantian Ketua KPU.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa surat tersebut menjadi dasar pihaknya dalam memulai pemilihan ulang komisioner KPU melalui proses pergantian antarwaktu.

“Kami berharap pemerintah segera mengirim surat kepada pimpinan DPR dan kami berharap pimpinan DPR segera memproses, menyerahkan kepada Komisi II,” katanya kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (19/7/2024).

Doli menjelaskan, proses tersebut telah dimulai dari pemberhentian Ketua KPU secara resmi oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Namun, dia menjelaskan bahwa pemerintah semestinya segera meminta kepada DPR untuk memberikan nama komisioner pengganti.

“Nanti surat itu diproses di DPR. Biasanya kalau surat masuk kan dibahas di pimpinan, rapat pimpinan kemudian membahas atau memasukkan surat itu menjadi agenda di paripurna,” sambung Wakil Ketua Umum Golkar itu.

Dia melanjutkan, meskipun Dewan saat ini sedang memasuki masa reses, pihaknya dapat membahas permasalahan itu apabila dianggap darurat.

Doli sendiri berpendapat bahwa pengisian jabatan Ketua KPU ini mestinya segera ditindaklanjuti. Pasalnya, tahapan Pilkada serentak tengah berjalan, sehingga kekosongan jabatan ketua KPU tidak menjadi masalah lain.

“Jadi kalau misalnya ini dianggap urgent, dan menurut saya urgent, karena ini kan harus diisi. Pilkadanya terus berjalan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi menghentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dari jabatannya usai terbukti melakukan tindakan asusila kepada salah satu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.

Fakta tersebut terungkap dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) perkara nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 oleh (DKPP) di Kantor DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu (3/7/2024).

"Memutuskan: satu, mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruh; dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asy'ari selalu ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak keputusan ini dibacakan; tiga, Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari setelah putusan ini dibacakan," ujar Ketua DKPP Heddy Lugito diikuti ketukan palu, seperti disiarkan dalam kanal YouTube DKPP RI, Rabu (3/7/2024).

Seluruh komisioner KPU akhirnya sepakat untuk menunjuk Mochammad Afifuddin sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua KPU pengganti Hasyim.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi II DPR masih menunggu surat presiden (supres) dari Joko Widodo (Jokowi) terkait pergantian ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa surat tersebut menjadi dasar pihaknya dalam memulai pemilihan ulang komisioner KPU melalui proses pergantian antarwaktu.

“Kami berharap pemerintah segera mengirim surat kepada pimpinan DPR dan kami berharap pimpinan DPR segera memproses, menyerahkan kepada Komisi II,” katanya kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (19/7/2024).

Doli menjelaskan, proses tersebut telah dimulai dari pemberhentian Ketua KPU secara resmi oleh presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Namun, dia menjelaskan bahwa pemerintah semestinya segera meminta kepada DPR untuk memberikan nama komisioner pengganti.

“Nanti surat itu diproses di DPR. Biasanya kalau surat masuk kan dibahas di pimpinan, rapat pimpinan kemudian membahas atau memasukkan surat itu menjadi agenda di paripurna,” sambung Wakil Ketua Umum Golkar itu.

Dia melanjutkan, meskipun Dewan saat ini sedang memasuki masa reses, pihaknya dapat membahas permasalahan itu apabila dianggap darurat.

Doli sendiri berpendapat bahwa pengisian jabatan ketua KPU ini mestinya segera ditindaklanjuti. Pasalnya, tahapan Pilkada serentak tengah berjalan, sehingga kekosongan jabatan ketua KPU tidak menjadi masalah lain.

“Jadi kalau misalnya ini dianggap urgent, dan menurut saya urgent, karena ini kan harus diisi. Pilkadanya terus berjalan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi menghentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dari jabatannya usai terbukti melakukan tindakan asusila kepada salah satu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.

Fakta tersebut terungkap dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) perkara nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 oleh (DKPP) di Kantor DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu (3/7/2024).

"Memutuskan: satu, mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruh; dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asy'ari selalu ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak keputusan ini dibacakan; tiga, Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari setalah putusan ini dibacakan," ujar Ketua DKPP Heddy Lugito diikuti ketukan palu, seperti disiarkan dalam kanal YouTube DKPP RI, Rabu (3/7/2024).

Seluruh komisioner KPU akhirnya sepakat untuk menunjuk Mochammad Afifuddin sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua KPU pengganti Hasyim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta maaf apabila fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh para komisioner untuk melaksanakan tugas dianggap terlalu mewah.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa segala fasilitas yang didapatkan komisioner dikelola oleh Sekretariat Jenderal KPU RI.

Dengan begitu, fasilitas yang disediakan untuk keperluan dinas sudah melewati pembahasan dan disesuaikan aturan yang berlaku.

“Kalau soal fasilitas, kami ya kan pernah bahas juga. Yang penting pertama satu tidak ada larangan, yang atau aturan yang kita langgar,” ujar Afifuddin dalam Program Gaspol di Youtube Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Dia mencontohkan dua kendaraan dinas tambahan yang disediakan bagi komisioner. Afif menegaskan bahwa itu adalah mobil Hyundai Palisade dan Toyota Alphard itu adalah kendaraan sewaan.

Penyediaan kendaraan tersebut karena mempertimbangkan padatnya agenda KPU RI saat tahapan Pemilu 2024. Atas dasar itu, diperlukan mobil cadangan ketika kendaraan yang biasa digunakan mengalami kerusakan.

“Ya dalam beberapa kejadian, misalnya mendadak satunya apa, aki drop, yang saya alami kan begitu. Ya maksudnya kan yang namanya buatan manusia kadang-kadang kecapean juga. Mobil juga muter terus,” kata Afifuddin.

Dengan begitu, Afifuddin menilai bahwa pemberian fasilitas ini tak bisa langsung dianggap berlebihan, dan tidak ada aturan yang dilanggar.

“Maka kalau berlebihan dan tidak berlebihan kan jadinya kan relatif. Jadi patokan kami aturan itu. Kalau teman-teman atau pihak-pihak menganggap ini berlebihan dan lain-lain ya kami minta maaf,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, dalam cuitannya lewat akun resmi X, Mahfud mengaku kaget dengan berita lanjutan selepas pemecatan Hasyim.

“Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (utk alasan dinas) yg berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tulis Mahfud.

Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menganggap, KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada "yang sangat penting bagi masa depan Indonesia".

"Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang," sebut dia.

"Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," kata Mahfud.

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Ketua KPU Mochamad Afifuddin meminta maaf jika mobil mewah dan pesawat jet yang digunakan oleh para komisioner KPU dianggap terlalu berlebihan.

Permintaan maaf itu Afif sampaikan dalam program Gaspol Kompas.com, seperti dikutip Selasa (16/7/2024).

"Kalau berlebihan dan tidak berlebihan kan jadinya relatif. Jadi patokan kami tetap aturan itu. Kalau ada pihak-pihak menganggap ini berlebihan dan lain-lain, ya kami minta maaf," ujar Afif.

Afif menegaskan komisioner KPU tidak melanggar aturan apa pun terkait penggunaan fasilitas mewah itu.

Dia menyebut, diskursus mengenai fasilitas KPU yang berlebihan sudah pernah terjadi beberapa periode lalu.

"Diskursusnya kan soal ini mewah, berlebihan, dan seterusnya. Ini dulu di dua periode sebelumnya pernah juga disoal seputar, 'eh, komisioner kalau naik pesawat bisnis berlebihan apa enggak?' Dulu ada juga diskursus kayak gitu. Nah sekarang kelihatannya ke fasilitas," tuturnya.

"Kalau kami karena soal fasilitas ini juga pengelolaannya di sekretariat, kami tanya pak sekjen, yang memungkinkan dan tidak menyalahi aturan dan semuanya sewa. Jadi kan anytime juga bisa dibalikin namanya sewa. Jadi mobil ini Palisade dan Alphard," sambung Afif.

Terkait dua mobil mewah yang diterima komisioner KPU, Afif berdalih, terkadang mereka membutuhkan mobil pengganti karena ada masalah pada mobilnya.

Dia menyebut mobil yang merupakan buatan manusia pasti juga bisa capek.

Sementara itu, terkait penggunaan pesawat jet, Afif menegaskan fasilitas itu digunakan dalam rangka logistik.

Menurutnya, dibutuhkan kecepatan untuk mengirim logistik ke berbagai wilayah di Indonesia.

"Misalnya saya ke semua pihak juga jelaskan, daerah Papua itu kan juga kita butuh kecepatan untuk sidak dan seterusnya. Dan ada beberapa hal yang juga dilakukan kita temukan ketidaksiapan jajaran. Ada yang kemudian diganti jajaran itu karena dianggap belum siap. Logistiknya belum siap. Harus ada percepatan," terangnya.

"Tapi bahwa itu bagian dari cara kami untuk mengelola situasi ini memastikan segalanya. Itulah langkah yang kita ambil. Ya tentu semua pihak boleh menilai, kami sadar itu. Dan sekali lagi, kalau kemudian soal kepantasan dan tidak, kami pahami ada pihak yang keberatan (terkait fasilitas mewah KPU)," imbuh Afif.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar Riswan Tony menyindir gaya hidup para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berlagak seperti tokoh fiksi penakluk wanita Don Juan karena 'kaget' mendapat anggaran triliunan rupiah.

Riswan menyebut para pejabat KPU itu kerap menyewa jet, dugem, hingga bermain wanita.

Menurut dia, DKPP pasti sudah mendengar informasi mengenai kelakuan anggota KPU tersebut.

"Bukan apa-apa, kaget ini. Punya uang Rp 56 triliun itu kaget. Akibatnya, ya sudah, ada yang kayak Don Juan. Nyewa private jet, belum lagi dugemnya. Bukan kita enggak dengar, itu pasti DKPP tahu, enggak mungkin enggak tahu. Belum lagi wanitanya. Pak Heddy nih cengar-cengir saja nih," ujar Tony.

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum membahas pengganti Hasyim Asy'ari yang diberhentikan tidak hormat dari jabatan ketua definitif. KPU disebut masih menunggu pembahasan pergantian antarwaktu (PAW) dengan Komisi II DPR.

"Kami akan menunggu proses PAW-nya yang nanti akan dibahas di Komisi II," kata Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU Mochammad Afifuddin di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Juli 2024.

Ia mengatakan KPU telah menerima surat Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI. Afif mengatakan KPU sejatinya bisa membahas lebih awal soal ketua definitif. Namun, kata dia, KPU masih fokus membahas persiapan pilkada dan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah.
"Intinya, belum kita bahas. Karena teman-teman berbagi (tugas), ada yang di Sumatra Barat, di Kalimantan Utara, karena ada PSU tadi," ujarnya.

Baca juga: Hasyim Asy'ari Diberhentikan, Perludem: KPU Harus Berbenah, Apa yang Mau Dilakukan?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024. Keppres menginstruksikan pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Penerbitan Keppres ini menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

DKPP RI memberikan sanksi pemberhentian tetap Hasyim Asy'ari dari posisi Ketua merangkap anggota KPU RI. Hasyim dinilai terbukti melakukan tindakan asusila. Melalui putusannya, DKPP RI meminta Presiden untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu 7 hari sejak putusan dibacakan.

(AGA)

Jakarta: Pemberhentian tidak hormat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, lantaran kasus asusila dinilai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, sebagai bentuk kurangnya pengawasan internal KPU. Pernyataannya ini bukan tanpa sebab, karena sebelum-sebelumnya KPU juga sering melakukan pelanggaran.

“Pak Hasyim yang diberhentikan oleh DKPP itu kan puncaknya, tapi sebelum-sebelumnya kalau dikaitkan dengan pelanggaran etika KPU itu sudah berulang kali mendapatkan sanksi etik oleh DKPP dengan berbagai macam kasus,” kata Khoirunnisa dalam tayangan Metro TV, Kamis, 11 Juni 2024.

Melihat berbagai persoalan yang terjadi, Khoirunnisa menilai memang ada masalah terkait profesionalisme, etika, dan integritas yang harus segera dibenahi. Khoirunnisa berharap jangan sampai publik menilai penyelenggara pemilu saat ini tidak layak.
“Kita sudah mau Pilkada, memang secara teknis yang menyelenggarakan adala KPU Daerah, tapi KPU ini membuat kebijakannya, penanggung jawab akhir semua ada di KPU,” tutur Khoirunnisa.
Untuk mencegah pelanggaran dalam lingkungan KPU, kata Khoirunnisa, pengawasan internal sangat dibutuhkan, bukan hanya dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurut dia, KPU perlu memiliki mekanisme pengaduan internal.

“Dalam mengawasi sesama ini apakah juga dilakukan saling mengawasi, dibuat enggak mekanisme internalnya? misalnya untuk melapor kemana gitu, bertemu dengan siapa, di mana?” ucap Khoirunnisa.

Sebagai lembaga yang dituntut untuk independen dan berintegritas, Khoirunnisa mengatakan, KPU harus memiliki kontrol. Jika masih saja terjadi pelanggaran, menunjukan pengawasan internal di KPU belum maksimal.

(LDS)