Jadi Wamenkeu, Thomas Djiwandono Tanggapi Isu Anggaran Makan Siang Gratis "Disunat" Halaman all
Wamenkeu II Thomas Djiwandono sebut Program Makan Siang Gratis akan mengikuti ketentuan penganggaran. Halaman all
(Kompas.com) 18/07/24 19:49 11241114
JAKARTA, KOMPAS.com - Beredar kabar anggaran program makan siang gratis, yang kini disebut makan bergizi gratis, akan "disunat" dari semula Rp 15.000 per anak menjadi Rp 7.500 per anak.
Menanggapi kabar tersebut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono tidak membantahnya, namun juga tidak membenarkannya.
"Untuk hal yang sifatnya pertanyaan makan siang gratis, ini saya rasa bukan saatnya," kata dia dalam konferensi pers perdanannya sebagai Wamenkeu II, di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (18/7/2024).
Thomas yang sebelumnya menjabat sebagai ketua bidang ekonomi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran hanya mengatakan, program-program yang dijalankan Prabowo bakal mengikuti ketentuan penganggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN.
"Saya bisa katakan, semua hal yang menyangkut program unggulan presiden terpilih apakah itu makan siang gratis dan sebagainya, itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah ditegaskan menteri keuangan," tuturnya.
Sebagai informasi, isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis muncul, usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.
Dalam kegiatan Market Outlook 2024 yang digelar secara hibrida itu, dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.
“Setelah dikomunikasikan angka Rp 71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15 ribu ke Rp 9 ribu atau Rp 7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat,” ujar Heriyanto.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025.
Sri Mulyani merinci, pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, yang mana alokasi Rp 71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama.
Anggaran Program MBG telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).
“Dalam RAPBN 2025, teman-teman tadi sudah lihat di dalam, sebelumnya angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Jakarta, Senin (24/6/2024).
"Jadi, angka Rp 71 triliun bukan merupakan outlook di atas itu, tapi sudah di dalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus (2024),” ujar Sri Mulyani.
#keponakan-prabowo #makan-siang-gratis #thomas-djiwandono #anggaran-makan-siang-gratis