Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menyebut pembiayaan negara untuk beasiswa dan riset Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mencapai Rp15 triliun sampai Oktober 2024.

Secara keseluruhan, pria yang akrab disapa Tommy ini melaporkan pembiayaan investasi yang dikucurkan negara menyedot Rp69,66 triliun, termasuk untuk pendanaan beasiswa dan riset LPDP.

Tommy mengklaim fokus pembiayaan investasi yang disalurkan pemerintah ada di sektor prioritas. Ini semua diklaim demi kesejahteraan masyarakat.

"Penyediaan beasiswa pendidikan dan pendanaan riset bagi putra-putri terbaik bangsa (sebesar Rp15 triliun untuk LPDP)," kata Tommy dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

"Yang per Oktober 2024 telah tercatat memiliki 24.449 orang alumni LPDP," sambungnya.

Pada bahan paparan Tommy, mayoritas alumni LPDP itu diklaim bekerja di sektor publik. Besarannya mencapai 66,61 persen dari lulusan penerima beasiswa tersebut.

Sementara itu, 33,39 persen lulusan LPDP lainnya disebut bekerja pada sektor privat.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan mencatat penerima beasiswa LPDP per 20 Oktober 2024 sudah menyentuh 667.420 orang.

Ini termasuk beasiswa hasil kolaborasi dengan Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Adapun akumulasi pendanaan riset LPDP sejak 2013 menyentuh Rp2,9 triliun. Ini meliputi 3.002 proyek yang dikerjakan.

Pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024. Jumlah itu sebesar 67,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp 648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Dari total jumlah penarikan utang tersebut, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 394,9 triliun. Realisasi itu setara dengan 59,3% dari target 2024.

Kemudian, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 43,2 triliun. Sementara pembiayaan non utang terealisasi minus Rp 53,2 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," tutur Thomas.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," tuturnya.

Saksikan juga video: Prabowo Tunjuk 3 Wamenkeu Dampingi Sri Mulyani, Ada Thomas Djiwandono

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Sri Mulyani mencatat sejarah sebagai satu-satunya menteri keuangan yang melayani tiga presiden Indonesia.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai menteri keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dua periode masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selanjutnya pada 21 Oktober 2024, Sri Mulyani resmi dilantik jadi Menteri Keuangan Kabinet Merah PutihPrabowo-Gibran.

Hebat ya. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa Presiden Prabowo masih membutuhkan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan dalam kabinetnya?

Serta, mengapa pula Prabowo menugaskan tiga wakil menteri keuangan sekaligus untuk membantu Sri Mulyani? Apa pula peran trio wakil menteri keuangan ini?

Simak selengkapnya dalam program Filonomics 11, tayang perdana pada Sabtu (02/11/2024) jam 19.00 WIB, klik link YouTube ini.

Produser Eksekutif: Sabrina Asril
Produser: Aprillia Ika
Host: Erlangga Djumena
Video Editor: Banatias Nadhira
Videografer: M Rizki Fauzan, Noah Zacharya Immanuel, Andhika Dwi Prasetyo

JAKARTA, KOMPAS.com - Sri Mulyani mencatat sejarah sebagai satu-satunya menteri keuangan yang melayani tiga presiden Indonesia.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai menteri keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dua periode masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selanjutnya pada 21 Oktober 2024, Sri Mulyani resmi dilantik jadi Menteri Keuangan Kabinet Merah PutihPrabowo-Gibran.

Hebat ya. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa Presiden Prabowo masih membutuhkan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan dalam kabinetnya?

Serta, mengapa pula Prabowo menugaskan tiga wakil menteri keuangan sekaligus untuk membantu Sri Mulyani? Apa pula peran trio wakil menteri keuangan ini?

Simak selengkapnya dalam program Filonomics 11, tayang perdana pada Sabtu (02/11/2024) jam 19.00 WIB, klik link YouTube ini.

Produser Eksekutif: Sabrina Asril
Produser: Aprillia Ika
Host: Erlangga Djumena
Video Editor: Banatias Nadhira
Videografer: M Rizki Fauzan, Noah Zacharya Immanuel, Andhika Dwi Prasetyo

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagi penugasan kepada tiga wakil menterinya untuk membantu tugas selama di Kabinet Merah Putih.

Salah satunya adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono yang dipercaya untuk mengurusi kegiatan internasional dan pembiayaan risiko sektor keuangan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro menyebut, nantinya Thomas akan memiliki co-sign yakni Suahasil Nazara.

"Untuk pak Wamen Thomas itu nanti bertugas untuk urusan internasional dan pembiayaan risiko keuangan. Nanti co-sign-nya Pak Suahasil Nazara. Jadi ada co-signnya," kata Deni, Rabu (30/10).

Belum lama ini, Thomas Djiwandono memang ditugaskan untuk menghadiri kegiatan internasional yakni pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Grup Bank Dunia (World Bank Group/WBG) di Washington D.C. pada 22 Oktober hingga 27 Oktober 2024 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu global menjadi topik pembahasan. Salah satunya adalah peta jalan evolusi Bank Dunia dalam membantu negara anggota memenuhi kebutuhan Barang Publik Global (Global Public Goods), seperti energi hijau, pangan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Topik lainnya yang juga menjadi pembahasan adalah mengenai peran IMF dalam menangani peningkatan risiko ekonomi, moneter, dan geopolitik.

Dalam 12th Ministerial Meeting of Coalition of Finance Minister for Climate Action, Thomas hadir sebagai co-chair bersama dengan Menteri Keuangan Belanda Eelco Heinen. Pertemuan tersebut membahas Climate Action Statement (CAS) sebagai koordinasi kebijakan iklim negara anggota, upaya Kementerian Keuangan mendorong capaian target Nationally Determined Contributions (NDCs), serta mobilisasi pembiayaan publik dan swasta untuk ekonomi hijau.

Thomas juga menekankan komitmen Indonesia dalam mendorong pasar dan pembiayaan karbon, serta peran swasta dalam mitigasi dan adaptasi untuk pencapaian NDCs.

Dalam kesempatan tersebut, Thomas juga memaparkan inisiatif pembiayaan inovatif Indonesia, seperti Debt-for-Nature-Swap (DNS) dan penerbitan lebih dari US$ 7 miliar pembiayaan hijau dalam sukuk dan obligasi untuk ketahanan iklim serta perlindungan lingkungan. Inisiatif tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengeksplorasi dan menerapkan mekanisme keuangan inovatif yang dapat mendorong dampak yang nyata.

Masih dalam rangkaian agenda G20, Wamenkeu juga menghadiri pertemuan Task Force on a Global Mobilization against Climate Change (TF-CLIMA). Pertemuan tersebut merupakan sebuah inisiatif dari Presidensi G20 Brazil yang mempertemukan Sherpa dan Finance Tracks untuk mendiskusikan pencapaian target iklim sesuai Paris Agreement.

Thomas menyampaikan dukungan Indonesia terhadap upaya TF-CLIMA dalam menyediakan instrumen keuangan transisi yang dapat menyediakan berbagai jasa dan produk untuk mendorong dekarbonisasi. Menurutnya, transisi energi harus dilakukan secara adil dan terjangkau, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, serta peran masing-masing negara dengan mempertimbangkan prinsip common but differentiated responsibilites and respective capabilities (CBDR-RC).

Di samping itu, Wamen Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu juga memiliki tugas yang berbeda-beda.

Suahasil Nazara akan bertugas untuk menangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dukungan manajemen. Sementara, co-signnya adalah Anggito Abimanyu.

Kemudian, Anggito Abimanyu akan bertugas mengurusi penerimaan negara, baik pajak, cukai maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam hal ini, co-signnya adalah Thomas Djiwandono.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki tiga wakil menteri (wamen) untuk melanjutkan masa baktinya.

Ketiga wakil menteri (wamen) tersebut di antaranya Thomas Djiwandono, Anggito Abimanyu dan Suahasil Nazara. Ketiga wamen tersebut memiliki pembagian tugas yang berbeda-beda.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Deni Surjantoro mengatakan bahwa pembagian tugas ketiga wamen tersebut telah rampung dibahas dan nantinya akan ada sistem co-sign.

"Memang kemarin baru didiskusikan mengenai fokus penugasan akan membawahi perihal apa saja," ujar Deni kepada Kontan.co.id, Rabu (30/10).

Deni menyebut, Suahasil Nazara akan bertugas untuk menangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dukungan manajemen. Sementara, co-signnya adalah Anggito Abimanyu.

Kemudian, Anggito Abimanyu akan bertugas mengurusi penerimaan negara, baik pajak, cukai maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam hal ini, co-signnya adalah Thomas Djiwandono.

Dan terakhir, Thomas Djiwandono akan bertugas menangani urusan internasional dan pembiayaan risiko sektor keuangan. Dalam hal ini, co-signnya adalah Suahasil Nazara.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melakukan pertemuan bilateral dengan menteri keuangan sejumlah negara dalam kunjungannya ke Washington, D.C., Amerika Serikat pada 22 – 27 Oktober 2024. Berbicara empat mata dengan mereka, ia menyampaikan pesan bahwa transisi pemerintahan Indonesia berhasil dilakukan sehingga menjamin stabilitas.

Thomas bertemu dengan menkeu dari beberapa negara mitra yaitu Belanda, Singapura, dan Australia. Selain itu, ia juga menemui presiden Islamic Development Bank (IsDB) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), juga wakil presiden World Bank (WB) untuk Asia Timur dan Pasifik.

“Wamenkeu menyampaikan keberhasilan transisi pemerintahan di Indonesia yang menjamin stabilitas politik dan keberlanjutan agenda pembangunan,” demikian bunyi siaran pers Kementerian Keuangan pada Senin, 28 Oktober 2024. Transisi pemerintahan yang dimaksut adalah transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto.

Di dalam rilis itu juga disebutkan bahwa Thomas menjelaskan prioritas pemerintahan baru, antara lain ketahanan pangan, energi, dan air.Selain itu, Thomas menekankan bahwa transisi pemerintahan berjalan lancar dengan persiapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 yang mendukung kesinambungan program pembangunan dengan target peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Belanda Eelco Heinen, topik yang dibahas adalah strategi penguatan kolaborasi dalam Koalisi Menkeu untuk Aksi Perubahan Iklim dan upaya untuk mendesain instrumen serta kebijakan terkait pasar karbon global.

Sementara, pada agenda bilateral dengan Menteri Keuangan Singapura Indranee Rajah, ia dan Thomas membahas isu seputar keuangan berkelanjutan, khususnya perkembangan pasar karbon, taksonomi hijau, serta ASEAN Power Grid.

Saat bersua dengan Menteri Keuangan Australia James Chalmers, Thomas menyampaikan strategi ekonomi untuk Asia Tenggara, yang didesain dengan mempertimbangkan Indonesia sebagai mitra strategis penting bagi Australia.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu lantas mengundang Australia untuk lebih meningkatkan investasi di Indonesia guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Ia menyampaikan keinginan untuk meningkatkan peran strategis Indonesia di Islamic Development Bank (IsDB) dalam pertemuannya dengan Presiden IsDB Muhammad Al Jasser.

Sedangkan dalam pertemuan dengan Presiden AIIB Jin Liqun, anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menyampaikan minat Indonesia untuk menjadi tuan rumah sidang tahunan AIIB di masa mendatang, serta meminta AIIB untuk mendirikan kantor operasional di Indonesia.

Permintaan perihal pendirian kantor di Indonesia telah disampaikan sebelumnya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika bertemu Jin Liqun di di sela-sela KTT ASEAN 2024 di Vientiane, Laos, Rabu, 9 Oktober 2024.

Kepada Wakil Presiden World Bank (WB) untuk Asia Timur dan Pasifik Manuela V. Ferro, Thomas meminta Bank Dunia untuk mendesain struktur pinjaman inovatif agar dapat memberikan pembiayaan dengan suku bunga yang lebih terjangkau bagi negara berkembang.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan sejumlah hasil pertemuan tahunan IMF-World Bank Group di Washington D.C, Amerika Serikat yang dihadirinya selama 22—27 Oktober 2024.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu yang dibahas yaitu peta jalan Bank Dunia atau World Bank dalam membantu negara anggota memenuhi kebutuhan Barang Publik Global (Global Public Goods) seperti energi hijau, pangan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, juga dibahas peran Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dalam menangani peningkatan risiko ekonomi, moneter, dan geopolitik ke depan.

Awalnya, Thomas menghadiri diskusi Eurasia Group Roundtable. Dia memaparkan rencana pemerintah Indonesia dalam memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang dan memanfaatkan peluang ekonomi di tengah dinamika geopolitik global.

Wamenkeu menekankan pentingnya keamanan energi, digitalisasi, dan hilirisasi sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah Indonesia juga sedang mendalami berbagai sektor yang berpotensi sebagai sumber pertumbuhan baru yang tidak hanya terbatas infrastruktur dan hilirisasi, tetapi juga sektor pariwisata dan digitalisasi.

"Presiden Prabowo akan memperluas itu [pertumbuhan ekonomi baru], fokusnya sekarang adalah melihat sektor-sektor lain," jelasnya dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Senin (28/10/2024).

Thomas turut menjadi co-chair dengan Menteri Keuangan Belanda Eelco Heinen dalam 12th Ministerial Meeting of Coalition of Finance Minister for Climate Action. Pertemuan tersebut membahas koordinasi kebijakan iklim negara anggota termasuk mobilisasi pembiayaan publik dan swasta untuk ekonomi hijau.

Dalam kesempatan itu, keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memaparkan inisiatif pembiayaan ekonomi hijau dari pemerintah Indonesia, seperti Debt-for-Nature-Swap (DNS) dan penerbitan lebih dari US$7 miliar pembiayaan dalam sukuk dan obligasi untuk ketahanan iklim serta perlindungan lingkungan.

Thomas turut menghadiri pertemuan Task Force on a Global Mobilization against Climate Change (TF-CLIMA) untuk mendiskusikan pencapaian target iklim sesuai Perjanjian Paris. Dia menegaskan dukungan Indonesia atas upaya TF-CLIMA dalam menyediakan instrumen keuangan transisi yang dapat menyediakan berbagai jasa dan produk untuk mendorong dekarbonisasi.

Masih dalam rangkaian yang sama, Thomas juga menghadiri pertemuan ke-4 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20 yang merupakan pertemuan terakhir di bawah Presidensi G20 Brasil. Dalam kesempatan itu, dibahas sejumlah agenda seperti produksi dan perdagangan, konsentrasi pendapatan dan kesejahteraan, perubahan iklim, pembiayaan kesehatan, serta ketidakstabilan politik dan geoekonomi.

Selain itu, wakil dari Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menghadiri Asean-IMF Closed Door Annual Roundtable of Asean Finance. Pertemuan tersebut mendiskusikan tantangan dan prioritas kawasan Asia Tenggara, termasuk rantai pasok regional, pembangunan berkelanjutan, daya tahan pangan, serta ekonomi digital melalui Asean Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Terakhir, Wamenkeu menghadiri agenda utama yaitu Development Committee Plenary. Dia hadapan Dewan Gubernur negara anggota IMF dan Grup Bank Dunia, Thomas menyampaikan sejumlah perhatian pemerintah Indonesia yaitu tekanan pertumbuhan ekonomi akibat peningkatan risiko ekonomi global dan konflik geopolitik telah menekan pertumbuhan ekonomi.

Oleh sebab itu, dia menyerukan penguatan kerja sama multilateral melalui reformasi struktural dan investasi hijau untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Di samping itu, pemerintah Indonesia juga mengapresiasi langkah Bank Dunia yang sepakat untuk meningkatkan pembiayaan ke negara-negara anggotanya sebesar US$150 miliar dalam 10 tahun melalui inovasi keuangan, pelaksanaan Framework for Financial Incentives (FFI), dan Livable Planet Fund (LPF) sesuai World Bank Evolution Roadmap.

Roadmap atau peta jalan tersebut juga mengatur pengurangan rasio ekuitas terhadap utang untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan tanpa menurunkan peringkat AAA International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan penguatan kapasitas penyerapan proyek dan penurunan suku bunga pinjaman bagi negara anggota.

Thomas juga menyatakan dukungan pemerintah terhadap tambahan pendanaan International Development Association 21^st Replenishment (IDA21) untuk membantu negara miskin, rentan, dan terdampak konflik melalui pembiayaan rendah bunga dan hibah.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menghadiri pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Grup Bank Dunia di Washington, D.C. pada 22 – 27 Oktober 2024.

Pertemuan ini membahas mengenai isu-isu global, antara lain peta jalan evolusi Bank Dunia dalam membantu negara anggota memenuhi kebutuhan Barang Publik Global (Global Public Goods) seperti energi hijau, pangan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, serta peran IMF dalam menangani peningkatan risiko ekonomi, moneter, dan geopolitik.

Di sela-sela agenda utama tersebut, Thomas mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa negara mitra, termasuk Australia.

Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Australia, James Chalmers menyampaikan Strategi Ekonomi untuk Asia Tenggara yang didesain dengan mempertimbangkan Indonesia sebagai mitra strategis penting bagi Australia.

"Thomas mengundang Australia untuk lebih meningkatkan investasi di Indonesia guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi," seperti dikutip dari siaran pers Kemenkeu, Senin (28/10).

Tidak hanya, Thomas juga melakukan pertemuan dengan Menkeu Belanda, Eelco Heinen di mana kedua belah pihak membahas strategi penguatan kolaborasi dalam Koalisi Menkeu untuk Aksi Perubahan Iklim dan upaya untuk mendesain instrumen serta kebijakan terkait pasar karbon global.

Kemuudian, pada agenda bilateral dengan Menkeu Singapura, Indranee Rajah, kedua belah pihak membahas isu seputar keuangan berkelanjutan khususnya perkembangan pasar karbon, taksonomi hijau, serta ASEAN power grid.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Presiden Islamic Development Bank (IsDB), Thomas menyampaikan keinginan untuk meningkatkan peran strategis Indonesia di IsDB.

Dalam pertemuan dengan Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Wamenkeu menyampaikan minat untuk menjadi tuan rumah sidang tahunan AIIB di masa mendatang dan meminta AIIB untuk mendirikan kantor operasional di Indonesia.

Terakhir, Thomas menyampaikan kepada Wakil Presiden World Bank (WB) untuk Asia Timur dan Pasifik untuk mendesain struktur pinjaman inovatif agar dapat memberikan pembiayaan dengan suku bunga yang lebih terjangkau bagi negara berkembang.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara mitra dan bank pembangunan multilateral (Multilateral Development Banks/MDBs) dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Washington D.C pada 22-27 Oktober 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Thomas menyampaikan keberhasilan transisi pemerintahan di Indonesia yang menjamin stabilitas politik dan keberlanjutan agenda pembangunan. Thomas juga menjelaskan prioritas pemerintahan baru yang mencakup ketahanan pangan, energi, dan air.

Selain itu, dirinya juga menekankan bahwa transisi pemerintahan berjalan lancar dengan persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar (APBN) 2025 yang mendukung kesinambungan program pembangunan dengan target peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Sementara, pembangunan infrastruktur akan difokuskan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta melibatkan lebih banyak peran pihak swasta. Wamenkeu berharap mendapatkan dukungan pada proyek prioritas pemerintah yang sejalan dengan arah strategis MDBs, seperti perubahan iklim, transisi energi, kesehatan, pembangunan sumber daya manusia, dan infrastruktur konektivitas.

Secara khusus, Thomas juga melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Belanda, Eelco Heinen. Topik yang menjadi pembahasan adalah strategi penguatan kolaborasi dalam Koalisi Menkeu untuk Aksi Perubahan Iklim dan upaya untuk mendesain instrumen serta kebijakan terkait pasar karbon global.

Pada agenda bilateral dengan Menteri Keuangan Singapura, Indranee Rajah, kedua belah pihak membahas isu seputar keuangan berkelanjutan, khususnya perkembangan pasar karbon, taksonomi hijau, serta ASEAN power grid.

Di sisi lain, dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Australia James Chalmers, dirinya menyampaikan strategi ekonomi untuk Asia Tenggara yang didesain dengan mempertimbangkan Indonesia sebagai mitra strategis penting bagi Australia.

Thomas mengundang Australia untuk lebih meningkatkan investasi di Indonesia guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Sementara itu, Thomas menyampaikan keinginan untuk meningkatkan peran strategis Indonesia di Islamic Development Bank (IsDB) dalam pertemuannya dengan Presiden IsDB.

Sedangkan dalam pertemuan dengan Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Thomas menyampaikan minat untuk menjadi tuan rumah sidang tahunan AIIB di masa mendatang dan meminta AIIB untuk mendirikan kantor operasional di Indonesia.

Tidak hanya itu, Thomas juga menyampaikan kepada Wakil Presiden World Bank (WB) untuk Asia Timur dan Pasifik untuk mendesain struktur pinjaman inovatif agar dapat memberikan pembiayaan dengan suku bunga yang lebih terjangkau bagi negara berkembang.

Selain bertujuan untuk memperkuat investasi dan pengembangan ekonomi kawasan, pertemuan bilateral dengan negara mitra dan MDBs juga akan berkontribusi pada tercapainya komitmen dan prioritas Indonesia di masa yang akan datang.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono memaparkan komitmen Indonesia dalam memperkuat pondasi pertumbuhan jangka panjang dan memanfaatkan peluang ekonomi di tengah dinamika geopolitik global.

Hal itu disampaikan dalam sesi diskusi Eurasia Group Roundtable yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan global di Washington D.C, Amerika Serikat (AS) pada Kamis (24/10). Dalam diskusi itu juga menyoroti langkah-langkah strategis pemerintah untuk menjaga kesinambungan dan mengakselerasi mesin pertumbuhan baru.

Thomas menekankan pentingnya keamanan energi, digitalisasi, dan hilirisasi sebagai pondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Ketiga tema ini menjadi landasan untuk pertumbuhan jangka panjang yang nyata, dan saat itulah kita perlu melihat mesin-mesin pertumbuhan," kata Thomas dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menyebut Kementerian Keuangan sedang mendalami berbagai sektor yang berpotensi sebagai sumber pertumbuhan baru, yang tidak hanya terbatas pada infrastruktur dan hilirisasi, tetapi juga pada sektor pariwisata dan digitalisasi.

Selain itu, Thomas menyampaikan terkait kesinambungan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya. Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Prabowo akan memperluas fokus ekonomi ke sektor-sektor lain.

"Presiden Prabowo akan memperluas itu (pertumbuhan ekonomi baru), fokusnya sekarang adalah melihat sektor-sektor lain," jelasnya yang menekankan bahwa kesinambungan ini memungkinkan Indonesia akan tetap menarik bagi investor global.

Mengenai target fiskal, Thomas menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit anggaran di bawah batas 3% sesuai undang-undang yang berlaku. Tahun depan ditargetkan defisit 2,53%.

Dalam diskusi juga mencakup strategi untuk mendukung kelas menengah yang berkembang dan tantangan setelah pandemi. Thomas menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terus berupaya menciptakan lapangan kerja bagi populasi muda di Indonesia dan menjaga stabilitas ekonomi melalui pengembangan mesin pertumbuhan baru.

"Kita harus menemukan cara dan sarana untuk mencapainya (dukungan terhadap kelas menengah). Saya yakin semua ini terkait dengan menemukan mesin-mesin pertumbuhan baru," ucapnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pada forum internasional, Indonesia menekankan untuk selalu menjaga defisit anggaran sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menegaskan komitmen pemerintahan Indonesia untuk menjaga defisit anggaran di bawah batas 3% dari produk domestik bruto (PDB), sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Anggaran tahun depan ditargetkan dengan defisit sebesar 2,53% dari PDB, dan sudah ditetapkan dalam Undang-Undang,” tutur Thomas dalam diskusi Eurasia Group Roundtable yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan global di Washington D.C, pada Kamis (24/10).

Di samping itu, Thomas juga membahas terkait strategi untuk mendukung kelas menengah yang berkembang dan tantangan pasca-pandemi Covid-19.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terus berupaya menciptakan lapangan kerja bagi populasi muda di Indonesia dan menjaga stabilitas ekonomi melalui pengembangan mesin pertumbuhan baru.

“Kita harus menemukan cara dan sarana untuk mencapainya (dukungan terhadap kelas menengah). Saya yakin semua ini terkait dengan menemukan mesin-mesin pertumbuhan baru,” tambahnya.

Sebagai informasi, diskusi ini menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat daya saing, terutama di tengah tantangan global.

Dengan pendekatan yang lebih inklusif terhadap sektor-sektor ekonomi dan strategi keberlanjutan fiskal yang kuat, pemerintah Indonesia optimistis akan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang solid dan berkelanjutan dalam jangka panjang.