Badan Gizi Nasional memperkirakan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis tahap awal bakal tembus Rp800 miliar per hari. Besaran itu 75 persen dari total perkiraan anggaran sebesar Rp1,2 triliun per hari jika dijalankan secara penuh.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut jika program makan gratis sudah berjalan secara penuh maka anggaran per hari yang dibutuhkan sebesar Rp1,2 triliun.

"75 persen dari Rp1,2 triliun itu untuk intervensi makan bergizi. Bapak ibu harus tahu, 75 persen itu kurang lebih Rp800 miliar setiap hari untuk membeli produk-produk pertanian, membeli bahan baku," ujar Dadan dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Selasa (8/10).

Menurut Dadan, kalau nanti program unggulan Prabowo-Gibran ini sudah berjalan secara penuh, total penerima akan mencapai 82,9 juta orang dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp400 triliun.

"Kalau ini program sudah jalan, maka Badan Gizi akan spending harian Rp1,2 triliun. Ini adalah uang yang tidak sedikit," jelasnya.

Dadan menjelaskan anggaran sebanyak itu diperlukan karena perlu memasak makanan setiap hari, lalu menyalurkannya kepada anak sekolah. Selain itu, ia menekankan pengeluaran harian tersebut bakal menjadi uang beredar di masyarakat.

"Pemerintah Prabowo-Gibran memutuskan untuk melakukan investasi besar-besaran terhadap sumber daya manusia (SDM) Indonesia, dan yang paling besar itu ada di makan bergizi gratis," tegasnya.

"Kalau nanti program ini sudah jalan menyeluruh, akan ada kurang lebih 30 ribu satuan pelayanan di seluruh Indonesia," ucap Dadan.

Ia mengatakan setiap satuan pelayanan akan mengakomodir kebutuhan makan gratis dari 3.000 anak sekolah per kecamatan. Nantinya, akan ada tiga pegawai Badan Gizi yang ditugaskan di masing-masing satuan pelayanan.

"Tahun depan (2025) minimal 5.000 satuan pelayanan. Awal (penyaluran makan gratis) 3 juta anak dulu, nanti naik 6 juta di April (2025), dan di Juli (2025) 15 juta," pungkasnya.

Badan Gizi Nasional akan menghabiskan Rp1,2 triliun per hari untuk menjalankan program makan gratis Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut uang sebanyak itu keluar jika program makan gratis sudah berjalan secara keseluruhan. Anggaran sebanyak Rp1,2 triliun juga bukan hanya untuk membeli bahan-bahan makanan.

"Kalau nanti dilaksanakan secara penuh, totalnya akan mencapai 82,9 juta (penerima makan gratis) dan menghabiskan anggaran Rp400 triliun. Kalau ini program sudah jalan, maka Badan Gizi akan spending harian Rp1,2 triliun. Ini adalah uang yang tidak sedikit," jelasnya dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).

"Dan 75 persen dari Rp1,2 triliun itu untuk intervensi makan bergizi. Bapak ibu harus tahu, 75 persen itu kurang lebih Rp800 miliar setiap hari ... untuk membeli produk-produk pertanian, membeli bahan baku," imbuh Dadan.

Dadan menjelaskan mengapa pemerintah harus mengeluarkan uang sebanyak itu. Ia menyebut Badan Gizi perlu memasak makanan setiap hari, lalu menyalurkannya kepada anak sekolah. Selain itu, ia menekankan pengeluaran harian tersebut bakal menjadi uang beredar di masyarakat.

"Pemerintah Prabowo-Gibran memutuskan untuk melakukan investasi besar-besaran terhadap sumber daya manusia (SDM) Indonesia, dan yang paling besar itu ada di makan bergizi gratis," tegasnya.

"Kalau nanti program ini sudah jalan menyeluruh, akan ada kurang lebih 30 ribu satuan pelayanan di seluruh Indonesia," ucap Dadan.

Ia mengatakan setiap satuan pelayanan akan mengakomodir kebutuhan makan gratis dari 3.000 anak sekolah per kecamatan. Nantinya, akan ada tiga pegawai Badan Gizi yang ditugaskan di masing-masing satuan pelayanan.

Bos Badan Gizi itu mengatakan satuan pelayanan berbeda dengan dapur umum. Ini bukan sekadar tempat memasak makanan, termasuk juga offtaker dari produk pertanian lokal.

"Tahun depan (2025) minimal 5.000 satuan pelayanan. Awal (penyaluran makan gratis) 3 juta anak dulu, nanti naik 6 juta di April (2025), dan di Juli (2025) 15 juta," ungkapnya selepas acara.

"Di daerahnya yang masak-masak itu tergantung dari alat masak. Kalau alat masak tradisional itu butuh kurang lebih 45 orang-46 orang (per satuan pelayanan). Kalau asumsi tradisional, maka nanti akan ada peluang kerja baru 1,5 juta (orang) karena itu pegawai lokal, ibu-ibu, anak remaja, bapak-bapak," tutup Dadan.

Badan Gizi Nasional menargetkan 30 ribu satuan pelayanan untuk menopang program ini. Mereka mematok seluruh satuan pelayanan bakal terbentuk paling lambat 2027 nanti.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis (MBG) akan menghabiskan anggaran sekitar Rp1,2 triliun per harinya, apabila sudah beroperasi secara penuh.

Dadan menjelaskan target penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta jiwa. Jika target tersebut sudah terpenuhi maka anggaran bisa mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun atau mencapai Rp1,2 triliun per harinya.

"Kalau ini jalan, MBG spending [belanja] harian Rp1,2 triliun. Ini uang yang tidak sedikit," ujar Dadan dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Lebih rinci, dia mengatakan 75% dari Rp1,2 triliun atau sekitar Rp800 miliar akan digunakan untuk intervensi makan gratis untuk anak-anak sekolah. Lalu, 85% dari Rp800 miliar tersebut untuk membeli bahan baku makan bergizi gratis sehingga uangnya akan langsung beredar ke masyarakat.

Pengajar di Institut Pertanian Bogor ini menjelaskan, angka-angka tersebut didapat usai Badan Gizi Nasional melakukan percontohan. Ketika melayani 3.000 anak sekolah, dibutuhkan setidak 200 kilogram (kg) beras, 350 kg ayam, 3.000 butir telur, 350 kg sayur, dan 6.000 liter susu per harinya.

Belum lagi diperlukan sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Dadan menyatakan program MBG membutuhkan dana dan sumber daya yang besar.

"Jadi ini sebetulnya merupakan tantangan tersendiri dan peluang tersendiri bagi pengusaha, termasuk UMKM," katanya.

Ditemui usai acara, Dadan menjelaskan program MBG akan dimulai sejak Januari 2025. Kendati demikian, penerapannya akan dilaksanakan secara bertahap.

"3 juta anak dulu [target penerimaan manfaat pada Januari]. Nanti naik ke 6 juta di April. Nanti di Juli baru 15 juta," ungkapnya.

Dia menjelaskan, MBG hanya diberikan sekali perharinya—bukan dua kali seperti info yang belakangan beredar. Dia menjelaskan, siswa PAUD akan diberi MBG pada pukul 08.00, siswa SD pada pukul 10.00, dan siswa SMP—SMA pada pukul 12.00.

Bisnis.com, JAKARTA - Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal segera memulai masa pemerintahannya dalam hitungan hari ke depan. Sejumlah program seperti makan siang gratis hingga pembangunan IKN pun mendapat sorotan. Bagaimana pemerintahan baru akan menjalankan kebijakan tersebut?

Untuk diketahui, program makan siang gratis atau yang kini disebut dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

JAKARTA,KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan dana program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun tidak diambil dari dana pendidikan kementerian dan lembaga (K/L) lain.

Itu artinya, dana program makan bergizi gratis tidak akan memangkas dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana untuk gaji guru, dana perbaikan sekolah, maupun dana untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah dialokasikan pada Rancangan APBN 2025.

"Rp 71 triliun diambil dari mana? Tidak diambil dari mana-mana, itu on top," ujarnya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, dikutip dari Youtube DPD RI, Selasa (3/9/2024).

Dia mengungkapkan dana sebesar Rp 71 triliun akan diambil dari alokasi dana abadi pendidikan.

"Jadi tidak diambil dari pos yang sudah allocated tapi bisa dari cadangan pendidikan yang kita kemudian gunakan untuk penggunaan program makan bergizi gratis," kata dia.

Meski demikian, Menkeu tidak menjelaskan secara rinci teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis, termasuk pelaksanaan pengadaan susu gratis lantaran merupakan wewenang Badan Gizi Nasional.

"Tentu kita berharap (program MBG) ini akan menimbulkan apa yang disebut keterkaitan dengan UMKM dan ekonomi di daerah," tuturnya.

Sebelumnya, Menkeu memastikan, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis sudah disiapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Program andalan presiden terpilih Prabowo Subianto itu rencananya akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun pada 2025.

"Untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah disepakati alokasi (Makan Bergizi Gratis) sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025," ujar dia dalam konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Bendahara Negara menjelaskan, angka itu didapat dari hasil koordinasi yang dilakukan antara pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan tim presiden terpilih Prabowo.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut disepakati, program Makan Bergizi Gratis bakal dilaksanakan secara bertahap, sehingga tidak membebani pos belanja APBN.

"Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan, bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap," kata Sri Mulyani.

Badan Gizi Nasional masih belum memiliki kantor meski sudah dibentuk sejak pekan lalu.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya masih mempersiapkan kantor badan yang akan mengurus program makan bergizi gratis tersebut.

"(Kantor) masih dibereskan. Secepatnya (rampung)," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/8).

Badan Gizi Nasional juga sudah mulai menyiapkan rekrutmen pegawai. Namun, Dadan belum mau menyampaikan detail persiapan rekrutmen pegawai badan itu.

"Jika sudah waktunya disampaikan. Kami sedang fokus menyusun SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja)," katanya.

Sebelumnya, Dadan telah bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pada Jumat (23/8).

Melansir keterangan resmi Kemenpan-RB, pertemuan itu membahas struktur organisasi Badan Gizi Nasional yang dibentuk untuk memperkuat koordinasi dalam pemenuhan gizi nasional, sehingga upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur.

Presiden Jokowi membentuk Badan Gizi Nasional menjelang akhir masa jabatan. Badan Gizi Nasional baru dibentuk Jokowi melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024 yang diteken pada 15 Agustus.

Badan itu dibentuk untuk mempersiapkan eksekusi program makan bergizi gratis yang digagas presiden terpilih Prabowo Subianto.

Namun, Dadan mengatakan Jokowi berpesan kepadanya agar badan yang dipimpinnya tidak hanya mengurusi program makan bergizi gratis di pemerintahan mendatang. Jokowi, kata dia, juga ingin Badan Gizi Nasional aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat soal gaya hidup sehat.

"Beliau inginkan agar Badan Gizi tidak hanya melaksanakan program makan bergizi gratis kepada anak sekolah, tapi lebih luas dari itu, utamanya gaya hidup sehat," kata Dadan usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8).

Jokowi juga berpesan agar program makan bergizi gratis dengan anggaran Rp71 triliun tidak tumpang tindih dengan Kementerian Kesehatan. Oleh sebab itu, Dadan harus berkomunikasi dengan kementerian/lembaga terkait perihal program andalan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming itu.

"Namun, pada intinya kan program makan bergizi ini akan diberikan kepada 82,9 juta penerima manfaat mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA. Termasuk juga dari sekolah-sekolah keagamaan," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah menganggarkan Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025.

"Untuk program Presiden Terpilih Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun sudah ada di sini (RAPBN 2025), nanti akan dijelaskan dari tim makan bergizi gratis yang terus disempurnakan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sri Mulyani mengatakan program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk menciptakan anak yang cerdas dan pemberdayaan UMKM.

"Tapi ini multiplayer ekonomi di daerah ditekankan UMKM makin berdaya sehingga ekonomi daerah bisa bergerak," ujarnya.

Adapun dalam RAPBN 2025, anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis ini masuk ke dalam kategori anggaran pendidikan sebesar Rp 722,6 triliun.

Anggaran pendidikan tersebut akan digunakan untuk peningkatan akses san kualitas pendidikan melalui PIP, KIP Kuliah, BOS, BOP PAUD, dan beasiswa LPDP.

Kemudian pemberian makan bergizi gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan sekolah unggulan serta penguatan link and match dengan pasar kerja (vokasi dan sertifikasi).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah menganggarkan Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025.

"Untuk program Presiden Terpilih Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun sudah ada di sini (RAPBN 2025), nanti akan dijelaskan dari tim makan bergizi gratis yang terus disempurnakan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sri Mulyani mengatakan program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk menciptakan anak yang cerdas dan pemberdayaan UMKM.

"Tapi ini multiplayer ekonomi di daerah ditekankan UMKM makin berdaya sehingga ekonomi daerah bisa bergerak," ujarnya.

Adapun dalam RAPBN 2025, anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis ini masuk ke dalam kategori anggaran pendidikan sebesar Rp 722,6 triliun.

Anggaran pendidikan tersebut akan digunakan untuk peningkatan akses san kualitas pendidikan melalui PIP, KIP Kuliah, BOS, BOP PAUD, dan beasiswa LPDP.

Kemudian pemberian makan bergizi gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan sekolah unggulan serta penguatan link and match dengan pasar kerja (vokasi dan sertifikasi).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN 2025.

RUU APBN 2025 tersebut resmi diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

Program MBG sendiri merupakan janji kampanye presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto. Jokowi, dalam pidatonya sebelum serahkan RUU APBN 2025, menyatakan program MBG akan diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan tingkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

"Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," jelas Jokowi.

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RPABN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71,0 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG.

Sedangkan tenaga kerja yang diharapkan dapat terserap untuk pelaksanaan program ini adalah sekitar 0,82 juta pekerja. Oleh sebab itu, pemerintah mengharapkan program MBG dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10% pada 2025.

Lebih lanjut, pemerintah merancang program MBG melalui pemberian makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, dan ibu hamil/menyusui dengan risiko anak stunting.

Program tersebut dirancang akan dilaksanakan secara bertahap. Penerima manfaat program tersebut merukan murid sekolah segala tingkatan yaitu dari siswa prasekolah, sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTs), sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), dan pesantren pendidikan keagamaan.

Sementara itu, bantuan gizi akan diberikan kepada ibu hamil/menyusui dan balita untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga yang rentan.

Sementara pada tahap awal, MBG akan diprioritaskan untuk peserta didik prasekolah/PAUD dan peserta didik Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki status stunting dan kemiskinan tinggi, serta daerah yang sudah memiliki kesiapan fasilitas sarana dan prasarana untuk menjalankan program MBG.

Pada tahap selanjutnya, program MBG akan diperluas untuk peserta didik pada seluruh jenjang Pendidikan (prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum maupun keagamaan) hingga menjangkau lebih banyak wilayah kabupaten/kota.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) sepakat jika program makan siang gratis yang dicanangkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ketua ABDSI, Cahyadi Joko Sukmono, menyampaikan, adanya keterlibatan UMKM dalam program tersebut sangat membantu mengingat masing-masing daerah memiliki karakteristik termasuk soal makanan.

“Menurut saya perlu ya karena masing-masing daerah, wilayah, tentu memiliki karakter yang berbeda,” kata Cahyadi saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Senin (12/8/2024).

Selain itu, Cahyadi menyebut bahwa cara ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap UMKM utamanya yang bergerak di bidang food and beverage.

Di sisi lain, dia melihat potensi UMKM yang dapat digandeng dengan adanya program ini cukup besar mengingat 60% UMKM bergerak di sektor food and beverage. Tinggal bagaimana pemerintah ke depan menetapkan standarisasi dan mengembangkan kluster, tidak hanya olahan makanan tapi juga bahan baku.

“Kalau dari lokal, dari sisi harga bisa ditekan, pelibatan ekonomi, ekosistem bisa ditumbuhkan,” ujarnya.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki sebelumnya mengusulkan agar UMKM dilibatkan dalam program makan bergizi gratis.

Menurutnya, program ini dapat memberikan dampak positif terhadap UMKM lantaran sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia bergerak di sektor food and beverage.

“Menurut saya banyak UMKM yang mayoritas di kuliner ya sehingga kalau misalnya dilibatkan dalam program makan gratis itu saya kira akan punya dampak ekonomi yang bagus untuk UMKM,” kata Teten saat ditemui di Mall Kota Kasablanka, Rabu (7/8/2024).

Namun, Teten menyerahkan kebijakan program makan bergizi gratis kepada pemerintahan yang akan datang.

Menurut catatan Bisnis (3/8/2024), Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis akan mencakup sarapan.

Program makan bergizi gratis untuk 78 juta anak Indonesia telah dibahas dengan matang bersama pakar nutrisi.

“Program makanan gratis itu bukan program makan siang saja, tetapi terdiri dari sarapan dan makan siang,” kata Hashim dikutip dari YouTube Vox Point Indonesia, Sabtu (3/8/2024).

Selain menyasar anak usia sekolah, Hashim menyebut bahwa jutaan ibu hamil di Indonesia perlu diberikan nutrisi tambahan makanan gratis. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan jika ingin mengatasi masalah stunting secara berkelanjutan.

“Ini adalah program pemerintah yang nanti akan dikelola, diurus, dan dipimpin Prabowo dan Gibran. Delapan puluh dua juta jiwa [termasuk jutaan ibu hamil] akan diberikan makanan bergizi gratis,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta mengusulkan agar anggaran makan gratis menggunakan APBD Jakarta.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Sarana Aditya berpandangan saat ini Pemprov DKI Jakarta sudah memulai uji coba program makan siang gratis di setiap sekolah dengan melibatkan bantuan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dia berharap program ini dapat berjalan secara berkelanjutan.

"Kami mendesak agar program makan bergizi ini tidak hanya menjadi uji coba, tetapi dianggarkan secara berkelanjutan dalam APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025, sehingga dapat menjangkau lebih banyak anak-anak di seluruh Jakarta," tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (12/8).

Selain itu, Fraksi PSI juga mengusulkan agar pelaksanaan program ini diperkuat dengan penebalan anggaran melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurutnya, program itu dapat berjalan tanpa hambatan keuangan dan terus memberikan manfaat maksimal bagi para siswa.

"Dana BOS juga harus ditambahkan agar tidak ada hambatan keuangan di tengah jalan," katanya.

Tidak hanya itu, William juga menegaskan Pemprov DKI Jakarta harus melibatkan UMKM di sekitar sekolah dalam penyediaan makanan bergizi.

Dia mengatakan UMKM tersebut tetap harus diawasi secara ketat oleh Dinas Kesehatan Pemprov DKI, sehingga anggaran makanan bergizi yang diberikan tidak disunat.

"Penyediaan makanan oleh UMKM lokal yang telah diuji nilai gizinya tidak hanya membantu meningkatkan kualitas asupan gizi anak-anak, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian masyarakat sekitar sekolah," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, mengusulkan agar program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dapat melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Menurutnya, program ini dapat berdampak positif terhadap UMKM mengingat pelaku UMKM Tanah Air sebagian besar bergerak di sektor kuliner.

“Menurut saya banyak UMKM yang mayoritas di kuliner ya sehingga kalau misalnya dilibatkan dalam program makan gratis itu saya kira akan punya dampak ekonomi yang bagus untuk UMKM,” kata Teten saat ditemui di Mall Kota Kasablanka, Rabu (7/8/2024).

Kendati begitu, Teten menyerahkan kebijakan program makan bergizi gratis kepada pemerintahan yang akan datang.

Menurut catatan Bisnis (3/8/2024), Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis akan mencakup sarapan.

“Program makanan gratis itu bukan program makan siang saja, tetapi terdiri dari sarapan dan makan siang,” katanya dikutip dari YouTube Vox Point Indonesia, Sabtu (3/8/2024).

Dia menyebut, program makan bergizi gratis untuk 78 juta anak Indonesia sudah dibahas dengan matang bersama pakar nutrisi.

Mengutip data pemerintah, Hashim menyebut bahwa belasan juta anak usia sekolah terpaksa mengawali hari dengan keadaan perut kosong.

Jumlah itu, kata dia, setara dengan 41% dari keseluruhan anak usia sekolah di Indonesia. Dia menduga, jumlah itu lebih besar di kalangan anak usia prasekolah.

Hashim menilai, polemik ini harus diatasi oleh pemerintahan selanjutnya.

Selain menyasar anak usia sekolah, menurutnya, jutaan ibu hamil di Indonesia juga perlu diberikan nutrisi tambahan berupa makanan gratis jika ingin mengatasi masalah stunting secara berkelanjutan.

“Ini adalah program pemerintah yang nanti akan dikelola, diurus, dan dipimpin Prabowo dan Gibran. Delapan puluh dua juta jiwa [termasuk jutaan ibu hamil] akan diberikan makanan bergizi gratis,” pungkasnya.