Banyak Guru Honorer Dipecat karena Kebijakan "Cleansing", Heru Budi Gelar Pertemuan dengan Kepsek di Velodrome
Heru Budi mengatakan, ada beberapa poin yang disampaikan dalam pertemuan dengan kepala sekolah se-Jakarta hari ini. Halaman all
(Kompas.com) 21/07/24 16:22 11560232
JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah ramainya isu guru honorer yang dipecat akibat kebijakan cleansing, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono gelar pertemuan dengan kepala sekolah se-Jakarta di Veldrome, Jakarta Timur, Minggu (21/7/2024).
Sebagai informasi, guru honorer saat ini diangkat kepala sekolah setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Sehingga guru honorer yang tidak mendapatkan rekomendasi tersebut akan dikenakan cleansing atau penataan.
"Ada 2.000 kepala sekolah, termasuk kepala suku dinas, dan pengawas, serta sekretaris daerah, Plt Kepala Dinas Pendidikan, wakil, inspektorat, dan lainnya," ucap Heru Budi saat diwawancarai awak media di lokasi, Minggu.
Berdasarkan pengamagan Kompas.com, acara ini berlangsung tepat pukul 13.30 WIB. Heru Budi datang mengenakan batik berwarna coklat dan celana bahan hitam.
Begitu pula dengan 2000 kepala sekolah yang hadir rapih menggunakan batik dan celana bahan.
Heru Budi mengatakan, ada beberapa poin yang disampaikan dalam pertemuan dengan kepala sekolah se-Jakarta hari ini.
Pertama, ia menyampaikan bahwa 4.000 guru honorer yang dipecat akibat kebijakan cleansing akan direkomendasikan untuk mendapatkan data pokok pendidikan (Dapodik) kembali.
"Sampaikan kepada guru bahwa 4.000 honorer sedang diproses rekomendasikan (mendapat) Dapodik. Namun, harus ada cut off date-nya, yaitu Desember 2023 itu, kita dorong untuk dapat data Dapodik," ujar Heru Budi.
Untuk diketahui, cut off yang dimaksud Heru Budi adalah jumlah guru honorer dari 2017 hingga Desember 2023.
Poin kedua, lanjut Heru Budi, 4.000 guru honorer tersebut dapat mengikuti seleksi kontrak kerja individu (KKI) pada Agustus mendatang.
"Agustus buka guru KKI silakan daftar dan berproses sesuai aturan, (kouta) terima 1.700," ucap Heru Budi.
Sementara 2.300 sisanya, bisa mengikuti program KKI di tahun 2025 mendatang.
Ketiga, Heru Budi juga mengimbau agar tak ada lagi kasus bullying di setiap sekolah saat tahun ajaran baru ini.
Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.
"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.
Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.
Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.
Para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat sebagai tenaga honorer oleh Disdik.
Selain itu, tenaga honorer bukan bagian dari aparatur sipil negara (ASN), tetapi memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
Namun, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.
Budi mengatakan, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer tanpa rekomendasi Disdik.
"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.
Karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Permendikbud No. 63 tahun 2022 Pasal 40.
"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak dipublish, tidak ada di dalam data Dapodik kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucapnya.
#heru-budi #cleansing-honor-guru-honorer #cleansing-guru-honorer