JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, sebanyak 2.650 guru honorer yang bakal mengikuti seleksi Kontrak Kerja Individu (KKI)

Disdik Jakarta telah mendata dari 4.000-an tenaga pendidik honorer, 2.650 di antaranya merupakan tenaga pendidik (guru) yang mengajar.

"Guru honorer setelah kami data itu jumlahnya ada 2.650 di Jakarta. InsyaAllah mudah-mudahan mereka akan masuk KKI semua (Agustus)," ujar Budi saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024).

Sementara itu, tersisa 1.400-an merupakan tenaga honorer yang bekerja sebagai guru bagian administrasi dan petugas keamanan.

"Sekitar 1.400an tenaga pendidik itu bisa administrasi, petugas kebersihan, perugas keamanan, seperti itu," kata dia.

Disdik Jakarta bakal mengutamakan tenaga pengajar untuk mengikuti seleksi KKI.

"Tapi kami utamakan nanti adalah guru honorernya yang jumlah sekitar 2.650 dan juga tenaga honorer lainnya juga akan kami masukan ke KKI, tetapi mungkin tidak semua," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, jumlah guru honorer yang terkena cleansing atau pemutusan kontrak kerja di Jakarta berdasarkan catatan dari Dinas Pendidikan mencapai 141 orang.

Guru-guru tersebut telah dipanggil untuk dilakukan penataan administrasi saat pertemuan dengan Pj Gubernur Jakarta Heru Budi di Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (20/7/2024).

Heru telah merekomendasikan 4.000 guru honorer di Jakarta untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Ribuan guru honorer yang akan diprioritaskan mendapat Dapodik itu adalah mereka yang bekerja sebagai tenaga honorer pada 2017 hingga Desember 2023.

"Harus ada cut off date-nya, yaitu Desember 2023, itu (kita) dorong untuk dapat data dapodik," ucap Heru di Velodrome, Minggu.

Heru menyarankan agar para guru honorer di Jakarta mengikuti seleksi KKI sesuai dengan aturannya pada Agustus 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 112 Jakarta Barat, Mutia, menyampaikan permintaan maaf soal pengangkatan guru honorer tanpa rekomendasi Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

Ia dan kepsek lainnya menyadari bahwa tindakan tersebut memang melanggar aturan.

"Kami mohon maaf telah melakukan pelanggaran, tapi pelanggaran tersebut untuk meminimalisir (dampak ke depan). Kami mohon maaf untuk itu, kami bersedia disalahkan karena memang kami salah," kata Mutia sebagai perwakilan kepsek yang berbicara dalam rapat dengan Komisi E dan Disdik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Terpaksa angkat guru honorer

Mutia menyampaikan, dirinya terpaksa mengangkat guru honorer karena ada banyak guru pegawai negeri sipil (PNS) yang pensiun.

Menurutnya, banyaknya jumlah guru PNS yang pensiun tidak diimbangi dengan guru baru.

"Jadi kami mengoptimalkan terlebih dahulu guru yang ada. Dan menunggu dari dinas juga tidak ada jawaban, itu alasan kami mengangkat guru honorer, walaupun saya tahu persis ini melanggar aturan," kata Mutia dilansir dari Antara.

Mutia mengaku bahwa setiap bulan ia sudah mengirimkan surat ke Suku Dinas Pendidikan tembusan ke Dinas Pendidikan untuk meminta guru karena akan ada guru di sekolah yang pensiun. Namun, permintaan dalam surat itu tak terpenuhi.

"Tapi tidak serta merta ada saat itu guru pensiun, saat itu ada penganti," ucap dia.

Untuk mengatasi kekurangan guru di sekolah, Mutia mengambil langkah dengan memanfaatkan guru yang ada untuk mengajar dua mata pelajaran.

"Pelayanan itu tekad kami, melayani anak supaya masa depannya cemerlang. Itu fokus kami di sekolah, tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," kata dia.

Di sisi lain, Mutia mendapat tenaga pengajar dari pemerintah, tetapi untuk mata pelajaran yang sudah ada pengajarnya.

Alhasil, muncul keluhan dari para siswa karena hanya terus diberikan tugas tanpa penjelasan mata pelajaran.

"Itu alasan kami mengambil langkah mengangkat guru honorer. Walaupun saya tahu persis, ini melanggar aturan," kata Mutia.

Tak angkat guru honorer karena faktor kedekatan

Mutia menegaskan, ia tidak mengangkat guru honorer berdasarkan faktor kedekatan.

Pengangkatan guru honorer murni karena kurangnya jumlah tenaga pengajar di sekolah.

"Insya Allah kami tidak (mengangkat guru honorer karena hubungan). Kami mengangkat karena awalnya adalah kebutuhan," ucap dia.

Mutia juga menegaskan bahwa ia dan kepala sekolah yang hadir dalam rapat tidak merekrut guru honorer dengan subjektivitas.

"Boleh ditanya kalau guru yang honor di tempat saya, tidak ada kaitan dengan saya di (SMA) 112 sama sekali, tidak ada hubungan apa-apa," ucap dia.

Oleh sebab itu, Mutia meminta publik tidak berspekulasi semua guru honorer diangkat karena faktor kedekatan dengan kepala sekolah.

"Kalau ada (di sekolah lain) saya katakan, pasti segelintir, tapi jangan menjadi itu besar (disamaratakan semua sekolah)," kata Mutia.

Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.

Para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

Selain itu, tenaga honorer bukan bagian dari aparatur sipil negara (ASN), tetapi memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Namun, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

Budi mengatakan, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer tanpa rekomendasi Disdik.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Permendikbud No. 63 tahun 2022 Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak di-publish, tidak ada di dalam data Dapodik kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucapnya.

(Penulis: Firda Janati | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala sekolah SMAN 112 Jakarta Barat, Mutia, menyampaikan permohonan terkait jatah formasi Kontrak Kerja Individu (KKI) yang dibuka untuk guru honorer kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Ia meminta, guru honorer yang akan mengikuti KKI tidak diadu dengan lulusan baru. Sebab, kuota KKI hanya 1.700, sementara guru honorer saat ini mencapai 4.000.

"Permohonan kami, 1.700 KKI yang akan diadakan di bulan Agustus, dari 4.000 (guru honorer). Kalau diadu (dengan) fresh graduate, yang lulus fresh graduate. Rasanya tidak adil, ini (guru honorer) sudah mengabdi," kata Mutia sebagai perwakilan kepala sekolah dalam rapat dengan Disdik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Mutia berharap, para guru honorer yang sudah mengabdi beberapa tahun di sekolah diprioritaskan untuk mengikuti KKI.

Kemudian, Mutia ingin keringanan konsekuensi kepala sekolah yang sudah telanjur merekrut guru honorer.

Ke depannya, Mutia dan para kepala sekolah se-Jakarta telah berjanji di hadapan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi bahwa tidak akan mengangkat guru honorer lagi.

"Kami sudah janji kemarin di depan Pj Gubernur, kami janji di depan Bapak, kami janji, 'bagi yang mengangkat lagi guru honorer, pecat'. 'Siap' (jawab guru dalam sumpah)," kata Mutia.

Sebelumnya diberitakan, jumlah guru honorer yang terkena cleansing di Jakarta berdasarkan catatan dari Dinas Pendidikan mencapai 141 orang.

Guru-guru tersebut telah dipanggil untuk dilakukan penataan administrasi saat pertemuan dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi di Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (20/7/2024).

Heru menegaskan, 4.000 guru honorer di DKI Jakarta direkomendasikan untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Ribuan guru honorer yang akan diprioritaskan mendapat Dapodik itu adalah mereka yang bekerja sebagai tenaga honorer pada 2017 hingga Desember 2023.

"Harus ada cut off date-nya, yaitu Desember 2023, itu (kita) dorong untuk dapat data dapodik," ucap Heru di Velodrome, Minggu.

Heru juga menyarankan agar para guru honorer di Jakarta mengikuti seleksi KKI sesuai dengan aturannya pada Agustus 2024.

Sementara 2.300 sisanya, bisa mengikuti program KKI di tahun 2025. Untuk mengikuti seleksi KKI, para guru honorer tidak diwajibkan memiliki Dapodik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menilai kebijakan cleansing terhadap guru honorer di Jakarta membuat banyak sekolah saat ini menjadi kekurangan guru.

"Menurut saya, kondisi sekarang sebenarnya sekolah-sekolah itu PNS-nya banyak yang pensiun maka sebenarnya mereka kekurangan. Kita bisa bilang mereka kekurangan guru," kata Retno kepada Kompas.com baru-baru ini.

Retno menyampaikan, guru honorer di sejumlah daerah kerap menjadi tulang punggung di sekolah negeri.

Bahkan, pembelajaran di salah satu sekolah negeri bisa tak berjalan apabila tidak ada guru honorer.

"Jadi, bagaimana kualitas pendidikan mau baik misalnya ketika kekurangan guru. Tapi, mungkin ketika kebijakan ini (cleansing) dibuat, berarti di sekolah-sekolah negeri yang tidak boleh lagi (merekrut guru honorer) mungkin kelebihan guru sehingga kebijakan itu dibuat," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.

Para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

Selain itu, tenaga honorer bukan bagian dari aparatur sipil negara (ASN), tetapi memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Namun, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

Budi mengatakan, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer tanpa rekomendasi Disdik.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Permendikbud No. 63 tahun 2022 Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak di-publish, tidak ada di dalam data Dapodik kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, 107 guru honorer yang terkena kebijakan cleansing akan kembali ditugaskan ke sekolah negeri yang membutuhkan.

"Terkait dengan 107 guru yang nonaktif, akan kita data, lantas mereka akan didistribusikan ke sekolah yang membutuhkan ilmunya ya," jelas Heru di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Heru menyampaikan, beberapa sekolah negeri di Jakarta sudah kelebihan guru honorer mata pelajaran tertentu.

Hal tersebut memengaruhi jumlah jam mengajar yang menjadi tak sesuai target.

"Di beberapa sekolah, guru (suatu mata pelajaran) itu sudah cukup banyak. Misalnya, guru bahasa Inggris, ada tiga sampai empat guru. Maka guru yang bersangkutan itu tidak bisa mendapatkan jam belajarnya, kan ada target jam belajarnya," jelas Heru.

"Nah, sehingga ini yang kita distribusikan. Jadi jelas yang 107 akan kita distribusikan ke sekolah. Tentunya kita memperhatikan tidak terlalu jauh juga dari rumah mereka, dari tempat mereka asal," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.

Namun, nyatanya, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Oleh karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 63 tahun 2022 khususnya Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak di-publish, tidak ada di dalam data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucapnya.

“Sesuai Permendikbud tersebut bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan berstatus bukan ASN, tercatat pada Dapodik, memiliki NUPTK, dan belum mendapat tunjangan profesi guru," terang dia.

Dengan begitu, Budi mengatakan, para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat atau diakui sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

NUPTK sendiri merupakan salah satu syarat bagi guru honorer untuk mendapatkan tunjangan setelah mengikuti serangkaian proses program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum adanya kebijakan penataan ataucleansingguru honorer di Jakarta, Tono (bukan nama sebenarnya) hendak melamar pasangannya untuk ke jenjang pernikahan.

Begitu kebijakan itu berlaku, Tono langsung galau harus bagaimana, mengingat guru honorer di Jakarta diberhentikan secara sepihak.

“Belum (berkeluarga), saya masih bujang. Tapi tadinya saya mau melamar pasangan saya. Karena isu cleansing ini, saya juga bingung,” ujar Tono saat berbincang dengan Kompas.com, Senin (22/7/2024).

Terlepas dari rencana melamar pasangan, isu cleansing juga berpengaruh ke kehidupan Tono sebagai tulang punggung keluarga.

“Kebetulan saya tulang punggung keluarga dan adik saya dua, masih kuliah. Nah, ini sangat membingungkan. Apalagi saya hanya bisa mengajar karena saya jurusannya pendidikan,” kata Tono.

Hal yang sama juga dirasakan seorang guru honorer di Jakarta, Kevin (bukan nama sebenarnya), yang dipecat sepihak akibat kebijakan cleansing.

Sebagai kepala rumah tangga, Kevin mengatakan bahwa kebijakan ini sangat berdampak terhadap kehidupannya dan keluarga. Sebab, ia kehilangan sumber pendapatan.

“Ya pasti (dampaknya sangat besar). Saya kepala keluarga lho, saya punya anak dan istri. Kalau saya diam begini sambil cari pekerjaan, terus istri minta uang bulanan, saya harus jawab apa?” kata Kevin.

Kevin mengatakan, penghasilannya hanya bersumber dari gaji sebagai guru honorer di sekolah negeri tersebut.

Oleh karenanya, ia kini tengah berupaya mencari pekerjaan lain dengan melamar ke sekolah swasta.

“Tapi (sekarang) sudah melamar ke (sekolah-sekolah) swasta,” ujar Kevin.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.

Namun, nyatanya, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Oleh karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 63 tahun 2022 khususnya Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak di-publish, tidak ada di dalam data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucapnya.

“Sesuai Permendikbud tersebut bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan berstatus bukan ASN, tercatat pada Dapodik, memiliki NUPTK, dan belum mendapat tunjangan profesi guru," terang dia.

Dengan begitu, Budi mengatakan, para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat atau diakui sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

NUPTK sendiri merupakan salah satu syarat bagi guru honorer untuk mendapatkan tunjangan setelah mengikuti serangkaian proses program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tono (bukan nama sebenarnya), seorang guru honorer muda di Jakarta, terpaksa menerima nasib setelah terkena kebijakan cleansing Dinas Pendidikan (Disdik).

Karier Tono sebagai tenaga pengajar di Jakarta pun terhenti.

“Cleansing ini pemberhentian secara sepihak dan tidak manusiawi sehingga yang seharusnya saya bisa berkarier atau jenjang karier saya di guru, akhirnya harus berhenti ketika ada isu cleansing ini,” kata Tono kepada Kompas.com, Senin (22/7/2024).

Tono mengaku pikirannya saat ini kusut, pendapatannya sebagai guru seketika hilang begitu saja. Padahal, Tono ingin mengabdi untuk bangsa melalui profesinya ini.

“Ya saya bingung saja. Tetapi, kebetulan saya belum menikah. Kawan-kawan saya yang sudah menikah, ya pusing juga,” ujar Tono.

“Karena ini sifatnya sangat cepat. Ketika masuk sekolah, sudah ada interupsi, seluruh kepala sekarang harus mendata guru-guru honorer murni yang akan di-cleansing,” lanjutnya.

Tono mulai menjadi guru pada 2020 di salah satu sekolah swasta. Namun, dia pindah ke sekolah negeri pada 2022.

“Saat itu saya melihat peluang di (sekolah) negeri akan diangkat menjadi KKI, Kontrak Kerja Individu. Itu gajinya lebih manusiawi karena mengacu pada UMR DKI,” ujar Tono.

Namun, setelah dia resmi bekerja sebagai guru honorer di sekolah negeri, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari tempat dia bekerja sebelumnya tidak bisa dipindahkan.

Guru honorer lainnya di Jakarta, Kevin (bukan nama sebenarnya) mengaku sudah dirumahkan oleh pihak sekolah akibat kebijakan cleansing.

Dia heran karena Kevin sudah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kevin juga mengaku memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

“Terus yang dibilang sama Disdik (Dinas Pendidikan), katanya syarat (tenaga guru honorer yang diangkat Disdik) ada NUPTK dan Dapodik. Saya kan ada semua, tapi kena cleansing. Kenapa harus cleansing?” kata Kevin.

Kevin mengatakan, dirinya menjadi guru honorer sejak tahun 2017.

Ketika itu, dia mengajar di salah satu sekolah negeri di Kota Depok, Jawa Barat. Sejak saat itu, nama Kevin telah tercatat dalam Dapodik.

Kevin juga telah memiliki NUPTK. Setelah mengikuti serangkaian proses program Pendidikan Profesi Guru (PPG), ia juga mendapat tunjangan sebagai tenaga honorer.

Namun, setelah bertahun-tahun menjadi guru honorer, tiba-tiba nama Kevin hilang di Dapodik pada 2023.

Kevin yang merasa kebingungan langsung meminta pihak sekolah untuk mengajukan surat ke Disdik DKI Jakarta agar namanya kembali dicatat di Dapodik.

“Dari 2024, saya mengajar tanpa ada Dapodik. Artinya, saya mengajar tanpa ada identitas jelas. Ibaratnya saya enggak punya KTP, enggak ada statusnya,” ujar Kevin.

“Kita warga negara Indonesia tapi enggak punya KTP, kan percuma. Padahal, saya sudah punya itu, Dapodik itu, tapi hilang,” tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.

Namun, nyatanya, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Oleh karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 63 tahun 2022 khususnya Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak di-publish, tidak ada di dalam data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucapnya.

“Sesuai Permendikbud tersebut bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan berstatus bukan ASN, tercatat pada Dapodik, memiliki NUPTK, dan belum mendapat tunjangan profesi guru," terang dia.

Dengan begitu, Budi mengatakan, para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat atau diakui sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

NUPTK sendiri merupakan salah satu syarat bagi guru honorer untuk mendapatkan tunjangan setelah mengikuti serangkaian proses program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tono (bukan nama sebenarnya) menjadi salah satu guru honorer muda di Jakarta yang diberhentikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) buntut kebijakan “cleansing”.

Kendati demikian, Tono masih dipertahankan pihak sekolah tempatnya bekerja dengan alasan masih memiliki jam mengajar.

“Betul, saya kena cleansing. Namun, saya belum di-cut, masih dipertahankan. Karena saya mempunyai jam mengajar, 24 jam dalam satu minggu,” kata Tono kepada Kompas.com, Senin (22/7/2024).

Kondisi Tono saat ini bergantung pada Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, meski masih dipertahankan pihak sekolah.

Untuk diketahui, Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 menetapkan penataan tenaga honorer sebagai prioritas, dengan target penyelesaian pada Desember 2024.

Setelah Undang-Undang tersebut berlaku pada Desember mendatang, dia tidak bisa lagi mengajar di sekolahnya.

“Itu tergantung kondisi sekolah ya. Karena mereka (sekolah) butuh kami (guru honorer). Kalau masih ada jam, ya masih diizinkan. Tapi kan sewaktu-waktu kalau misalnya ada yang masuk dari P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), otomatis jam kita terpakai kan,” ujar Tono.

“Yang masih mengajar, itu dijanjikan atau diberitahu sampai Desember sebelum UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 diberlakukan. Itu akan dipertahankan sampai Desember,” lanjut dia.

Untuk diketahui, P3K merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan dan direkrut berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu untuk menjalankan tugas pemerintahan.

“Sebenarnya itu tergantung kebijakan sekolah. Justru yang masih ada jam mengajarnya, teman saya, itu langsung di-cut. Jadi, tergantung bagaimana sekolah menangani kasus ini,” tutur Tono.

Berbeda dengan Tono, Kevin (bukan nama sebenarnya) mengaku sudah dirumahkan oleh pihak sekolah akibat kebijakan cleansing.

Kevin heran karena dirinya sudah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kevin juga mengaku memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

“Terus yang dibilang sama Disdik (Dinas Pendidikan), katanya syarat (tenaga guru honorer yang diangkat Disdik) ada NUPTK dan Dapodik. Saya kan ada semua, tapi kena cleansing. Kenapa harus cleansing?” kata Kevin.

Kevin mengatakan, dirinya menjadi guru honorer sejak 2017. Ketika itu, dia mengajar di salah satu sekolah negeri di Kota Depok, Jawa Barat.

Sejak saat itu, nama Kevin telah tercatat dalam Dapodik.

Kevin juga telah memiliki NUPTK. Setelah mengikuti serangkaian proses program Pendidikan Profesi Guru (PPG), ia juga mendapat tunjangan sebagai tenaga honorer.

Namun, setelah bertahun-tahun menjadi guru honorer, tiba-tiba nama Kevin hilang di Dapodik pada 2023.

Kevin yang merasa kebingungan langsung meminta pihak sekolah untuk mengajukan surat ke Disdik DKI Jakarta agar namanya kembali dicatat di Dapodik.

“Dari 2024, saya mengajar tanpa ada Dapodik. Artinya, saya mengajar tanpa ada identitas jelas. Ibaratnya saya enggak punya KTP, enggak ada statusnya,” ujar Kevin.

“Kita warga negara Indonesia tapi enggak punya KTP, kan percuma. Padahal, saya sudah punya itu, Dapodik itu, tapi hilang,” tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.

Namun, nyatanya, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Oleh karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 63 tahun 2022 khususnya Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak di-publish, tidak ada di dalam data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucapnya.

“Sesuai Permendikbud tersebut bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan berstatus bukan ASN, tercatat pada Dapodik, memiliki NUPTK, dan belum mendapat tunjangan profesi guru," terang dia.

Dengan begitu, Budi mengatakan, para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat atau diakui sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

NUPTK sendiri merupakan salah satu syarat bagi guru honorer untuk mendapatkan tunjangan setelah mengikuti serangkaian proses program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan cleansing honor atau pemutusan kontrak kerja terhadap ratusan guru honorer di Jakarta mendapat respons negatif dari banyak pihak.

Namun, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memastikan bahwa kebijakan tersebut dilakukan untuk membenahi karut-marutnya proses pengangkatan guru honorer di Jakarta.

Ratusan guru honerer yang diputus kontrak kerjanya itu diangkat oleh kepala sekolah tanpa seleksi.

Padahal, pengangkatan guru honorer tidak bisa dilakukan sembarangan, tetapi harus mendapatkan rekomendasi dari Disdik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 63 tahun 2022 Pasal 40.

Bukan untuk memberhentikan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan bahwa kebijakan cleansing terhadap ratusan guru honorer di Jakarta bukan untuk memberhentikan mereka.

"Cleansing ini jangan diartikan untuk memberhentikan guru, tidak. Cleansing ini adalah mempadu padankan data supaya benar-benar bisa mendapatkan data yang akurat. Untuk apa? Supaya guru-guru honorer (di Jakarta) yang saat ini berjumlah 4.000 dia bekerja dengan baik," kata Heru di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Heru menyampaikan, 107 guru honorer yang terkena kebijakan cleansing akan didata dan didistribusikan ke sekolah negeri yang membutuhkan guru mata pelajaran tertentu.

Hal itu dilakukan agar guru-guru tersebut bisa kembali mengajar, tetapi tetap bisa mendapatkan jam mengajar yang sesuai target.

"Di beberapa sekolah, guru (suatu mata pelajaran) itu sudah cukup banyak. Misalnya, guru bahasa Inggris, ada tiga sampai empat guru. Maka guru yang bersangkutan itu tidak bisa mendapatkan jam belajarnya, kan ada target jam belajarnya," jelas Heru.

"Nah, sehingga ini yang kita distribusikan. Jadi, jelas yang 107 akan kita distribusikan ke sekolah. Tentunya kita memperhatikan tidak terlalu jauh juga dari rumah mereka, dari tempat mereka asal," sambungnya.

Akan direkomendasikan dapat Dapodik

Heru menjelaskan, 107 guru honorer yang dinonaktifkan adalah bagian dari 4.000 guru honorer di Jakarta.

Ratusan guru honorer tersebut akan diberikan rekomendasi untuk mendapatkan data pokok pendidikan (Dapodik).

"Kepala Dinas Pendidikan (DKI Jakarta) merekomendasikan guru ini (107 guru honorer nonaktif) yang sudah bertahun-tahun bertugas sebagai guru, mengajar anak-anak didik kita yang kita cintai untuk mendapatkan rekomendasi data Dapodik," ujarnya.

Setelah itu, lanjut Heru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Kepala Dinas Pendidikan memberikan kesempatan kepada 107 guru honorer itu untuk bisa mendaftar melalui mekanisme yang benar sebagai guru, yakni dalam program Kontrak Kerja Individu (KKI).

"Tahun ini, bulan Agustus ini Pemda DKI akan membuka 1.700 (kuota) untuk guru-guru (honorer) 4.000 ini, termasuk yang 107 (guru honorer nonaktif). Diharapkan (mereka) menggunakan dan memanfaatkan ini sebaik-baiknya, untuk bisa menjadi guru KKI melalui prosedur yang benar," jelas Heru.

Pada intinya, Heru menyampaikan bahwa Pemprov DKI, dalam hal ini Disdik DKI, ingin guru honorer di Jakarta mendapatkan hak mereka sebagaimana mestinya.

Sebab, masih banyak guru honorer yang tidak mendapatkan hak mereka sebagaimana mestinya.

"Sekali lagi perlu digaris bawahi, Dinas Pendidikan memberikan kesempatan haknya. Kami Pemda DKI sangat menghargai guru, maka dari itu saya ulangi lagi 4.000 guru didik yang honorer saat ini diberi kesempatan. Bulan Agustus kita buka lowongan itu (program KKI), (kuota) 1.700. Sekali lagi gunakan kesempatan ini untuk menjadi guru KKI," tuturnya.

Kembali buka program KKI pada 2025

Heru menyampaikan, guru honorer yang tidak lolos atau kebagian kuota program KKI pada Agustus 2024 bisa kembali mengikuti program serupa pada 2025.

"(Untuk guru honorer yang tidak lolos program KKI Agustus 2024) DKI sudah memikirkan hal itu untuk dibuka di 2025. Silakan mempersiapkan diri, istilahnya tes ya, ada mekanisme yang benar. Jadi, nanti ada wawancara, segala macam, itu sesuai dengan aturan. Gunakan kesempatan ini dengan baik," kata Heru.

"(Dari 4.000 guru honorer di Jakarta) Tentunya 1.700 akan dapat, sisanya 2.300 akan diberi kesempatan pada 2025. Bagaimana mereka hari-harinya? Tetap mengajar dengan seperti saat ini," lanjutnya.

Heru menegaskan, kebijakan cleansing bertujuan untuk membenahi hal-hal yang tidak sesuai aturan.

Jadi, apabila guru honorer diangkat sesuai dengan aturan, hal itu bisa berdampak bagi karir mereka ke depannya.

"Administrasi yang kita benahi. Supaya dia, beliau-beliau ini, yang terhormat, guru bisa mendapatkan haknya terus berjenjang. Nanti, di kemudian hari gubernur lanjutan atau menterinya bisa memperhatikan ini menjadi ASN (aparatur sipil negara)," kata Heru.

Lebih lanjut, Heru juga mengimbau agar para kepala sekolah tidak asal merekrut guru honorer untuk mengajar di sekolahnya tanpa ada izin dari dinas pendidikan.

"Jadi selama ini kan aku seporadis, kepala sekolah ada yang rekrut (guru honorer). Kepala sekolahnya pindah, kepala sekolah yang baru dia rekrut lagi (guru honorer), pindah rekrut lagi sehingga ya jadi seperti ini (keadaannya)," kata Heru.

"Maka administrasi kita rapikan. Sekali lagi Kepala Dinas Pendidikan melakukan ini dengan tujuan positif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Budi PLT Dinas Pendidikan yang merapikan ini," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyediakan 1.700 kuota untuk program Kontrak Kerja Individu (KKI) yang bisa diikuti para guru honorer pada Agustus 2024 nanti.

"Agustus buka guru KKI, silakan daftar dan berproses secara aturan, (Pemrov) menerima 1.700 (guru honorer)," ucap Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono kepada awak media di acara pertemuan dengan kepala sekolah se-Jakarta di Veldrome, Jakarta Timur, Minggu (21/7/2024).

Program KKI, lanjut Heru, akan dibuka juga tahun depan dan bisa diikuti para guru honorer yang tidak kebagian kuota tahun ini.

Untuk mengikuti program KKI, guru honorer tidak perlu memiliki Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga siapa saja bisa mendaftarkan diri.

Di sisi lain, Heru menyatakan masih banyak sekolah di Jakarta yang kekurangan guru, terutama guru difabel. Karena itu, Pemprov akan berusaha memenuhinya.

"(Tadi dalam pertemuan dengan para kepala sekolah) ada pertanyaan dari guru, (terkait) kekurangan guru difabel, maka akan (kami) penuhi," ujar Heru.

Sejauh ini, Pemprov masih menghitung berapa jumlah kekurangan guru di DKI Jakarta.

Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

Sementara guru honorer saat ini diangkat kepala sekolah setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Sehingga guru honorer yang tidak mendapatkan rekomendasi tersebut akan dikenakan cleansing atau penataan.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.

Para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

Selain itu, tenaga honorer bukan bagian dari aparatur sipil negara (ASN), tetapi memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Namun, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

Budi mengatakan, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer tanpa rekomendasi Disdik.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Permendikbud No. 63 tahun 2022 Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak dipublish, tidak ada di dalam data Dapodik kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah ramainya isu guru honorer yang dipecat akibat kebijakan cleansing, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono gelar pertemuan dengan kepala sekolah se-Jakarta di Veldrome, Jakarta Timur, Minggu (21/7/2024).

Sebagai informasi, guru honorer saat ini diangkat kepala sekolah setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Sehingga guru honorer yang tidak mendapatkan rekomendasi tersebut akan dikenakan cleansing atau penataan.

"Ada 2.000 kepala sekolah, termasuk kepala suku dinas, dan pengawas, serta sekretaris daerah, Plt Kepala Dinas Pendidikan, wakil, inspektorat, dan lainnya," ucap Heru Budi saat diwawancarai awak media di lokasi, Minggu.

Berdasarkan pengamagan Kompas.com, acara ini berlangsung tepat pukul 13.30 WIB. Heru Budi datang mengenakan batik berwarna coklat dan celana bahan hitam.

Begitu pula dengan 2000 kepala sekolah yang hadir rapih menggunakan batik dan celana bahan.

Heru Budi mengatakan, ada beberapa poin yang disampaikan dalam pertemuan dengan kepala sekolah se-Jakarta hari ini.

Pertama, ia menyampaikan bahwa 4.000 guru honorer yang dipecat akibat kebijakan cleansing akan direkomendasikan untuk mendapatkan data pokok pendidikan (Dapodik) kembali.

"Sampaikan kepada guru bahwa 4.000 honorer sedang diproses rekomendasikan (mendapat) Dapodik. Namun, harus ada cut off date-nya, yaitu Desember 2023 itu, kita dorong untuk dapat data Dapodik," ujar Heru Budi.

Untuk diketahui, cut off yang dimaksud Heru Budi adalah jumlah guru honorer dari 2017 hingga Desember 2023.

Poin kedua, lanjut Heru Budi, 4.000 guru honorer tersebut dapat mengikuti seleksi kontrak kerja individu (KKI) pada Agustus mendatang.

"Agustus buka guru KKI silakan daftar dan berproses sesuai aturan, (kouta) terima 1.700," ucap Heru Budi.

Sementara 2.300 sisanya, bisa mengikuti program KKI di tahun 2025 mendatang.

Ketiga, Heru Budi juga mengimbau agar tak ada lagi kasus bullying di setiap sekolah saat tahun ajaran baru ini.

Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.

Para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

Selain itu, tenaga honorer bukan bagian dari aparatur sipil negara (ASN), tetapi memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Namun, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

Budi mengatakan, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer tanpa rekomendasi Disdik.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Permendikbud No. 63 tahun 2022 Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak dipublish, tidak ada di dalam data Dapodik kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang guru honorer di sebuah SMA negeri wilayah Jakarta Pusat tetap dipecat karena kebijakan cleansing meski sudah mendapatkan 31 jam untuk mengajar.

Rana, bukan nama sebenarnya, merupakan satu dari dua guru biologi yang mengajar di sekolahnya.

Pada tahun ajaran baru, dia dimandatkan untuk mengajar tiga kelas untuk tingkat kelas 11 dan empat kelas untuk anak kelas 10.

“Senin kalau enggak salah tanggal 8 Juni 2024. Saya sudah dapat jam di SMAN itu, kurang lebih 31 jam, mengajar di kelas 10 dan 11,” ujar Rana saat dihubungi pada Kamis (18/7/2024).

Sebelum resmi diberhentikan, ia sudah lebih dahulu mendengarkan desas-desus kebijakan cleansing yang menimpa guru honorer di DKI Jakarta.

Melalui grup WhatsApp, Rana mengetahui banyak teman-temannya yang diberhentikan mendadak pada hari Senin.

Namun, dirinya dan satu guru biologi di sekolah itu baru dipanggil ke ruang kepala sekolah pada keesokan harinya.

Saat itu, Selasa (9/7/2024), kepala sekolah sampai menelepon seseorang dari Disdik untuk menjelaskan kebijakan cleansing yang diberlakukan secara tiba-tiba.

“Pokoknya sampai orang dinas itu bilang, ‘iya bu, benar, mohon maaf ada cleansing bagi guru-guru yang tidak punya Data Pokok Pendidikan (Dapodik),” lanjut Rana.

Melalui telepon, orang dinas menyebutkan ada empat persyaratan yang harus dipenuhi agar guru honorer tidak diberhentikan. Pertama, harus punya Dapodik. Kedua, belum punya sertifikasi. Ketiga, bukan ASN. Dan, terakhir, harus punya Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Berdasarkan syarat yang disebutkan, Rana tidak memenuhi salah satunya. Dia belum punya NUPTK.

Pada hari itu juga, kepala sekolahnya bahkan mendatangi Disdik untuk melobi dan mempertahankan dirinya.

Hal ini karena sekolah tempat Rana mengajar hanya diisi dua guru biologi. Padahal, ada 16 kelas yang memerlukannya pelajaran biologi. Namun, Rana tetap diberhentikan karena tidak memenuhi syarat.

Jauh sebelum cleansing terjadi, Rana sudah mencoba untuk mendapatkan NUPTK.

Namun, untuk bisa mendapatkan NUPTK, seorang guru harus terlebih dahulu diangkat menjadi guru kontrak kerja individu (KKI).

Kemudian, guru KKI ini harus terlebih dahulu mengabdi di sekolah negeri selama tiga tahun untuk sebelum dapat mengajukan diri untuk mendapatkan NUPTK.

Rana yang saat ini baru dua tahun mengajar di SMA negeri sebagai guru honorer murni tentu belum memenuhi syarat.

Ketika seleksi masuk KKI dibuka pada Desember 2023 lalu, dia pun segera mendaftar. Namun, sistem dan proses seleksi ini mengagetkan Rana dan teman-temannya sesama guru honorer murni.

“Saya sempat ikut proses seleksi masuk KKI. Tapi, ternyata itu tuh untuk KKI yang sudah memang masuk. Bukan untuk guru honor yang memang mau masuk KKI,” imbuh dia.

Rana menjelaskan, pada seleksi KKI ini, kuota yang dibuka justru sudah terisi oleh guru lain yang sudah berstatus KKI.

Ternyata, guru-guru yang sudah punya KKI juga diharuskan untuk mengikuti seleksi yang sama demi mempertahankan status KKI mereka.

Guru honorer murni seperti Rana tentu tidak terima. Pasalnya, sebelum mendaftar, mereka mendapatkan informasi bahwa seleksi kali ini hanya dibuka untuk guru honorer, bukan guru KKI.

Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa terdapat 107 guru honorer yang di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing honor.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2024).

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja di tahun ajaran baru 2024.

Klaim Disdik

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, pihaknya mendapati banyak guru honorer diangkat kepala sekolah tanpa ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Kasus tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Budi menuturkan, pihak sekolah menggaji guru honorer tersebut menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Guru honorer saat ini diangkat oleh kepsek tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi saat dikonfirmasi, dikutip Rabu (17/7/2024).