KPK Periksa Pejabat PUPR terkait Dugaan Korupsi Proyek Shelter Tsunami di NTB
KPK memeriksa dua saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek shelter tsunami di NTB, salah satunya pejabat Kementerian PUPR. Halaman all
(Kompas.com) 22/07/24 18:50 11694955
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses lelang pembangunan shelter tsunami atau tempat evakuasi sementera di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, tim penyidik telah memeriksa dua orang saksi dalam perkara ini, salah satunya adalah pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“(Kedua saksi didalami) tentang proses lelang pembangunan tempat evakuasi sementara (TES)/shelter tsunami di NTB,” kata Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (22/7/2024).
Berdasarkan informasi yang Kompas.com terima dari pihak KPK, kedua saksi itu adalah Baiq Fatmi yang menjabat bendahara.
Kemudian, Asisten Teknis pada Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR perwakilan NTB, Purwanto Joko Astriyo.
Mereka diperiksa hari ini sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK.
Sedianya, penyidik juga memeriksa Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) berinisial JMT dan Kepala Balai Sarana Prasarana Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya (NTB), ISR.
Namun, mereka tidak hadir dengan memberikan konfirmasi kepada penyidik.
“Sudah konfirmasi untuk penjadwalan ulang,” tutur Tessa.
Sebelumnya, Tessa mengatakan, pihaknya tengah menyidik kasus pembangunan shelter tsunami di NTB.
Proyek itu dilaksanakan oleh satuan kerja di bawah Kementerian PUPR Perwakilan NTB pada 2014.
KPK telah menggelar ekspose atau gelar perkara kasus ini dan menetapkan dua orang tersangka sejak 2023.
Satu dari mereka merupakan penyelenggara negara sementara satu orang lainnya berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kerugian negara untuk perkara tersebut sekitar lebih kurang Rp 19 miliar," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2024).
#kpk #korupsi-shelter-tsunami-ntb #shelter-tsunami-dikorupsi #korupsi-shelter-tsunami-kpk