JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses lelang pembangunan shelter tsunami atau tempat evakuasi sementera di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, tim penyidik telah memeriksa dua orang saksi dalam perkara ini, salah satunya adalah pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“(Kedua saksi didalami) tentang proses lelang pembangunan tempat evakuasi sementara (TES)/shelter tsunami di NTB,” kata Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (22/7/2024).

Berdasarkan informasi yang Kompas.com terima dari pihak KPK, kedua saksi itu adalah Baiq Fatmi yang menjabat bendahara.

Kemudian, Asisten Teknis pada Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR perwakilan NTB, Purwanto Joko Astriyo.

Mereka diperiksa hari ini sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK.

Sedianya, penyidik juga memeriksa Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) berinisial JMT dan Kepala Balai Sarana Prasarana Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya (NTB), ISR.

Namun, mereka tidak hadir dengan memberikan konfirmasi kepada penyidik.

“Sudah konfirmasi untuk penjadwalan ulang,” tutur Tessa.

Sebelumnya, Tessa mengatakan, pihaknya tengah menyidik kasus pembangunan shelter tsunami di NTB.

Proyek itu dilaksanakan oleh satuan kerja di bawah Kementerian PUPR Perwakilan NTB pada 2014.

KPK telah menggelar ekspose atau gelar perkara kasus ini dan menetapkan dua orang tersangka sejak 2023.

Satu dari mereka merupakan penyelenggara negara sementara satu orang lainnya berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kerugian negara untuk perkara tersebut sekitar lebih kurang Rp 19 miliar," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pembangunan shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB) ditaksir mencapai Rp 19 miliar.

Shelter tsunami itu merupakan tempat evakuasi sementara (TES) yang dibangun satuan kerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Perwakilan NTB pada 2014.

"Kerugian negara untuk perkara tersebut sekitar kurang lebih Rp 19 miliar rupiah," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2024).

Tessa mengatakan, sejak 2023 lalu KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam proyek ini.

Salah satu dari mereka merupakan penyelenggara negara sementara satu orang lainnya berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, ia belum mengungkap identitas ketiga tersangka tersebut.

"KPK sejak tahun 2023, telah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut," ujar Tessa.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan, korupsi yang diduga dilakukan para tersangka adalah penggelembungan harga.

Selain itu, KPK juga menemukan shelter yang dibangun tidak sesuai dengan standar.

"Biasa itu terkait dengan spek pekerjaan yang di bawah standar dan ada mark up," kata Alex saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan shelter atau tempat evakuasi sementara (TES) dari tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, proyek itu dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan, Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Perwakilan NTB pada 2014.

"KPK sejak tahun 2023, telah melakukan penyidikan dugaan TPK (tindak pidana korupsi) tersebut dan telah menetapkan 2 tersangka yaitu 1 dari penyelenggara negara dan 1 lainnya dari BUMN," kata Tessa dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2024).

Tessa menyebutkan, korupsi tersebut diduga menimbulkan kerugian hingga Rp 19 miliar.

Hanya saja, Tessa belum mengungkap identitas para tersangka dalam perkara tersebut.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, para tersangka didduga melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Alex mengungkapkan, penyidikan nkasus itu sudah berlangsung sekitar setahun lalu. Para pelaku diduga melaksanakan proyek dengan hasil di bawah standar.

"Biasa itu terkait dengan spek pekerjaan yang di bawah standar dan ada mark up," ujar dia.