Pilkada 2024, Bawaslu Sebut 99,88 Persen Data KK Telah Dicoklit
Bawaslu juga menemukan, ada sekutar 0,11-0,12 persen proses pencocokan dan penelitian data yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Halaman all
(Kompas.com) 26/07/24 16:45 12200402
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebutkan, proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih oleh petugas panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) KPU hampir rampung.
"Jumlah kepala keluarga yang sudah dicoklit dan sudah ditempeli stiker mencapai 23.388.820 (99,88 persen)," ungkap Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, melalui keterangan resmi pada Jumat (26/7/2024).
Sebagai informasi, proses coklit dilakukan berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kementerian Dalam Negeri) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.
Proses coklit dilakukan oleh pantarlih hingga 24 Juli nanti dengan metode sensus, yakni mendatangi langsung kediaman warga yang identitasnya tercatat di dalam dua data tadi.
Selanjutnya, hasil coklit akan disusun dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), sebelum melalui serangkaian validasi dan verifikasi data kembali menjadi daftar pemilih sementara dalam melalui serangkaian validasi dan verifikasi data kembali menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan kemudian Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024.
Akan tetapi, menurut Lolly, ada 0,11-0,12 persen proses coklit yang dilakukan tidak sesuai prosedur.
Pertama, ada kepala keluarga (KK) yang belum dicoklit tetapi justru ditempeli stiker coklit oleh pantarlih. Jumlahnya mencapai 9.794 (0,04 persen) KK.
"Hal ini terdapat di 27 provinsi. Provinsi dengan jumlah kejadian terbanyak (di atas 100 kejadian) ialah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung. Kejadian paling sedikit (di bawah 10 kejadian) terdapat di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Riau, Sulawesi Tenggara, DIY Yogyakarta," jelas Lolly.
Kedua, sebaliknya, ada KK yang sudah dicoklit oleh pantarlih, namun mereka tidak menerima/ditempeli stiker coklit.
Jumlahnya mencapai 17.050 (0,07 persen) KK yang tersebar di 29 provinsi.
"Provinsi dengan jumlah kejadian terbanyak (di atas 1.000 kejadian) ialah Sumatera Utara, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat. Kejadian paling sedikit (di bawah 10 kejadian) terdapat di Kalimantan Tengah," jelas Lolly.