MAKASSAR, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut Sulawesi Selatan masuk daftar lima daerah paling rawan pada Pilkada 2024. Selain Sulsel, ada empat daerah lainnya yang masuk kategori rawan tinggi yakni, Sulawesi Tengah (Sulteng), Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Timur (Jatim) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Lima daerah lainnya yang masuk dalam 10 terawan Pilkada yakni, Kalimantan Barat (Kalbar), Sumatera Utara (Sumut), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku Utara (Malut) dan Papua Barat Daya. 

"Ada beberapa daerah yang masuk potensi rawan tinggi di Pilkada Serentak 2024, salah satunya Sulsel," kata Tenaga Ahli Bawaslu, Apriyanti Marwah dalam konsolidasi media di Makassar, Jumat (8/11/2024). 

Apriyanti mengatakan, melihat kondisi itu Bawaslu membutuhkan kerja sama media untuk memitigasi potensi kerawanan di Pilkada Serentak, salah satunya dengan menggelar konsolidasi media di Makassar. 

"Kita datang ke sini untuk konsolidasi media, karena Bawaslu RI punya mandat untuk bekerja sama dengan media, dalam melaksanakan Pengawasan Pemilihan apalagi di Sulsel ini masuk dalam potensi kerawanan yang tinggi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024," ungkapnya. 

Dia menyebutkan, Bawaslu punya spirit untuk menginformasikan informasi yang cepat, akurat, dan kredibel dalam menginformasikan permasalahan pemilihan kepada untuk membangun demokrasi di negeri ini. 

Anggota Bawaslu Sulsel, Alamsyah tidak menampik Sulsel masuk kategori daerah yang rawan di Pilkada 2024.

"Kerawanan itu terjadi disebabkan netralitas ASN, politik uang, dan keamanan. Tapi Bawaslu berharap dapat meminimalisir dampaknya agar tidak semakin besar," katanya.

Karena itu, Alamsyah mengaku membutuhkan kolaborasi dengan media dalam melakukan pengawasan, agar tercipta pilkada yang jujur, aman dan damai. 

Dia pun menyebut ada beberapa kasus di Sulael namun penyelesaian belum maksimal, karena membutuhkan kerja sama media.

Editor: Kastolani Marzuki

BANGKA BARAT, iNews.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima laporan indikasi politik uang pada Pilkada 2024 di daerah itu. Bawaslu masih melakukan pengkajian mendalam untuk membuktikan kebenarannya.

"Kami baru menerima laporan indikasi politik uang, namun kami masih melakukan pengkajian mendalam untuk membuktikan kebenarannya," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, Deni Ferdian, Senin (4/12/2024).

Deni mengatakan pihaknya menerima laporan tersebut melalui pesan WhatsApp (WA) terkait dugaan pengumpulan nama pemilih untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon).

"Kami menerima pesan (WA) terkait dugaan pengumpulan nama, jadi kami lakukan penelusuran tapi belum ada ketemu saat ini," ujarnya.

Deni meminta masyarakat Bangka Barat agar ikut aktif melaporkan jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran pemilu, seperti politik uang. 

"Saya konfirmasi balik terhadap orang yang WA saya seandainya masyarakat ada kedapatan yang mengumpulkan atau benar-benar memberikan uang agar segera melaporkan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti," ucapnya.

Dari jajaran pengawas sendiri, kata dia, pihaknya mengedepankan pencegahan sebelum dilakukan penindakan, supaya Pilkada 2024 dapat berjalan damai, aman dan tertib.

"Kami fokus pada langkah pencegahan dulu. Kemarin itu ada indikasi (pelanggaran), jadi jajaran cepat turun ke lapangan melakukan pencegahan," katanya.

Editor: Ikhsan Firmansyah

BANGKA BARAT, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menertibkan sejumlah alat peraga kampanye (APK) Pilkada 2024, Kamis (31/10/2024). Penertiban dilakaukan karena pemasangan APK berada di zona terlarang.

Penertiban dilakukan Bawaslu bekerja sama dengan Satpol PP Bangka Barat, Badan Kesatuan dan Bangsa Politik Bangka Barat, Dinas Perumahan Kawasan Permukaan dan Perhubungan Bangka Barat. Kemudian didampingi oleh jajaran anggota Polres Bangka Barat dan Kodim 0431/Bangka Barat.

Ketua Bawaslu Bangka Barat, Deni Ferdian mengatakan sebelum melakukan pembersihan, pihaknya sudah memberikan imbauan ke liaison officer (LO) pasangan calon. 

"Hari ini penertiban perdana APK yang terpasang di zona terlarang, Bawaslu berkoordinasi dengan stakeholder. Kali ini di Kecamatan Mentok dan Simpang Teritip. Kalau personel ada 60 orang," katanya.

Selain APK, kata dia, juga dilakukan penertiban alat peraga sosial (APS) milik paslon petahana yang sebelumnya telah terpasang di sejumlah titik. 

"Termasuk APS, kemarin kan ada foto incumben masih terpasang. Karena sebelumnya Bawaslu sudah mengimbau kepada seluruh OPD maupun kepala desa, ada yang sudah melepaskan dan ada yang belum. Bersama tim kita melepaskan itu," ujarnya. 

Dia menjelaskan ke depan apabila masih ada APK terpasang di zona terlarang, maka Bawaslu Bangka Barat akan kembali memberikan imbauan. Namun apabila tidak diindahkan, akan ditertibkan.

"Dasar (penertiban) ini menggunakan Perda Tibum dan PKPU. (Diperkirakan) ada 20, tapi jumlah tersebut bisa berubah berdasarkan hasil dari penyisiran tim di lapangan," ucapnya.

Editor: Ikhsan Firmansyah

PDI Perjuangan meminta oknum aparat penegak hukum berhenti mengintervensi jalannya Pilkada Jawa Tengah 2024. Mereka menyebut, tanda-tanda kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sudah semakin nyata.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Ronny B. Talapessy, mengatakan kecurangan TSM bisa dilihat dari adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa untuk mendukung paslon lain di Pilgub Jateng.

"Kami menemukan dugaan adanya kecurangan karena adanya intervensi kekuasaan yang tidak lagi menghiraukan aturan. Kecurangan mirip saat Pilpres terjadi di Pilkada. Terjadinya TSM ini terjadi secara masif di hampir seluruh daerah di Jateng," ujar Ronny di Semarang, Sabtu (26/10).

Pihaknya mengaku sudah banyak menemukan bukti adanya pengerahan kades di berbagai wilayah seperti Pemalang, Semarang, Jepara, Kendal, Banyumas dan Pekalongan. Mobilisasi itu diduga dilakukan dengan cara intimidasi.

"Dugaannya ini kan dicoba untuk memanfaatkan kepala desa yang minim terhadap pengetahuan hukum. Sekali lagi jangan menggunakan hukum untuk kepentingan politik, untuk mengintimidasi," tegas dia.

Selain itu, PDIP menduga ada oknum aparat yang bermain dalam Pilgub Jateng karena latar belakang paslon lain yang merupakan purnawirawan polisi.

"Dugaannya ke situ, maka kami minta khususnya kepolisian untuk tidak ikut-ikutan berpihak kepada calon tertentu ada Pilkada," tegas dia.

Meski begitu, PDIP percaya masih ada oknum penegak hukum yang netral dan masih memegang janji kepada bangsa Indonesia.

"Kami sangat yakin bahwa tidak semuanya anggota Polri seperti itu. Ini adalah oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang menurut kami melanggar. Kami masih percaya bahwa ke kepolisian, masih banyak anggota Polri yang baik yang kerjanya benar," imbuh Ronny.

Namun, ia menegaskan bila intimidasi terhadap kepala desa tetap terjadi, dirinya akan melapor ke pihak berwenang mulai dari Bawaslu hingga Propam Mabes Polri.

"Kami juga akan laporkan kepada Propam Mabes Polri, dan juga kita akan menggugat secara perdata perbuatan melawan hukum pada oknum-oknum yang mengintimidasi kepala desa atau pendukung Andika-Hendi," tegas dia.

Untuk itu, ia juga meminta para kepala desa untuk tidak takut ketika mendapatkan intimidasi. Pihaknya siap mengawal dan mendampingi kepala desa yang mendapat intimidasi itu.

"Maka kami sudah membentuk tim hukum ada 400 orang yang tersebar di seluruh Jateng yang siap mendampingi siap mengawal apabila adanya di kriminalisasi hukum," kata Ronny.

Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 01, Hendrar Prihadi atau Hendi, buka suara terkait dugaan pengerahan kepala desa di salah satu hotel bintang lima di Kota Semarang yang digerebek Bawaslu. Hendi menegaskan, pengerahan itu bukan untuk memihak dirinya dan Andika Perkasa.

"Yang jelas bukan pendukung 01. Pak Andika dan kami, teman-teman di partai dan relawan berjalan lempeng sesuai aturan, boleh dicek di Bawaslu apakah ada pelanggaran dari kita," ujar Hendi di kantor DPD PDIP Jateng, Jumat (25/10).

Meski ia tidak tahu persis terkait pengerahan tersebut, namun ia membenarkan memang ada pengerahan kades untuk mendukung paslon lain di Pilgub Jateng.

"Aku ini kan cuma wayang, ke kiri ke kanan, disuruh ketemu sana. Saya tidak tahu persis, tapi saya membaca dan melihat di medsos ada yang seperti njenengan tanyakan tadi," jelas dia.

Ia juga menyadari ada peran aktor politik yang mengerahkan kades untuk mendukung salah satu paslon. Sebab, pengerahan itu dilakukan secara masif.

"Apa yang terjadi belakangan ini yang sekarang marak dan masif, di Semarang, Kades Kendal, Kades Pemalang, Kades Boyolali yang menurut saya ada yang mendesain. Siapa itu? Nanti tanya ke bagian hukum kita ya," kata mantan Wali Kota Semarang itu.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang menggerebek pertemuan sejumlah kepala desa di salah satu hotel bintang lima di Kota Semarang pada Rabu (23/10).

Acara yang dihadiri oleh 90 kades dari Kabupaten Pati, Rembang, Blora, Sukoharjo, Sragen, Kebumen, Purworejo, Klaten, Wonogiri, Cilacap, Brebes, Pemalang, Kendal, Demak dan Semarang itu, diduga merupakan acara konsolidasi pengerahan dukungan untuk salah satu calon di Pilgub Jateng.

"Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya reaksi mereka yang langsung membubarkan diri atas kehadiran Bawaslu Kota Semarang," kata Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman, dalam keterangan yang diterima kumparan, Jumat (25/10).

Menurut Arief, para kades itu mengaku hadir di acara tersebut untuk silaturahmi. Mereka berasal dari berbagai desa.

"Kades yang hadir mengaku kegiatan ini merupakan silaturahmi dan konsolidasi organisasi Paguyuban Kepala Desa (PKD) Se-Jawa Tengah dengan slogan Satu Komando Bersama Sampai Akhir dan sebagian Kades saat dimintai keterangan mereka mengaku berasal dari beberapa Kabupaten yang mana setiap wilayah mengirimkan dua orang perwakilan Kades tiap Kabupaten yakni Ketua dan Sekretaris," jelas dia.

Bawaslu Kota Semarang berencana melaporkan dugaan mobilisasi kades yang digelar di Kota Semarang untuk mendukung salah satu paslon dalam Pilgub Jateng ke Bawaslu Jawa Tengah. Apalagi, mobilisasi para kades itu itu sudah digelar dua kali di Kota Semarang.

Temuan pertama terjadi pada 17 Oktober 2024 di salah satu gedung di wilayah Semarang Barat. Pesertanya, kurang lebih 200 kepala desa se-Kabupaten Kendal.

Kemudian, pada Rabu (23/10), Bawaslu Kota Semarang kembali menggerebek pertemuan sejumlah kepala desa dari berbagai daerah di salah satu hotel bintang lima di Kota Semarang.

"Bawaslu Kota Semarang akan melakukan koordinasi dan melaporkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah guna melakukan pendalaman terkait kegiatan pertemuan para kades yang terjadi di wilayah hukum Kota Semarang. Mengingat ini kali kedua terjadi," ujar Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman, Jumat (25/10).

Arief bercerita, dalam patrolinya di hotel berbintang itu, pihaknya sempat kesulitan untuk mengakses ruangan tersebut. Beruntung pihaknya bertemu dengan salah satu Kades yang akan memasuki ruangan.

Ia menduga memang acara itu merupakan mobilisasi kepala desa untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilgub Jateng. Sebab, ketika Bawaslu datang mereka langsung membubarkan diri.

Meski begitu, pihaknya belum memastikan arah dukungan dari kades-kades yang menghadiri acara itu. "Belum bisa disimpulkan," kata Arief.

Ia menegaskan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sesuai dengan Pasal 71 Ayat 1 UU Pilkada.

"Sanksi pidana paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta. Selain sanksi pidana juga terdapat sanksi administratif dari pejabat berwenang, sehingga sudah cukup jelas ketentuan larangan terkait Kades yang melakukan tindakan ataupun perbuatan dukung mendukung apalagi kalau dilakukan dengan cara terorganisir hal ini bisa mencederai proses demokrasi," kata Arief.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang menggerebek pertemuan sejumlah kepala desa di salah satu hotel bintang lima di Kota Semarang.

Diduga ini merupakan acara konsolidasi pengerahan dukungan untuk salah satu calon di Pilgub Jateng.

Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman, mengatakan acara itu dilakukan hari Rabu (23/10). Pihaknya mendapat informasi dugaan mobilisasi kepala desa dari berbagai daerah di Jawa Tengah untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilgub Jateng.

"Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya reaksi mereka yang langsung membubarkan diri atas kehadiran Bawaslu Kota Semarang," ujar Arief dalam keterangan yang diterima kumparan, Jumat (25/10).

Saat patroli itu, Bawaslu mendapati ada sekitar 90 kades yang ada di ruangan di lantai 3 hotel itu. Kades itu berasal dari Kabupaten Pati, Rembang, Blora, Sukoharjo, Sragen, Kebumen, Purworejo, Klaten, Wonogiri, Cilacap, Brebes, Pemalang, Kendal, Demak dan Semarang.

"Kades yang hadir mengaku kegiatan ini merupakan silaturahmi dan konsolidasi organisasi Paguyuban Kepala Desa (PKD) Se-Jawa Tengah dengan slogan Satu Komando Bersama Sampai Akhir dan sebagian Kades saat dimintai keterangan mereka mengaku berasal dari beberapa Kabupaten yang mana setiap wilayah mengirimkan dua orang perwakilan Kades tiap Kabupaten yakni Ketua dan Sekretaris," jelas dia.

Ia menyebut, pihaknya sebelumnya juga pernah memergoki pertemuan kades pada 17 Oktober 2024 di wilayah Semarang Barat dengan peserta Kepala Desa di Kabupaten Kendal. Namun, untuk arah dukungan, dirinya belum bisa memastikan.

"Belum bisa disimpulkan," tegas Arief.

Ia juga menegaskan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sesuai dengan Pasal 71 Ayat 1 UU Pilkada.

"Sanksi pidana paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta. Selain sanksi pidana juga terdapat sanksi administratif dari pejabat berwenang, sehingga sudah cukup jelas ketentuan larangan terkait Kades yang melakukan tindakan atau pun perbuatan dukung mendukung apalagi kalau dilakukan dengan cara terorganisir hal ini bisa mencederai proses demokrasi," kata Arief.

MANADO - Akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Julius Randang, meminta agar pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), rutin memberikan edukasi ke masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas saat pelaksanaan Pilkada Sulut.

Menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) ini, masyarakat sebagai pemilih wajib diedukasi sehingga memiliki pemahaman yang cukup dan mendapatkan informasi yang sesuai.

"Sosialisasi ini sangat penting dilakukan, supaya perbedaan pilihan tidak mengganggu kehidupan bermasyarakat. Dan itu tugas dan fungsi juga dari Bawaslu dan KPU," kata Julius.

Eks Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara (Minut) ini mengatakan sosialisasi yang bisa dilakukan untuk menjaga kondusifitas saat Pilkada, seperti memberitahukan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kampanye, termasuk kampanye hitam dan juga penyebaran hoaks.

Dirinya pun turut mengingatkan agar seluruh pasangan calon maupun tim pemenangannya dapat bersaing secara sehat dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku serta menjauhi praktik kampanye hitam.

“Ada dua hal yang perlu dipahami dalam koridor kampanye, yaitu kampanye negatif dan hitam. Sesuai aturan yang diatur kampanye hitam itu tidak boleh. Jadi seharusnya para peserta wajib menaati,” lanjut Julius menambahkan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta tertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) paslon Pilkada Kota Yogya 2024 yang melanggar aturan, Rabu (23/10). Kepala Satpol PP Kota Yogya, Octo Noor Arafat, mengatakan penertiban ini melibatkan 135 personel.

"Penertiban dilakukan dengan melibatkan 135 personel gabungan. Satpol PP Mako, BKO Satpol PP di 14 Kemantren, Satlinmas, TNI Polri," Kata Octo saat dihubungi Pandangan Jogja, Rabu (23/10).

Penertiban APK dilakukan di dua wilayah, yaitu sisi utara dan selatan Kota Yogyakarta. Di sisi selatan, tim menyasar Jalan Kusumanegara ke arah barat dan timur, sementara di sisi utara, penertiban dimulai dari Jalan Solo dengan arah barat ke timur. Empat armada truk dan beberapa mobil bak disiagakan untuk membantu proses penertiban.

Penertiban ini merujuk pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2023 tentang APK dan Bahan Kampanye Pemilu, serta Perwal Nomor 65 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Perwal sebelumnya.

“APK yang ditertibkan adalah yang pemasangannya melanggar aturan, seperti di tiang listrik, papan rambu lalu lintas, papan jalan, dan pohon. Selain di jalan protokol juga dilakukan penertiban APK di wilayah, dibantu satu armada mobil bak bagi tiap kemantren bersama BKO Satpol PP, Satlinmas dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam),” ujar Octo.

“Satpol PP Kota Yogya hanya memfasilitasi KPU untuk menertibkan APK sesuai rekomendasi Bawaslu,” sambungnya.

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Andie Kartala, mengungkap bahwa terdapat sekitar 547 APK yang ditargetkan untuk ditertibkan selama operasi. APK yang ditertibkan mencakup berbagai bentuk, seperti rontek, spanduk, umbul-umbul, dan baliho yang dipasang di tempat-tempat terlarang, termasuk di kawasan sumbu filosofi.

“APK yang ditertibkan tidak dapat diambil kembali oleh tim pasangan calon dan akan disimpan di Gudang KPU di Jalan Sultan Agung untuk proses lebih lanjut,” kata Andie.

Jumlah APK yang ditertibkan hari ini masih dalam tahap perhitungan oleh Bawaslu Kota Yogya. Penertiban ini akan dilakukan hingga 25 Oktober mendatang. Pihaknya juga akan memberikan perbaikan tertulis kepada tim paslon agar dapat memasang APK sesuai dengan regulasi.

“Setelah operasi ini, kami akan memberikan saran dan perbaikan secara tertulis kepada tim pasangan calon agar pemasangan APK ke depan sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Tim hukum pasangan calon nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi memergoki adanya dugaan pengerahan kepala desa di Kabupaten Pemalang untuk pemenangan paslon nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen. Mereka akan melaporkan temuan itu ke Bawaslu Jawa Tengah.

Ketua Tim Advokat Andika-Hendrar, John Richard Latuihamallo, mengatakan acara konsolidasi itu digelar di salah satu hotel di Kabupaten Pekalongan pada Senin (21/10). Timnya kemudian mendatangi lokasi tersebut.

"Selasa kemarin tanggal 22 Oktober, kami satu tim berangkat ke Pekalongan. Sebelumnya pada malam hari, kita menemukan informasi adanya upaya mobilisasi Kades Pemalang untuk mengadakan pertemuan di Pekalongan," ujar Richard dalam jumpa pers, Rabu (23/10).

Benar saja di hotel itu ternyata banyak mobil yang terparkir. Acara tersebut juga dihadiri oleh relawan dari Paslon nomor urut 2.

"Ternyata terdapat fakta bahwa ada pengumpulan Kades Pemalang dengan relawan di sana. Pertemuan selesai hampir sore hari. Ada nama 02 disebutkan," jelas dia.

Richard kemudian menunjukkan potongan video acara tersebut kepada wartawan. Dalam video itu terlihat ada spanduk "Silaturahmi dan Konsolidasi Kepala Desa Se-Kabupaten Pemalang".

Salah satu orang yang memimpin jalannya acara juga mengucapkan dukungan untuk salah satu paslon. Bunyinya begini:

"Hari ini kita berproses, melebur menjadi satu tujuan yang sama, satu langkah yang sama, pantarlih, dalam rangka memenangkan Ahmad Luthfi-Gus Yasin."

Richard menilai, adanya pengerahan kepala desa untuk mendukung salah satu calon gubernur merupakan perbuatan melawan hukum. Ia juga berharap Bawaslu dapat menjadi penyelenggara pemilu yang fair.

"Pilkada Jateng ini bersifat sudah melawan hukum, hampir di semua kabupaten kades itu sudah dipakai. Pilkada Jateng bermasalah.Kalau pemilu dimenangkan dengan pola seperti ini apa benar, ini unfair play sudah dimainkan," tegas dia.

Untuk itu, rencananya besok pihaknya melaporkan temuan ini ke Bawaslu Jawa Tengah.

"Kamis besok rencananya akan kami laporkan ke Bawaslu Jateng. Bawaslu Jateng bagaimana melihat ini, sudah sangat banyak pelanggaran tapi bawaslu tidak menyampaikan kepada publik," kata Richard.

Terpisah, Ketua Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng Achmad Husain mengatakan, kasus di Pekalongan itu masih diselidiki oleh Bawaslu Pekalongan.

"Terkait hal tersebut masih dalam proses penelusuran Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Kalau di provinsi belum ada laporan dari mana pun terkait itu," kata Husain.

Cawabup nomor urut 1 Kabupaten Sleman, Sukamto, diduga bagi-bagi uang saat berkampanye di Dusun Tumut, Kapanewon Moyudan, pada Minggu (13/10).

Sukamto pun dipanggil ke Kantor Bawaslu Kabupaten Sleman untuk memberikan keterangan, Selasa (22/10).

"Cawabup paslon 1 hadir tadi pagi dan sudah memberikan keterangan," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar.

Dugaan bagi-bagi uang ini diketahui berdasarkan pengawasan dari Panwaslu Kapanewon Moyudan. Selanjutnya dibahas bersama Sentra Gakkumdu Bawaslu Sleman.

Permintaan keterangan ini untuk mendalami informasi yang dibutuhkan serta untuk memperkuat pembuktian dugaan pelanggaran.

"Dan ini masih terus didalami,” kata Arjuna.

Kordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Bawaslu Kabupaten Sleman, Raden Yuwan Sikra, menjelaskan ada delapan orang yang dimintai keterangan hari ini.

Saksi yang dimintai keterangan meliputi warga sebagai peserta kampanye, panitia, anggota Panwaslu Kapanewon Moyudan, dan Panwaslu Kalurahan.

"Ada satu saksi yang tidak hadir, sisanya hadir semua memberikan keterangan," jelas Yuwan.

Lanjutnya dugaan pemberian uang ini terjadi saat kampanye berlangsung. Mereka yang diberi uang yakni para duda, janda, dan kelompok pemuda Tumut. Besarnya uang bervariasi.

"Kegiatan kampanye ini dilaksanakan di acara warga yang sedang merayakan peringatan Lapangan Voli Gelora Bung Dullah di Tumut," ujarnya.

Sementara itu, Sukamto saat dikonfirmasi membenarkan hari ini dimintai keterangan oleh Bawaslu Sleman.

"Bukan diperiksa, diklarifikasi, sudah klir semua tidak ada masalah," kata Sukamto dihubungi wartawan.

"Tidak mungkin bagi-bagi. Sosialisasi bagi-bagi (uang) tidak ada," jelasnya.

DEPOK, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menerbitkan surat rekomendasi agar menjalankan sanksi terhadap Wali Kota Mohammad Idris yang berkampanye tanpa izin cuti.

Surat ini sekaligus meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera mengkaji sanksi yang sepatutnya diberikan untuk Idris.

"KPU Kota Depok menindaklanjuti pelanggaran administrasi pemilihan yang telah diidentifikasi dalam laporan ini, kepada terlapor Saudara Dr. K.H. Mohammad dris, Lc., M.A. agar rekomendasi Bawaslu Kota Depok menjadi perhatian dan dilaksanakan sepenuhnya," bunyi kesimpulan dalam surat KPU Depok, dikutip pada Selasa (22/10/2024).

Namun, surat yang diterbitkan pada Senin (21/10/2024) itu tidak mencantumkan secara spesifik bentuk sanksi tersebut.

Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Depok Fikri mengungkapkan, penentuan sanksi sepenuhnya kewenangan Bawaslu.

"Kalau terkait dengan sanksi dari Bawaslu, akan lebih bijak kalau misalnya ditanyakan langsung ke Bawaslu, karena kami justru tidak mengkaji dari saksi atau bukti (laporan awal)," ujar Fikri, Selasa.

KPU hanya mengkaji dari laporan yang diberikan Bawaslu pekan lalu, usai mereka menyimpulkan bahwa Idris terbukti melanggar ketentuan administratif.

"Kalau di KPU itu tidak meneliti bukti dan saksi-saksi. Yang meneliti itu kewenangan Bawaslu sehingga kami hanya melihat dari garis besar keputusan Bawaslu, lalu melihat rinciannya," ujar Fikri.

Setelahnya, KPU sepakat dan menyetujui hasil kajian yang dilakukan Bawaslu atas laporan pelanggaran kampanye tanpa izin cuti oleh Idris.

"Rekomendasi (Bawaslu) itu kami baca ya, hasil kajian Bawaslu dan sebagainya. Pada intinya, kami sangat setuju dengan apa yang sudah dirumuskan Bawaslu Kota Depok," jelas Fikri.

Terpisah, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal menjelaskan, Bawaslu dapat bersurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar menetapkan sanksi atas pelanggaran administrasi ini.

"Bawaslu dan KPU harus bertindak, tapi seharusnya Bawaslu yang melakukan tindakan pemeriksaan dan memberikan tindakan (termasuk bersurat), serta memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menjatuhkan sanksi kepada paslon yang berkaitan," jelas Haykal.

"Dan terhadap wali kota definitif (Idris) tersebut akan diberikan sanksi oleh gubernur sebagai atasan terdekat secara hubungan administratif. Dan itu jyga diatur di dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2016," tambah dia.

Sebelumnya diberitakan, Mohammad Idris dilaporkan ke Bawaslu karena diduga kampanye tanpa izin.

Laporan ini merujuk pada video yang beredar menampilkan agenda kampanye pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 1 Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq di Cilodong, Depok, Senin (30/9/2024).

Titik yang menjadi persoalan adalah izin cuti Idris yang tidak diterima Bawaslu sesuai Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 Ayat 2.

Namun, celah yang menjadi kajian Bawaslu adalah perihal aktivitas kampanye yang dilaksanakan pada malam hari atau di luar jam kerja.