Muhammadiyah Janji Rangkul Kader dan Masyarakat Kelola Tambang
Muhamamdiyah menyatakan pengelolaan tambang dari pemerintah akan berorientasi kepada kesejahteraan dan keadilan sosial. Halaman all
(Kompas.com) 29/07/24 20:33 12559021
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan bakal melibatkan kader dan masyarakat setempat dalam mengelola tambang yang diberikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu tercantum dalam poin-poin pertimbangan yang dipaparkan dalam rapat PP Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Yogyakarta, pada Minggu (28/7/2024), seperti dikutip dari Tribunnews.com.
"Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga Persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam," demikian isi pertimbangan itu yang dibacakan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu\'ti.
Abdul menyampaikan, Muhammadiyah juga berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.
"Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha \'not for profit\', di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan Amal Usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas," ucap Abdul.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengeklaim bahwa Muhammadiyah tidak mengejar keuntungan meski akan menerima izin tambang dari pemerintah.
"Dan kami tidak kejar keuntungan, karena kalau mikir diri sendiri, insyaallah kami Muhammadiyah sudah cukup," kata Haedar, Minggu (28/7/2024).
Haedar meyakini, pihaknya menerima izin usaha pengelolaan (IUP) tambang itu dengan berbagai prinsip yang pro terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial. Ia juga menegaskan bahwa Muhammadiyah akan mengembalikan IUP apabila ada yang melenceng dari pengelolaan tambang.
"Kalau nanti perjalanannya tim menemukan berbagai macam situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial, kesejahteraan sosial dan lingkungan, ya kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan bertanggung jawab pula IUP itu kami kembalikan," kata dia.
Selain itu, ia juga berjanji bahwa Muhammadiyah akan mengelola tambang tanpa merusak lingkungan serta tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial.
#muhammadiyah #abdul-mu-ti-sekretaris-umum-pp-muhammadiyah #izin-tambang-ormas #muhammadiyah-terima-izin-tambang