Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Muhammadiyah mempertimbangkan menggarap lokasi tambang lain alih-alih menerima area tambang batu bara yang ditawarkan pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah memberikan dua opsi lokasi pertambangan bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) untuk Muhammadiyah sebagai penawaran prioritas izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Dua lokasi itu yakni bekas lahan PT Adaro Energy Tbk dan PT Arutmin Indonesia.

"Kami sudah siapkan itu kan antara Arutmin sama Adaro. Tapi kan ada permohonan untuk ke tempat lain, nanti juga lagi perkembangan," kata Bahlil di TMII, Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024).

Kendati demikian, Bahlil tak menyebut secara detail lokasi mana yang dipertimbangkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan itu. Ia hanya mengatakan bahwa Muhammadiyah punya pilihan lahan lain di sekitar lokasi tambang eks Adaro dan Arutmin.

"Mintanya sekitar itu, tapi ada lagi yang dipertimbangkan untuk kasih yang lain lagi," ucapnya.

Adapun, lokasi bekas tambang Adaro dan Arutmin keduanya berlokasi di Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan lain, Bahlil memastikan pihaknya akan memberikan lokasi tambang terbaik untuk Muhammadiyah.

"Saya kan sampaikan kemarin bisa dari eks Adaro atau eks Arutmin ini sedang kita kaji, kan kita mau kasih yang terbaik bos. Ini bukan seperti matematika yang 1+1 = 2, saya panggil juru geologi baru saya cek jangan sampai kita kasih yang tidak pas," ujarnya di DPR RI, Kamis (12/9/2024).

Diberitakan sebelumnya, Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy telah membentuk dua perusahaan usai mendapat tawaran pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Nantinya, kedua perusahaan yang dibentuk untuk mengelola tambang itu berperan sebagai holding dan perusahaan operator.

"Sekarang ini sudah dibentuk tim yang saya sebagai ketua timnya, tapi dalam kapasitas itu bukan sebagai ahli tambang, tapi sebagai ketua PP yang membidangi ekonomi karena itu sekarang sudah kami bentuk dua korporasi badan, ada strategic company ini jadi holding. Kemudian juga nanti ada operating company," tuturnya.

Menurutnya, Muhammadiyah saat ini tengah berfokus agar saat mendapatkan hak kelola tambang agar dapat dikelola sebaik mungkin. Salah satunya, dalam membuat badan usaha yang nantinya bertugas untuk mengelola tambang batu bara milik Muhammadiyah.

"Kemudian nanti ada operating company yang bertugas mengoperasikan lembaga kita untuk bekerja sama dengan pihak operator dan kontraktor di lapangan dan ini kumpulan para ahli di Muhammadiyah," katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Menko PMK itu mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kapan akan mulai melakukan pengelolaan tambang. Muhadjir menyebut bahwa PP Muhammadiyah masih melakukan studi lapangan terlebih dahulu.

"[Untuk mulai mengelola lahan tambang] belum, kami belum sampai sejauh itu kita harus siapkan sebaik mungkin, enggak perlu grasa-grusu, enggak usah kesusu, termasuk kita kalkulasi SDM kami sendiri," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, pihaknya sudah menyiapkan opsi dua wilayah izin usaha tambang khusus (WIUPK) yang akan ditawarkan untuk dikelola badan usahaMuhammadiyah.

Dua tambang yang disiapkan adalah bekas lahan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT Arutmin Indonesiaatau bekas lahan PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO).

“Eks PKP2B, kemungkinan besar adalah eks Adaro atau eks Arutmin, kita bikin yang bagus, dua opsi itu,” kata Bahlil saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Senin (26/8/2024).

Bahlil menyebut, luas lahan tambang bekas Adaro dan Arutmin itu cukup besar. Namun, dia tidak memerinci secara pasti berapa luas lahan dan potensi cadangan yang tersimpang di dalamnya.

“Luasnya saya lupa, tapi yang jelas luasnya cukup gede. Nanti saya cek lagi [cadanganya],” ucap Bahlil.

Adapun, izin usaha pertambangan untuk Muhammadiyah, kata Bahlil, bakal segera keluar sama halnya dengan IUP untuk Nahdlatul Ulama (NU) yang telah terbit lebih dulu.

“Saya cek ya karena kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti perkembangan [IUP Muhammadiyah] sudah sejauh mana nanti saya akan kabari,” katanya.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan siap untuk mengelola izin tambang yang akan ditawarkan pemerintah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan untuk menerima tawaran pengelolaan izin tambang diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Abdul menuturkan, keputusan tersebut tidak diambil serta merta secara sepihak. Sebab, dalam pengambilan keputusan pihak Muhammadiyah melihat dari berbagai macam aspek.

Selain itu, Muhammadiyah, kata Abdul, juga melalukan kajian dan mencermati kritik yang masuk terkait pengelolaan tambang.

Tidak hanya itu, Muhammadiyah juga meminta pandangan dari akademisi, pengelola tambang, dan ahli lingkungan hidup.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberian izin tambang dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan dianggap sebagai taktik kooptasi dan mendapatkan dukungan politik, serta meredam potensi konflik.

Setelah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memutuskan menerima izin usaha pertambangan yang ditawarkan pemerintah, jejak itu diikuti oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

"Ketika ormas keagamaan diberikan izin usaha penambangan itu adalah kooptasi," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur dalam diskusi daring, Senin (29/7/2024), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Isnur mengambil contoh PBNU yang ditawarkan menambang pada bekas lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC).

"Dulunya PT KPC 80 sampai 90 ribu hektare sekarang sisa 28 ribu hektare. Ditawarkan ke NU, itu lokasi tambang terbesar di dunia," kata Isnur.

Buat melanjutkan penambangan, kata Isnur, PBNU harus melakukan reklamasi dari proses penambangan sebelumnya.

"Ceruknya luar biasa besar dan NU punya kewajiban untuk melakukan reklamasi," ucap Isnur.

Dilanjutkan Isnur, PP Muhammadiyah juga menerima izin tambang yang serupa, ditawarkan lahan bekas PT Arutmin.

Menurut dia, taktik itu dijalankan oleh pemerintah guna meredam kritik dan menjaga kepentingan para pebisnis tambang tetap terakomodir, dan berbagi ceruk bisnis dengan ormas keagamaan.

Isnur bahkan menyebut operasi pemberian izin tambang itu diorkestrasi Presiden Jokowi melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Di sisi lain, kata Isnur, pengusaha yang memiliki kepentingan usaha pertambangan juga tetap bisa menjalankan kegiatan bisnis mereka dan hanya perlu menggandeng Ormas keagamaan supaya usaha mereka tak terganggu.

"Itu bagian dari kooptasi. Itu operasi by design, di mana Bahlil, JK (Jusuf Kalla) datang dan lain-lain datang. Dan Muhammadiyah yang mulai kritis pada pemerintah beralih menerima proyek-proyek itu," papar Isnur.

Isnur khawatir jika Ormas keagamaan yang menerima izin tambang bertambah maka berpotensi membuka ajang konflik baru secara horizontal dengan masyarakat setempat yang lingkungannya rusak akibat kegiatan pertambangan.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah segera membahas soal lokasi izin pertambangan bersama Presiden Joko Widodo.

"Kami akan bicarakan dengan pemerintah, terutama dengan Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Menteri Bahlil (Menteri Investasi) dan juga mungkin Menteri ESDM, lokasi mana yang diperuntukkan bagi Muhammadiyah," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ahad (28/7/2024).

BACA JUGA:Glorifikasi LGBT di Olimpiade Paris 2024, Saat 5 Peringatan Rasulullah SAW Ini Diabaikan

Selain soal kepastian lokasi, PP Muhammadiyah juga belum mengetahui berapa luas lahan tambang yang diizinkan untuk dikelola. Meski demikian, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, kata dia, jenis usaha tambang yang bakal dikelola Muhammadiyah kemungkinan besar batubara.

"Itu sementara yang kami terima, dari peraturan pemerintahnya juga menyebut seperti itu," kata dia.

Setelah menerima konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah, PP Muhammadiyah bakal membentuk badan usaha khusus yang nantinya ditetapkan dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah.

"Akan dibentuk badan usaha milik Muhammadiyah yang nanti namanya kita belum tahu, dan insya Allah kami memiliki pengalaman dan sumber daya manusia untuk mengelola itu," ujar dia.

Dia menjelaskan badan usaha itu bakal dibahas bersama tim pengelola tambang Muhammadiyah yang telah dibentuk.

"Jadi Muhammadiyah tidak bekerja sendiri, Muhammadiyah akan bermitra dengan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan tambang," kata dia.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah mengumumkan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan pada rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.

Keputusan tersebut disebutkan berdasar pada kajian dan masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.

Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu juga berkomitmen untuk mewujudkan usaha tambang yang berpihak pada kesejahteraan sosial dan lingkungan.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah segera membahas soal lokasi izin pertambangan bersama Presiden Joko Widodo.

"Kami akan bicarakan dengan pemerintah, terutama dengan Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Menteri Bahlil (Menteri Investasi) dan juga mungkin Menteri ESDM, lokasi mana yang diperuntukkan bagi Muhammadiyah," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ahad (28/7/2024).

BACA JUGA:Glorifikasi LGBT di Olimpiade Paris 2024, Saat 5 Peringatan Rasulullah SAW Ini Diabaikan

Selain soal kepastian lokasi, PP Muhammadiyah juga belum mengetahui berapa luas lahan tambang yang diizinkan untuk dikelola. Meski demikian, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, kata dia, jenis usaha tambang yang bakal dikelola Muhammadiyah kemungkinan besar batubara.

"Itu sementara yang kami terima, dari peraturan pemerintahnya juga menyebut seperti itu," kata dia.

Setelah menerima konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah, PP Muhammadiyah bakal membentuk badan usaha khusus yang nantinya ditetapkan dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah.

"Akan dibentuk badan usaha milik Muhammadiyah yang nanti namanya kita belum tahu, dan insya Allah kami memiliki pengalaman dan sumber daya manusia untuk mengelola itu," ujar dia.

Dia menjelaskan badan usaha itu bakal dibahas bersama tim pengelola tambang Muhammadiyah yang telah dibentuk.

"Jadi Muhammadiyah tidak bekerja sendiri, Muhammadiyah akan bermitra dengan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan tambang," kata dia.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah mengumumkan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan pada rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.

Keputusan tersebut disebutkan berdasar pada kajian dan masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.

Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu juga berkomitmen untuk mewujudkan usaha tambang yang berpihak pada kesejahteraan sosial dan lingkungan.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan siap mengelola tambang dengan menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah. Meski begitu, Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan pihaknya tidak mengejar keuntungan dari pengelolaan tambang tersebut nantinya.

“Kami tidak mengejar keuntungan. Karena kalau mikir diri sendiri, kami Muhammadiyah insya Allah sudah cukup,” kata Haedar dalam konferensi pers yang digelar usai Konsolnas PP Muhammadiyah di Kampus Unisa Yogyakarta, Sleman, DIY, Ahad (28/7/2024).

Muhammadiyah memutuskan menerima pemberian izin tambang ini berdasarkan keputusan dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) PP Muhammadiyah yang digelar 27-28 Juli 2024 di Kampus Unisa Yogyakarta. Haedar menyebut, pihaknya masuk ke dunia pertambangan ini sudah dengan berbagai kajian dan masukan yang sudah dihimpun dan didiskusikan dalam konsolnas tersebut.

“Kami tidak ingin menolak maupun menerima tanpa proses kajian mendalam, bahkan dialektika berdiskusi dengan wilayah-wilayah yang kebetulan ada area tambang di dalamnya. Di sinilah letak spirit dari hasil keputusan ini,” ucap Haedar.

Lebih lanjut, dikatakan pihaknya ingin memiliki role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konfliks, serta disparitas sosial. Bahkan, pihaknya ingin mengelola tambang yang pro keadilan sosial, pro kesejahteraan sosial, dan pro lingkungan

Haedar juga menyebut, dari konsolnas yang sudah dilakukan dengan turut menghadirkan 35 pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia, semuanya mengemukakan pendapat setuju untuk Muhammadiyah bisa mengelola tambang dari pemerintah.

Meski begitu, banyak masukan agar tambang yang dikelola nantinya tidak menimbulkan persoalan baru. Utamanya persoalan-persoalan terkait lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada di sekitar area tambang.

“(usaha tambang) Ini jangan dibayangkan yang serba positif, apalagi serba duit, insya Allah kami jauh dari itu. Sebaliknya juga jangan menganggap dan meletakkannya sebagai sesuatu yang serba pahit, penuh dengan ancaman seakan-akan kiamat kalau kita masuk ke dunia itu,” ungkapnya.

“Kita akan tetap dalam posisi moderat, kita lihat sisi positifnya, kita cermati, dan kita jadikan masukan sisi negatifnya untuk terus kita lakukan kajian sampai pada titik akhir nanti kita menemukan model,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah. Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan, pihaknya akan menerima izin usaha pertambangan (IUP) untuk batu bara.

“Memang (informasinya batu bara) itu sementara yang kami terima dari menteri, dari Peraturan Pemerintah (Nomor 25 Tahun 2024) juga menyebut (batu bara) itu (yang akan dikelola),” kata Mu’ti usai Konsolidasi Nasional (konsolnas) PP Muhammadiyah yang digelar di Kampus Unisa Yogyakarta, Ahad (28/7/2024).

Meski Muhammadiyah menerima konsesi pertambangan ini, namun banyak masukan yang dihimpun dari konsolnas tersebut. Mu’ti mengatakan, masukan-masukan yang ada dihimpun dan dijadikan dasar bagi Muhammadiyah untuk menerima konsesi maupun menjalankan usaha pertambangan nantinya.“Ada masukan dari warga Muhammadiyah, ‘Mas Mu’ti pastikan yang diberikan itu batu bara, jangan sampai batu neraka',” ucap Mu’ti sembari tertawa.

Mu’ti menyebut, dia belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pemerintah terkait area pertambangan yang akan diberikan izinnya untuk dikelola Muhammadiyah. Pihaknya masih harus berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah terkait hal ini.

“(Area tambang) Itu yang belum (diputuskan) karena itu juga termasuk nanti yang kami akan bicarakan dengan pemerintah. Terutama dengan Pak Presiden Jokowi, dan Pak Menteri Investasi Bahlil, dan Menteri ESDM (terkait) lokasi mana yang diperuntukkan buat Muhammadiyah,” jelasnya.

Meski menerima izin pertambangan ini, Mu’ti menegaskan Muhammadiyah tidak berorientasi pada keuntungan atau profit. Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah, katanya, diusahakan dapat menjadi model usaha ‘not for profit), dimana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah, serta untuk masyarakat luas.“Kami tidak berorientasi profit,” ucap Mu’ti.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menjelaskan soal keputusan Muhammadiyah menerima tawaran dari pemerintah untuk mengelola tambang. Menurut Haedar, sebagaimana karakternya, ketika ada tawaran resmi dari pemerintah soal tambang, Muhammadiyah tidak serta merta menerima tetapi tidak juga serta merta menolak.

"Karena kami (Muhammadiyah) selalu punya prinsip menerima, menolak, dan melakukan langkah apapun dalam pergerakan Muhammadiyah harus berdasar ilmu yang diajarkan Islam dan jangan bertindak bukan karena ilmu," kata Haedar dalam Konferensi Pers Hasil Konsolidasi Nasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahad, (28/7/2024).

Haedar menambahkan, harus dasar ilmu dan juga berbasis pada pemikiran Muhammadiyah. Yakni berbasis pada Islam berkemajuan, dan melihat berbagai konteks kehidupan baik di tingkal lokal atau nasional.

Sehingga, kata Haedar, Muhammadiyah selama dua bulan lebih mengkaji masalah pengelolaan tambang. Ada aspek-aspek yang sekaligus juga kelompok yang kontra, yang tidak setuju tetapi juga punya argumen masalah lingkungan, masalah yang menyangkut nasib masyarakat setempat, juga terkait pengelolaan tambang yang ilegal, yang punya potensi banyak problem dan lain sebagainya. Bahkan ada juga sebagian kecil kelompok yang kemarin demonstrasi.

"Kami terbiasa dengan situasi seperti itu, demo ataupun kritik sekeras apapun kami sikapi kami hadapi secara moderat, begitu juga ada pandangn yang pro, pandangan yang konstruktif dengan berbagai argumen bahkan dengan data dan fakta yang hidup di lapangan tentang nilai positif dari pengelolaan tambang ini," ujar Haedar.

Haedar mengungkapkan, itulah kehidupan, bukan hanya soal tambang. Manusia dihadapkan pada realitas kehidupan politik, budaya, dan ekonomi. Setelah reformasi misalkan, dulu membayangkan reformasi seperti surga, begitu reformasi terjadi maka demonstrasi terjadi tanpa masalah. Tapi ternyata demokratisasi yang begitu rupa, pilihan pilpres, pilkada langsung, juga ada masalah.

Haedar menegaskan, maka Muhammadiyah tidak surut dari menghadapi berbagai masalah tersebut. Muhammadiyah menghadapinya secara elegan dan seksama.

"Kalau toh kami ambil keputusan, itu bukan karena ikut-ikutan atau juga sebaliknya bukan karena tekanan sosial dan berbagai aspek, semua kita himpun menjadi pertimbangan PP Muhammadiyah dalam mengambil langkah menyangkut pengelolaan tambang," ujar Haedar.

Haedar menerangkan, baik lewat pleno Muhammadiyah atau konslidasi, itu dua pandangan itu hidup, tapi akhirnya mayoritas sampai pada kesimpulan PP Muhammadiyah yang keputusan ini satu kesatuan dalam berbagai pertimbangan dan langkah yang akan ditempuh.

Bahkan Muhammadiyah sekaligus karena sikap kewaspadaan, keseksamaan, kecermatan yang dilakukan. Muhammadiyah menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai Muhadjir Effendy sebagai ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi.

Selain Muhadjir Effendy yang ditunjuk sebagai ketua tim pengelola tambang, Muhammad Sayuti ditunjuk sebagai sekretaris dalam tim pengelola tambang tersebut. Sedangkan, anggotanya terdiri dari Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin, dan Azrul Tanjung.

Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab dalam mengelola tambang, dengan melibatkan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan. Termasuk melibatkan masyarakat sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

"Muhammadiyah memiliki SDM yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan, serta sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki prodi pertambangan, sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik," kata Mu'ti.

Mu'ti juga menuturkan, pihaknya akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan persyarikatan melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendi sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.

"Kami menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof Muhadjir Efendy," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat konferensi pers di Convention Hall Masjid Walidah Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) di Sleman, DIY, Ahad (28/7/2024).

Dalam struktur kepengurusan PP Muhammadiyah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjabat sebagai ketua bidang ekonomi, bisnis, dan industri halal. Dalam kesempatan itu, Haedar menegaskan penunjukan Muhadjir bukan dalam posisi sebagai Menko PMK.

Dalam susunan tim pengelola tambang tersebut, PP Muhammadiyah menunjuk Muhammad Sayuti sebagai sekretaris beserta anggota yang terdiri atas Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, M Nurul Yamin, dan M Azrul Tanjung.

Kepada awak media, Muhadjir Effendi mengaku baru mengetahui penunjukan dirinya sebagai ketua tim pengelola tambang Muhammadiyah.

"Saya malah baru tahu," ujar dia.

Menko PMK itu mengatakan belum berencana berkomunikasi dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait dengan keputusan PP Muhammadiyah menerima hal tersebut.

"Belum, baru diumumkan tadi masa sudah mau (komunikasi dengan Menteri Investasi). Nanti saya kabari kalau sudah jalan," kata dia.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan oleh pemerintah setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan pada rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.

Keputusan tersebut disebutkan berdasar pada kajian dan masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP) berjanji bakal mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP) yang ditawarkan pemerintah dengan tidak merusak alamnya.

Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan, pihaknya melihat bahwa sumber daya alam Indonesia harus dikelola untuk kepentingan masyarakat.

Namun, dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut perlu adanya faktor lingkungan yang harus dijaga, agar tak ada kerusakan alam didalamnya.

“Kami masuk ingin mengelola, termasuk mengelola tambang dan kami ingin punya role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan,” kata Haedar saat konferensi pers di Jogjakarta, Minggu (28/7/2024).

Haedar menuturkan bahwa pihaknya ingin mengelola pertambangan tanpa menimbulkan konflik dan disparitas sosial.

Sebab, tujuan dari dikelolanya pertambangan oleh Muhammadiyah untuk kepentingan masyarakat luas dan tidak membuat kerusakan terhadap lingkungan.

“Sebaliknya kami ingin mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan hidup,” ucap Haedar.

Lebih lanjut, Haedar mengatakan bahwa hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Namun, dengan apa yang sudah mereka lalukan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya, membuat pengelolaan tambang menjadi tantangan untuk perserikatan.

“Kami yang bertanggung jawab untuk IUP ini kita manfaatkan melalui badan usaha kami maka kita akan mengelolanya dengan cara seksama dengan mengeliminasi hal-hal yang problematik seperti berkembang di masyarakat sekarang ini,” ujarnya.

Adapun, Pimpinan Pusat Muhammadiyah siap untuk mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP) yang ditawarkan pemerintah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah tunjuk Muhadjir Effendy menjadi ketua tim pengelola tambang setelah mereka siap mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP) yang ditawarkan pemerintah.

Dalam risalah keputusan PP Muhammadiyah terkait pengelolaan tambang, terdapat nama nama lainnya selain Muhadjir yang masuk kedala tim tersebut.

Pada poin kedelapan dalam risalah tersebut, diketahui bahwa Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti ditunjuk sebagai sekretaris tim pengelola tambang.

“Delapan menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah yang terdiri atas Prof. Dr. Haji Muhadjir Effendy sebagai ketua, Muhammad Sayuti sebagai sekretaris,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti yang membacakan risalah tersebut secara daring, Minggu (28/7/2024).

Tak hanya kedua orang tersebut, beberapa nama seperti Anwar Abbas, Hilman Latif, Ahmad Dahlan Rais, Agung Danarto, Bambang Setiaji, Arief Budimanta, Nurul Yamin, dan M. Azrul Tanjung.

Kedelapan orang tersebut, kata Abdul nantinya akan menjadi anggota dari tim pengelolaan tambang milik Muhammadiyah.

“tim memiliki tugas, wawenang dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam surat keputusan PP Muhammadiyah,” ujar Abdul.

Adapun, Adapun, Pimpinan Pusat Muhammadiyah siap untuk mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP) yang ditawarkan pemerintah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers secara daring, Minggu (28/7/2024).

Daftar Tim Pengelola Pertambangan Muhammadiyah:

• Ketua : Muhadjir Effendy
• Sekretaris : Muhammad Sayuti
• Anggota :Anwar Abbas,Hilman Latif,Ahmad Dahlan Rais,Agung Danarto,Bambang Setiaji,Arief Budimanta,Nurul Yamin,M. Azrul Tanjung.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan siap mengelola tambang dengan menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah dan membentuk tim pengelola tambang menyusul keputusan tersebut. Tim ini diketuai oleh Muhadjir Effendy yang merupakan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal.

Sikap Muhammadiyah menerima izin pengelolaan tambang dan pembentukan tim ini dilakukan dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) PP Muhammadiyah yang digelar pada 27-28 Juli 2024 di Kampus Unisa Yogyakarta.

"Karena sikap kewaspadaan, keseksamaan, kecermatan yang kami lakukan, kami membentuk tim pengelolaan tambang yang diketahui Prof Muhadjir Effendy sebagai Ketua PP Muhammadiyah, bukan sebagai Menko PMK," kata Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam konferensi pers yang digelar usai Konsolnas PP Muhammadiyah di Kampus Unisa Yogyakarta, Ahad (28/7/2024).

Muhammad Sayuti juga ditunjuk sebagai sekretaris dalam tim pengelola tambang tersebut. Sedangkan, anggotanya terdiri dari Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin, dan Azrul Tanjung.

Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab dalam mengelola tambang, dengan melibatkan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan.

Termasuk melibatkan masyarakat sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

"Muhammadiyah memiliki SDM yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan, serta sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki prodi pertambangan, sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik," kata Mu'ti.

Mu'ti juga menuturkan, pihaknya akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan persyarikatan melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.