Bawaslu Kumpulkan Pejabat Daerah Bahas Netralitas Kepala Desa Jelang Pilkada 2024
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengumpulkan sejumlah pejabat daerah untuk membahas netralitas kepala desa jelang Pilkada 2024. Halaman all
(Kompas.com) 02/08/24 11:31 12994257
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengumpulkan sejumlah pejabat daerah untuk membahas netralitas kepala desa jelang Pilkada 2024.
Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan bahwa jajaran Bawaslu provinsi akan mengundang para bupati, sedangkan jajaran Bawaslu kabupaten akan mengumpulkan para kepala desa secara langsung untuk melakukan sosialisasi terkait hal ini.
"Dalam UU Pilkada terdapat beberapa ketentuan yang menyebut secara eksplisit kepala desa. Agar konsepnya sama di setiap daerah, Bawaslu melalui kegiatan ini akan menyusun konsep atau pedoman untuk pelaksanaan sosialisasi," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (2/8/2024).
Ia menyampaikan, UU Pilkada memuat sejumlah aturan eksplisit tentang keterlibatan kepala daerah.
Ada ketentuan mengundurkan diri bagi kepala desa yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah pada Pasal 7, juga ada larangan bagi pasangan calon kepala daerah melibatkan kepala desa dalam kampanye pada Pasal 70.
Selain itu, pada Pasal 71, tercantum pula larangan bagi kepala desa membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.
"Netralitas kepala desa selalu menjadi isu krusial dalam setiap perhelatan politik lima tahunan," kata Puadi.
"Walaupun berbagai aturan secara jelas telah melarang keterlibatan kepala desa dalam politik praktis dan bahkan berulang kali diadakan diskusi, diseminasi, maupun sosialisasi, tetap saja pelanggaran netralitas kepala desa masih saja terjadi," ucap dia.
Berdasarkan catatan Kompas.com, pada Pilkada 2020, terdapat 65 putusan terkait kepala desa menguntungkan dan merugikan pasangan calon.
Dengan jumlah ini, pelanggaran netralitas kepala desa mendominasi pelanggaran pilkada. Jumlah ini hampir 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan putusan terkait politik uang (22).