Jakarta -

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan tersebut dinilai dapat menghambat pelaku usaha di luar BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa di BUMN.

Hambatan seperti ini tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/3/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (Permen 2/2023), tepatnya pada Pasal 155 ayat (2) huruf j. Pasal ini mengatur bahwa penunjukan langsung sebagai penyedia barang/jasa di BUMN dapat dilakukan salah satunya apabila penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN. Sayangnya, aturan ini dinilai membuat persaingan usaha dalam pengadaan di BUMN menjadi tidak sehat.

Diketahui, selama ini KPPU aktif melakukan pengawasan atas berbagai upaya sinergi BUMN yang dilakukan pemerintah. Terakhir pada tanggal 20 Mei 2014, KPPU telah menyarankan pemerintah untuk mendesain ulang kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN agar sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, serta berkoordinasi dengan KPPU dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan sinergi BUMN.

Tahun ini, KPPU kembali melakukan analisis kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa BUMN dan menemukan fakta bahwa masih terdapat pengaturan yang menghambat pelaku usaha tertentu.

Hambatan tersebut terdapat di dalam Permen 2/2023, tepatnya Pasal 155 ayat (2) huruf j. Pasal ini menyebut bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan apabila memenuhi paling sedikit salah satu persyaratan, yaitu penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan, dan barang dan jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari penyedia bersangkutan.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menilai, aturan ini justru menghambat persaingan dan patut dihapus. Berdasarkan penilaian kebijakan persaingan usaha yang KPPU lakukan, peraturan ini menghambat pelaku usaha lain selain BUMN, anak usahanya, atau perusahaan yang terkait dengan BUMN untuk bisa ditunjuk langsung sebagai penyedia barang dan jasa di BUMN.

"Kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip netralitas persaingan, dan justru malah mematikan persaingan. Untuk itu, aturan ini wajib dihapus", ungkap dia dalam keterangan resminya, Selasa (5/11/2024).

Guna menyampaikan sikap tersebut, KPPU telah menyampaikan surat saran dan pertimbangan kepada Menteri BUMN pada tanggal 25 Oktober 2024. Dalam surat tersebut KPPU menyarankan tiga hal, yakni agar penunjukan langsung dalam pengadaan barang atau jasa BUMN harus tetap mengutamakan persaingan sehat, menghapus ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf j dalam Permen 2/2023, dan selalu meminta saran dan pertimbangan dari KPPU sebelum melakukan aksi sinergi BUMN.

Hal ini ditujukan untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa BUMN berjalan transparan, efisien, dan kompetitif. Hingga rilis ini dikeluarkan, KPPU masih belum menerima tanggapan resmi Menteri BUMN perihal persoalan tersebut.

(akd/ega)

Jakarta (ANTARA) - PT TBS Energi Utama Tbk melakukan divestasi dua aset Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 200 MW senilai 144,8 juta dolar AS untuk mencapai target netralitas karbon pada 2030.

"Hasil dari transaksi ini akan dialokasikan untuk investasi di sektor-sektor berkelanjutan, penguatan struktur pemodalan perusahaan, dan rencana pembelian kembali saham yang bertujuan memberikan nilai lebih bagi para pemegang saham," kata Direktur PT TBS Energi Utama Tbk Juli Oktarina dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Divestasi dua aset PLTU dilakukan melalui penjualan seluruh saham perseroan di PT Minahasa Cahaya Lestari (MCL) dan PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP).

Juli mengatakan perseroan akan menerima hasil penjualan dalam bentuk kas yang lebih tinggi dibandingkan dengan total modal yang ditanamkan untuk pembangunan kedua PLTU tersebut sebesar kurang lebih 87,4 juta dolar AS. Melalui transaksi ini, TBS akan memperoleh keuntungan kas di samping dari dividen yang telah diterima selama PLTU beroperasi.

Namun, dari sisi pencatatan akuntansi keuangan, dijelaskan TBS bahwa transaksi ini akan mencatatkan kerugian non kas sebesar kurang lebih 77 juta dolar AS.

Hal ini disebabkan oleh standar akuntansi PSAK yang mengharuskan pencatatan dimuka atas pendapatan konstruksi pembangkit dan transmisi IPP (Independent Power Producer) dengan skema Build Own Operate Transfer (BOOT) selama 25 tahun sesuai periode Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) yang berlaku.

Oleh karena itu, nilai aset yang tercatat di buku pada saat transaksi akan mencakup pendapatan di masa depan yang belum ditagihkan kepada PLN.

Menurut Juli, transaksi ini akan membantu perseroan untuk menciptakan nilai tambah melalui pengurangan utang konsolidasi sebesar lebih dari 70 persen yang akan meningkatkan fleksibilitas untuk melakukan investasi yang lebih besar di sektor usaha keberlanjutan seperti energi baru terbarukan, ekosistem kendaraan listrik serta manajemen limbah.

Transaksi ini diproyeksikan akan mengurangi emisi karbon TBS lebih 80 persen atau sekitar 1,3 juta ton setara CO2 (tCO2e) per tahun, sesuai dengan perhitungan metodologi protokol GHG, serta divalidasi melalui tahap preassurance oleh auditor eksternal.

“Transaksi ini juga akan mengukuhkan perseroan sebagai pionir dan satu dari sebagian kecil perusahaan terkemuka di Indonesia yang menunjukkan komitmen untuk mencapai netralitas karbon. Bersama dengan divestasi saham perseroan secara tidak langsung di PT Paiton Energy di tahun 2021, transaksi ini akan memberikan keuntungan lebih dari 100 juta dolar AS di mana keuntungan tersebut telah dan akan diinvestasikan untuk pengembangan bisnis berkelanjutan," kata dia.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060. Hal ini sejalan dengan upaya global dalam memerangi perubahan iklim yang ekstrem. Target ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk beralih menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon.

Dalam mendukung tujuan nasional, PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU International) dan PT Pertamina Maintenance and Construction (PertaMC) sepakat untuk berkolaborasi dalam melakukan pemantauan pada lingkungan, termasuk uji emisi gas rumah kaca (GRK) serta verifikasi dan validasi karbon. Kolaborasi ini ditandai dengan adanya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan di Graha PertaMC Jakarta, (20/08/2024)

?Kolaborasi ini tidak hanya menjadi langkah strategis untuk mendukung target netralitas karbon nasional, tetapi juga sebagai wujud nyata dari komitmen kami yang berada di dalam institusi untuk menjaga kelestarian lingkungan,? ujar Presiden Direktur MUTU International, Arifin Lambaga.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Testing, Inspection, dan Certification (TIC), MUTU International berkomitmen untuk turu serta mengawal agar instansi lainnya dapat ikut serta dalam melakukan upaya pengurangan emisi karbon.

Dengan serangkaian pengujian yang dilakukan oleh MUTU International, sebuah instansi dapat mengukur berapa jauh langkah yang telah dilakukan dalam rangka mengurangi penggunaan emisi karbon.

?Apabila hal ini dilakukan bersama-sama, bukan hanya target ambisius pemerintah yang dapat dicapai, namun kita juga dapat meninggalkan warisan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang,? tutup Arifin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengakui, netralitaskepala desa selalu menjadi isu di setiap pilkada meski sudah ada aturan bahwa kepala desa dituntut untuk netral supaya proses demokrasi elektoral berjalan adil.

"Walaupun berbagai aturan secara jelas telah melarang keterlibatan kepala desa dalam politik praktis dan bahkan berulang kali diadakan diskusi, diseminasi, maupun sosialisasi, tetap saja pelanggaran netralitas kepala desa masih saja terjadi," kata anggota Bawaslu RI Puadi kepada Kompas.com pada Jumat (2/8/2024).

Berdasarkan catatan Kompas.com, pada Pilkada 2020, terdapat 65 putusan terkait kepala desa menguntungkan dan merugikan pasangan calon.

Dengan jumlah ini, pelanggaran netralitas kepala desa mendominasi pelanggaran pilkada. Jumlah ini hampir 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan putusan terkait politik uang (22).

"Netralitas kepala desa selalu menjadi isu krusial dalam setiap perhelatan politik lima tahunan," kata Puadi.

Larangan dan konsekuensi sanksi terhadap kepala desa yang cawe-cawe pada pilkada diatur di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada).

Berdasarkan beleid tersebut, kepala desa yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah wajib mengundurkan diri.

Selain itu, ada juga larangan bagi pasangan calon kepala daerah melibatkan kepala desa dalam kampanye pada pasal 70.

Kepala desa juga dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

Larangan bagi kepala desa terlibat dalam politik praktis juga tercantum di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Puadi mengeklaim, Bawaslu akan mengumpulkan sejumlah pejabat daerah untuk membahas netralitas kepala desa jelang Pilkada 2024.

Jajaran Bawaslu provinsi disebut akan mengundang para bupati, sedangkan jajaran Bawaslu kabupaten akan mengumpulkan para kepala desa secara langsung untuk melakukan sosialisasi terkait hal ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengumpulkan sejumlah pejabat daerah untuk membahas netralitas kepala desa jelang Pilkada 2024.

Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan bahwa jajaran Bawaslu provinsi akan mengundang para bupati, sedangkan jajaran Bawaslu kabupaten akan mengumpulkan para kepala desa secara langsung untuk melakukan sosialisasi terkait hal ini.

"Dalam UU Pilkada terdapat beberapa ketentuan yang menyebut secara eksplisit kepala desa. Agar konsepnya sama di setiap daerah, Bawaslu melalui kegiatan ini akan menyusun konsep atau pedoman untuk pelaksanaan sosialisasi," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (2/8/2024).

Ia menyampaikan, UU Pilkada memuat sejumlah aturan eksplisit tentang keterlibatan kepala daerah.

Ada ketentuan mengundurkan diri bagi kepala desa yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah pada Pasal 7, juga ada larangan bagi pasangan calon kepala daerah melibatkan kepala desa dalam kampanye pada Pasal 70.

Selain itu, pada Pasal 71, tercantum pula larangan bagi kepala desa membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

"Netralitas kepala desa selalu menjadi isu krusial dalam setiap perhelatan politik lima tahunan," kata Puadi.

"Walaupun berbagai aturan secara jelas telah melarang keterlibatan kepala desa dalam politik praktis dan bahkan berulang kali diadakan diskusi, diseminasi, maupun sosialisasi, tetap saja pelanggaran netralitas kepala desa masih saja terjadi," ucap dia.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pada Pilkada 2020, terdapat 65 putusan terkait kepala desa menguntungkan dan merugikan pasangan calon.

Dengan jumlah ini, pelanggaran netralitas kepala desa mendominasi pelanggaran pilkada. Jumlah ini hampir 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan putusan terkait politik uang (22).