PKS Bangun Komunikasi dengan PDI-P, Tawarkan Anies-Sohibul Iman
Jubir PKS Pipin Sopian sebut partainya menjajaki komunikasi dengan PDI-P dan menawarkan opsi dukungan untuk Anies-Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta Halaman all
(Kompas.com) 05/08/24 23:50 13435273
JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang menjalin komunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
Juru Bicara (Jubir) PKS Pipin Sopian mengatakan bahwa PKS memang tengah mencari opsi agar duet Anies-Sohibul Iman yang diusung bisa maju pada Pilkada Jakarta. Sebab, mereka tidak bisa mengajukan pasangan bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) sendiri di Jakarta.
Bahkan, Pipin mengungkapkan, PKS terbuka melakukan tawar menawar politik dengan PDI-P terkait pilkada.
“Saya kira pagi tadi saja, saya sudah komunikasi ya telepon, \'gimana bang kira-kira bisa enggak kita berlayar’. Memang ada opsi bagi kami misalnya dengan PDI-P. Misalnya, kita tawarkan kalau misalnya PDI-P dukung PKS di Jakarta misalnya Anies-Sohibul Iman, kami bisa opsi misalnya di Jawa Tengah dukung PDI-P,” kata Pipin dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV pada Senin (5/8/2024).
“Jadi sebetulnya di pilkada ini sangat memungkinkan, tinggal bagaimana apakah tawar menawar ini bisa terjadi atau tidak,” ujarnya melanjutkan.
Menurut Pipin, PKS merupakan partai rasional yang menargetkan kemenangan pada Pilkada 2024, agar bisa berkontribusi untuk masyarakat termasuk di Jakarta.
Oleh karenanya, dia mengungkapkan, PKS juga memberikan batas waktu atau deadline kepada Anies untuk membawa partai koalisi guna menggenapi jumlah 18 kursi yang telah dimiliki PKS menjadi 22 kursi sebagaimana syarat minimal pencalonan pada Pilkada Jakarta.
“Kami juga meminta keseriusan Mas Anies untuk menggenapkan kursi di Jakarta sehingga Anis-Sohibul Iman bisa berlayar,” ujarnya.
Pipin menjelaskan, deadline diberikan pada Anies karena PKS tidak ingin akhirnya tersudut sehingga tidak bisa mengikuti konstestasi Pilkada Jakarta.
Apalagi, dia menyebut bahwa sudah terjadi di beberapa daerah, calon yang memiliki elektabilitas tinggi justru tidak bisa maju karena tidak memiliki keterpilihan di kalangan elite politik.
"Kalau kami sampaikan bahwa ada deadline yang kami sampaikan ke Mas Anies bahwa awal Agustus kita harus genapkan sehingga kami tidak mau terjadi sudden death, jadi diujung-ujung tiba-tiba kita tersudut, kita tidak punya pilihan yang lain. Ini yang harus kita perhatikan bersama,” ujar Pipin.
Perjuangan PKS agar Aman berlayar
Namun, Pipin menegaskan bahwa PKS juga sudah berusaha untuk mengajak partai politik (parpol) lain untuk mendukung pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta 2024.
"Keseriusan kami mengusung Mas Anies sudah dilakukan,” katanya.
Dia memberikan contoh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu bertemu langsung dengan Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh dan mengajukan nama Anies-Sohibul Iman.
Kemudian, Ahmad Syaikhu juga menghadiri Harlah ke-26 PKB dan menyampaikan pantun agar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendukung pasangan Anies-Sohibul Iman di Jakarta.
"Per hari ini, pimpinan PKS masih ingin memperjuangkan Aman (Anies-Sohibul Iman) ini bisa berlayar. Tinggal bagaimana ke depan kita akan lihat ya deadline yang sudah diberikan kepada Mas Anies untuk bisa membawa tambahan tiket cukup empat saja sebetulnya sehingga ini bisa berlayar,” ujarnya.
Oleh karenanya, Pipin kembali mengatakan, PKS tetap harus mencari opsi lain sebagai antisipasi pasangan Anies-Sohibul Iman tak bisa berlayar pada Pilkada Jakarta 2024.
“Saya ingin secara terbuka ya bahwa politik PKS ini saya kira bisa dipahami, jangan tiba-tiba ujung-ujungnya nanti PKS yang selalu dipersalahkan, ‘PKS tidak serius memperjuangkan Pak Anies di Jakarta\', enggak (begitu),” kata Pipin.
Butuh koalisi
Sebagaimana diketahui, PKS mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman pada 25 Juni 2024. Tetapi, PKS membutuhkan sokongan partai politik lain agar pasangan tersebut bisa didaftarkan maju pada Pilkada 2024.
Pasalnya, PKS hanya memeroleh 18 kursi DPRD Jakarta. Sementara itu, sesuai perhitungan yang disyaratkan dalam UU Pilkada, untuk mengajukan calon syaratnya memiliki minimal 22 kursi di DPRD DKI.
Dalam UU Pilkada disebut bahwa syarat pencalonan kepala daerah melalui partai politik (parpol) adalah diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki kursi minimal 20 persen di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.
Selain itu, parpol maupun gabungan parpol juga bisa mengajukan calon kepala daerah dengan menggunakan gabungan perolehan suara parpol sebanyak 25 persen.
Berikut perhitungan jumlah suara dan kursi partai politik di DPRD DKI Jakarta:
- PKB 470.682 suara yang setara dengan 10 kursi
- Gerindra 728.297 suara, setara dengan 14 kursi
- PDI-P 850.174 suara, setara dengan 15 kursi
- Golkar 517.819 suara, setara dengan 10 kursi
- Nasdem 545.235 suara, setara dengan 11 kursi
- PKS 1.012.028 suara, setara dengan 18 kursi
- PAN 455.906 suara, setara dengan 10 kursi
- Demokrat 444.314 suara, setara dengan 8 kursi
- PSI 465.936 suara, setara dengan 8 kursi
- Perindo 160.203 suara, setara dengan 1 kursi
- PPP 153.240 suara, setara dengan 1 kursi.
#pks #pdi-p #pilkada-2024 #anies #pilkada-jakarta #anies-sohibul #pilkada-jakarta-2024