Mensos Risma Kerahkan Tim Tangani 18 Korban TPPO di NTT
Para korban yang mayoritasnya wanita itu nekat mencari pekerjaan di luar negeri lewat jalur tidak resmi karena tergiur gaji yang tinggi. Halaman all
(Kompas.com) 08/08/24 13:11 13786550
KUPANG, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Tri Rismaharini meminta jajarannya membentuk tim untuk menangani 18 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Adapun 18 orang korban TPPO itu berasal dari sembilan kabupaten/kota yang ada di NTT.
"Buat tim, 9 tim kabupaten nyebar, minta datanya mereka, masukkan (untuk asesmen). Kalau ternyata dia KK (kartu keluarga)-nya belum lengkap, data kependudukannya belum lengkap, minta ke daerah untuk memasukan datanya, terus masukkan," kata Risma di Sentra Efata, Kupang, NTT, Kamis (8/8/2024).
Dia meminta jajarannya menyebar ke sembilan daerah, tepatnya tempat tinggal masing-masing korban untuk melakukan asesmen.
Asesmen diperlukan dalam rangka mencari masalah dan solusi yang dibutuhkan korban.
"Setelah itu kedua di-scanning daerah sekitarnya, kebutuhan di masing-masing rumah, jadi satu orang kalau tadi ada tiga kabupaten, maka harus nanganin tiga orang, tiga keluarga, di samping itu scanning dengan lingkungannya," ujar dia.
Lebih lanjut, Kementerian Sosial akan mendalami keterangan dari para korban tersebut guna mencari alasan para korban terjerat TPPO.
"Berikutnya kemudian nanti kita perdalam, mungkin belum banyak yang mau cerita," kata Risma.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Kupang Saryaskus Paulus Liu mencatat masalah utama yang dialami para korban yaitu faktor ekonomi.
Menurutnya, para korban yang mayoritasnya wanita itu nekat mencari pekerjaan di luar negeri lewat jalur tidak resmi karena tergiur gaji yang tinggi.
"Kalau yang saya dengar tadi ya ada masalah ekonomi di sana, bahwa banyak terlibat utang, kemudian ada juga masalah ekonomi ini tentu saja karena kemiskinan ya," tambahnya.
Menurut Paulus, Kemensos tak hanya akan memberikan bantuan kepada para korban TPPO itu.
Mereka tentu akan diberi pelatihan dan bimbingan untuk bisa mengembangkan usaha tertentu dalam hal menafkahi diri dan keluarganya.
"Jadi saya pikir tidak hanya modal usaha saja diberikan atau peralatan diberikan tapi juga harus ada bimbingan-bimbingan, pendampingan bagaimana meningkatkan kapasitas orang tersebut," ujar Paulus.
"Contoh seperti kalau melakukan usaha, usaha seperti apa, kemudian mungkin marketnya juga harus disiapkan. Manajemennya juga harus disiapkan dan banyak hal yang benar-benar orang itu bisa keluar dari kemiskinan dan masalah sosialnya kan," sambungnya.