TANGERANG, KOMPAS.com - Tiga anggota sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ditangkap Polresta Bandara Soekarno Hatta (Soetta) dalam periode 14 Oktober-4 November 2024.

Ketiganya yakni KA (24), AD (24), dan AT (33). Para pelaku ditangkap ketika hendak mengirimkan 28 warga negara Indonesia (WNI) ke China dan Qatar.

"Kami mendapat dua laporan polisi. Dari dua laporan ini, kami masing-masing mengamankan satu tersangka dan dua tersangka," ujar Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kompol Reza Fahlevi saat konferensi pers di Kantor Polresta Bandara Soetta, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Selasa (5/11/2024).

Penangkapan ini bermula saat petugas mencurigai seorang perempuan yang hendak melakukan penerbangan ke China melalui Terminal 2F Bandara Soetta pada Senin (14/10/2024) .

Saat dilakukan pemeriksaan, perempuan tersebut terbukti tidak memiliki dokumen sah pekerja migran.

"Perempuan yang dalam proses pendalaman diketahui akan diberangkatkan ke luar negeri untuk kemudian akan dipekerjakan, dan diinformasikan akan mengikatkan diri dalam hubungan pernikahan dengan warga negara di luar," ujar Reza.

Perempuan tersebut lantas dibawa ke Polresta Bandara Soekarno Hatta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dari pemeriksaan itu, polisi mendapat informasi lanjutan mengenai rencana pemberangkatan calon pekerja migran lain yang tak sesuai prosedur ke Qatar melalui Singapura pada Kamis (31/10/2024).

"Ketika itu mereka akan menggunakan pesawat Batik Air ID 7151 Jakarta–Singapura jam 12.30 WIB melalui Terminal 2F Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta," kata Reza.

Berangkat dari informasi itu, pihak kepolisian Bandara Soetta lantas menangkap tiga KA, AD, dan AT yang hendak mengirimkan sejumlah korban TPPO ke luar negeri.

"Modus yang dilakukan oleh para pelaku dengan mengelabui petugas bahwa destinasi dari CPMI (calon pekerja migran Indonesia) adalah negara Singapura," imbuh dia.

Ketiga pelaku lantas dibawa ke kantor Polresta Bandara Soekarno Hatta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 83 Jo Pasal 68 dan atau Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan atau Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

"Ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 15 miliar," kata Reza.

KUPANG, iNews.id - Polisi menangkap seorang buronan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berinisial AT (60). Pelaku ditangkap di rumahnya, Kecamatan Amanuban Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Ariasandy mengatakan, penangkapan ini dilakukan berkat kerja sama antara Unit TPPO Polda NTT dan Polsek Amanuban Utara dan Polres Timor Tengah Selatan (TTS).

Pelaku AT diduga terlibat dalam kasus perdagangan orang dengan korban berinisial MK. Perbuatannya melanggar Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

"Penangkapan tersangka AT merupakan tindak lanjut dari proses hukum yang telah berjalan terhadap tersangka TM dan PB yang sudah divonis majelis hakim pengadilan dalam perkara pokok," ujar Ariasandy, Jumatr (4/10/2024).

Selanjutnya, penyidik akan merampungkan berkas perkara dan segera melimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Senin (7/10/2024) mendatang.

Meski demikian, tersangka AT tidak ditahan dengan alasan usia lanjut. Keluarga juga memberikan jaminan tersangka akan kooperatif dan tidak melarikan diri.

Dalam kasus ini, barang bukti yang diamankan berupa keterangan saksi dan satu buah paspor dengan nomor A 7487454 atas nama korban MK. Selain itu, penyidik juga terus memburu DPO lainnya berinisial LT yang diduga melarikan diri ke Kalimantan.

"Penyidik terus melakukan upaya pengejaran terhadap satu DPO yang kini berada di Kalimantan," kata Ariasandy.

Menurutnya, penegakan hukum ini menunjukkan komitmen Polda NTT dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang, khususnya di wilayah NTT yang menjadi daerah rentan.

Editor: Donald Karouw

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memperkuat gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Jakarta menjadi salah satu penerima dan transit terbesar korban TPPO.

“Kebijakan yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya kasus atau korban TPPO di DKI Jakarta telah diperbaharui dari Pergub nomor 218 tahun 2010 menjadi Pergub nomor 64 tahun 2019 tentang Gugus Tugas Pencegahan TPPO," kata Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Adkesra) Jakarta Barat, Amien Haji, di Jakarta, Senin, 12 Agustus 2024.

Kebijakan tersebut, kata Amien, merupakan salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta mencegah dan mengatasi terjadinya kasus TPPO di Jakarta. Meskipun, kata dia, korban TPPO tak berasal dari Jakarta.
"Pemprov DKI ikut bertanggung jawab menangani para korban," kata Amien.

Amien menyebutkan dalam Pergub itu, dijelaskan gugus tugas TPPO adalah lembaga koordinatif. Tugasnya, mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO.

“Melalui kegiatan penguatan gugus tugas TPPO tingkat Kota Jakarta Barat ini saya berharap seluruh anggota gugus tugas TPPO dan stakeholder dapat meningkatkan koordinasi dalam bidang perencanaan, kerja sama dan pencegahan serta penanganan kasus TPPO,” ujar Amien.

Berdasarkan data dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi DKI, korban TPPO di Jakarta tahun 2023 sebanyak 37 orang, Kota Jakarta Barat 22 orang. Sedangkan tahun 2024 hingga Juli korban TPPO sebanyak 16 orang.

(ADN)

KUPANG, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Tri Rismaharini meminta jajarannya membentuk tim untuk menangani 18 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Adapun 18 orang korban TPPO itu berasal dari sembilan kabupaten/kota yang ada di NTT.

"Buat tim, 9 tim kabupaten nyebar, minta datanya mereka, masukkan (untuk asesmen). Kalau ternyata dia KK (kartu keluarga)-nya belum lengkap, data kependudukannya belum lengkap, minta ke daerah untuk memasukan datanya, terus masukkan," kata Risma di Sentra Efata, Kupang, NTT, Kamis (8/8/2024).

Dia meminta jajarannya menyebar ke sembilan daerah, tepatnya tempat tinggal masing-masing korban untuk melakukan asesmen.

Asesmen diperlukan dalam rangka mencari masalah dan solusi yang dibutuhkan korban.

"Setelah itu kedua di-scanning daerah sekitarnya, kebutuhan di masing-masing rumah, jadi satu orang kalau tadi ada tiga kabupaten, maka harus nanganin tiga orang, tiga keluarga, di samping itu scanning dengan lingkungannya," ujar dia.

Lebih lanjut, Kementerian Sosial akan mendalami keterangan dari para korban tersebut guna mencari alasan para korban terjerat TPPO.

"Berikutnya kemudian nanti kita perdalam, mungkin belum banyak yang mau cerita," kata Risma.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Kupang Saryaskus Paulus Liu mencatat masalah utama yang dialami para korban yaitu faktor ekonomi.

Menurutnya, para korban yang mayoritasnya wanita itu nekat mencari pekerjaan di luar negeri lewat jalur tidak resmi karena tergiur gaji yang tinggi.

"Kalau yang saya dengar tadi ya ada masalah ekonomi di sana, bahwa banyak terlibat utang, kemudian ada juga masalah ekonomi ini tentu saja karena kemiskinan ya," tambahnya.

Menurut Paulus, Kemensos tak hanya akan memberikan bantuan kepada para korban TPPO itu.

Mereka tentu akan diberi pelatihan dan bimbingan untuk bisa mengembangkan usaha tertentu dalam hal menafkahi diri dan keluarganya.

"Jadi saya pikir tidak hanya modal usaha saja diberikan atau peralatan diberikan tapi juga harus ada bimbingan-bimbingan, pendampingan bagaimana meningkatkan kapasitas orang tersebut," ujar Paulus.

"Contoh seperti kalau melakukan usaha, usaha seperti apa, kemudian mungkin marketnya juga harus disiapkan. Manajemennya juga harus disiapkan dan banyak hal yang benar-benar orang itu bisa keluar dari kemiskinan dan masalah sosialnya kan," sambungnya.

KUPANG, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Tri Rismaharini menemui belasan korban tindak pidana perdagangan orang di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kedatangan Risma dalam rangka memberikan bantuan sosial serta pelatihan keahlian kepada para korban, agar bisa membuka usaha yang dapat menghidupi mereka.

"Tidak cukup dengan bansos maka saya akan bangun usaha. Saya bantu ini-ini mau apa, saya bantu semuanya," kata Risma di Santra Efata Kupang pada Kamis (8/8/2024).

Dalam kesempatan itu, Risma menanyakan keinginan para korban secara satu per satu.

Adapun belasan korban TPPO yang ada di Sentra Efata adalah perempuan. Mereka tergiur bekerja di luar negeri karena mendapat tawaran gaji yang besar.

Mayoritas korban terdesak kondisi ekonomi sehingga mereka nekat merantau ke negeri orang secara ilegal demi menghidupi keluarganya.

"Ibu, saya pergi ke Singapura itu ingin membantu orangtua saya yang sedang sakit," kata salah seorang korban kepada Risma

"Sakit apa ayahmu?" tanya Risma.

"Bapak saya (sakit) stroke sama (sakit) ginjal," jawabnya.

Setelahnya, Risma meminta stafnya untuk menjemput ayah korban tersebut agar dibawa dan dirawat di rumah sakit yang ada di sekitar Sentra Efata.

"Sudah kalau bapaknya nanti kami tangani, biar nanti kita bawa ke rumah sakit di sini. Sekarang untuk bagaimana bisa, kalau ditinggal, bagaimana, siapa yang akan menjaga adek-adekmu?" tanyanya lagi.

"Saya pengen punya usaha bu. Saya pengen kasih usaha ke saudara saya, saudara kandung saya (kakaknya)," ujarnya lagi.

Salah seorang korban lainnya juga mengaku tergiur gaji yang lebih besar sehingga mencoba peruntungan menjadi pekerja di Singapura meski melalui jalur yang tak resmi.

Ibu dengan empat anak itu juga berkeinginan mencari pekerjaan ke luar negeri untuk membantu perkonomian keluarganya.

"Saya pergi ke Singapura karena gaji di sana lebih besar katanya. Saya ingin membantu keluarga saya. Saya punya anak empat orang, ingin bantu suami saya," ucap korban tersebut.

Dia menambahkan keluarganya memiliki kios kecil di daerah Sumba, namun kios itu tak mencukupi untuk menafkahi keluarganya.

Di hadapan Risma, ia pun meminta agar mendapat bantuan usaha bengkel untuk suaminya.

"Jadi saya mau minta bantuan dari ibu, ingin usaha yang lain lagi buat suami buka bengkel begitu," katanya ke Risma.

"Bisa bu kita bisa bantu," jawab Risma.

Tak hanya itu, ada juga seorang korban yang ingin membuka usaha membuat dan menjual kain tenun.

Hal ini diungkapkannya saat ditanyakan Risma soal keinginannya membuka usaha.

"Pengen alat tenun," kata korban ke Risma.

"Tenun. Bisa tenun?" tanya politikus PDI-P tersebut.

"Bisa," jawabnya lagi.

"Oke nanti saya bantu alat tenun sama benangnya lengkap," ujarnya.

Selepas menanyakan keinginan para korban, Risma menyatakan semuanya akan dicatat oleh stafnya.

Kementerian Sosial juga nantinya akan melakukan pengecekan ke kediaman para korban untuk diberikan bantuan.

"Nanti biar didata dari teman-teman Efata nanti biar diserahkan ke saya, seperti itu," kata Risma.

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Solidaritas Perempuan mencatat sepanjang 2019 sampai dengan 2024, lebih dari 1.800 orang buruh migran Indonesia terindikasi kuat sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Temuan kasus Solidaritas Perempuan bahkan menyebut ada peningkatan tren migrasi nonprosedural di sektor pekerja informal sebesar 87 persen.

Dalam risetnya, SBMI mengungkapkan adanya kesenjangan antara Protokol Palermo dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam hal pembuktian eksploitasi. Perbedaan ini menunjukkan perlunya harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional untuk meningkatkan efektivitas penanganan TPPO di Indonesia.

“Negara harus lebih serius dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Ketua Umum SBMI Hariyanto Suwarno dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis, 1 Agustus 2024.

Hariyanto mengatakan pemerintah harus meningkatkan pengawasan, penindakan, dan pemulihan untuk meminimalisasi kasus TPPO. Dia mengimbau jangan hanya menindak eksekutor di lapangan, tetapi juga harus mengungkap siapa pemegang kendali di balik kejahatan ini. Sebab, TPPO merupakan kejahatan yang terorganisasi dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk penanganannya.

Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 88,4 persen korban perdagangan orang adalah perempuan, dengan 91 persen di antaranya dewasa, 95 persen mengalami eksploitasi kerja paksa dan 5 persen mengalami eksploitasi seksual. Pada 2023, ada 344 kasus perdagangan orang, dengan 76 persen korban laki-laki dan 24 persen perempuan.

Pada 2024, Indonesia memang naik ke tier 2 dalam laporan TPPO Kementerian Luar Negeri AS, setelah sebelumnya berada di tier 2 watchlist. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam perlindungan, pencegahan, dan penuntutan kasus TPPO.

Meskipun begitu, masih ada 14 rekomendasi prioritas, seperti revisi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 untuk menghapus persyaratan demonstrasi kekerasan, penipuan, atau pemaksaan dalam perdagangan seks anak. Indonesia juga masih harus meningkatkan upaya penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan perdagangan manusia.

Selanjutnya baca: 7 Tuntutan ke Pemerintah<!--more-->

Untuk mengatasi masalah perdagangan orang di Indonesia, SBMI dan Solidaritas Perempuan menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah:

1. Pemerintah harus mengimplementasikan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, beserta turunannya secara maksimal;

2. Pemerintah harus bisa memastikan gugus tugas TPPO dapat mencegah TPPO dan penanganan TPPO yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM, serta berdampak nyata bagi buruh migran indonesia;

3. Pemerintah harus segera memperbaiki tata kelola penanganan buruh migran yang menjadi Korban TPPO, hingga ke tingkat pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota);

4. Pemerintah harus memastikan setiap buruh migran Indonesia mendapat perlindungan dari segala bentuk TPPO di negara penempatan;

5. Pemerintah memastikan dan menjamin pemenuhan hak restitusi dan reintegrasi bagi korban TPPO;

6. Pemerintah harus segera mengeluarkan SK pencabutan peraturan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 260 Tahun 2015 yang mendiskriminasi perempuan yang menjadi buruh migran di sektor informal;

7. Pemerintah segera melakukan koherensi kebijakan dan koordinasi lintas kementerian untuk memastikankebijakanperlindungan yang saling mendukung bagi buruh migran Infoensia dan menutus penyebab struktural bagi migrasi paksa yang berujung pada TPPO.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) menerima 1.297 permohonan perlindungan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada periode 2023.

Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo mengatakan, data tersebut dirilis untuk memperingati hari antiperdagangan orang sedunia.

"Pada tahun 2023 LPSK menerima 1.297 permohonan perlindungan dari para saksi dan korban dalam TPPO, permohonan tertinggi kedua setelah tindak pidana kekerasan seksual," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/7/2024).

Antonius mengatakan, LPSK juga menerima 56 permohonan perlindungan TPPO yang melibatkan anak-anak pada tahun yang sama.

Asal wilayah permohonan TPPO pada 2023 tertinggi dari Nusa Tenggara Barat (179 orang), Jawa Barat (143 orang), Jawa Tengah (139 orang), Nusa Tenggara Timur (124 orang), dan Jawa Timur (112 orang).

"Sementara itu, pada 2024 (periode Januari-Juni) LPSK telah menerima 355 permohonan perlindungan TPPO," ucap dia.

Antonius mengungkapkan, saat ini TPPO tidak hanya menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga kalangan pelajar seperti dalam kasus mahasiswa magang di Jerman.

Modus juga berkembang seperti perdagangan ginjal ke Kamboja oleh 15 orang di Bekasi.

Untuk itu, Antonius menekankan perlunya sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pencegahan dan penanganan TPPO secara terpadu.

"Termasuk pada setiap level pemerintahan, yakni di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan, ada pejabat di tingkat daerah yang diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Mahfud mengatakan, informasi itu didapatkan dari Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani dalam rapat terbatas internal di Istana Kepresidenan.

Berdasarkan hasil penelusurannya kepada orang yang melakukan advokasi ke korban TPPO di Batam, ia menemukan dua keterlibatan pejabat di daerah.

“Saya dapat lima nama. ‘Ini pak ada pejabatnya’. Pejabat vertikal di daerah ya, terlibat dua," ungkap Mahfud di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (30/7/2024).

Mahfud menyebutkan, dua pejabat di daerah itu berperan mengondisikan TPPO.

Namun, Mahfud tak menjelaskan instansi asal dua pejabat tersebut. Menurut dia, dua pejabat itu sudah dimutasi.

"Ini yang mengkondisikan. Kemudian ada swastanya. Yang pejabatnya sudah dimutasi semua langsung,” ujar dia.

Mahfud juga mengetahui bahwa ada tiga nama lain yang merupakan tersangka kasus TPPO tetapi saat ini berstatus buron.

“Yang tiga nama ini sudah dinyatakan tersangka tapi dua tahun berkeliaran tidak ditangkap padahal sudah dinyatakan buron tersangka,” kata Mahfud.

Mahfud mengeklaim, tiga nama buronan tersebut sudah diserahkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Namun, ia juga mendapat informasi kalau para buronan TPPO tersebut sudah kabur ke Malaysia.

“Ya adalah laporan dari LSM, dari apa, ‘pak ini orangnya belum ditangkap’. Nah saya tanya informasi ke deputi saya waktu itu ‘iya pak, katanya sudah lari ke Malaysia dan kita tidak punya wewenang untuk nangkap di situ’” kata Mahfud.

PANGKALPINANG, iNews.id – Polisi menangkap seorang muncikari di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dia diduga terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Pengungkapan kasus TPPO ini berawal dari penggerebekan Tim Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Bangka Belitung di salah satu hotel yang ada di Kota Pangkalpinang, pada Senin (22/7/2024) malam,” kata Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Bangka Belitung, AKBP M Iqbal Surbakti, Kamis (25/7/2024).

Dalam penggerebekan itu, kata dia, polisi mengamankan tiga orang wanita. Mereka masing-masing inisial RTH (18), dan dua orang korban masing-masing usia 17 tahun.

“Sebanyak tiga orang wanita diamankan, satu terduga muncikari usia 18 tahun serta dua korban masing-masing usia 17 tahun dan masih berstatus pelajar,” ujarnya.

Dalam aksinya, pelaku merekrut korban untuk melayani pelanggannya dengan tarif Rp1,5 juta untuk sekali kencan.

“Dari jumlah itu, korban dijanjikan upah sebesar Rp800.000 dan sisanya untuk pelaku,” ucapnya.

Kemudian ketiga wanita tersebut dibawa ke Mapolda Bangka Belitung, guna proses pemeriksaan lebih lanjut.   

“Satu pelaku diperiksa sebagai tersangka, sedangkan dua korban dimintai keterangan sebagai saksi,” ujarnya.

Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 17 Undang-Undang (UU) RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO atau Pasal 88 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Dari hasil ungkap kasus ini, kami mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp3 juta, dua unit handphone, satu tas warna hitam, dan nota hotel,” katanya. 

Editor: Ikhsan Firmansyah

Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, terus mendalami kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) puluhan warga Indonesia. Polisi mencari pelaku lain dalam dalam pengiriman warga Indonesia menjadi pekerja seks komersial (PSK) di Sydney ini.

"Kami terus bekerja sama dengan Australian Federal Police (AFP), Div Hubinter Polri dan Kementerian Luar Negeri untuk menelusuri tersangka lainnya," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro kepada wartawan Rabu, 24 Juli 2024.

Selain itu, Djuhandani menyebut pendalaman untuk mengidentifikasi para korban yang diberangkatkan oleh jaringan TPPO tersebut. Total ada 50 WNI dikirim ke Sydney, sebagian sudah pulang ke Tanah Air. Sisanya, masih berada di Negeri Kanguru itu.

"Jumlah WNI yang direkrut dan diberangkatkan untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) di Australia kurang lebih sebanyak 50 orang dan tersangka mendapatkan keuntungan sekitar Rp500 juta," beber Djuhandani.
Para korban rata-rata berasal dari Pulau Jawa. Mereka tahu diberangkatkan ke Sydney sebagai PSK. Namun, prosedur rekrutmen dan pemberangkatan oleh jaringan TPPO ini menyalahi aturan. Kemudian, iming-iming gaji tinggi tidak dibayarkan oleh agensi.

Pengungkapan kasus ini berawal atas informasi dari AFP pada 6 September 2023 tentang adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus WNI bekerja sebagai pekerja seks komersial di Sydney, Australia. Menindaklanjuti informasi itu, Polri langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Kemudian, polisi menangkap dua tersangka. Tersangka FLA, perempuan berusia 36 tahun diringkus di rumahnya kawasan Jakarta Barat. Dia berperan sebagai perekrut korban, menyiapkan visa dan tiket keberangkatan korban ke Sydney.

Lalu menyerahkan korban kepada saudara SS alias Batman yang berada di Sydney. Kemudian, tersangka SS alias Batman yang diungkap oleh AFP di Sydney. Pria ini berperan sebagai koordinator beberapa tempat prostitusi di Sydney.

Kedua tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, minimal 3 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp120 jita dan paling banyak Rp600 juta.

(ADN)

Jakarta: Polri mengungkap fakta baru dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan mengirimkan warga Indonesia menjadi pekerja seks komersial (PSK) di Sydney, Australia. Pelaku meraup Rp500 juta dengan menjual 50 WNI ke Negeri Kanguru itu.

"Dari hitung-hitungan yang kami sampaikan, ada kerugian dari 50 orang, dan yang bersangkutan (pelaku) bisa mencapai keuntungan sekitar Rp500 juta," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro kepada wartawan Rabu, 24 Juli 2024.

Kemudian, Djuhandani menyebut ke-50 korban ditawari sebagai PSK dengan iming-iming gaji besar. Namun setelah sampai di Sydney, mereka tak kunjung dibayar oleh agensi yang mengirim mereka.
"Ini tentu saja (para korban) diiming-iming gaji di sana cukup tinggi dan ini (jumlahnya) variatif," ungkapnya.

Djuhandani menjelaskan 50 korban itu rata-rata berasal dari Pulau Jawa. Puluhan korban disebut mengetahui diberangkatkan ke Sydney untuk bekerja sebagai PSK.

Namun, kata Djuhandhani, penyidikan yang dilakukan Polri adalah proses rekrutmen yang melanggar aturan. Kemudian, upaya mengirim para korban ke Australia.

"Untuk mendapatkan visa dan lain sebagainya, tentu saja ada prosedur-prosedur," beber jenderal bintang satu itu.

Lebih lanjut, dari 50 orang korban itu disebut masih ada yang berada di Australia. Bareskrim Polri dipastikan akan terus berkoordinasi dengan Australian Federal Police (AFP) untuk mendalami kasus ini.

Pengungkapan kasus ini berawal atas informasi dari AFP pada 6 September 2023, tentang adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang, bermodus WNI bekerja sebagai PSK di Sydney, Australia. Polri langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan.

"Mulai dari pendalaman keterangan para korban di Sydney, Australia, menyita barang bukti yang berkaitan seperti dokumen perjalanan, dokumen perekrutan, bukti pengiriman uang, dan bukti percakapan antara korban dengan perekrut, akhirnya kami melakukan penangkapan terhadap tersangka," kata Djuhandani dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Juli 2024.

Ada dua tersangka ditangkap dalam kasus ini. Keduanya ialah FLA, perempuan berusia 36 tahun. Dia berperan sebagai perekrut korban, menyiapkan visa dan tiket keberangkatan korban ke Sydney.

Lalu menyerahkan korban kepada saudara SS alias Batman yang berada di Sydney. Kemudian, tersangka kedua adalah SS alias Batman yang berperan sebagai koordinator beberapa tempat prostitusi di Sydney.

Kedua tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, minimal 3 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp120 jita dan paling banyak.

(ADN)

Jakarta: Sebanyak 50 warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Sydney, Australia. Mereka dipaksa bekerja menjadi pekerja seks komersial (PSK) di Negeri Kanguru.

“Kurang lebih sebanyak 50 orang yang jadi pekerja seks komersial,” ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Juli 2024.

Para korban diminta menandatangani surat perjanjian utang piutang sebesar Rp50 juta. Surat perjanjian ini sebagai jaminan apabila korban memutus kontrak atau tidak bekerja lagi dalam kurun waktu tiga bulan.
“Semua korban merupakan orang dari Jawa Tengah,” ujar dia.

Baca Juga: Tolak Jadi PSK, Seorang Wanita di Demak Tewas Dihantam Balok

Tim penyidik Bareskrim Polri bekerja sama dengan Australian Federal Police (AFP), Div Hubinter Polri, dan Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menelusuri identitas tersangka lainnya dan para korban yang sudah diberangkatkan. Diduga para tersangka sudah mendapatkan keuntungan hingga Rp500 juta dari tindak kejahatan tersebut.

Dalam perkara ini, penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan minimal tiga tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.

(AZF)