Wacana Kotak Kosong Pilkada Jakarta, Warga: Tak Baik buat Demokrasi, Warga Tak Punya Pilihan
Seharusnya, kata dia, masyarakat diberi banyak pilihan calon pemimpin. Halaman all
(Kompas.com) 09/08/24 12:40 13912648
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga tak setuju jika Pilkada Jakarta 2024 hanya diikuti oleh satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur melawan kotak kosong.
Pengemudi ojek online (ojol) bernama Herman (60) misalnya, berpendapat bahwa pilkada yang hanya diikuti oleh calon kepala daerah tunggal tidak baik untuk keberlangsungan demokrasi.
Seharusnya, kata dia, masyarakat diberi banyak pilihan calon pemimpin.
“Pilkada Jakarta yang berpotensi melawan kotak kosong ya enggak baik sih buat demokrasi. Soalnya masyarakat enggak bisa memilih,” kata Herman kepada Kompas.com, Jumat (9/8/2024).
“Kalau lebih banyak pasangan, lebih bagus demokrasinya, lebih kelihatan. Masyarakat bisa memilih,” ujar Herman melanjutkan.
Menurut Herman, pilkada yang diikuti oleh calon tunggal sama saja dengan penunjukan langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Tak ada demokrasi pada mekanisme tersebut.
“Kalau satu doang, itu bukan demokrasi. Lebih baik ditunjuk saja langsung sama presiden kayak dulu, bukan masyarakat yang pilih,” katanya.
Senada dengan Herman, sopir angkot di Pasar Minggu bernama Hasan Basri (55) keberatan jika Pilkada Jakarta hanya satu paslon saja.
Alasan Hasan juga serupa dengan Herman, yakni demi demokrasi.
“Saya tidak setuju, soalnya percuma negara kita demokrasi kalau cuma satu paslon. Apa gunanya kita hidup di zaman demokrasi kalau hanya satu paslon?” ujar Hasan.
Sementara, karyawan swasta asal Lubang Buaya, Jakarta Timur bernama Bachtiarudin Alam (28) menyadari bahwa tidak ada satu pun partai politik yang bisa mengusung bakal calon gubernur (bacagub) sendirian di Pilkada Jakarta.
Sebab, ada ambang batas pencalonan yang harus dipenuhi oleh partai politik atau koalisi partai politik.
Untuk Pilkada Jakarta, partai atau koalisi partai sedikitnya harus mengantongi 22 kursi DPRD berdasar Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.
Padahal, menurut Bachtiar, ada banyak sosok yang bisa jadi pilihan warga Jakarta.
“Ada Anies (Anies Baswedan, Gubernur Jakarta 2017-2022), ada Ahok (Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Jakarta 2014-2017). Ridwan Kamil sebenarnya bagus, tapi alangkah baiknya jika Anies atau Ahok juga masuk dalam kontestasi Pilkada Jakarta melawan Ridwan Kamil,” ucap Bachtiar.
Menurut Bachtiar, pemilih harus diberi alternatif calon pemimpin. Hal itu sesuai dengan prinsip demokrasi.
Bachtiar pun berharap ada gerakan massal dari masyarakat yang berani menyuarakan kritik terhadap wacana calon kepala daerah tunggal.
“Saya juga bingung sebagai masyarakat. Karena para elite hanya memikirkan kekuasaan semata,” pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang kini telah sepakat mengusung Ridwan Kamil diprediksi melawan kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024.
KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.
Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut hal itu mungkin saja terjadi apabila Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan KIM Plus.
"Saya kira publik menganggap tiga partai di luar KIM dan PDI-P sangat mungkin berkoalisi dengan kubu KIM. Jika itu terjadi maka bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan melawan kotak kosong," kata Adi dalam Obrolan Newsroom di Youtube Kompas.com, Selasa (6/8/2024).
Adi menilai bahwa sikap ketiga partai politik tersebut belakangan ini mulai berubah, terutama terkait dengan arah dukungan terhadap Anies Baswedan.
Nasdem, misalnya. Pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa partainya belum tentu memberikan rekomendasi kepada Anies menjadi indikasi terjadinya perubahan sikap politik.
Perubahan yang sama juga terjadi di tubuh PKB yang sejak awal telah pasang badan mendukung Anies.
Namun, sikap tersebut berubah setelah PKS mengajukan sosok Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman untuk menjadi calon pendamping Anies.
"PKB sekalipun paling awal menyatakan dukungan ke Anies, itu kan belakangan tidak terlalu ngotot, bahkan tidak happy ketika ada proposal politik dari PKS tentang duet Anies dan Sohibul Iman," ujar Adi.
Adi menambahkan, perubahan sikap juga terjadi pada PKS yang baru-baru ini memberikan batas waktu kepada Anies untuk bisa menjaring partai politik.
#kotak-kosong-pilkada-jakarta #skenario-kotak-kosong #kotak-kosong-pilkada